Hasil Pencarian

Ditemukan 218 dokumen yang sesuai dengan query

[Place of publication not identified]: [publisher not identified], [date of publication not identified]

GS 28-SJ.10

Naskah Universitas Indonesia Library

Tampubolon, Ulises

Benturan kepentingan pengelotaan hak atas hutan antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat:Analisa terhadap putusan PTUN tentang pencabutan ijin usaha perkebunan kelapa sawit KPKS Bukit Harapan

" Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan memberikan hak menguasai atas hutan kepada Pemerintah Cq Departemen Kehutanan untuk mengelota atau mengurus kawasari hutan Negara, sementara Pasat 67 mengakui hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengetola atau mengurus hutan adatnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16801Menhut-III/2002, tanggal 26 September 2002 KPKS Bukit Harapan diberi Ijin Usaha Perkebunan atas lahan seLuas 23.000 hektar di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Padang Lawas. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T 19651

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ardie Hudianto

Analisis kesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian dari perspektif hukum perkawinan di Indonesia dan dampaknya kepada perkembangan ilmu kenotariatan : studi kasus di Kotamadya Tangerang Selatan dan Jakarta Selatan = Analysis on mutual consent agreement pre divorce from Indonesian matrimonial regulation perspective and its effect to the development of notary science : study cases at South Tangerang City and South Jakarta municipal

" Tesis ini membahas mengenai kesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian. Perjanjian ini belum diatur didalam hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyarankan Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 perlu di amandemen karena sudah tidak mengakomodir kepentingan masyarakat; Perlunya dibuat sebuah Memory of Understanding (MoU) antara Pemerintah (diwakili oleh Kementrian Hukum dan HAM), Ikatan Notaris Indonesia, dan Mahkamah Agung sebagai peraturan pelaksana sementara, menunggu peraturan perundang-undangan dibuat; Perlu adanya ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35935

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pelealu, Cinthya Melissa Vina

Tinjauan hukum terhadap perjanjian kawin yang tidak didaftarkan dan kedudukan harta benda dalam perkawinan = Law review against unregistered prenuptial agreements

" Tesis ini membahas mengenai permasalahan perjanjian kawin yang tidak didaftarkan. Yang menjadi permasalahan adalah apakah perjanjian kawin yang tidak didaftarkan berlaku efektif kepada pihak ketiga dan bagaimanakah kedudukan harta benda dalam perkawinan tersebut apabila perjanjian kawin yang dibuat tidak didaftarkan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penulisan ini. Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dan mengikat kedua belah pihak dan calon mempelai yang akan menikah. Banyaknya angka perceraian yang berujung masalah dalam ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42639

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Devis Dersi Anugrah

Perjanjian kemitraan di sektor perkebunan Kelapa Sawit dalam perspektif hukum persaingan usaha studi kasus perjanjian kemitraan inti plasma antara PT X dengan koperasi Y di Bengkulu = Partnership agreements in the plantations sector Palm Oil in perspective law business competition case study partnership agreements the nucleus plasma between PT X and koperasi Y in Bengkulu

" Dalam melakukan suatu usaha harus menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu tidak melakukan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan sebagainya. Tetapi dalam Pasal 50a menyatakan bahwa 'ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikecualikan apabila perbuatan dan/atau perjanjian tersebut bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku'. Apabila perbuatan dan/atau perjanjian yang dimaksud tersebut merupakan suatu perbuatan untuk melakukan suatu kegiatan usaha ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45168

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ardhi Arsala Rahmani

Analisis Diskursus Perubahan Iklim: Kajian Perkembangan Perjanjian Iklim Internasional = Discourse Analysis of Climate Change: Examining the Development of International Climate Agreements

Perubahan iklim merupakan ancaman terbesar bagi kesintasan umat manusia. Sejak perubahan iklim masuk ke dalam pertimbangan kebijakan di tahun 1980an, tanggapan global atas perubahan iklim berupa perjanjian iklim internasional. Di balik negosiasi perjanjian iklim internasional, pengurangan emisi dan komitmen untuk berubah selalu tidak memadai atau tidak mencukupi. Proses pembingkaian perjanjian iklim internasional sarat akan pertikaian, dominasi dan marginalisasi narasi yang bergantung pada kekuatan struktural dan material aktor-aktor negosiator. Dengan itu, tesis ini mempertanyakan gagasan dominan ... "

2019

T52897

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Irfan Catur Wibowo

Efek Trade Agreement Terhadap Kinerja Ekspor Perusahaan Palm oil dan Produk Turunannya: Studi Kasus Indonesia = The Effects of Trade Agreements on the Export Performance of Palm oil Companies and Their Derivative Products

" Studi ini bertujuan untuk menganalisis efek trade agreement melalui tarif preferensi dan Non Tariff Measure (NTM) terhadap kinerja ekspor perusahaan palm oil dan produk turunannya. Objek penelitian terdiri dari empat negara China, India, Malaysia dan Pakistan pada periode 2012-2021. Metode estimasi menggunakan Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). Hasil estimasi menunjukkan dampak dari penurunan tarif preferensi sebesar 1 poin persentase dapat meningkatkan nilai ekspor perusahaan sebesar 2.07%, peningkatan jumlah kumulatif SPS (Sanitary and Phytosanitary) di negara ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kurnia Oetama Noviansyah

Implementasi Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi (Studi Kasus pada Koperasi Di Kabupaten Bogor) = Implementation of Ratification of the Deed of Amendment to the Articles of Association of Cooperatives After the Entry into force of Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 14 of 2019 Concerning Legalization

" Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi telah mengatur bahwa setiap perubahan anggaran dasar koperasi yang memuat perubahan bidang usaha harus mendapat pengesahan Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pada prakteknya ketidaktahuan pihak koperasi dan ketidakcermatan Notaris mengenai ketentuan tersebut mengakibatkan salah satu koperasi di Kabupaten Bogor tidak mendapat pengesahan Menteri dalam perubahan anggaran dasarnya padahal perubahan anggaran tersebut memuat perubahan bidang usaha. Dalam penelitian ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andriyana

Analisis Implementasi Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) dengan JakEVO = Analysis of Implementation of Business Licensing System Integration Online Single Submission (OSS) with JakEVO

" Online Single Submission (OSS) merupakan sistem pelayanan publik yang mengintegrasikan sistem-sistem perizinan yang dimiliki olek kementrian/lembaga non-kementrian dan pemerintah daerah. Pembentukan sistem OSS bertujuan untuk meningkatkan indeks kemudahan berusaha (EODB) agar investasi dalam negeri ikut meningkat. Sistem OSS berjalan di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, dan kota. Sistem yang berintegrasi dengan OSS adalah JakEVO. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat sistem tata kelola OSS yang berjalan di DKI Jakarta menggunakan pendekatan ... "

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Maria Edietha

Perjanjian lisensi patent pooling terkait aspek hukum persaingan usaha

" Patent Pooling merupakan manajemen yang mengelola lisensi yang dilakukan oleh dua atau lebih pemegang hak paten di mana pemegang hak paten tersebut merupakan hak paten yang dimiliki anggota dari manajemen tersebut. Patent Pooling mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh izin penggunaan suatu teknologi yang dilindungi hak paten serta meringankan pembayaran royalti dalam penggunaan paten tersebut. Patent Pooling merupakan suatu tindakan para pelaku usaha untuk saling bekerja sama dengan para mitra usahanya untuk menghimpun lisensi Hak atas ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27579

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian