Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Pemihakan hakim terhadap keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah

JY 5:3 (2012) (1)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Astrid Endah Pratiwi

Analisis yuridis pembatalan sertipikat atas tanah akibat terjadinya overlapping di Cilandak, Jakarta Selatan : analisis kasus putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan no 438/pdt.g/2008/pn.JKT.Sel, tanggal 14 Agustus 2008 = Judicial analysis of cancellation the right of land certificate due to occurence overlapping in Cilandak, South Jakarta : analyze the case: decision of district court of South Jakarta No.438/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL dated in August 14, 2008

" In connection with the widespread occurence of the problem of land disputes that exist in Indonesia, on the basis of these facts the authors tried to examine the case of overlap (overlapping) that occured in Cilandak, South Jakarta between Fredy Gozali and Debby Yulita of land with buildings in Cilandak, South Jakarta, covering an area of 550 m2, This case stems from land state purchased by Debby Yulita of Robert Tumiwa under the Sale and ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T21786

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Moh. Frans Yoga Sugama

Evaluasi implementasi sistem pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan uupa pp nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah dalam hal jaminan kepastian hukum = Implementation evaluation assurance legal certainty of land registration under No. PP 24 of 1997 on registration of land

" Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan hak atas tanah dan pendaftaran tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari PP no 10 di 1961 tentang pendaftaran tanah, pendaftaran tanah di Indonesia menghasikan satu sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam hal kepemilikan tanah dan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hokum, tetapi dalam kenyataannya tidak dapat secara optimal dalam hal memberikan jaminan kepastian ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T21787

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Indira Pratiwi

Kekuatan pembuktian sertipikat hak atas tanah : analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3837/k/pdt/1988 tanggal 3 Juni 1993 = Verify authority of land right certification : Republic of Indonesia supreme court verdict analyse number 3837/k/pdt/1988 date June 3rd 1993

" Undang-undang dasar pokok agraria (UUPA) terbentuk sebagai nasionalisasi dari undang- undang yang telah ada sejak jaman penjajahan. Dasar terbentuk UUPA adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah. UUPA mengatur konversi hak-hak tanah bekas hak barat menjadi hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Pokok permasalahan yang dibahas penulis adalah konversi tanah bekas hak eigendom yang merupakan tanah hak milik lama menjadi tanah hak milik baru sesuai UUPA. Cara perolehan pembuktian hak lama ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T21789

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Suparjo

Persoalan keadilan dalam politik hukum agraria pascaproklamasi 1945 hingga pascareformasi 1998 kajian teori keadilan amartya sen = Justice issues in politic of agrarian law post proclamation to the post reform 1945 1998 study of the theory of justice amartya sen

" This dissertation examines the question of justice in the implementation of the Right of Indonesia Nations and the Right of State to Control in agrarian legal policy domain since post independence of 1945 to post reformation of 1998 Problems of justice in their manifestation of injustice has become the focus of analysis using Sen rsquo s theory of justice This study belongs the realm of normative legal research or literature The results of the analysis ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2014

D1970

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Trenite, G.J. Nolst

Inleiding tot de agrarische wetgeving van het rechtstreeks bestuurd gebied van Nederlandsch-Indie

Weltevreden: Landsdrukkerij, 1920

BLD 333.359 8 TRE i

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ni Made Puspawati

Analisis atas tata cara pembabasan hak atas tanah dan larangan pemilikan tanah absentee yang tidak berlaku bagi bagi kawasan industri : terkait jual beli lahan pertanian menjadi kawasan industri di daerah Karawang = Analysis of the ruls of land exemtion and the ownership prohibition of absentee land not valid for industrial area : related with the purchase of farmland to be an industrial area in Karawang

" Tanah adalah aset masyarakat, aset rakyat, dan aset negara, oleh karenanya pemerintah/negara berkewajiban memimpin penggunaan tanah dan mengatur hak atas tanah dimana pengaturan tersebut berpengaruh sekali terhadap pendapatan dan kesejahteraan. Pengaturan tersebut telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan sebagai pelaksanaan dari UUPA tersebut pemerintah mengeluarkan UU no 56 PrpTahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan Pelaksanaan PP no. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T21790

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian