Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nathalina
" Sanksi pidana dan sanksi administratif merupakan dua jenis sanksi yang dirumuskan dalam berbagai ketentuan administrasi di Indonesia. Fenomena perumusan kedua jenis sanksi tersebut mengalami dinamika baik dalam perumusan maupun penerapannya, khususnya dalam ketentuan tentang kepabeanan dan cukai, perpajakan, kehutanan, dan lingkungan hidup, yang mana keadaan ini membawa permasalahan dalam praktik penegakannya. Penelitian ini berangkat dari permasalahan pokok tentang pentingnya suatu pedoman untuk menentukan perumusan ketentuan pidana dalam ketentuan administrasi sebagai suatu pola formulasi yang melandasi ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ita Zaleha Saptaria
" Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka Notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Sanksi Notaris diatur ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27493
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nasution, M. Azhar Rasyid
" UU No. 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif kepada KPPU sebagai competition authority di Indonesia. Dalam beberapa kasus, KPPU memberikan sanksi administratif di luar dari yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, khususnya dalam perkara persekongkolan tender. KPPU sering menjatuhkan sanksi larangan mengikuti tender atau pelelangan kepada pelaku usaha, padahal bentuk sanksi tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang. Dalam putusan KPPU No. 1/KPPU-L/2013, KPPU menjatuhkan sanksi larangan mengikuti pelelangan selama dua tahun kepada ketiga pelaku usaha. Akibat ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S58232
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Andahyani
" Tesis lni membahas mengapa dlperlukan kebijakan penghapusan sanksi administrasi sesuai Pasa137 A Urulang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan bagaimana kepastian hukum bagi Wajib Pajak serta dampaknya yang memanfaatkan Penghapusan sanksi administrasi Pasal37 A Undang Undang Nomor 28 tahua 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoieh melalui penelitian kepustakaan yaitu penelittan dengan menggunaka..i data sek.I.IIlder berupa buk.u-buku, pcratLU'an-peratur.:m, laporan-laporan, inforrnasi ilmiah dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan pokok ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25708
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library