Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan berdasarkan undang-undang. Benda-benda yang dapat disita harus memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Pelampauan kewenangan dalam melakukan penyitaan yakni dengan menyita benda-benda yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang disangkakan merupakan perbuatan melawan hukum. Orang yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi karena tindakan ini dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kapasitasnya sebagai penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).

---

Investigators Corruption Eradication Commission (KPK) has the authority to seize based on regulation. Objects that can be seized should have relevance to the crime. Abuse of power on seizure which seize things that have no relation to an offense may be alleged to cause tort. The person whose rights are aggrieved may submit a claim on damages due to unlawful seizure which done by KPK, on its role/standing as the goverment."

"Penelitian ini menganalisis perbedaan persepsi klasifikasi barang dalam Putusan Banding Sengketa Pajak atas Pokok Sengketa Tarif yang mengakibatkan Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pertimbangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menentukan klasifikasi posntarifndannpenetapannpembebananntarif pajak, pertimbangan hakim pengadilan pajak dalam menentukan putusan sengketa pajak tersebut serta mitigasi risiko efektif yang harus dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pelayanan administrasi. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode penelitian kualitatif berupa studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan DJBC dan hakim telah melakukan klasifikasi sesuai aturan dan Undang-Undang yang berlaku, namun perbedaan persepsi klasifikasi barang terjadi karena perbedaan identifikasi barang dengan importir, yang menyebabkan perbedaan klasifikasi barang dan bergesernya tarif.

---

This study analyzes differences in perceptions of harmonized system in Tax Dispute Appeal Decisions on Principal Tax Disputes that result in Tax Refund that Should Not Be Payable. The purpose of this study is to determine and analyze the considerations of the Directorate General of Customs and Excise in determining the classification of tax and tax impositions, tax court judge considerations in determining the tax dispute decision and effective risk mitigation that must be carried out by the Directorate General of Customs and Excise in administrative services. This research is a case study with qualitative research methods in the form of document studies and interviews. The results showed that Directorate General of Customs and Excise and judges had made classification according to the applicable rules and laws, but differences in perception of the harmonized system occurred due to differences in goods identification with importers, which caused differences in the goods classification and shifting rates."