Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Simanjuntak, Walfrid Hot Patar

Gugatan ganti rugi terhadap tindakan penyitaan penyidik atas dasar perbuatan melawan hukum penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) = Compesation claim for seizure action of investigators as tort by government

" Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan berdasarkan undang-undang. Benda-benda yang dapat disita harus memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Pelampauan kewenangan dalam melakukan penyitaan yakni dengan menyita benda-benda yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang disangkakan merupakan perbuatan melawan hukum. Orang yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi karena tindakan ini dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kapasitasnya sebagai penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).

Investigators Corruption Eradication Commission ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2013

S46497

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Berge, J.B.J.M. ten

Arob in vogelvlucht / J.B.J.M. ten Berge

Alphen aa den Rijn: Samsom Uitgeverij, 1982

BLD 342.06 BER a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bolt, H.

Rechtsbescherming: algemene bepalingen en de bestuurlijke voorprocedure / H. Bolt

Deventer: Kluwer, 1994

BLD 342.066 BOL r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rizka Nugrahaeni

Analisis persepsi klasifikasi barang dalam putusan banding sengketa pajak (studi kasus putusan banding pokok sengketa tarif pajak) = Perception analysis of harmonized system in tax dispute appeals verdict (case study of tax dispute appeal verdict main dispute tax tariff)

" Penelitian ini menganalisis perbedaan persepsi klasifikasi barang dalam Putusan Banding Sengketa Pajak atas Pokok Sengketa Tarif yang mengakibatkan Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pertimbangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menentukan klasifikasi posntarifndannpenetapannpembebananntarif pajak, pertimbangan hakim pengadilan pajak dalam menentukan putusan sengketa pajak tersebut serta mitigasi risiko efektif yang harus dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pelayanan administrasi. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library