Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 93 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Simanjuntak, Enrico
Perkembangan peradilan administrasi dalam dimensi sejarah dan politik hukum = The extensions of administrative court historical and legal policy dimension / Simanjuntak, Enrico
" ABSTRAK
Dalam dimensi sejarah, perluasan kewenangan Peradilan Administrasi dilakukan oleh para hakim peradilan administrasi, sebagai bagian dari proses penemuan hukum (judicial activism) untuk mengisi keterbatasan-keterbatasan UU. No. 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (atau UU. No. 51/2009 dalam perubahan terakhirnya). Namun, perluasan kewenangan absolut peradilan administrasi melalui praktek peradilan berjalan diametral dengan politik hukum kebijakan legislasi. Dalam penelitian ditemukan disharmoni kebijakan politik hukum di bidang pengaturan eksistensi dan fungsi kompetensi absolut Peradilan Administrasi, hal ini disebabkan karena tidak adanya grand design dari para pembuat kebijakan, ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39285
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Alifian Geraldi Fauzi
Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) = The Competence to Adjudicate State Administrative Court Against Law Claims Government Bodies and/or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad)
" Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi mengadili pengadilan tata usaha negara (PTUN) mengalami perluasan kompetensi absolut yang sangat signifikan. Kewenangan untuk mengadili objek sengketa tidak saja berupa keputusan tata usaha negara (KTUN) tetapi termasuk juga tindakan faktual badan dan/atau pejabat pemerintahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi perluasan kompetensi mengadili peradilan tata usaha negara pasca berlakunya UU AP dan bagaimana titik singgung kompetensi mengadili sengketa onrechtmatige ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa atau objek gugatan dalam peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia
Universitas Indonesia, 1992
S25376
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simposium peradilan tata usaha negara
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1976
342.06 IND s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Berge, J.B.J.M. ten
Arob geselecteerd
Alpen aan den Rijn: Samson HD Tjeenk Willing, 1998, 1998
R 342.06 Ber a
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Kansil, Christine S.T.
Kitab undang-undang peradilan tata usaha negara dengan tambahan: undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Agung, undang-undang Peradilan Umum, peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta, Peraturan pelaksanaan UU No. 5 tahun 1986
Jakarta: Pradnya Paramita, 1998
342.066 4 KAN k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Raziv Barokah
Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) = Absolute Competence Shifts from General Court to Administrative Court: Lawsuit Against the Law by the Authorities (Onrechtmatige Overheidsdaad)
" Pergeseran kompetensi absolut dari peradilan umum (PN) ke peradilan tata usaha negara (PTUN) dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD) secara tiba-tiba berdasarkan Perma 2/2019 memunculkan 2 (dua) persoalan utama yakni perbedaan parameter penilai tindakan pemerintah dari segi hukum perdata dengan hukum administrasi negara dan pengurangan jangka waktu mengajukan gugatan dari 30 (tiga puluh) tahun menjadi 90 (sembilan puluh) hari. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradialn Tata Usaha Negara (PTUN) di lengkapi UU RI No 49 th 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; UU RI No.2 Th. 1986 tentang peradilan umum; UU RI no. 8 th 2004 tentang perubahan atas UU RI no.2 th 1986 tentang peradilan umum; UU RI No.5 th. 1986 tentang PTUN; UU RI no.9 th. 2004 tentang perubahan atas UU RI no.5 1986 tentang PTUN; UU RI no. 48 th. 2009 tetang kekuasaan Kehakiman; UU Ri No. 18 Th. 2003 tentang Advokat
Bandung : Citra Umbara, 2010
342.06 UND (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Mutia Jawaz Muslim
Restrukturisasi kompetensi absolut peradilan tata usaha negara terhadap keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata = Restructuring the competency of absolutes administrative court towards administrative decisions which is the development of legal private law
" ABSTRAK Penelitian ini berangkat dari permasalahan ketidakjelasan dari konsep Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pengecualian kompetensi absolut dimana dalam praktiknya menimbulkan kebingungan bagi penegak hukum dan masyarakat sehingga sering memunculkan persinggungan yuridiksi mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Penelitian ini memiliki rumusan masalah tentang bagaimanakah konsep dari Keputusan Tata Usaha ... "
2019
T52014
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Renius Albert Marvin
Pertimbangan hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa permohonan fiktif-positif: studi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta periode tahun 2016 sampai dengan 2018 = Legal consideration from the Judge in Administrative Court in Examining Petition for fictious-approval: study to Verdict of Jakarta Administrative Court from 2016 to 2018
" UU Administrasi Pemerintahan telah melahirkan fiktif-positif sebagai suatu konsep tentang relasi dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, berdasarkan mana sikap diam pemerintah yang tidak menanggapi permohonan dari masyarakatnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dianggap mengabulkan permohonan masyarakat tersebut. Namun demikian, keputusan yang dianggap dikabulkan berdasarkan fiktif-positif tersebut tidaklah lahir secara serta-merta, melainkan harus dimohonkan ke PTUN. Sebagai penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian preskriptif, penelitian ini mencoba menggali bagaimana hakim memeriksa permohonan fiktif-positif yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T55009
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>