Ditemukan 269 dokumen yang sesuai dengan query
Jakarta : Indonesian Institute for Independent Judiciary, 2010
364.098 58 KON (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Vincent Velayo
"
Tesis ini berjudul kekuatan pembuktian salinan akta dalam persidangan perdata studi putusan Mahkamah Agung No. 10 K/PDT/2015, terdapat tiga rumusan masalah yang dibahas yaitu keabsahan perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris, kekuatan pembuktian Minuta Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta dan Grosse Akta Notaris menurut ilmu hukum atau doktrin, dan pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian Salinan Akta Pengakuan Utang dalam Putusan Mahkamah Agung.
Tesis ini ditulis untuk mengkaji permasalahan mengenai kekuatan pembuktian akta autentik dalam persidangan, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53373
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tandigau, Rannu
"
Pengorbanan bangsa Indonesia yang telah diraih untuk mencapai suatu kemerdekaan tidaklah mudah begitu saja, memerlukan rentan waktu yang sangat lama sampai mencapai kemerdekaan. Penegakan hukum yang terjadi selama ini dan sampai saat sekarang belum menunjukkan suatu kerja yang baik, akan tetapi masih jauh dari harapan dan hukum masih tertatih-tatih mengikuti keadaan yang seyogyanya diatur (het recht hink achter de feiten aan) namun sudah mulai nampak sedikit demi sedikit kinerja yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16423
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Anton Afrizal Candra
"
Sejarah konfigurasi politik di Indonesia memperlihatkan pasang surut dan pasang naik secara bergantian anatara demokratis dart otoriter. Tarik menarik konfigurasi politik dengan karakter produk hukum yang berkarakter responsifpopulistik dan produk hukum yang berkarakter ortodoks-konservatif dengan kecenderungan linier yang sama. Rezim Orde Baru terutama pada 1967-1981 senantiasa curiga akan gerakan-gerakan Islam. Konfigurasi politik pada peciode ini cenderung otoriter dengan berbagai tipologi perpolitikan. Di tahun 1970-an ini lahir berbagai produk hukum seperti UU No. 14 Tahun 1970 ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T14919
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gagat Riano
"
Menentukan suatu lokasi dimana fasilitas akan dibangun merupakan salah satu faktor penting dalam proses perencanaan bisnis maupun militer. Indonesia, sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas, memiliki permasalahan didalam menentukan lokasi yang tepat untuk menempatkan skuadron pesawat tempur yang dimilikinya dalam sistem pertahanan nasional. Masalahnya menjadi lebih rumit karena keterbatasan anggaran pertahanan. Penelitian ini mengintegrasikan Analytic Hierarchy Process (AHP) dan pemrograman matematika untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian kami menunjukkan bahwa Angkatan Udara Indonesia membutuhkan tiga ...
"
Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tara Aseana
"
Latar belakang: Seorang Prajurit Siswa yang menjalankan pendidikan pertama militer telah lulus dari proses rekrutmen diantaranya tes kesehatan jiwa. Namun pada saat menjalankan pendidikan pertama militer, beberapa kejadian pelanggaran dilakukan oleh Prajurit Siswa. Kejadian pelanggaran tersebut berpotensi menjadi pelanggaran berat. Penelitian ini menilai hubungan resiliensi pada Prajurit Siswa saat menjalankan pendidikan dihubungkan dengan kejadian pelanggaran. Metode: Subyek penelitian sebanyak 221 Prajurit Siswa Tamtama yang menjalankan pendidikan di Skadron Pendidikan 404 Pangkalan Udara Adi Sumarmo Solo. ...
"
Depok: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2019
T58673
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Morin Siska
"
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perkembangan wilayah terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data pada level kabupaten/kota tahun 2011 dan tahun 2014. Pengukuran indeks urbanisasi dilakukan dengan menggunakan principal component analysis (PCA) untuk mendapatkan nilai yang menggambarkan tingkat perkembangan tiap wilayah pada kabupaten/kota. Pada masing-masing tahun dilakukan pengukuran indeks urbanisasi dengan menggunakan 12 (dua belas) variabel yang menunjukkan kondisi physical environment, social environment dan health and social service pada tiap wilayah. Berdasarkan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
I Putu Asti Hermawan Santosa
"
ABSTRAK
Kepolisian Republik Indonesia merupakan gerbang utama dalam criminal justice system, sehingga penentuan kearahmana penanganan tindak pidana ditentukan pada awal proses di kepolisian dalam penyelidikan maupun penyidikan, tujuan hukum yaitu untuk kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan, seringkali tidak dinamisnya tujuan hukum antara kemanfaatan dan kepastian hukum, hal ini menjadi polemik di masyarakat karena polisi selalu mengedepankan asas legalitas dalam mencapai kepastian hukum, sehingga kepolisian terlihat rigid dalam menangani suatu tindak pidana, sehingga hal ini menjadi perhatian ...
"
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Marini Sri Indaswari
"
Tesis ini membahas tentang Analisis Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian mix method. Teknik pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan dengan purposive sampling sedangkan untuk untuk data kuantitatif dilakukan dengan pemberian kuesioner kepada responden sebanyak 100 orang yang dilakukan dengan accidental sampling dan penyajian data tabel frekuensi. Penelitian ini menggunakan teori Segitiga Pelayanan oleh ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T38247
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rios Rahmanto
"
ABSTRAK
Penegakan hukum pidana baik didasarkan pada teori pemidanan dan tujuan pemidanaan serta sistem penegakan hukum pidana melalui Sistem Peradilan Pidana penjatuhan pidana lebih banyak ditujukan untuk kepentingan pelaku, dengan kata lain, tujuan pemidanaan hanya dimaksudkan untuk mengubah perilaku dari pelaku kejahatan, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan kepentingan korban kurang diperhatikan. Perkembangan global tentang pemidanaan memunculkan konsep Restorative justice yang dianggap memperhatikan kepentingan korban dan pelaku.Salah satu perwujudan dari Restorative Justice adalah dengan melakukam ...
"
Universitas Indonesia, 2013
T32784
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
