Ditemukan 38 dokumen yang sesuai dengan query
Yogyakarta: UII, 2001
342.06 DIM
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Numan Somantri
Jakarta: Erlangga, 1976
342 NUM m (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Sadjijono
Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2008
342.06 SAD m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
HM Subhan
"
Indonesia memiliki janji merdeka yang harus diwujudkan. Salah satu cara untukmewujudkan janji merdeka itu adalah Pemerintah melaksanakan pembangunan disegala bidang untuk mencapai kesejahteraan umum.Sebagai negara hukum,Indonesia melakukan segala pembangunan berlandaskan hukum, dan salah satuyang menjadi landasan adalah Hukum Administrasi Negara. Administratorsebagai pelaksana dari pembangunan memiliki potensi besar melakukan perbuatanmelawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara ataupun pihaklain. Untuk memahami karakteristik perbuatan melawan hukum pada ranahHukum Administrasi Negara yang dilakukan oleh Administrator serta kerugianyang ditimbulkan, ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49596
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hadi Herlambang Prabowo
"
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penghayat kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang sebelumnya tidak diisi atau bertanda strip (-). Dengan putusan MK tersebut negara secara nyata telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan penghayat kepercayaan yang selama ini banyak mendapatkan diskriminasi dibandingkan warga negara yang menganut 6 (enam) agama (Islam, Protestan, Katholik, Buddha, Hindu dan Konghucu) lainnya ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T53195
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sandro
"
Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kewenangan Peradilan Tata Usaha Militer dalam memeriksa, mengadili dan memutus upaya keberatan Prajurit TNI atas Keputusan Tata Usaha Militer. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa mekanisme proses penyelesaian sengketa tata usaha militer tidak berjalan sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tidak berjalannya mekanisme tersebut mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang berimplikasi negatif terhadap penegakan hukum tata usaha militer di Indonesia dan berindikasi pada ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Anggirama Sanjiwani
"
Tanah merupakan salah satu kebutuhan mendasar, dan baik individu ataupun badan hukum dapat melakukan segala upaya untuk mencapai tujuannya untuk memperoleh tanah. Tesis ini membahas perolehan hak atas tanah yang obyeknya dimiliki oleh sebuah yayasan berdasarkan Akta Perdamaian, namun sampai dengan saat ini masih atas nama pihak lain. Walaupun di dalam sertipikat tanah, belum mencantumkan Yayasan sebagai pemilik tanah, namun Yayasan telah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada sebuah perseroan dengan membuat Akta Pengikatan Pemindahan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T29466
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Abdi Reza Fachlewi Junus
"
ABSTRAK
Anak sebagai generasi muda memiliki peran strategis yang menjamin
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan disadari oleh
masyarakat internasional dengan munculnya konvensi yang intinya menekankan
posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak
yang dimilikinya. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Konvensi Hak Anak
(Convention on the Rights of the Child) yang telah di Ratifikasi melalui
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on
the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak). Bertitik tolak dari masalah
kepentingan ...
"
2012
T30318
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Mohamad Hanibaldi
"
Pada bidang energi dan sumberdaya alam terdapat sektor pertambangan Mineral dan Batubara merupakan energi yang tak dapat diperbaharui serta berasal dari bawah tanah, sehingga memerlukan perhatian dalam melakukan pengelelolaan. Dalam hal pengelolaan tersebut pemerintah pusat medistribusikan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan pada asas-asas otonomi daerah. Dengan didasari atas asas-asas otonomi daerah tersebut maka adanya pembagian atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan Pemerintah ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2015
S59328
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
R.M. Sudikno Mertokusumo
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
340 SUD b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
