Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The Internet has allowed new methods of activism to bloom, one of it being slacktivism. This paper highlights the importance of slacktivists in promoting real-life activism in the #TolakOmnibusLaw (#RejectOmnibusLaw) case. Omnibus bill is perceived to be putting the laborers at disadvantage and furthering business owners advantages. This research looks deeper into how we can channel online slacktivism into tangible, real-life activism. In order to do so, this paper has selected seven tweets with the hashtag #TolakOmnibusLaw (#RejectOmnibusLaw) to be analyzed to achieve its research objectives. This study shows that the accounts that posted the tweets are managed by various types of people to prove that slacktivists do not only comprise of young people. An analysis of these tweets led to findings that slacktivists help advertise and organize real-life movements and that social media has created a new way for the general public and government officials to communicate in a much easier setting than before. In other words, online slacktivism to some degree can be channeled into real-life activism, particularly in creating awareness on certain issues.

---

Internet telah memungkinkan metode baru aktivisme untuk berkembang, salah satunya adalah slacktivism. Studi ini akan menyorot pentingnya slacktivists dalam mempromosikan aktivisme di kehidupan nyata dalam kasus #TolakOmnibusLaw. Omnibus law dipandang oleh masyarakat sebagai merugikan buruh dan hanya menguntungkan pengusaha. Penelitian ini menggali lebih dalam bagaimana slacktivism daring dapat disalurkan menjadi aktivisme di kehidupan nyata. Untuk mencapai tujuan makalah ini, dipilih tujuh tweet dengan tagar #TolakOmnibusLaw untuk dianalisis. Temuan menunjukkan bahwa tweet diunggah oleh akun-akun yang dikelola oleh berbagai tipe orang dan ini membuktikan bahwa slacktivists tidak hanya terdiri atas kaum muda. Analisis terhadap tweet menunjukkan bahwa para slacktivist membantu mengiklankan dan mengatur gerakan aktivisme di kehidupan nyata dan bahwa media sosial telah menciptakan cara baru bagi masyarakat umum dan pejabat pemerintahan untuk berkomunikasi dalam situasi yang jauh lebih mudah ketimbang waktu lalu. Dengan kata lain, pada level tertentu slacktivism di dunia daring dapat menjelma menjadi aktivitas di dunia nyata, khususnya dalam menciptakan kesadaran (awareness) pada isu tertentu."

"Perkembangan dunia online membuahkan suatu wadah baru untuk melaksanakan aktivitas sosial dengan pengunaan memes, dimana Internet telah melekat dan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa penggunaan memes untuk aktivitas sosial, Mercy Campaign dan mengukur efektivitas berdasarkan unsur fidelity, fecundity, longevity, replicability, dan searchability. Metode yang digunakan untuk tulisan ini adalah menganalisa isi secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis Mercy Campaign akan memperlihatkan bagaimana memes dan aktivitas sosial dilaksanakan di Internet untuk mencapai tujuannya, yang mempermudah untuk mendapatkan perhatian dan partisipasi dari masyarakat secara luas. Di sisi lain, tulisan ini menganalisa bagaimana online activism dapat memberikan dampak pada aktivitas sosial secara off-line, yang diharapkan dapat menjadi kunci pembelajaran bagi para praktisi komunikasi untuk membuat kampanye di masa depan

---

The development of online world brings a new platform to execute social activism with the use of memes, where the Internet has embodied and become a part of mass culture. This paper aims to analyze the use of memes for online activism, Mercy Campaign, and measure the effectiveness based on the aspects of fidelity, fecundity, longevity, replicability, and searchability. The methods used for this paper is quantitative and qualitative content analysis. Analysis of Mercy Campaign is going to show how memes online activism are executed in Internet help to achieve the goals of the campaign, which able to gain a broader public awareness and participation. Furthermore, this paper will analyze how online activism could give impact on off-line activism, which is expected as a key learning for communication practitioners to create a campaign in the future."

"Skripsi ini meneliti tentang gerakan perlawanan Ciliwung Merdeka dalam menolak kebijakan penggusuran lahan permukiman Bukit Duri pada tahun 2012-2017. Pengumpulan data dilaksanakan melalui metode kualitatif dengan menggunakan sumber kepustakaan dan wawancara mendalam. Kemunculan gerakan perlawanan Ciliwung disebabkan karena terjadinya pembatalan kebijakan pembangunan Kampung Deret/ Kampung Susun yang semula telah disepakati warga Bukit Duri dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masa Joko Widodo-Basuki T. Purnama dan digantikan dengan Program Normalisasi Kali Ciliwung pada masa Basuki T. Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Pelaksaan Program Normalisasi Kali Ciliwung berdampak kepada tergusurnya lahan permukiman warga Bukit Duri RW. 9, 10, 11, dan 12 untuk mengakomodir kebutuhan pelebaran kali, penguatan tangggul di tepian kali, dan pembangunan jalan inspeksi. Terjadinya perubahan kebijakan tersebut menimbulkan reaksi dari Ciliwung Merdeka sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mewakili warga Bukit Duri. Gerakan perlawanan yang dilakukan Ciliwung Merdeka akan diteliti menggunakan kerangka analisis gerakan sosial perkotaan dan aktivisme politik. Analisis gerakan sosial perkotaan digunakan untuk menjelaskan karakter dan struktur organisasi dari gerakan Ciliwung Merdeka. Sedangkan aktivisme politik berfungsi untuk menjelaskan bagaimana proses serta strategi yang dilakukan Ciliwung Merdeka dalam menolak penggusuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan perlawanan Ciliwung Merdeka dalam menolak penggusuran Bukit Duri timbul akibat adanya perubahan sepihak oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa melibatkan partisipasi warga Bukit Duri sebagai warga terdampak dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan. Serangkaian proses perlawanan dan strategi yang dilakukan Ciliwung Merdeka pada tahun 2012-2017 meskipun gagal dalam membatalkan penggusuran permukiman Bukit Duri, namun menghasilkan kemenangannya dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Hasil dari kemenangan tersebut membawa gerakan Ciliwung Merdeka pada perjuangan baru untuk memperjuangkan ganti rugi tanah warga yang tergusur dan memperjuangkan pembangunan konsep Kampung Susun sebagai solusi untuk mengakomodir kebutuhan perumahan warga yang tergusur.

---

This Study examines the resistance movement of Ciliwung Merdeka in rejecting the policy of evicting the Bukit Duri residential area in 2012-2017. Data collection was carried out through qualitative methods using literature sources and in-depth interviews. The emergence of Ciliwung Merdeka resistance movement was caused by cancellation of the development policy for Kampung Deret/Kampung Susun, which was originally negotiated by the residents of Bukit Duri and the Provincial Government of DKI Jakarta during Joko Widodo-Basuki T. Purnama's administration was replaced with the Ciliwung River Normalization Program during the Basuki T. Purnama-Djarot Saiful Hidayat era. The implementation of the Ciliwung River Normalization Program impacted in the displacement of residential land for the residents of Bukit Duri RW 09, 10, 11, and 12 to accommodate the requisites for river widening, strengthening embankments on the banks of the river, and construction of inspection roads. This change of policy caused a reaction from Ciliwung Merdeka as a non-governmental organization deputizing the people of Bukit Duri. The resistance movement carried out by Ciliwung Merdeka will be examined using an analytical framework for urban social movements and political activism. Urban social movement analysis is used to explain the character and organizational structure of the Ciliwung Merdeka movement. Meanwhile, political activism utilizes to explain the processes and strategies carried out by Ciliwung Merdeka in resisting evictions. The results showed that the Ciliwung Merdeka resistance movement in rejecting the eviction of Bukit Duri arose as a result of unilateral changes by the DKI Jakarta Provincial Government without involving the participation of Bukit Duri residents as affected residents in the process of making and implementing policies. An arrangement of resistance processes and strategies executed by Ciliwung Merdeka in 2012-2017 despite failing to cancel the eviction of the Bukit Duri settlement, resulted in its victory in the Central Jakarta District Court and the Jakarta State Administrative Court. The result of this victory brought the Ciliwung Merdeka movement to a new struggle to fight for compensation for the land of the evicted residents and to fight for the development of the Kampung Susun concept as a solution to accommodate the housing needs of the evicted residents."

"Mengonsumsi daging anjing sudah menjadi sebuah kebiasaan umum dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi simbol untuk beberapa kelompok etnis di seluruh dunia. Dogs Are Not Food (DANF) adalah sebuah gerakan sosial yang ditujukan untuk melarang konsumsi daging anjing. Gerakan ini diinisiasi oleh beberapa organisasi hak asasi satwa di Indonesia. Hal ini menjadi pertanyaan mengapa mereka melarang konsumsi daging anjing sementara mereka masih mengonsumsi satwa lain? Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini menggunakan konsep analisa framing, data diperoleh dengan observasi partisipatoris dan wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang mengidentifikasi dirinya sebagai aktivis satwa atau pendukung gerakan DANF. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung mengkritik gerakan tersebut, penelitian ini mencoba untuk memberikan sebuah penjelasan sosiologis mengenai fungsi anjing di masyarakat dan menganalisa framing dari gerakan DANF di mana argumen utama dari tulisan ini terkait dengan framing yang digunakan oleh gerakan DANF yaitu untuk memanusiakan satwa. Sehingga melarang konsumsi daging anjing menjadi tujuan dari gerakan DANF.

---

Consuming dogs has been a common practice in the past few decades and has became a symbol for several ethnic groups all around the world. Dogs Are Not Food (DANF) is a new social movement aimed to ban the dog meat consumption, initiated by several animal rights organizations in Indonesia. Why do they ban the consuming of dogs whilst they still consuming the other animals? Drawing on qualitative research on framing analysis, this study uses participant observation and in-depth interview with some informants who identified themselves as either animal activists or the proponents of DANF. Differing with previous studies that are too critical, this article sought to give a sociological explanation about the functions of dogs in society and analysing the framing of DANF social movement in which I argue tries to humanize the non-human animal. Thus banning dog meat consumption became the goals of DANF social movement."

"Jurnal ini menjelaskan mengenai aktivisme di kalangan Ibu Rumah Tangga di Jepang terhadap ledakan PLTN Fukushima pada tahun 2011. Teori yang digunakan dalam jurnal ini mengacu pada argumen Brian Martin (2007) bahwa aktivisme yaitu aksi yang dilakukan biasanya bertujuan untuk mendesak sebuah keputusan politik, perubahan hukum perundangundangan atau sekedar untuk merubah sudut pandang orang lain terhadap masalah sosial, perang atau masalah lingkungan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Ibu Rumah Tangga adalah aktivis yang paling vokal terhadap kerusakan lingkungan akibat ledakan PLTN Fukushima.

---

This work analyzed regarding activism among Japanese Mothers to 2011 Fukushima Nuclear Power Plant catastrophe. This work used Brian Martin (2007) argument, which explained that activism is an action to compress politic decisions, law changes, and perspective changes to social problems persuasively, war or environment problems. The results of this study found that The Japanese Mothers Activists is one of the vocal community responded to environmental damages from 2011 Fukushima Nuclear Power Plant catastrophe."

"ABSTRAKThis study focuses on participatory mapping, document collection, demonstration, tree planting spearheaded by the Urban Poor Consortium, and Share Lab, which starts from a meeting of Middle Eastern and Eastern European technologists to digital investigations. These two cases provoke questions about how activism should be analyzed and laid in relation to the long lasting configuration of human and material relationships. Two previous orientation studies, technological actors and technological formations, seem unable to answer this because they still see activism in traditional ways. Applying and critiquing Deleuze and Badiou, this study introduces messy formation refers to molar and molecular of human material and its holographic relationships in enachment between socio material event assemblage and research assemblage. I argue that data activism and other activism are human molecular molar and heterogeneous material, which is unstable with elements including data sembako, activist body, architect, body and child memory, student and tourist data gatherer, with several presentations Sociological themes, gender and ethnic molar of which each activism is twisted to each other. However, the configuration of the human material around the evictions also has a mixed molar element that ultimately activism is a collection of human material configuration traces through a large, continuous and unstable evacuation assemblage.

---

ABSTRAKStudi ini berfokus pada participatory mapping, pengumpulan dokumen, aksi demonstrasi, penanaman pohon yang dipelopori oleh Urban Poor Consortium, dan Share Lab yang berawal dari pertemuan teknolog Timur Tengah dan Eropa Timur hingga investigasi digital. Dua kasus ini memprovokasi pertanyaan tentang bagaimana aktivisme harus dianalisis dan diletakkan kaitannya dengan konfigurasi tahan lama hubungan manusia dan material. Dua orientasi studi sebelumnya, technological actors dan technological formation, tampaknya belum bisa menjawab ini karena masih melihat aktivisme dalam cara-cara tradisional. Mengaplikasikan dan mengkritik Deleuze dan Badiou, studi ini memperkenalkan konsep kunci messy formation merujuk pada molar dan molekular manusia dan material dan hubungan holografisnya yang saling terbelit satu sama lain antara socio-material event assemblage dan research assemblage. Saya berargumen, aktivisme data dan aktivisme lain merupakan tenunan molar molekular manusia dan material heterogen, yang tidak stabil dengan elemen termasuk data-sembako, tubuh aktivis, arsitek, tubuh dan memori anak, pengumpul data mahasiswa dan turis, dengan beberapa presentasi tema sosiologis, molar gender dan etnik yang masing-masing aktivisme terbelit satu sama lain. Namun, konfigurasi material manusia di sekitar penggusuran juga memiliki unsur molar yang beragam yang pada akhirnya aktivisme merupakan kumpulan jejak konfigurasi manusia-material melalui assemblage penggusuran yang besar, terus menerus dan tidak stabil. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari Milk Tea Alliance sebagai aktivisme digital transnasional di Twitter dalam mengadvokasikan demokrasi bagi Thailand pada Protes Anti-Pemerintah Thailand 2020. Pada tahun 2020, Thailand mengalami protes besar-besaran menentang pemerintahan Prayuth Chan-o-cha yang dipicu oleh pembubaran Future Forward Party. Protes yang berlangsung hampir sepanjang tahun ini, mengalami eskalasi di bulan Oktober dengan semakin ketatnya pembatasan aktivitas protes dan maraknya penggunaan kekerasan oleh negara untuk merepresi protes. Oleh karena itu, gerakan prodemokrasi di Thailand berupaya meningkatkan visibilitas isu dan atensi akan protes yang terjadi, khususnya dari sekutu mereka, Taiwan dan Hong Kong, dengan menggunakan tagar #MilkTeaAlliance di Twitter. Dengan menggunakan konsep jaringan advokasi transnasional dan aktivisme digital, penggunaan tagar #MilkTeaAlliance merupakan bentuk aktivisme digital dengan adanya kontak transnasional yang membentuk jaringan advokasi transnasional antara Taiwan, Thailand, dan Hong Kong dalam wujud Milk Tea Alliance. Melalui penelitian dengan metode kualitatif melalui studi literatur dan dokumen virtual, penelitian ini menemukan bahwa Milk Tea Alliance berperan dalam mengadvokasikan demokrasi bagi Thailand dengan empat taktik, yaitu politik informasi melalui penyebaran informasi dan pembingkaian nilai-nilai universal, kekerasan terhadap tubuh, dan aksi solidaritas di media sosial; politik simbolis melalui penyeruan simbol salam tiga jari; politik pengaruh melalui keberhasilan memanggil negara lain dan organisasi internasional; dan politik akuntabilitas dengan menuntut pertanggungjawaban pemerintahan Prayuth atas komitmen terhadap perjanjian internasional. Namun, peranan Milk Tea Alliance pada Protes Anti-Pemerintah hanya sampai pada tahap pembentukan isu atau atensi dan posisi diskursif saja. Tertutupnya struktur peluang politik domestik di Thailand menjadi hambatan politik bagi pengaruh Milk Tea Alliance sebagai jaringan advokasi transnasional dalam mempengaruhi perubahan kebijakan di Thailand.

---

This research aims to analyze the role of the Milk Tea Alliance as transnational digital activism on Twitter in advocating democracy for Thailand in the 2020 Thai Anti-Government Protests. In 2020, Thailand experienced massive protests against the Prayuth Chan-o-cha government triggered by the dissolution of the Future Forward Party. The protests, which lasted for most of the year, escalated in October with tighter restrictions on protest activities and the rampant use of violence by the state to repress the protests. Therefore, the pro-democracy movement in Thailand sought to increase the visibility of the issue and attention to the protests, especially from their allies, Taiwan and Hong Kong, by using the hashtag #MilkTeaAlliance on Twitter. Using the concepts of transnational advocacy networks and digital activism, the use of the #MilkTeaAlliance hashtag is a form of digital activism with transnational contacts that form a transnational advocacy network between Taiwan, Thailand, and Hong Kong in the form of the Milk Tea Alliance. Through a qualitative research method through literature study and virtual documents, this study found that the Milk Tea Alliance plays a role in advocating democracy for Thailand with four tactics: information politics through the dissemination of information and framing of universal values, violence against the body, and solidarity of actions on social media; symbolic politics through the invocation of the three-finger salute symbol; leverage politics through the success of calling other countries and international organizations; and accountability politics by holding the Prayuth government accountable for commitments to international agreements. However, the Milk Tea Alliance's role in the Anti-Government Protest only reached the stage of issue or attention formation and discursive positioning. The closed domestic political opportunity structure in Thailand is a political obstacle to the Milk Tea Alliance's influence as a transnational advocacy network in influencing policy change in Thailand."

"Untuk mengatasi kondisi lingkungan yang kini kian memburuk, dibutuhkan tindakan kolektif seperti aktivisme lingkungan. Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa identitas lingkungan dan identitas terpolitisasi secara terpisah dapat mendorong individu untuk berpartisipasi dalam aktivisme lingkungan. Namun, masih terdapat kontradiksi dalam literatur sebelumnya terkait identitas mana yang lebih efektif dalam memprediksi aktivisme lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran identitas lingkungan dan identitas terpolitisasi secara bersamaan terhadap keterlibatan dalam aktivisme lingkungan normatif dan nonnormatif. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan noneksperimental dan desain penelitian korelasional ini diikuti oleh 232 partisipan yang merupakan dewasa muda di Indonesia. Hasil analisis multiple hierarchical regression menunjukkan bahwa aktivisme lingkungan yang bersifat normatif dapat diprediksi oleh identitas lingkungan (B = 0.351, p < 0.01) dan identitas terpolitisasi (B = 0.555, p < 0.01), sedangkan aktivisme lingkungan yang bersifat nonnormatif tidak dapat diprediksi oleh identitas lingkungan (B = 0.072, p > 0.05) dan identitas terpolitisasi (B = 0.124, p > 0.05). Penemuan ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki rasa keterhubungan dengan lingkungan dan mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok/gerakan lingkungan lebih mungkin untuk terlibat dalam aktivisme lingkungan normatif dibandingkan aktivisme lingkungan nonnormatif.

---

Environmental activism is needed to deal with the currently heightened environmental issues and damages. Previous research has shown that environmental identity and politicized identity respectively can encourage someone to participate in environmental activism. However, previous studies show contradicting results regarding which identity is a better predictor for environmental activism. This current study aims to understand the role of environmental identity and politicized identity in both normative and nonnormative environmental activism involvement. This study uses a nonexperimental approach with a correlational design. With 232 Indonesian young adults participating in the study, analysis using multiple hierarchical regression shows that normative environmental activism is predicted by both environmental identity (B = 0.351, p < 0.01) and politicized identity (B = 0.555, p < 0.01). On the other hand, nonnormative environmental activism is not predicted by environmental identity (B = 0.072, p > 0.05) and politicized identity (B = 0.124, p > 0.05). This result indicates that people who have a sense of connection with the environment and identify themselves with environmental movements are more willing to act on behalf of the environment using peaceful methods rather than radical ones."

"Rencana penambangan batu Andesit di Desa Wadas untuk Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener mendapat penolakan dari warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Penolakan didasarkan pada dampak buruk yang berpotensi membawa kerugian sosial, ekonomi, dan ekologis. Penolakan ini berujung pada konflik berkepanjangan. Sebagai akibatnya, warga Wadas menghadapi berbagai represivitas yang mengancam hak mereka dan lingkungannya. Dalam mempertahankan penolakan ini, Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) melakukan aktivisme digital dengan memanfaatkan berbagai media sosial sebagai wujud resistensi. Salah satunya, melalui akun Twitter (@Wadas_Melawan), GEMPADEWA mempublikasikan berbagai postingan yang menginformasikan tujuan, perkembangan, dan dinamika resistensi yang mereka lakukan. Tulisan ini, menggunakan pendekatan Kriminologi Visual, bertujuan untuk mencermati visualitas yang diperlihatkan dalam publikasi-publikasi visual (berupa foto dan video) oleh GEMPADEWA. Tulisan ini juga dikonstruksi melalui pandangan Viktimologi Hijau. Dengan demikian, visualitas yang dicermati berkaitan dengan resistensi korban-penyintas kejahatan lingkungan terhadap represi dan viktimisasi lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa publikasi visual melalui Twitter dapat memediasi aktivisme digital GEMPADEWA yang memberikan visualitas yang kuat mengenai resistensi terhadap viktimisasi lingkungan. Visualitas resistensi yang ada dapat memperlihatkan dan memperluas cara melihat bentuk-bentuk represi dan viktimisasi lingkungan terhadap warga Wadas.

---

The Indonesian government plans to open an andesite mining in Wadas Village, Purworejo, Central Java, as a part of the national strategic project called the Dam of Bener. However, this plan was challenged by some residents since this project holds several negative impacts on social, economic, and ecology. This challenge led to a prolonged conflict where Wadas residents faced various repressive measures threatening their rights and environment. In maintaining this resistance, the local environmental activist Gerakan Masyarakata Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) has carried out digital activism by utilizing various social media as a form of resistance. One of them, through their Twitter account (@Wadas_Melawan), GEMPADEWA publishes various posts informing their goals and the dynamics of their resistance. Using the Visual Criminology and Green Victimology approach aims to examine the visuality shown in visual publications (photos and videos) by GEMPADEWA. Thus, the visuality examined is related to the resistance of victims of environmental crimes to environmental victimization. This research shows that visual publications through Twitter enable to mediate GEMPADEWA’s digital activism which provides a powerful visualization of resistance to environmental victimization. Visualizing existing resistance can provide us with widened ways of seeing forms of environmental victimization towards local people."