Ditemukan 63 dokumen yang sesuai dengan query
Dwi Istiningsih
"
ABSTRAK
Kedudukan Hukum dan Hak Tenaga Kerja Asing Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Studi Kasus Disparitas Putusan Mahkamah Agung No. 115 PK/PDT.SUS/2009 dan No. 29 PK/PDT.SUS/2010 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 eksplisit menyebutkan bahwa TKA dapat dipekerjakan hanya dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu. Namun demikian, penyimpangan ketentuan tersebut telah memunculkan adanya disparitas putusan Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan hukum dan hak TKA yang diPHK, dapatkah ...
"
Universitas Indonesia, 2017
T48882
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
El Khaidir Natakusumah
"
ABSTRAK
Rekrutmen tenaga honorer masih tetap dilakukan oleh instansi pemerintah walaupun larangan rekrut sudah dikeluarkan melalui PP Nomor 48 Tahun 2005. Adanya moratorium penerimaan CPNS juga semakin menyuburkan praktik rekrutmen tenaga honorer. Status tenaga honorer menjadi tidak jelas ketika UU Nomor 5 Tahun 2014 menghapus keberadaan tenaga honorer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal hubungan kerja yang terjadi terhadap tenaga honorer dan penerapan ketentuan PKWT bagi tenaga honorer. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis ...
"
2017
T48381
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pahmi Rizal
"
Adanya Pengertian yang luas mengenai upah menimbulkan ketidaktahuan perusahaan dalam memberikan upah terhadap pekerja/buruh. Upah yang merupakan unsur dalam perjanjian kerja tidak secara rinci dilihat oleh perusahaan yang berakibat kepada adanya pemotongan upah maupun Tindakan Dirumahkan yang berlanjut kepada Pemutusan Hubungan Kerja. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan atas upah sebagai unsur esensial perjanjian kerja dan dikaitkan dengan kasus efisiensi perusahaan.
Understanding extensive presence on wages lead to ignorance of the company in ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S61272
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nur Fazryah Ulfa
"
Demosi merupakan sejenis sanksi/hukuman bagi pekerja/buruh yang prestasi kerjanya dinilai rendah oleh manajemen perusahaan, dimana dilakukan suatu pemindahan dalam suatu organisasi dari satu posisi ke posisi lainnya yang melibatkan penurunan kewenangan, tanggung jawab, status, fasilitas, bahkan gaji yang diperoleh oleh pekerja/buruh tersebut dari perusahaan. Adakalanya demosi dijatuhkan pada pekerja/buruh bukan karena prestasi kerjanya yang rendah, melainkan restrukturisasi departemen yang dilakukan perusahaan tempat pekerja/buruh bekerja. Apabila pekerja/buruh menolak penempatan barunya, perusahaan dapat melakukan suatu pemutusan hubungan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S65658
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rahmaddiar Ibrahim
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang
melakukan penolakan mutasi. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, tidak diatur mengenai penolakan
mutasi sebagai salah satu alasan yang bisa digunakan pengusaha untuk melakukan
pemutusan hubungan kerja dengan pekerja. Bahkan, perihal mutasi itu sendiri tidak
diatur di dalam peraturan perundang-undangan mana pun. Hal tersebut
menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal
tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pemberlakuan
pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang melakukan penolakan mutasi ...
"
Universitas Indonesia, 2016
S65493
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rizk Touristy Goestaria
"
ABSTRAK
Dengan diadakannya perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha maka akan terjalin hubungan kerja. dalam hal ini, fenomena perjanjian kerja dan pemutusan hubungan kerja secara lisan sering terjadi. Terdapat berberapa kasus dimana pekerja/buruh diputus hubungan kerjanya secara lisan tanpa ada surat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial, serta perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan tanpa adanya surat pengangkatan. Tujuan dari dibuatnya skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi keabsahan perjanjian kerja dan pemutusan hubungan kerja secara ...
"
2016
S65330
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Munthe, Stephanie I. R. M.
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan mogok kerja dalam peraturan
perundang-undangan serta penerapannya dalam praktik berdasarkan Putusan PHI
Bandung No. 12/G/2010/PHI/PN.BDG dan Putusan Kasasi No. 802
K/Pdt.Sus/2010. Mogok kerja merupakan hak asasi pekerja/buruh yang digunakan
sebagai sarana untuk menghimpun kekuatan guna meningkatkan posisi tawar
menawar (collective bargaining power) mereka dalam upaya menekan pengusaha
agar memenuhi tuntutan-tuntutan pekerja/buruh. Mogok kerja juga digunakan
untuk menyeimbangkan posisi tawar menawar (bargain position) pekerja/buruh
yang lebih lemah dibandingkan pengusaha. Dengan demikian, mogok kerja dapat
dipandang sebagai ajang pekerja/buruh untuk adu ...
"
2017
S65981
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Marpaung, Hendry Ardi
"
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat. Ketentuan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan kesalahan berat dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dikarenakan dianggap telah melanggar asas praduga tidak bersalah dan konsep Due Process Of Law dalam hukum pidana. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui keabsahan alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan Pengusaha terhadap Pekerja/Buruh ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S63665
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Moudy Maulidia Barnini
"
Perusahaan tutup dapat dijadikan alasan bagi perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para karyawannya. PHK yang terjadi karena perusahaan tutup di dalam ketentuan perundang-undangan, mengenai pemberian pesangon dibedakan berdasarkan alasan perusahaan melakukan penutupan. Permasalahan PHK seringkali tidak terselesaikan dengan baik dikarenakan lalainya atau perbedaan perhitungan pemberian uang pesangon serta kewajiban lainnya yang timbul saat PHK seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung No. 224/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg. Analisis terhadap putusan pengadilan tersebut dikaitkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 2009
S21400
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
