Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah satu negara di ASEAN yang memiliki pertumbuhan ekonomi positif, Indonesia berupaya untuk meningkatkan daya saing global. Partisipasi Indonesia dalam Jaringan Produksi Global telah memberi dampak positif terhadap industri-industri. Industri alas kaki, sebagai industri padat karya saat ini sedang berkembang dan diandalkan dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, tingginya permintaan domestik dan luar negeri terhadap alas kaki telah memberi perkembangan pesat bagi industri ini. Tulisan ini bertujuan untuk melihat implikasi dari Jaringan Produksi Global terhadap pembangunan industri dan kesejahteraan sosial dalam bentuk perbaikan ekonomi dan sosial, terutama industri alas kaki Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan parsimoni, dimana satu set indikator digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi dan sosial atas industri ini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sektor alas kaki Indonesia mengalami high-road growth, yang berarti industri ini mengalami peningkatan dalam kedua aspek, baik ekonomi maupun sosial.

---

As an ASEAN country exhibiting a trend in positive annual economic growth, Indonesia is attempting to improve its global competitiveness. Indonesia rsquo s participation in a global production network GPN has had a positive impact on its industries. The footwear industry, as a labor intensive industry, has undergone development and become a reliable employment generating sector. Moreover, high domestic and foreign demand for the industry rsquo s footwear has led to rapid development. This article attempts to clarify the implications of GPNs on industrial development and social well being in the form of economic and social development within the Indonesian footwear industry. This paper uses a parsimonious approach where a set of indicators are used to measure economic and social conditions in this industry. The result shows that the Indonesian footwear industry has experienced high road growth, meaning that this industry experienced upgrading of both economic and social aspects."

"ABSTRAKPenelitian ini terutama bertujuan mengukur sejauh mana persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap perilaku keinginan untuk patuh membayar pajak restoran pada pengusaha pemilik restoran. Model utama yang digunakan adalah Theory of Planned Behaviour TPB dari Ajzen 1991 . Kuesioner survey dikirimkan pada 100 responden menggunakan convenient sampling berdasar besar omzet dan persebaran lokasi restoran di kabupaten Kebumen. Sebanyak 78 kuesioner kembali tingkat pengembalian 78 dan satu kuesioner diputuskan tidak digunakan pada proses selanjutnya. Estimasi menggunakan pemodelan persamaan struktural SEM berbasis varians atau lebih dikenal sebagai PLS-SEM menggunakan software SmartPLS 3. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak Tax Fairness berpengaruh positif terhadap keinginan untuk patuh membayar pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa, sesuai dengan teori TPB, variabel Attitudes dan Norma Subyektif berpengaruh positif terhadap keinginan untuk patuh membayar pajak. Berlawanan dengan teori, perceived behavioral control, berhubungan negatif dengan keinginan untuk patuh membayar pajak. Ini artinya semakin si pengusaha merasa mampu untuk membayar pajak, ternyata semakin besar keinginannya untuk tidak patuh pajak. Semakin besar kewajiban pajak nampaknya menimbulkan keinginan untuk memperkecil eksposure pajaknya. Model TPB yang termodifikasi ini mampu menjelaskan 53 variasi dalam keinginan untuk patuh membayar pajak di kalangan pengusaha restoran.

---

ABSTRACTThe primary objective of this research is to examine the relationship between tax fairness and behavioral tax compliance intention of restaurant sole proprietor. This is done by using the Theory of Planned Behavior TPB Model proposed by Ajzen 1991 . Survey questionnaires were handed in to 100 restaurant sole proprietors selected using convenient sampling method based on sales turnover report and on locational distribution of the restaurant. Only 78 responded i.e. 78 per cent response rate. This research uses a variance based Structural Equation Modeling PLS SEM employing SmartPLS 3 software. The result showed that perceived tax fairness has a positive relationship on the behavioral tax compliance intention of restaurant sole proprietor. The results also showed that Attitudinal variable attitude towards tax compliance intention and Subjective norms have a positive relationship on the sole proprietors behavioral tax compliance intention as is predicted by TPB. However, Perceived Behavioral Control has a negative relationship on behavioral tax compliance intention, implying that the higher their volitional control on paying tax the higher their behavioral tax non compliance intention. Our result showed that tax fairness modified TPB explained 53 of the variation in the restaurant sole proprietors behavioral tax compliance intention."

"Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca GRK dibandingkan skenario Business As Usual BAU . Selama 2010-2014, Provinsi Riau adalah emiter terbesar 22,7 dari total emisi GRK Nasional sebesar 7.942,46 juta ton CO2e, sedangkan Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat emisi GRK per luasan wilayah dengan tingkat pertumbuhan tertinggi 145,2 dibandingkan rata-rata pertumbuhan emisi GRK Nasional sebesar 134,7. Dengan menggunakan regresi panel data tingkat provinsi, ditemukan bahwa pemberlakuan Peraturan Daerah mengenai RAD-GRK tidak efektif mengurangi emisi GRK serta hubungan negatif dan signifikan antara rasio gini terhadap emisi GRK sedangkan PDRB per kapita memiliki hubungan positif dan signifikan. Direkomendasikan untuk mengelola penggunaan sumber daya secara efektif untuk setiap satu satuan PDRB per kapita serta meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK nasional.

---

Indonesia is committed to reduce Greenhouse Gas GHG emissions compared to Business As Usual BAU scenarios. During 2010 2014, Riau was the largest emitter 22.7 of total GHG emissions of 7,942.46 million tons of CO2e , while Central Java had the highest GHG emission rate per area with 145.2 national GHG emissions growth average of 134.7. Using provincial data panel regression, it was found that the enactment of Local Regulation on RAD GRK has not been effective in reducing GHG emission and negative and significant relation between gini ratio to GHG emission while GRDP per capita has positive and significant relation. It is recommended to effectively manage the use of resources for each one per capita GRDP and increase the commitment of Local Government to support the achievement of national GHG emission reduction targets."

"ABSTRAKTesis ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga nasabah LKM dengan sampel 100 orang nasabah LKM-KKI. Ada 7 variabel bebas yang diuji yang menjadi faktor pengaruh kesejahteraan rumah tangga nasabah LKM, di mana 6 variabel yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan per kapita rumah tangga nasabah LKM-KKI, adalah penghasilan suami dan lainnya, lama pendidikan, jumlah tanggungan, jumlah pinjaman, aplikasi 2 pelatihan, dan aplikasi 3 pelatihan. Sedangkan 1 variabel lain, yaitu usia nasabah pengaruhnya tidak signifikan terhadap pendapatan per kapita rumah tangga nasabah LKM-KKI. Dari 7 variabel bebas yang menjadi faktor pengaruh kesejahteraan rumah tangga nasabah LKM, terdapat 6 variabel yang mempunyai pengaruh positif dengan pendapatan per kapita rumah tangga nasabah LKM-KKI, yaitu penghasilan suami dan lainnya, usia nasabah dan lama pendidikan nasabah, jumlah pinjaman, aplikasi 2 pelatihan, dan aplikasi 3 pelatihan. Sedangkan 1 variabel lain, yaitu jumlah tanggungan rumah tangga nasabah merupakan faktor yang mempunyai pengaruh negatif terhadap pendapatan per kapita rumah tangga nasabah.

---

ABSTRACTThis study investigates the factors that influence the welfare of household customers of MFI with a sample of 100 KKI MFI clients. There are seven independent variables were tested which factors influence household welfare MFI clients, in which 6 variables that have a significant influence on per capita income households MFI clients KKI, is the husband 39 s income and other, length of education, size of the household, amount of the loan, 2 applications of training, and 3 training applications. While one another variable, namely the age of the customer is not significant infuence on the income per capita household KKI MFI clients. Of the seven independent variables which factors influence household welfare MFI clients, there are six variables that have a positive influence with a per capita income households MFI clients KKI, the husband 39 s income and other, age of the customer, length of education, amount of the loan, the application of 2 training, and 3 training applications. While one another variable, the number of dependents of household customers is another factor that has a negative influence on household income per capita of the client. "