Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi masalah yang cukup serius dihadapi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah berupaya memberikan solusi kemiskinan dalam bentuk program penanggulangan kemiskinan. Salah satu indikator miskin adalah kurangnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok makanan. Untuk itu program kemiskinan yang dianggap efektif dalam membantu masyarakat miskin adalah Program Raskin.Penelitian ini mengangkat studi komparasi Provinsi yang erat kaitannya dengan kemiskinan. Provinsi Jawa Timur adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk miskin paling tinggi dengan tingkat kemiskinan sebesar 14 23 atau 5 356 juta jiwa pada tahun 2011. Sementara Provinsi yang juga erat dengan kemiskinan adalah Papua Provinsi Papua memiliki persentase penduduk miskin tertinggi yaitu sebesar 31 98 atau 944 ribu jiwa pada tahun 2011. Selain bertujuan untuk menganalisis evaluasi pelaksanaan Program Raskin, penelitian ini juga akan melihat hubungan Raskin terhadap peningkatan kualitas konsumsi pangan rumah tangga sasaran. Penelitian ini menggunakan data Susenas Kor dan Modul Konsumsi Provinsi Jawa Timur dan Papua tahun 2011 dan 2013.Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan indikator 3T Tepat Sasaran Tepat Harga dan Tepat Kuantitas di Provinsi Jawa Timur dan Papua belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Umum tahun 2011 dan 2013. Sementara hubungan yang terjadi antara pelaksanaan Program Raskin dengan peningkatan kualitas konsumsi pangan mengindikasikan adanya hubungan yang negatif, hal ini dinilai berdasarkan peningkatan makanan yang tidak berkualitas dari tahun 2011 ke tahun 2013 seperti rokok.

---

Poverty today is still a serious problem faced by the Central and Local Government. The Government seeks to provide solutions to poverty in the form of poverty reduction programs One indicator of the poor is the lack of ability to meet the basic food needs. One of that poverty programs that are considered effective in helping the poor is the Raskin.

This study raised a comparative study of Provinces that are closely related to poverty East Java Province is one of the areas in Indonesia which has the highest number of poor people with a poverty rate of 14 23 or 5 356 million in 2011. Other province that also linked to poverty is Papua Papua province has the highest percentage of poor people amounted to 31 98 or 944 thousand inhabitants in 2011. Besides aiming to analyze the evaluation of the implementation of Raskin Program, this study will also look at the relationship of Raskin toward the Targeted Household Food Consumption Quality Improvement. This study uses data of General Questionnaire of National Socioeconomic Survey and Consumption Module of East Java and Papua province in 2011 and 2013.

The results showed that based on 3P Proper Target Proper Price and Proper Quantity indicators East Java and Papua province are not yet fully in accordance with the General Guidelines of 2011 and 2013. While the relationship between the implementation of Raskin Program and food consumption quality improvement indicated a negative relationship It was assessed by the increase of under qualified food from the year 2011 to 2013 such as cigarettes."

"Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah anak terbesar, tingkat kemiskinan tinggi dan alokasi anggaran pengentasan kemiskinan tinggi, memerlukan pengukuran dan analisa kemiskinan anak yang lebih komprehensif. Ini akan membantu pembuat kebijakan memastikan bahwa anak miskin mendapatkan manfaat dari anggaran yang diberikan.Tujuan penelitian adalah menghitung dan menganalisis indeks kemiskinan multidimensi anak di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat dan menguji apakah belanja pemerintah daerah di bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum berpengaruh terhadap penurunan indeks kemiskinan multidimensi anak. Perhitungan kemiskinan multidimensi anak dengan Multidimensional Poverty Indeks (MPI) metode Alkire Foster dengan unit analisis individu anak. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel antara MPI dengan alokasi anggaran belanja pemerintah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPI anak semakin menurun dari 2012 ke 2014, dengan pola semakin tinggi ke Jawa Barat bagian selatan, indeks tertinggi di Kabupaten Tasikmalaya, Garut dan Cianjur. Belanja kesehatan dan pekerjaan umum berpengaruh signifikan terhadap indeks kemiskinan multidimensi anak.

---

West Java with the largest number of children high poverty rates and high budget allocation for poverty reduction requires more comprehensive measurement and analysis of child poverty This will help policy makers ensure that poor children take a benefit from the given budget.

The research objective is to calculate and analyze the child multidimensional poverty index of the district city of West Java and tested whether local government spending on education health and infrastructure affect the decline of child multidimensional poverty index. Using the Multidimensional Poverty Index MPI Alkire Foster method and child as unit analysis regression panel data between MPI with government budget allocation used as analysis tool.

The results showed that child MPI decreased from 2012 to 2014 with higher index to the south of West Java Tasikmalaya Garut and Cianjur district are the highest Health and infrastructure budgets significantly decrease the child MPI."

"ABSTRAKMasalah gizi ganda sudah menjadi masalah serius yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Dampaknya tidak hanya dapat merugikan individu itu sendiri tapi juga secara ekonomi. Studi ini dilakukan untuk mempelajari keterkaitan variabel ekonomi, modal sosial dan demografi terhadap masalah gizi ganda di Indonesia. Analisis dilakukan di tingkat rumah tangga dengan menggunakan sampel studi IFLS5.Merujuk kriteria UNHCR, hasil analisis status gizi rumah tangga menunjukkan bahwa masalah gizi ganda yang terjadi secara nasional sudah bisa dianggap dalam situasi kritis. Hasil analisis regresi logistik multinomial menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi rumah tangga dalam kegiatan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), jumlah anggota rumah tangga dan umur kepala rumah tangga terhadap kecenderungan rumah tangga memiliki masalah gizi ganda. Selain ketiga variabel tersebut, pengeluaran rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga serta lokasi tinggal rumah tangga di wilayah perkotaan dan geografi di pulau Jawa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan masalah gizi lebih. Gambaran yang berbeda untuk masalah gizi kurang, dari keseluruhan variabel ekonomi, modal sosial dan demografi yang diujikan, hanya keikutsertaan rumah tangga dalam kegiatan PKK dan keberadaan perempuan kepala rumah tangga yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kejadian masalah gizi kurang.

---

ABSTRACTDouble burden of malnutrition has become a serious problem that must be considered by all stakeholders. The impacts of double burden of malnutrition are not only felt by people, but also from an economic standpoint. This study was conducted to determine the effect of economic, social capital and demographic variables on the double burden of malnutrition in Indonesia. Data used for the analysis is from the Indonesia Family Life Survey 5 (IFLS 5) 2014, with the household level as unit analysis.According to UNHCR criteria, the analysis indicates that the double burden of malnutrition in Indonesia (at the household level) is considered in a critical situation. The results of the multinomial logistic regression analysis shows that participation of household in PKK (Family Welfare Movement) activities, household size and age of head of household have a significant effects to the double burden of malnutrition at the household level. Besides these three variables, household expenditures, education of head of household, location of household in urban area and in Java island have a significant effects to the problems of over-nutrition. Different pictures on the problems of under-nutrition, all of the economic, social capital and demographic variables have significantly effects on the problem of over-nutrition, except household pariticpation in PKK activity and female head of household."

"Sistem demokrasi dianggap menjadi dasar untuk mencapai kemajuan ekonomi, yang membawa implikasi langsung pada ketebukaan perdagangan. Namun, tak sedikit yang menganggap demokrasi  memborgol perdagangan. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah demokrasi memiliki dampak bagi perdagangan di negara berpendapatan menengah dan tinggi di Asia. Penelitian ini berfokus pada 11 negara di Asia yang dibagi berdasarkan negara pendapatan tinggi dan menengah periode 2009 hingga 2018. Menggunakan model regresi data panel, hasil penelitian menemukan variabel interaksi demokrasi dan negara di Asia berpengaruh terhadap perdagangan. Namun, ditemukan bahwa perdagangan di negara pendapatan tinggi tidak terpengaruh demokrasi, sedangkan perdagangan di negara berpendapatan rendah sangat dipengaruhi demokrasi.

---

Economic progress is expected to go hand in hand with the establishment of the country's democratic system. However, there are those who consider democracy to 'handcuff' trade. This study aims to determine whether democracy has an impact on trade in the middle and high income countries in Asia. This study focuses on 11 countries in Asia which are divided by high-income and middle-income countries from 2009 to 2018.

Using panel data regression method, the results of the study found that the interaction between democracy and countries in Asia influences trade. However, it was found that trade in high-income countries was not affected by democracy, whereas trade in low-income countries was strongly influenced by democracy."

"Perbankan merupakan bagian dari sistem keuangan yang memiliki peran penting untuk mendanai kegiatan perekonomian melalui peran intermediasinya. Kinerja perbankan yang kuat atau memadai dapat dilihat dari ketahanan permodalannya untuk menyerap berbagai risiko. Sementara itu, permodalan terbentuk dari beberapa komponan utama, diantaranya adalah laba yang dihasilkan. Guna meningkatkan permodalannya, perbankan juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan profitabilitas, diantaranya melalui diversifikasi sumber pendapatan terutama dari layanan jasa perbankan. Untuk itu, penelitian ini menganalisis apakah diversifikasi pendapatan berpengaruh terhadap keuntungan (profitabilitas) dari perbankan pada periode Juli 2018-Juni 2022. Di samping itu, dalam penelitian ini terdapat analisis mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas perbankan. Penelitian menggunakan data seluruh bank yang beroperasi di Indonesia pada posisi Juni 2022 dan dilakukan pengujian berdasarkan metode generalized method of moment (GMM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi pendapatan berdampak negatif terhadap profitabilitas perbankan (ROA dan ROE) serta terdapat variabel lain yang berpengaruh negatif yaitu DPK dan layanan digital. Sementara itu, penyaluran kredit dan pertumbuhan PDB berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil pengujian berdasarkan KBMI, diversifikasi pendapatan pada bank KBMI 2 dan KBMI 3 berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun demikian, pada Bank KBMI 3 perlu perhatian pada dampak transaksi surat berharga dan valas yang menyebabkan penurunan profitabilitas. Sedangkan pada bank KBMI 1, pendapatan non bunga berpengaruh negatif dan pada bank KBMI 4, tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Sementara pendapatan lainnya yang merupakan komponen utama dari pendapatan non bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

---

Banking is part of the financial system which has an important role to fund economic activities through its intermediary activities. Soundness of banking performance can be seen from the resilience of its capital to absorb risks. Meanwhile, capital is derived from several main components, including profit. In order to increase their capital, banks also make various efforts to increase profitability, including diversification of sources of income, especially from services charge. For this reason, this study examines whether income diversification affects the profit (profitability) of banking. In addition, this study also analyze other factors that affect bank profitability over the period of July 2018-June 2022. This study uses data off all bank that operating in Indonesia as of June 2022 using generalized method of moment (GMM). The results of the study show that income diversification has a negative impact on banking profitability (ROA and ROE) and there are other variables that have a negative effect, that are third party funds and digital banking services. Meanwhile, credit and GDP growth have a positive effect on profitability. Based on KBMI, income diversification at KBMI 2 and KBMI 3 have a positive effect on profitability. However, KBMI 3 needs to pay attention to the impact of securities and foreign exchange transactions which cause a decrease in profitability. Whereas at KBMI 1, non-interest income has a negative effect and on KBMI 4, there is no significant effect. Meanwhile, other income, which is the main component of non-interest income, has no significant effect on profitability."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh antara pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yaitu sistem penyediaan air minum dan sanitasi (SPAMS) layak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi di Indonesia pada tahun 2005-2015 serta menganalisis faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi di Indonesia pada tahun 2005-2015. Metode penelitian yang dipergunakan pendekatan kuantitatif dan pengujian hipotesis dengan mengumpulkan dan menggunakan data sekunder untuk dianalisis. Pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa metode yang tepat untuk digunakan adalah metode fixed effect model. Hasil analisis dengan metode fixed effect model menunjukkan bahwa pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum Layak sebagai infrastruktur Pekerjaan Umum memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005-2015. Sedangkan pembangunan sanitasi sebagai infrastruktur Pekerjaan Umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan namu memiliki hubungan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005 – 2015. Faktor lain yang terdiri dari Angka Partisipasi Murni tingkat SMA dan Pembentukan Modal Tetap Bruto secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005-2015. Sedangkan jumlah tenaga kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005-2015.

---

The purpose of this research is to analyze the influence of drinking water and sanitation access on regional economic growth province in indonesia year 2005-2015 and to analyze other factors affecting provincial economic growth in Indonesia in 2005-2015. The research method used a quantitative approach and hypothesis testing by collecting and using secondary data to be analyzed. The model conformity test shows that the right method to use is the fixed effect model. The result of analysis with fixed effect model shows that the development of Infrastructure of Water Supply infrastructure has a significant positive impact on Regional Economic Growth in Indonesia in 2005-2015. While Environmental Sanitation of Settlement as Public Works infrastructure has not a significant positive impact on Regional Economic Growth in Indonesia in 2005-2015. While other factors consisting of Pure Participation Rate (Angka Partisipasi Murni) SMA, Gross Fixed Capital Formation together have a positive influence on Regional Economic Growth in Indonesia in 2005-2015."

"Peluncuran Kartu Jakarta Sehat (KJS) pada November 2012, sebagai pilot project ke enam kelurahan yang kemudian didistribukan ke seluruh wilayah DKI Jakarta, mengakibatkan lonjakan kunjungan pasien di banyak fasilitas kesehatan, terutama di RSUD DKI Jakarta. Program KJS memberikan kemudahan bagi warga DKI untuk berobat secara gratis, baik untuk perawatan di Instansi Gawat Darurat (IGD), rawat inap maupun rawat jalan. Keuntungan tersebut tak heran menyebabkan persoalan seperti pasien harus mengantre lama di loket pendaftaran, ruang pemeriksaan (poli rawat jalan) maupun ruang pengambilan obat (apotek). Tak hanya itu, tidak sedikit pasien harus sulit mendapatkan kamar rawat inap sehingga harus bertahan di IGD. Distribusi KJS pun menimbulkan pertanyaan apakah KJS memang diberikan kepada warga miskin/rentan miskin? Sebab, tidak sedikit warga kaya, tingkat penghasilan gaji relatif tinggi ataupun memiliki aset kekayaan lain, yang mendapatkan KJS tersebut. Tak hanya itu, beberapa warga yang telah memiliki jaminan kesehatan lain, seperti Askes atau asuransi swasta juga menggunakan KJS tersebut dengan alasan gratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program KJS yakni berupaya untuk menganalisis kesesuaian target penerima KJS yang berobat ke RSUD DKI Jakarta, menganalisis penilaian pasien KJS terkait pelayanan KJS di RSUD DKI Jakarta serta mengetahui faktor-faktor apa yang dapat berhubungan dengan penilaian pasien tersebut, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan gaji responden dan kepemilikan aset responden. Peneliti melakukan penelitian di tujuh RSUD DKI Jakarta selama Mei 2014 hingga Februari 2015. Peneliti mencatat, sebanyak 6,00% menilai pelayanan KJS buruk (tidak baik), sebanyak 71,75% responden menilai pelayanan KJS kurang baik, sebanyak 20,75% menilai pelayanan KJS sudah baik dan hanya 1,50% menilai pelayanan KJS baik sekali Penilaian mencatat, faktor usia, pendidikan, jenis kelamin signifikan berkorelasi terhadap penilaian responden tersebut, sedangkan penghasilan gaji responden tidak signifikan berkorelasi.

---

The launch of Jakarta Health Card (Kartu Jakarta Sehat/KJS) in November 2012, as a pilot project of six villages later distributed to all areas of Jakarta, gives impact to patients visit in many health facilities, especially in District General Hospital of DKI Jakarta. KJS program ease Jakarta citizens to get free medication treatment in Emergency Room (ER), inpatient and outpatient. Patients do not have to queue in making registration at Poly Clinic and also Pharmacy. Patients sometimes face difficulties in getting room hospital therefore patients have to wait in Emergency Room (ER). A question raises whether KJS Distribution appropriately received by poor patient/vulnerable poor? Some rich patients, with relatively high income and having other property assets, also received KJS. Not only that, some patients who already have other health insurance, such as ASKES or private insurance also use the pretext of KJS free. This study aimed to evaluate the program KJS which seeks to analyze the suitability of the target beneficiaries of KJS, to analyze patient assessment KJS related services KJS in RSUD DKI Jakarta and to know what factors that can correlate the assessment of the patient, such as age, sex, education, income and asset ownership respondents. Researchers conducted a study in seven of District General Hospital (RSUD/RSKD) of DKI Jakarta during May 2014 to February 2015. The researchers noted, as much as 6.00% rate assess the service KJS bad, as many as 71.75% of respondents rate assess the service KJS is not good, as much as 20.75% assess KJS service is good and only 1.50% rate assess this excellent service KJS such assessment may be influenced by factors such as age, sex, education and income respondents. From these factors, age, sex, education are significantly correlated but income respondent is not significantly correlated."

"Sebagian besar pemanfaatan hiu dan pari di Indonesia masih bersifat ekstraktif. Hal tersebut meningkatkan ancaman terhadap keberadaanya yang ditunjukkan dengan penurunan populasinya. Padahal ada jenis pemanfaatan lain yaitu pemanfaatan nonekstraktifberupa ekowisata hiu dan pari. Penelitian ini membandingkan nilai ekonomi kegiatan ekowisata hiu dan pari dengan nilai ekonomi yang diberikan oleh kegiatanperikananya, di lokasi target penangkapan yaitu di Meulaboh, Takalar dan Tanjung Luar.Nilai ekonomi ekstraktif didapatkan dari nilai pasar dengan data Surat Rekomendasi KKP sedangkan non-ekstraktif diberikan dalam bentuk use value melalui metode TCM, dannon-use value menggunakan CVM. Rasio antara nilai perikanan dengan estimasi nilai rekreasi yaitu 1:33, 1:28 dan 1:2,7 untuk masing-masing lokasi Meulaboh, Takalar, dan Tanjung Luar. Dengan demikian, ekowisata hiu dan pari jelas dapat menjadi alternatifkegiatan penangkapan hiu dan pari di lokasi-lokasi yang menjadikan mereka sebagaitarget penangkapan. Temuan lainnya yaitu estimasi rata-rata nilai konservasi darikeberadaan hiu dan pari yang sebanyak Rp. 105.403/orang.

---

Most of the use of sharks and rays in Indonesia is still largely extractive. Those situation

increased the threat to their existence as indicated by the decline in their population. This

study compares the economic value of sharks and rays ecotourism with the economic

value from extractive use, in target fishing locations, Meulaboh, Takalar and Tanjung

Luar. The extractive economic value is obtained from the market value using KKP Surat

Rekomendai data, while non-extractive is given the use value through the TCM method,

and non-use value using CVM. The ratio between fishery value and recreation value

estimation is 1:33, 1:28 and 1:2,7 for Meulaboh, Takalar, and Tanjung Luar locations,

respectively. Thus, sharks and rays ecotourism can clearly be an alternative for sharks

and rays fishing activities in locations where they are targeted for capture. Another

finding is the estimated average conservation value of the presence of sharks and rays, is

Rp. 105.403/person."