Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hutabarat, Evangelina
" ABSTRAK
Tesis ini mengenai terwujudnya regulasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia untuk mencegah pembalakan liar dan merupakan implikasi dari Kebijakan Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan oleh Uni Eropa berupa regulasi kayu Uni Eropa (European Union Timber Regulation) 995/2010 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kemitraan Sukarela Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT-VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa, yang sudah diratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2014. Inti dari Perjanjian Kemitraan tersebut adalah kesepakatan terhadap kerangka hukum ... "
Universitas Indonesia, 2016
T46277
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simbolon, Jinoko
" Penelitian ini membahas mengenai implementasi asas cabotage dalam hukum positif Indonesia terhadap kapal penunjang Migas (Migas) atau anjungan Migas yang beroperasi di wilayah lepas pantai yang termasuk dalam wilayah laut zona ekonomi ekslusif (ZEE) maupun landas kontinen dimana ketentuan hukum internasional berlaku, kesesuainnya dengan ketentuan WTO yaitu ketentuan General Agreement on Trade In Services (GATS) dan schedule of commitment Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang di dukung oleh penelitian empiris. Dengan rumusan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Anggriana
" [ABSTRAK
Penelitian ini meneliti tentang implementasi pengenaan tindakan pengamanan (safeguard) dalam melindungi industri dalam negeri terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan. Kebijakan ini dikeluarkan seiring melonjaknya impor produk tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius pada industri dalam negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) telah sesuai dengan aturan di dalam Agreement on Safeguards dan memenuhi kriteria: adanya lonjakan impor, adanya kerugian atau ... "
2015
T44521
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Hendra Setiawan
" [ABSTRAK
Industri tekstil merupakan sektor strategis dalam perekonomian suatu negara. Industri tekstil di Indonesia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan domestik akan produk tekstil, sehingga masih diperlukan impor produk tersebut. Namun, banyak dari produk impor tersebut dijual dengan harga dumping sehingga menimbulkan unfair trade. Salah satu tindakan trade remedies akibat adanya unfair trade dapat dilakukan melalui pengenaan bea masuk anti dumping. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping untuk produk tekstil sampai saat ini masih sedikit sekali dibandingkan dengan produk-produk dalam negeri lainnya. Pengenaan Bea Masuk ... "
2015
T44522
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sinaga, Rina
" Waralaba merupakan salah satu bentuk distribusi yang memiliki peran penting dalam perluasan pasar, termasuk perluasan pasar ke luar negeri. Waralaba menjadi salah satu subsektor yang termasuk dalam sektor distribusi yang diatur dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yaitu dalam General Agreement of Trade in Services (GATS). Masing-masing negara memiliki hak untuk membentuk regulasi domestik terkait dengan perdagangan jasa untuk diterapkan di negaranya masing-masing. Namun, setiap negara anggota WTO memiliki kewajiban untuk menyesuaikan aturan-aturan terkait perdagangan jasa sesuai dengan komitmenya dalam prinsip-prinsip perdagangan jasa yang ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54439
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
See, Petrus Krisologus Jullio Sambi
" Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis pertanggungjawaban Uni Eropa terhadap sengketa kelapa sawit yang terjadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif, yakni mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum atau aturan secara faktual pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Kali ini Indonesia dihadapkan dengan sengketa perdagangan Internasional dengan Uni Eropa yaitu terkait dengan produk kelapa sawit. Uni Eropa dalam kebijakan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurfadilah
" Dokter adalah profesi yang terikat pada prinsip dalam etika kedokteran dan prinsip dasar yang tidak mengambarkan nilai atau tujuan komersil dari profesi kedokteran dalam melakukan praktik kedokteran. Akan tetapi tidak dipungkiri permintaan akan pelayanan jasa kedokteran semakin meningkat sehingga jumlah fakultas kedokteran maupun rumah sakit di Indonesia juga meningkat. Dalam lingkungan ASEAN profesi jasa kedokteran dalam perdagangan jasa dibentuk melalui MRA Praktisi Medis, yang dasar pembentukannya adalah Artikel VII GATS, yang lalu diatur kembali dalam ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wildan Fikri
" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masuknya Foreign Direct Investment (FDI) Sektor Jasa ke Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengujian dengan metode data panel, dengan observasi pada 21 propinsi di Indonesia, dan periode penelitian adalah dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005. Dari hasil pemilihan model estimasi diketahui bahwa model estimasi adalah dengan menggunakan random effect model. Adapun hasil dari regresi dengan menggunakana random effect ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T 27698
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Mahbub Junaidi
" ABSTRAK
Beberapa negara memiliki ketentuan domestik di bidang Antidumping yang mengharuskan otoritas penyelidiknya melakukan evaluasi terhadap penerapan tindakan antidumping guna kepentingan umum yang lebih besar (kepentingan nasional). Dengan kata lain, sebelum tindakan Antidumping dikenakan, harus dipertimbangkan lebih dahulu dampaknya terhadap berbagai kelompok lain selain industri dalam negeri yang mengajukan petisi serta untuk menjamin kepentingan yang lebih besar secara keseluruhan. Otoritas penyelidik dapat memutuskan untuk tidak mengenakan tindakan Antidumping apabila berdasarkan temuan diketahui akan bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan nasional, meskipun telah terbukti adanya ... "
2012
T31602
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Widdiyanti Dwi Maynarni
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T37194
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>