Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadaan Tanah adalah Setiap Kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Penulisan tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pengadaan tanah oleh pemerintah daerah dan upaya panitia pengadaan tanah dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan stadion olah raga. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan materi pengadaan tanah yaitu dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum dan buku-buku yang berhubungan dengan materi pengadaan tanah, data yang dihimpun adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, untuk mendukung penelitian kepustakaan dilakukan tehnik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dalam bentuk observasi dan wawancara kepada Kantor Pertanahan kota Palembang, analisis data menggunakan metode kualitatif dan hasil penelitian dituangkan bersifat evaluatif analitis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan stadion olah raga telah berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bahwa upaya panitia pengadaan tanah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan stadion olah raga antara lain mengenai besamya dan bentuk ganti rugi yakni dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keinginannya mengenai bentuk dan besamya ganti rugi agar didapat hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak sehingga ditemukan jalan terbaik dalam penyelesaiannya dan mengenai adanya selisih luas untuk bidang tanah tertentu yakni Panitia Pengadaan Tanah melakukan musyawarah lebih lanjut sehingga diperoleh kesepakatan luas tanah yang digunakan.

---

Land Acquisition is any activities to acquire land by means of providing compensation to the person who divests or transfers lands, buildings, plants and other objects relating to the land. This thesis writing is dealing with the implementation of land acquisition by regional government and efforts by the land acquisition committee to overcome the problems occurring in the implementation of land acquisition for sport stadium development. Research method applied in this thesis writing is a bibliographical method to obtain secondary data relating to materials of land acquisition, namely by means of analyzing statory regulations, legal documents and books in connection with land acquisition materials. Data collected is secondary consisting of primary legal materials and secondary legal materials. To support a bibliographical research in the form of observations and interviews to Land Affairs Office of Palembang City. Data analysis applies a qualitative method and the results of research will be embodied in an evaluative analysis. The results of research reveal that the implementation of land acquisition carried out by the regional government for sport stadium development has been guided by the Presidential Decree Number 55/1993 regarding land acquisition for the implementation of development for public interest. That the efforts of land acquisition committee in overcoming the problems taking place within the framework of land acquisition for sport stadium development among others are concerning the amount and kind of compensation namely, by giving opportunity to the society to express their wishes on kind and the amount of compensation in order to achieve the result agreed by both parties and that it is found the best way in the settlement. And concerning any difference of area size for certain land parcel, then land acquisition committee will hold a deliberation so that it will be obtained the land areas to be utilized."

"Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan antara lain pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang hams ditaati oleh seorang Notaris didalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur bahwa Organisasi Notaris bertugas untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Pasal 82 UUJN mengatur bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Notaris. Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah satu-satunya Organisasi Profesi Notaris yang diakui Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-PR.08. 10 tahun 2004. Sampai saat ini belum terwujud satu wadah Organisasi Notaris, karena masih ada beberapa Organisasi Notaris diluar INI. Hal tersebut menjadi hambatan bagi INI untuk melakukan penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jika ada pelanggaran Kode Etik Notaris yang terjadi diluar INI. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan metode penelitian lapangan, dengan alat pengumpul datanya adalah melalui wawancara terstruktur dengan para narasumber yang memberikan informasi yang diperlukan. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis menyimpulkan bahwa penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris di INI tidak menemukan hambatan karena berjalan sesuai dengan ketentuan UUJN. Tetapi penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI mempunyai hambatan, karena INI tidak punya kewenangan untuk menangani kasus pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI. Jalan keluar untuk hambatan tersebut dapat dilakukan dengan penegakkan hukum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP) atas saran dan pendapat dari INI. MPP dapat menerapkan pasal 17 huruf i UUJN terhadap kasus yang menyangkut perilaku Notaris yang bertentangan dengan Norma Agama, Kesusilaan atau Kepatutan."

"Tesis ini membahas tentang penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR- 0001 dan IFR-0002 yang diterbitkan pada tahun 2008. Sebagai salah satu surat berharga negara, Surat Berharga Syariah Negara merupakan satu-satunya yang menggunakan prinsip syariah dalam penerbitannya. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitan persoalan-persoalan yang terdapat pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 mengalami defisit. Untuk menutupi defisit tersebut diterbitkan surat berharga negara, termasuk didalamnya adalah Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 dan IFR-0002. Dalam perkembangan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di masa yang akan datang, jabatan Notaris harus dilibatkan didalamnya.

---

The focus of this study is the issuing of Sharia Sovereign Bond IFR-0001 and IFR-0002 Series issued on 2008. As one of Sovereign Bonds, Sharia Sovereign Bond was the only sovereign bond which issued based on Sharia principle. This writing is using the qualitative approach and using dictum and field method. The research result answers for the problems that contain in this thesis. The results are that Government Budget on 2008 was in deficit situation. To fund the deficit, Government decided to issued Sovereign Bonds, inciuded the Sharia Sovereign Bond IFR-0001 and IFR-0002 Series. In the future, a Notary must be involved in issuing Sharia Sovereign Bond."

"Lelang adalah cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh atau dihadapan Pejabat Lelang dengan cara pembentukan harga kompetitif, yang mempunyai asas transparansi, akuntabilitas, efesiensi, kepastian, dan adil. Ternyata dalam perkembangannya lelang tidak dapat selalu dengan mudah dilaksanakan sesuai dengan asas lelang, khususnya pada lelang eksekusi dan lelang non eksekusi yang bersifat wajib, barang-barang milik negara. Hal tersebut terjadi karena lelang sulit mendapatkan harga jual yang optimal karena yang menjual bukan pemilik barang langsung, melainkan instansi/ pejabat terkait dan cara penawaran langsung juga dapat menyebabkan kolusi dan tindakan tercela lainnya seperti dalam lelang pada KPKNL Yogyakarta. Oleh karena itu KPKNL Yogyakarta mengupayakan cara lain berupa suatu terobosan dalam ketentuan lelang cara penawaran langsung agar dapat meminimalkan/ menghilangkan kolusi yang terjadi, yaitu dengan menggunakan TROMOL POS dan mengganti Harga Limit dengan harga interval. Ternyata cara tersebut berhasil mencegah terjadinya kolusi antara para peserta lelang yang tidak bertanggung jawab dan dapat menciptakan harga yang optimal.

---

Auction is method of selling to public conducted by or before Auction Officers by which forming competitive price, based on transparency, accountability, efficiency, certainty and fair. In actual practice, development of auction is not always easily performed in accordance with auction principle, especially in auction execution and non execution with obligatory, state-owned property. These things occurred due to the fact that it is difficult to obtain optimal selling price because of the seiler are not directly owner, but institution / related officer and direct offer can also provoke collusion and other reprehensible actions, such as occurred in auction at KPKNL Yogyakarta. Hence, KPKNL Yogyakarta sought other methods as break through in auction stipulation of direct offer in order to minimize / eliminate collusion from happening, which is, utilizing MAIL BOX, and replacing Price Limit with price interval. Evidently this method succeeds in preventing collusion among irresponsible auction participants and can optimal price may be created."

"Tesis ini membahas mengenai praktek usaha tidak sehat yang dalam steering traffic dan tarif International Roaming Operator Telekomunikasi Selular GSM (Global System for Mobile Communication) di Indonesia dengan Studi kasus PT X. Pelanggan berkomunikasi dengan pilihan kartu yaitu kartu pasca bayar (postpaid) dan kartu prabayar (prepaid). Salah satu fitur layanan yang ditawarkan adalah fitur layanan International Roaming yang memungkinkan pelanggan menggunakan ponselnya di network roaming partner di luar negeri yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan operator dimana pelanggan tersebut terdaftar. Iklim usaha yang kompetitif ini membuat operator melakukan aliansi dengan beberapa operator mitra di suatu negara untuk jaminan ketersediaan layanan yang baik antar pelanggan lintas operator seperti Vodafone, Bridge Alliance Mobile, Connexus, AMI dan lainnya. Akibat dari gerakan alliansi para operator selular melakukan Steering of Traffic Roaming terhadap pelanggan mereka untuk masuk ke network roaming partner pilihan yang merupakan satu group aliansi dan melakukan perjanjian khusus untuk tarif di antara operator tersebut. Kegiatan ini merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat seperti yang di atur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dampak lain dari kegiatan Steering Traffic ini adalah membuat para operator dari negara yang berbeda melakukan perjanjian harga interkoneksi (wholesale) atau yang lebih di kenal sebagai Inter Operator Tariff (IOT). Penentuan harga IOT ini dibuat setelah di lakukan negosiasi atas komitmen traffic atau biasa yang disebut dengan volume base komitmen yang di sepakati antar kedua operator tersebut. Dengan trend aliansi di antara operator selular saat ini, maka pelanggan di hadapkan dengan harga yang hampir seragam dan sangat mahal untuk tarif International Roaming.

---

This thesis discusses the business practices of Steering traffic and tariffs in International Roaming Business of GSM (Global System for Mobile Communication) Mobile Operators in Indonesia with study case of PT X. Subscriber can enjoy their communication either their post-paid simcard card or prepaid cards. One of the features of the Services that operator offered is International Roaming. This feature allows subscriber to use their mobile phone while roaming at operator’s roaming partner network while abroad. This Roaming partner has a bilateral agreement that offers Service where customers can use their network as visited network. A fierce competition in International roaming business force operator to joined one of the mobile alliances with several mobile operators as partners. These Alliance are offers many Services to all Inbound or Outbound Roamers so they can enjoy same experience while roaming abroad. The Alliances such as Vodafone, Bridge Mobile Alliance, Connexus, AMT and other are offers plenty of Services of International Roaming. The Alliance movement is doing Steering of Roaming Traffic for their subscriber (Outbound Roamers) to log on into their preferred network roaming partner which is also member of the group of alliances. This process usuaily follows with the special agreements on tariffs negotiation. This kind of activity is a form of business competition is not healthy as in the set in Law No. 5 / 1999 on anti-monopoly law and unfair business competition. The Impact of Traffic Steering activities are following by another commitment on interconnection agreement prices (Wholesale) or the Inter Operator Tariff (IOT). IOT price is made by all parties agree after negotiation on traffic volume commitment that shared. With the trend in the alliance between the Service provide at this time, the customers get the same price and very high rates for International Roaming."

"Fungsi notaris/PPAT dalam membuat perjanjian murabahah, pada hukum positif tidak diatur secara tegas, sementara dalam hukum Islam notaris/PPAT mempunyai peran penting. Sengketa perbankan syariah, dimungkinkan penyelesaiannya melalui peradilan umum, sehingga peradilan agama tidak mempunyai kewenangan absolut. Permasalahan yang akan dibahas adalah, kedudukan notaris dalam pembuatan akte murabahah dan ketentuannya menurut hukum positif, serta penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penulisan dengan metode kepustakaan dan menggunakan sumber data sekunder ini menyimpulkan, al-Qur’an mengatur pentingnya suatu peijanjian dalam bentuk tertulis dan dituliskan oleh mereka yang memahami peijanjian. Penyelesaian sengketa dimungkinkan melalui peradilan umum namun tidak boleh melanggar prinsip syariah.

---

Role of Notary/PPAT in contriving murabahah agreement, does not explicitly stipulated on the positive law, while in the Islamic law notary/PPAT has an important role. Dispute in sharia banking is possible to be settle through general court, impacted religion court does not have any absolute authority. Issues to be discussed is, notary in contriving deed of murabahah, legality according to positive law and sharia banking settlement contention. Inscriptive with the method of literature by using secondary data source conclude that al-Qur’an has arrange the importance of writing and written agreement by those who understand the agreement. Disputes is possible to be settle through the public court but may not violate the principles of sharia."

"Setelah berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960, berakhirnya masa dualisma hukum tanah yang berlaku di Indonesia menjadi suatu unifikasi hukum tanah. Hak-hak lama atas tanah demi hukum dikonversi menjadi hak-hak atas tanah yang baru sebagaimana diatur dalam UUPA. Pemilik tanah yang belum melakukan pendaftaran hak atas tanahnya menggunakan tanda bukti pembayaran pajak sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang bersangkutan. Sementara dalam salah satu sumber hukum yaitu yurisprudensi nomor 34/K/Sip/1960 menyebutkan bahwa surat pembayaran pajak bukan merupakan petunjuk siapa yang harus membayar pajak atas suatu bidang tanah tertentu. Namun, dengan adanya keterangan dari para saksi dapat membuat suatu persangkaan oleh hakim untuk memutuskan perkara sengketa tanah. Meski pemilik tanah yang sebenarnya tidak memiliki sertifikat. Oleh karena itu, pentingnya pendaftaran tanah adalah sebagai jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai pendukung dengan menghimpun berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dalam penelitian ini pada prosedur penyelesaian sengketa tanah hak milik terdiri dari tiga hal yaitu peraturan perundang-undangan mengenai tanah, peristiwa hukum beserta metode penemuan hukum yang digunakan dan putusan hakim. Peraturan perundang- undangan mengenai tanah yang digunakan adalah Pasal 23, 32 dan 38 UUPA dan PP 10/1961 serta PP 24/1997. Metode penemuan hukum yang digunakan adalah persangkaan hakim dalam memutuskan yaitu bukti berupa Ipeda dan keterangan saksi. Hasilnya, dituangkan dalam kesimpulan bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah bekas hak milik adat yang beritikad baik yaitu menggunakan bukti pajak sebagai petunjuk kepemilikan tanah dengan didukung alat bukti lain untuk tanah hak lama dan alat bukti yang diatur dalam Pasal 174 HIR.

---

After be valid according to ihe laws of agraria (UUPA) on September, 24, 1960 end in dualism system of land in Indonesia to be unification of land. Former right of land on conversion laws to be modem right properly arranged at laws of agraria (UUPA). The owner of land who didn’t make registration of his land made use of proof tax payment as his ownership. Based on yurisprudence no. 34/K/Sip/1960 mentioned that proof of tax payment is not guidance of who has to pay the land. But, with witness Information made judge presupposition to decided the dispute of land case. Altough he doesn’t have certificate. Therefore, registration of land be the need to legal security. This is descriptive normative research with qualitative method and used sccondary data by gather from many of literature and land of regulations. This technical research used interview and documents study. The regulation of land such as article 23, 32 and 38 UUPA and government rules no. 24/1997. Final conclusion is the State give protection for owner the former land who has an intention well with proof of tax payment ruled in article 174 HIR."

"Jual beli adalah salah satu perbuatan hukum yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Pendaftaran jual beli penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk memperkuat dan memperluas pembuktian. Memperkuat pembuktian karena dengan dicatatnya jual beli pada sertipikat, pembeli dapat dengan mudah membuktikan diri sebagai pemegang hak atas tanah. Memperluas pembuktian karena dengan dicatatnya jual beli pada buku tanah, masyarakat umum akan mengetahui peristiwa jual beli tersebut. Pentingnya pendaftaran jual beli membuat PPAT sebagai pejabat yang diangkat oleh negara untuk membantu proses pendaftaran jual beli, harus melakukan tugasnya dengan teliti dan hati-hati. PPAT wajib memastikan jual beli yang dibuktikan dengan aktanya sampai dengan pendaftaran jual beli tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kelalaian PPAT dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut dapat menyebabkan jual beli tidak dapat didaftarkan’ dan akhirnya membuka kesempatan kepada penjual untuk mengalihkan lagi objek jual beli kepada pihak lain sehingga pembeli kehilangan haknya. Atas kelalaiannya yang telah mengakibatkan kerugian tersebut, PPAT dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata ataupun sanksi pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data-data dianalisis dan dipresentasikan secara kualitatif.

---

Sale and purchase transaction is a legal act which is done by most people. Registration of sale and purchase transaction is important because it is intended to strengthen buyer with slrong and large proof of evidence. Strengthen buyer with strong proof of evidence means by recording sale and purchase transaction in certificate, buyer may easily prove himself as legal owner of the land. Strengthen buyer with large proof of evidence means by recording sale and purchase transaction in the Land Office, public will acknowledge such sale and purchase transaction. The importance of sale and purchase registration requires Land Deed Official, as the official appointed by the State to assist the registration process of sale and purchase transaction, to do his tasks thoroughly and carefully. Land Deed Official must ensure the sale and purchase transaction proven by his deed and the registration of such sale and purchase transaction has met the applicable provisions of law. Land Deed Official negligence in performing his duties may cause the sale and purchase transaction unable to be registered and eventually may open opportunity to the vendor to re-sale the land to other party, causing buyer losing his ownership on land. For the negligence that has caused the losses, Land Deed Official may subject to administrative sanetions, civil sanetions or criminal sanetions. This research is a normative legal research. The data are analyzed and presented in qualitatively."

"Mengingat begitu maraknya masyarakat Indonesia yang melangsungkan perkawinan sirri, baik masyarakat kalangan menengah kebawah, maupun komunitas pesantren yang kuat secara religius serta mempertimbangkan akibat yang sangat merugikan bagi perempuan dan khususnya anak yang dilahirkan dari kawin sirri tersebut, sedangkan bukti status hukum anak yang dituangkan dalam akta kelahiran yang berdasarkan sah tidaknya perkawinan orangtuanya, sebagaimana dalam pasal 2 Undang - undang perkawinan Indonesia seolah ambivalen, maka perlu dilakukan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif mengenai akta kelahiran bagi anak kawin sirri yang dilakukan dengan itikad baik. Akta Kelahiran merupakan bukti identitas diri seseorang mengenai asal usul berdasarkan nasab atau hubungan darah. Menurut Ilmu Biologi, tidak akan lahir seorang anak tanpa peran laki - laki (bapak) yang mengakibatkan wanita (ibunya) mengandung hingga melahirkan anak. Namun dalam hukum seorang anak dapat hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, atau bahkan tidak memiliki hubungan hukum dengan keduanya (bapak dan ibunya). Ada atau tidak adanya hubungan hukum ini berdasarkan sah atau tidaknya perkawinan dan pengakuan dari kedua orang tuanya. Perkawinan adalah perbuatan hukum yang sangat penting untuk menentukan kedudukan hukum seseorang. Karena sah tidaknya perkawinan merupakan dasar yang menentukan status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hukum perkawinan Indonesia tidak mengenal istilah kawin sirri, kawin sirri yang diterjemahkan masyarakat Indonesia tidak sama dengan pemahaman kawin sirri dalam hukum Islam. Menurut Undang - undang perkawinan Indonesia, perkawinan sah apabila dilakukan menurut ketentuan masing - masing agama dan kepercayaannya. Maka kawin sini yang dilakukan dengan itikad baik dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah sah. Dengan demikian, sistem hukum yang memberlakukan anak kawin sirri yang dilakukan dengan itikad baik sama dengan anak luar kawin atau anak tidak sah adalah kurang tepat. Kelahiran anak tanpa kehadiran seorang bapak adalah bukan kesalahan anak itu, maka tidak sepantasnya seorang anak dihukum dengan tidak diperkenankan memiliki status hubungan dari bapaknya tersebut. Oleh karena itu, seyogyanya putusannya lembaga Itsbat nikah Pengadilan Agama sebagai solusi dari kawin sirri yang belum dicatatkan, harus dipatuhi oleh semua instansi, baik oleh Kantor Urusan Agama selaku lembaga pencatat nikah, maupun Kantor Catatan Sipil lembaga pencatat kelahiran.

---

Given so popular in Indonesia that perpetuate marriage under the hand, both the community down middle, and boarding a strong community of religious and consider the very harmful consequences for women and especially children who are bom from marrying under the hand, the proof of legal status while the child is poured in the birth of teaching license based on a valid marriage or not their parents, as in article 2 law - the Indonesia marriage law seems ambivalent, nccd to do the research with qualitative deseriptive approach of teaching license on the birth of children marrying under the hand made with good faith. Birth Certificate serves as proof of a person’s identity concerning origin based on family or blood relation. According to Biology, no child will be bom without the role of a male (father) causing a female (his (her) mother) pregnant and delivers a baby. However in legal perspective, a child may only have a legal relation with his (her) mother and the family of his (her) mother, or even have no legal relation with both of them (his (her) father and mother). Whether such legal relation exists or not depends on validity of marriage between and acknowledgment from both parents. Marriage is a very important legal act to determine a person’s legal position, because validity or invalidity of a marriage serves as basis to determine the status of child bom from the marriage. Indonesian marriage law does not recognize the term purely religious marriage (kawin sirri), the purely religious marriage translated by the Indonesian community is not similar to the understanding of purely religious marriage in the Islamic law. According to the Indonesian marriage law, a marriage is legal if it is held in accordance with each religion and belief. Therefore a purely religious marriage held in good faith by complying with all pillars and requirements of a valid marriage in accordance with the Islamic law is legal. Therefore, a legal system which enforces a child from a purely religious marriage conducted in good faith similar to a child outside marriage or illegal child is inappropriate. Birth of a child without the presence of a father is not the child’s mistake, therefore he (she) should not punished by not allowing him (her) to have a status of relation with his (her) father. Therefore, the institution should decide the Religious Itsbal marriage as the solution of marrying under the hands that have not been recorded."

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan hukum yang timbul pada saat sebuah perseroan terbatas berstatus penanaman modal asing di Indonesia hendak melakukan jual beli saham dalam perseroan, yang berkaitan dengan permasalahan sah atau tidaknya perjanjian jual beli saham yang dilakukan sebelum memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, permasalahan mengenai ketidaksetujuan dan hak dari para karyawan perseroan atas adanya jual beli saham yang dilakukan oleh perseroan, serta mengenai persetujuan jual beli saham dalam perseroan yang dilakukan melalui keputusan sirkular para pemegang saham perseroan. Hasil analisa dari permasalahan yang dikemukakan di atas dilakukan secara yuridis normatif berdasarkan undang-undang yang berlaku.

---

The focus of this study are regarding legal issues which arising when a limited liability company in the framework of foreign investment in Indonesia intend to conduct sale and purchase if shares in the company, which related with the issues of the legality of sale and purchase agreement conducted before obtaining the approval from Investment Coordination Board in advance, issues regarding disapproval and rights of company’s employee on the sale and purchase of shares conducted by the company, and issue regarding the approval of the sale and purchase of shares which resolved through circular resolution of shareholders of the company. The analysis results of the legal issues mentioned above carry out by juridical and normative analysis pursuant to the prevailing laws."