Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Worotikan, Ronald Ferdinand

Pertentangan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 (Azas equality before the law) dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang di lakukan terhadap pejabat negara tertentu = Contradiction article 27 paragraph (1) of the constitutions 1945 (Principle of equality before the law) in corruption's investigation process committed by the spesific state official

" Tesis ini membahas mengenai pengertian azas dasar dalam hukum pidana yang dianut dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemeritahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya " atau yang lazimnya kita kenal dengan Azas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jenis dan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25995

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Nurul Widiasih

Disparitas pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung = Disparity of sentencing in the case of physical domestic violence at Bandar Lampung legal territory

" Berangkat dari fakta umum bahwa disparitas pidana merupakan salah satu masalah dalam sistem peradilan pidana, tingginya jumlah pelaporan kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Bandar Lampung yang memasuki ranah sistem peradilan pidana, tidak dapat terlepas dari masalah disparitas pemidanaan. Dari latar belakang tersebut, tesis ini membahas perbedaan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilengkapi dengan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26108

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Annissa Kusuma Hasari

Harmonisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia = Harmonization of Money Laundering Investigation in Criminal Justice System at Indonesia

" Tesis ini membahas mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Indonesia memiliki PPATK sebagai Financial Intelligence Unit yang hanya bersifat memberikan informasi kepada Polri dan Kejaksaan RI. Hasil laporan analisa yang disampaikan oleh PPATK belum cukup memadai untuk dilakukan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana pencucian uang. Maka dapat dikatakan bahwa rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Selain itu apabila penyidik (selain Polri) menemukan adanya indikasi perbuatan pencucian uang, namun ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26107

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Peni Saptaning Putri

Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI = Yuridical Review at Authority of Military Court on Judgment Indonesian Soldier That in Case Criminal Action After Placing Indonesian Army Law

" Tesis ini mengkaji Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI. Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 65 Ayat 2 yang mengatur prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Hal ini membawa perubahan sangat mendasar, karena selama ini peradilan militer ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26085

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Peni Saptaning Putri

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan peradilan militer dalam mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum pasca berlakunya Undang-undang TNI / Peni Saptaning Putri

" ABSTRAK
Tesis ini mengkaji Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI. Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 65 Ayat 2 yang mengatur prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Hal ini membawa perubahan sangat mendasar, karena selama ini peradilan militer berwenang mengadili semua tindak pidana yang ... "

2009

T37251

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Antonius Budi Satria

Penerapan pidana oleh penuntut umum sebagai upaya ultimum remedium dalam penyelesaian masalah kejahatan lingkungan oleh korporasi / Antonius Budi Satria

2009

T37375

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian