Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menjadi seorang notaris pastinya harus melewati tahapan-tahapan serta ujian-ujian yang harus dicapai. Diantaranya mengikuti magang bersama. Para anggota luar biasa ikatan notaris Indonesia yang telah mengikuti ujian pra anggota luar biasa ikatan diharuskan untuk mengikuti magang bersama yang pada pelaksanaannya terdapat aturan-aturan dan syarat-syarat didalamnya. Terdapat dua masalah yang diangkat dalam tesis ini yaitu: mekasime magang bersama yang memenuhi persyaratan kompetensi notaris (pelaksana di pengurus wilayah Sumatera Selatan) dan implikasi dari magang bersama notaris dikaitkan dengan praktek calon notaris. Metode yang digunakan yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data dari bahan-bahan hukum seperti peraturan-peraturan tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Menurut sifatnya penelitian ini merupakan tipe penelitian ekplanatoris.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa magang bersama yang diadakan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan diikuti oleh Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, yang sebelumnya telah mengikuti syarat-syarat untuk dapat menjadi peserta magang bersama sesuai dengan syarat dan mekanisme dari Peraturan Perkumpulan Nomor 06/PERKUM/INI/2017 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Perkumpulan Nomor 10/PERKUM/INI/2018 tentang Magang. Magang bersama merupakan salah satu upaya untuk memberikan bekal agar notaris dikemudian hari menjadi notaris yang profesional. Penulis menyarankan akan lebih baik apabila magang bersama pelaksanaannya tidak dibebankan biaya kepada anggota luar biasa, program magang bersama diharapkan nanti bisa mempelajari tentang website-website penunjang kegiatan notaris, pelaksanaan magang bersama dilaksanakan dalam beberapa waktu agar penyerapan dan penyampaian materi yang maksimal, serta memiliki narasumber yang terpilih.

---

Become a notary surely have to go through the stages and tests that must be passed. Among of the stages is joint internship. The extraordinary members of Indonesian Notary Ties who have taken the test for pre-extraordinary members of Indonesian Notary Ties required to take part in a joint internship which there are rules and conditions there in. There are two problems raised in this thesis, namely : Joint internship mechanism that meets notary competency requirements (implementing at South Sumatera Regional Administrator) and the implications of joint internship if associated with the practice of prospective notaries. The mtehod used is juridical normative, the study that uses methods to obtain data from legal materials such as written regulations or positive law and other legal materials related to this research. By its nature this research is a type of explanatory research.Based on the results of the research, it was found that joint internship held in South Sumatera province has followed by extraordinary members of the Indonesian Notary Ties, who previously followed the conditions to be able to become participant of joint internship in accordance with the terms dan mechanism of the Ties Rule number 06/PERKUM/INI/2017 as revised with ties rule number 10/PERKUM/INI/2018 about Joint Internship. Joint Internship is an effort to provide provision for the notary in the future to become a professional notary. The author suggests thats the implementation of joint internship does not to charge the fee on extraordinary members. The joint internship program is expected to be able to learn about notary support websites, implementing joint internship in a number of times for the maximum acceptance and delivery of material, also having selected speaker persons."

"Penelitian ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Gin, yang mana terdapat gugatan terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Menjual diluar pengetahuan dari salah satu pihak, dan Akta Kuasa Menjual tersebut juga dibuat oleh Notaris dimana pihak pembeli belum melakukan pelunasan kepada penjual, selain hal tersebut, Notaris dalam membuat aktanya juga melakukan rekayasa tanggal serta mencantumkan keterangan yang tidak benar mengenai tempat penandatanganan akta. Permasalahan yang akan diambil adalah mengenai akibat hukum dari akta yang dibuat secara melawan hukum serta tanggung jawab notaris dan akibat hukum terhadap pembatalan akta-akta yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis, yang menggunakan data sekunder serta alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian diperoleh bahwa Putusan PN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Gin telah sebagian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah menyatakan notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yang berakibat akta notaris menjadi batal demi hukum, serta pelanggaran atas kebenaran formal akta memiliki akibat hukum akta autentik tersebut kehilangan keautentisitasannya. Dengan adanya pembatalan akta notaris memiliki akibat hukum bahwa kembalinya hubungan hukum serta penguasaan objek perjanjian menjadi seperti tidak pernah terjadi perjanjian.

---

This study discusses the Decision of the Gianyar District Court Number 10/Pdt.G/2018/PN.Gin, where there is a lawsuit against a Notary who commits an unlawful act in the matter of making a Deed of Conditional Sale and Purchase Agreement (PPJB) and a Selling Authorization Deed without the knowledge of one of the parties, and the Selling Authorization Deed is also made by a Notary where the buyer has not paid off to the seller, other than this, the Notary in making the deed also includes incorrect date and includes incorrect information about the place of signing of the deed. The problems that will be taken are about the legal consequences of the deeds made in an unlawful manner and the responsibility of the notary and the legal consequences of the cancellation of the deeds he made. This study uses normative juridical research, using descriptive analytical research typology, which uses secondary data and data collection tools used are document studies. The results showed that the PN Decision Number 10/ Pdt.G/2018/PN.Gin had been partially in accordance with statutory provisions and had stated that the notary was proven to have committed an unlawful act, which resulted in the notary deed being null and void, and violation of formal truth the deed has the legal effect that the authentic deed loses its authenticity. With the cancellation of the notary deed, there is a legal consequence that the return of legal relations and the control of the object of the agreement are as if there had never been an agreement."

"Masyrakat seringkali menyelundupkan hukum dengan membuat dua buah perjanjian yang mana hanya perjanjian pertama yang diketahui oleh umum, sedangkan perjanjian kedua disembunyikan atau hanya diketahui oleh para pihak dalam perjanjian. Perjanjian seperti ini dikenal dengan nama perjanjian simulasi. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganilisis keabsahan perjanjian simulasi yang dibuat berulang, akibat hukum dari perjanjian simulasi yang berulang, serta tanggung jawab notaris dalam membuat perjanjian simulasi yang berulang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti dengan meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif. penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perjanjian simulasi yang dibuat berulang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga tidak sah dan tidak mengikat para pihak. Perjanjian simulasi yang berulang ini tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu sebab (kausa) yang halal karena dalam perjanjian simulasi yang tercipta adalah kausa yang palsu. Dalam kasus pada Putusan pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 34/PDT/2017/PT YYK ini, para pihak menandatangani pengikatan jual beli tetapi kehendaknya adalah utang piutang yang dikategorikan sebagai perjanjian yang bersifat simulasi dengan bentuk kausa yang palsu. Hal ini mengakibatkan akta yang dibuat batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak sah dan tidak mengikat para pihak. Sesuai dengan Pasal 84 UUJN, Notaris yang bertanggungjawab terhadap perjanjian simulasi yang dibuat berulang tersebut dapat dimintai tangung jawab biaya, ganti rugi, dan bunga.

---

The community often contravenes the law by making two agreements in which only the first agreement is known by the public, while the second agreement is hidden or only the parties to the agreement know. This agreement is known as the simulation agreement. This research aims to analyze the validity of the simulation agreement repeatedly made, the legal consequences of the agreement, and the notary's responsibility in making the agreements. This study uses descriptive analytical research method, using a normative juridical approach aims to describe or give an overview of the researched object by examining the existing secondary data in the law field as library data, using qualitative methods. This study concludes that the simulation agreement made repeatedly does not meet the legal requirements of the agreement,thus the agreement is invalid and unbinding the parties. This recurring simulation agreement does not meet the objective conditions of the agreement contained in article 1320 of the Civil Code, namely the lawful cause, because the simulation agreement had a false cause. In this case, the parties signed an agreement to buy and sell but the intention was loan categorized as a simulated agreement with a false causa. This results the deed made is null and void and has no legal force so the agreement isinvalid and it does not bind the parties. In accordance with Article 84 of Notary Act (UUJN), the Notary who is responsible for the recurring simulation agreement can be held responsible for costs, compensation, and interest."

"ABSTRAKDalam pelaksanaan pengawasan di pengaturan sebelumnya dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT hanya dilakukan oleh unsur pemerintah. Dengan terbitnya peraturan baru pemerintah mulai melibatkan unsur lain yakni IPPAT dalam pengawasan. Dengan mendelegasikan kewenangan pengawasan terhadap Majelis Pembina dan Pengawas menjadikan mekanisme pengawasan terhadap PPAT terlihat seperti mekanisme pengawasan yang telah dijalankan terhadap Notaris. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah perbandingan mekanisme pengawasan yang dijalankan terhadap PPAT dan Notaris serta penerapan penegakan netralitas organ pengawas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, tipologi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis, metode analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak disertakannya unsur akademisi didalam organ pengawas PPAT menjadikan tidak adanya kontrol dari unsur yang mewakili kepentingan masyarakat. Komposisi keanggotaan organ pengawas tidak seimbang yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat dikarenakan kewenangan yang dimiliki salah satu unsur lebih dominan dibanding unsur lainnya. Organ pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi menjadikan organ pengawas tidak leluasa untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat. Serta organ pengawas tidaklah memenuhi prinsip independensi dikarenakan pemerintah tidak sepenuhnya mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.

---

ABSTRACTIn the previous regulation, the supervision implementation was stated that guidance and supervision of LDO (Land Deed Official) was only carried out by government elements. By the appearance of new regulations the government began to involve other elements, IPPAT which under supervision. By delegating the supervisory authority to the Board of Trustees and Supervisors, the oversight mechanism for LDO looks like the oversight mechanism that has been carried out against the Notary. The problem discussed in this study is the comparison of the supervisory mechanisms carried out against LDO and Notaries and the application of enforcement of the neutrality of the supervisory organs. This study uses juridical-normative research methods, the research typology used is descriptive analytical, data analysis methods used are qualitative methods and data collection tools used are document studies and interviews. Based on the results of the study, it can be concluded that the exclusion of academics within the LDO supervisory organ made the absence of control from elements representing the interests of the community. The composition of membership of the supervisory organs is unbalanced which has the potential to harm the interests of the community because the authority possessed by one element is more dominant than the other elements. The organ of the supervisor does not have the authority to impose sanctions, making the supervisory organ not free to follow up on public complaints as a safeguard for the community. Furthermore, the supervisory organ does not fulfill the principle of independence because the government does not fully delegate its authority in conducting supervision."

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan penempatan pejabat notaris yang memenuhi asas keadilan dan menganalisis mengenai cara mengatasi persaingan antar pejabat notaris yang berkaitan dengan penempatan wilayah jabatan notaris. Permasalahan yang diangkat adalah pengaturan penempatan pejabat notaris yang memenuhi asas keadilan dan mengatasi persaingan antar rekan notaris, serta mengusulkan pengaturan ideal mengenai penempatan pejabat notaris yang memenuhi asas keadilan dan cara mengatasi persaingan antar rekan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang berbentuk yuridis-normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif dan didukung oleh wawancara kepada informan. Hasil dari penelitian adalah untuk memenuhi asas keadilan dalam penempatan notaris pemerintah harus dapat memberikan kebebasan dalam memilih wilayah kerjanya dengan cara memperhatikan kesejahteraan notaris baru dan pemerintah perlu mengatur pengaturan mengenai persaingan antar rekan notaris guna mengatasi persaingan antar rekan notaris. Selain itu notaris juga perlu diawasi karena dalam menjalankan jabatan yang diembannya dapat merugikan masyarakat jika digunakan dengan tidak benar. 

---

ABSTRACTThis study describes the placement of notary officials who fulfill the principle of justice and analyze how to deal with competition between notary officials relating to the placement of notary positions. The issues raised were arrangements for placement of notary officials who met the principle of justice and overcoming competition among notary associates, and proposed ideal arrangements regarding the placement of notary officials who met the principle of justice and how to overcome competition between notary colleagues. The research method used is a juridical-normative library research method. The type of research is analytical descriptive with the types of data used are secondary and primary data. Data collection techniques use a qualitative approach and are supported by interviews with informants. The results of the study are to fulfill the principle of fairness in the placement of a notary government must be able to give freedom in choosing their working area by paying attention to the welfare of new notaries and the government needs to regulate the competition among notary partners to overcome competition among notary colleagues. In addition, a notary also needs to be monitored because in carrying out his position, he can harm the community if it is used incorrectly. "

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Akta Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa dalam rangka pemberian kredit yang memiliki banyak pelanggaran akan tetapi pada prakteknya masih ditemui. Permasalahan yang dibahas yaitu akibat hukum terhadap pengalihan jaminan dalam akta perjanjian pemberian jaminan dan kuasa serta tindakan Notaris untuk mengatasi potensi masalah dalam akta perjanjian pemberian jaminan dan kuasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini yaitu Akta Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa yang berimplikasi pada pengalihan objek jaminan berakibat hukum menjadi suatu perjanjian yang batal demi hukum. Cara yang dapat dilakukan oleh Notaris untuk mengatasi potensi masalah terkait akta tersebut yaitu dengan membuat suatu perjanjian akta kuasa menjual terpisah antara kreditur dan debitur. Pembuatan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa semacam ini seharusnya ditolak oleh Notaris karena berakibat batal demi hukum.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is about Deed of Guarantee Agreement and Power of Attorney in the framework of granting credits that have many violations legally but in practice is still found. The problems discussed are the legal consequences of the transfer of guarantees in the deed of agreement to grant guarantees and power of attorney, and the actions of the Notary to deal with potential problems in the deed of agreement and authorization. This study uses a research method in the form of normative juridical research with descriptive-analytical type. The results of this study conclude are the Deed of Guarantee Agreement and Power of Attorney that implicates transfer of ownership of collateral object becoming a null and void agreement. A method that can be done by a Notary to overcome potential problems related to the deed, namely by making a deed of power to sell separately between creditors and debtor. Deed of Guarantee Agreement and Power of Attorney should be refused by the Notary because the consequences are null and void."

"Beberapa tahapan dalam proses pensertipikatan satuan rumah susun (sarusun) adalah pengesahan akta pemisahan dan pertelaan. Kepemilikan atas tanah tempat rumah susun berdiri akan berubah dari kepemilikan tunggal penyelenggara pembangunan menjadi bagian tak terpisahkan dari kepemilikan bersama yang terpecah sesuai dengan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) tiap satuan rumah susun. Kepemilikan hak atas sarusun dibuktikan dengan adanya Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun), yang diterbitkan serentak bersamaan dengan disimpannya Sertipikat Hak Atas Tanah terkait. Setiap terjadi pengalihan SHM Sarusun dari penyelenggara pembangunan kepada pemiliknya yang baru, beralih pula kepemilikan bersama sesuai dengan NPP terkait. Ketika seluruh sarusun telah dialihkan, berarti seluruh bagian tanah bersama telah beralih kepada para pemilik sarusun yang baru. Sertipikat Hak Atas Tanah Bersama sebagai bukti hak atas tanah bersama masih tercatat atas nama penyelenggara pembangunan dan disimpan oleh Kantor Pertanahan Setempat, tanpa dapat digunakan maupun dipindahtangankan. Ketentuan mengenai perubahan pencatatan nama pemegang hak kepemilikan bersama dalam Sertipikat Hak Atas Tanah Bersama belum diatur secara tegas. Kedudukan subyek tercatat dalam Sertipikat Hak Atas Tanah Bersama berperan dalam melakukan perbuatan hukum, terutama mengenai perpanjangan jangka waktu kepemilikan hak atas tanah bersama. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif, menekankan penggunaan bahan hukum sekunder, metode analisis data kualitatif yang menghasilkan hasil penelitian berupa deskriptif analitis. Kedudukan subyek pemegang hak atas tanah dalam Sertipikat Hak Atas Tanah Bersama di Rumah Susun demi hukum berada pada para pemilik sarusun, tetapi pencatatannya perlu diatur dalam ketentuan yang berlaku dan prosedur perpanjangan hak atas tanah bersama yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku membutuhkan pembentukan Peraturan Pemerintah untuk mengatur mengenai kecakapan bertindak PPPSRS selaku wakil dari para pemilik sarusun.

---

One of the steps within certification of condominium units is legitimizing the segregation deed and its dissociation. Ownership of the land whereby the condominium resides would shift from singular ownership of the developer into inseparable common ownership, fissioned accordingly to Proportional Comparison Value (NPP) of condominium units. Ownership of the condominium units proven by Deed of Condominium Unit would be established concurrently, along with the preservation of Deed of Common Land. Every transitional conduct of a Deed of Condominium Unit from the developer to its new owner, would also mean the transition of common ownership per the value rested in each NPP. When all of the units have been transferred, the entire common land would be owned by the owners of condominium units. The Deed of Common Land which serves as proof of the common land ownership, would still be listed under the name of the developer and archived strictly in the Land Office. Currently there is no governing provision in changing the registered holder in The Deed of Common Land. The legitimacy of the registered subject in The Deed of Common Land matters for their ability to take legal actions, especially regarding the prolongation of its ownership. This normative judicial research uses descriptive research typology, emphasizes on using secondary legal materials, with qualitative data methods producing analytically descripted results. In conclusion, the legitimacy of the holder of common land by law is the right of the owners of condominium units needs to be clearly regulated and the prolongation of common land rights stipulated in the current regulations still requires the establishment of a Government Regulation regarding the capacity of the Owners Union as a representative of the condominium owners."

"Tanggapan, masyarakat terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang selama ini lebih dikenal dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) demikian beragam dan seringkali bertentangan serta parsial. Istilah BLBI secara resmi baru dipergunakan oleh Bank Indonesia dalam bulan Maret 199E dan terdiri dari semua fasilitas Bank Indonesia yang tersedia bagi perbankan di luar KLBI.Pada awalnya BLBI merupakan pinjaman likulddas oleh bank dari Bank Indonesia- sehubungan dengan penarikan besar-besaran simpanan nasabah yang tidak dapat ditanggulangi oleh bank secara individual. Sebagian pinjaman ini kemudian dialihkan menjadi pinjaman bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sebagai lembaga khusus untuk penyehatan bank-bank yang sakit", setelah bank-bank tersebut dibekukan operasinya (BBO) atau diambil alih manajemen dan kepemilikannya (BTO) oleh BPPN, sedangkan BPPN meminjam dananya dari Bank Indonesia. Sementara itu dana antar bank sebagai sumber likuiditas utama sebagian besar macet karena rendahnya kepercayaan terhadap perbankan. Bagaimanapun juga sebagai pinjaman, BLBI harus dikembalikan. Dalam keadaan normal untuk mengembalikan pinjaman tersebut oleh bank harus diciptakan sumber penerimaan (di sisi aktiva). Sayangnya dalam keadaan krisis, di mana banyak sektor riil mengalami kesulitan mengelola usahanya penerimaan dari bunga pinjaman dan pengembatian angsuran praktis sangat kecil. Bank beroperasi dalam posisi negatif spread yaitu pembayaran bunga simpanan nasabah Iebih tinggi dari pada bunga yang diterima.Dunia usaha mengalami kesulitan membayar kembali pinjamannya terutama pinjaman dalam valuta asing yang membengkak nilainya karena melemahnya rupiah. Pemberian BLB1 tersebut menimbulkan tanggung jawab perdata bank penerima bahkan tanggung jawab perdata bagi organ perseroan sehubungan dengan ketidakmampuan bank melunasi pinjaman BLBI.Berkaitan dengan persoalan tersebut, tesis ini menyoroti dan mengevaluasi bagaimana peranan tanggung jawab perdata organ perseroan bank take over terhadap pelunasan BLBI_ Secara garis besar tesis ini membahas : (1). Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. (2). Mekanisme pemberian dana bantuan Iikuiditas Bank Indonesia (BLBI) sehubungan dengan penerima BLBI sebagai Perseroan Terbatas yang harus pula tunduk pada ketentuan (UUPT). (3). Analisls Tanggung Jawab Perdata, Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Bank Take Over PT. Bank Central Asia dan PT. Bank Danamon Indonesia terhadap pelunasan BLBI."

"Tesis ini berjudul kekuatan pembuktian salinan akta dalam persidangan perdata studi putusan Mahkamah Agung No. 10 K/PDT/2015, terdapat tiga rumusan masalah yang dibahas yaitu keabsahan perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris, kekuatan pembuktian Minuta Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta dan Grosse Akta Notaris menurut ilmu hukum atau doktrin, dan pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian Salinan Akta Pengakuan Utang dalam Putusan Mahkamah Agung. Tesis ini ditulis untuk mengkaji permasalahan mengenai kekuatan pembuktian akta autentik dalam persidangan, yang dilakukan dengan tujuan agar mengetahui pengaturan hukum terkait pembuktian akta autentik dan kekuatan pembuktiannya dalam persidangan. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, dengan teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder, yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Sistematika penulisan dibagi dalam lima bab. Hasil penelitian dari tesis ini yaitu bahwa perjanjian memiliki kekuatan hukum dan keberlakuan hukum yang mengikat bagi para pihak apabila dibuat dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian, perjanjian yang dibuat dengan akta Notaris harus memenuhi peraturan agar dapat memenuhi syarat akta autentik agar dapat memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk minuta, salinan, kutipan, dan Grosse Akta memiliki kekuatan pembuktian akta autentik apabila terpenuhi syarat-syarat lahiriah, formil, dan materiil. Pada kasus ini, Akta Pengakuan Utang tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga tidak ada perikatan hukum yang terjadi, dan semua akibat hukum yang telah terjadi harus batal demi hukum.

---

This thesis is entitled power of proof from copy of the deed in the civil trial of the Supreme Court decision case number 10 K/PDT/2015, there are three problems discussed, the validity of the agreement made by a Notary, the strength of proof of the Minutes of Deed, Copy of Deed, Quotation of Deed and Grosse Deed according to legal science or doctrine, and judges' consideration of the strength of proof from Copy of Deed Debt Recognition in the Decision of the Supreme Court.

This thesis was written to examine the problem about power of proof of authentic deeds during the trial, which was carried out with the aim of knowing the legal regulation relating to the verification of authentic deeds and the strength of their evidence in the trial. The method used in research is juridical normative, with techniques literature study to collect secondary data, consists of primary and secondary law materials. The writing is divided into five chapters.

The results of the research in this thesis are that agreement has legal force and legal enforcement that is binding on the parties if the agreement is made by fulfilling law regulate about agreement, an agreement made with the Notary deed must meet the regulations in order to fulfill the authentic deed requirements in order to have perfect proof power. For minuta, copies, quotations, and Grosse Deed have the power of authentic deed proving if the physical, formal and material requirements are met. In this case, the Debt Recognition Act does not have power of proving, so there is no legal engagement that occurs, all legal consequences that have occurred must be null and void."

"Keberadaan Yayasan di Indonesia sudah diatur sejak zaman pendudukan Belanda di Indonesia. Berbagai macam yayasan dengan berbagai karakteristiknya dapat dijumpai dengan kehidupan sehari-hari. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka berarti telah terjadi reformasi hukum terhadap konsep yayasan dan perlu segera ditindak lanjuti terutama dalam bentuk penyesuaian anggaran dasar yayasan agar sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 16 tahun 2001, Dengan demikian pengelolaan terhadap yayasan yang selama ini dilakukan penataan ulang dan pembenahan diri. Pengelolaan yayasan secara profesional, akuntabilitas publik yang lebih terbuka dan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan operasional yayasan pada prinsipnya sudah merupakan kebutuhan pokok dalam era reformasi sekarang ini. Yayasan dapat membentuk badan usaha tersendiri yang mengelola kegiatan komersial dari yayasan, terlebih lagi dengan adanya Undang-undang yayasan yang baru, maka para donatur akan menjadi yakin bahwa dana yang mereka salurkan akan didaya gunakan untuk berbagai kepentingan sosial yang mereka kehendaki sehingga disini perlu adanya bagaimana pengawasan terhadap kegiatan komersial yang dilakukan oleh suatu yayasan?"