Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Adhi Anugroho
Interpretasi mahkamah konstitusi terhadap unsur efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33 Ayat (4) undang-undang dasar 1945 (studi perkara mahkamah konstitusi Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 dan Nomor 149/PUU-VII/2009 tentang pengujian terhadap undang-undang ketenagalistrikan) = Interpretation of the constitutional court regarding the elements of equitable efficiency In article 33 paragraph (4) of the constitution of 1945 (case study on constitutional court decision Number 001-021- 022/PUU-I/2003 and Number 149/PUU-VII/2009 on the judicial review of the electricity law)
" Pengujian Terhadap Undang-Undang Ketenagalistrikan). Skripsi ini membahas tentang kesesuaian makna dari unsur ?efisiensi berkeadilan? yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperbarui dengan niat awal para Bapak Bangsa mengenai perekonomian Indonesia. Pembahasan tersebut dilakukan dengan menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan unsur "efisiensi berkeadilan" dalam Uji Materil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa makna dari ?efisiensi berkeadilan? dalam Pasal ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43103
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Syahrizal
Peradilan konstitusi suatu studi tentang adudikasi konstitutional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa normatif / Ahmad Syahrizal
" ABSTRAK
Dalam konstruksi Negara Hukum yang demokratis hak menguji produk hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama negara yang diselenggarakan berdasarkan peraturan-peraturan hukum. Karena hakikat negara berdasarkan hukum adalah meletakkan segala perbuatan masyarakat dan negara ke dalam rangkaian pengawasan hukum- Pada konstruksi negara berdasarkan hukum keberadaan berbagai norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat guna mencapai suatu ketertiban merupakan karakter umum dari Negara Hukum. Keberadaan sistem norma pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari sistem formal suatu sistem pemerintahan. Norma hukum memiliki sumber ... "
2004
T36702
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yasmin Muntaz
Konsep lembaga penyiaran publik dan penerapannya di Indonesia pasca Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
T37064
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library