Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan kader Golkar wanita di DPR berhubungan erat dengan pelaksanaan fungsi rekrutmen politik Golkar. Rekrutmen politik dimaksudkan sebagai proses pencalonan kader-kader untuk menduduki jabatan politik di DPR. Seorang kader wanita dapat menjadi anggota DPR bila ia mampu menempatkan namanya di urutan posisi "nomor jadi" dalam daftar calon tetap anggota DPR.Penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan rekrutmen politik anggota DPR Wanita Fraksi Karya Pembangunan (FKP) tahun 1992. Ada beberapa pertimbangan untuk membatasi masalah pada persoalan rekrutmen anggota DPR Wanita FKP. Pertama, jumlah anggota DPR wanita FKP selalu lebih banyak dari fraksi-fraksi lainnya. Kedua, sejak Golkar mengikuti pemilu (tahun 1971), kader wanita di FKP jumlahnya terus meningkat walaupun Golkar mengalami penurunan perolehan kursi DPR. Ketiga, Golkar memberikan perhatian serius pada masalah peningkatan peranan wanita di bidang politik yang tercantum dalam program umum Golkar sejak 1978 (hasil MUNAS II). Keempat, peningkatan jumlah kader-kader Golkar wanita di FKP pada pemilu 1992 tidak sebesar periode sebelumnya.Dalam menghadapi pemilu 1992, Golkar melakukan beberapa perubahan. Kader-kader yang memperoleh nomor urut pertama sampai dengan nomor yang diperkirakan masuk sebagai anggota DPR kini langsung menjadi anggota DPR sehingga tidak lagi ditemui kader kader yang mengundurkan diri. Istilah Vote Getter yang selama ini dilekatkan pada kader-kader tertentu dan dipasang pada nomornomor awal di daftar caleg sekarang tidak lagi ditemukan karena semua kader yang masuk sebagai caleg tetap seluruhnya merupakan Vote Getter. Akibatnya, terjadi perubahan dalam mengisi keanggotaan MPR. Biasanya dari posisi nomor urut dapat diperkirakan kader-kader yang akan masuk sebagai anggota MPR, tetapi karena terjadi perubahan susunan nomor urut maka terdapat skala prioritas bagi kader yang akan duduk sebagai anggota MPR.Walaupun Golkar telah mencoba meningkatkan jumlah kader wanita di FKP sebagaimana yang terjadi pada pemilu 1982 dan 1987, tetapi peningkatan itu tidak berlanjut pada pemilu berikutnya. Dalam keanggotaan DPR periode 1992-1997 prosentase pertambahan kader wanita di FKP mengalami penurunan sebesar 31,25 % dari periode sebelumnya. Pada 2 periode sebelumnya prosentase pertambahan anggota DPR wanita di FKP sebanyak 33,33% sementara pada pemilu 1992 hanya 2,08%. Rendahnya pertambahan kader wanita di FKP pada tahun 1992 tidak dapat dilepaskan dari rekrutmen politik Golkar.Penelitian ini mencoba mengungkapkan bagaimana rekrutmen politik anggota DPR wanita FKP periode 1992-1997. Diasumsikan bahwa ada beberapa pertimbangan tertentu yang diambil Golkar dalam memberikan "nomor jadi" pada kader wanita di dalam daftar calon tetap anggota DPR pada pemilu 1992. Pertimbangan yang dianggap amat menentukan keberadaan kader wanita di DPR yaitu menyangkut kebijakan Golkar terhadap pencalonan kader wanita, pemenuhan kriteria yang ditetapkan Golkar terhadap calon anggota DPR wanita dan pertimbangan unsur primordial. Untuk menjawab permasalahan penelitian dikumpulkan 2 macam data yaitu data kepustakaan dan data lapangan. Data lapangan didapat melalui wawancara mendalam dengan para informan yang dianggap mengetahui persoalan rekrutmen kader wanita sebagai anggota DPR pada pemilu 1992 dengan menggunakan pedoman wawancara.Hasil penelitian menunjukan bahwa rekrutmen kader Golkar wanita untuk dicalonkan sebagai anggota DPR tahun 1992-1997 dilandasi oleh suatu kebijakan yang mentargetkan jumlah kader wanita sebesar 15%, walaupun kenyataannya sejak pemilu 1987 jumlah mereka di DPR telah mencapai 16,05%. Akibatnya, laju pertambahan kader wanita pada pemilu 1992 menjadi tertahan bahkan dapat dikatakan dibatasi oleh kebijakan 15%. Pertambahan 2,08% kader wanita di FKP pada tahun 1992 tidak memiliki arti bila dibandingkan dengan pertambahan yang terjadi pada periode sebelumnya yaitu 33,33%. Rekrutmen anggota DPR wanita FKP tahun 1992 secara tidak langsung ditentukan juga oleh unsur kemampuan dan pengaruh yang ditetapkan Golkar. Walaupun unsur ini dapat berdiri sendiri-sendiri namun kader wanita yang akan menduduki kursi DPR dituntut memiliki perpaduan keduanya. Mereka merupakan kader-kader yang memiliki nilai lebih sehingga dianggap istimewa. Jumlahnya amat terbatas sehingga mereka sesungguhnya hanya mewakili sekelompok kecil kaum wanita Indonesia. Secara eksplisit memang tidak dinyatakan pentingnya pertimbangan unsur primordial dalam rekrutmen kader Golkar sebagai anggota DPR, tetapi dari hasil penelitian terungkap bahwa unsur agama dan suku/daerah ternyata sangat berperan dalam penempatan seorang kader wanita terutama yang berdomisili di Jakarta untuk masuk sebagai caleg di suatu daerah pemilihan tertentu. Ini disebabkan karena unsur suku/daerah atau agama yang melekat dalam diri seseorang dapat digunakan sebagai strategi untuk mempengaruhi masyarakat dan secara politis berdampak pada perolehan suara Golkar di daerah pemilihan tersebut."

"Munculnya media televisi swasta di Indonesia membawa dampak perkembangan di bidang pertelevisian, terutama dalam bentuk persaingan untuk memperebutkan khalayak pemirsanya. Persaingan antar media televisi tersebut, justru membawa dampak positif bagi peningkatan mutu sajian program siarannya dan memberi alternatif pilihan terhadap pares pemirsa. Persaingan program acara penyajian informasi di antara media televisi di Indonesia, terutama media televisi pemerintah (TVRI) dan media televisi swasta (RCTI), menarik perhatian penulis untuk dijadikan obyek penelitian tesis. Jika kita lihat pada masa sebelum munculnya media televisi swasta, TVRI sangat mendominasi pemberitaan informasi dan merupakan sumber utama informasi. Hal ini dapat dimaklumi karena TVRI sebagai media televisi yang mengemban misi pemerintah. Yang menarik dalam persaingan tersebut ialah gejala perubahan pola penggunaan media televisi, khususnya di bidang siaran berita dalam negeri. Pemirsa tv dihadapkan pada alternatif pilihan untuk mendapatkan informasi yang berasal dari media TVRI atau RCTI. Gejala perubahan pola penggunaan media televisi yang berkaitan dengan isi media, pencarian kepuasan (gratifications sought) dan perolehan kepuasan (gratifications obtained) ini merupakan keaktifan khalayak dalam memenuhi kebutuhan informasi. Menurut Blumler, aktivitas khalayak tidaklah lama aktifnya dalam mengkonsumsi media. Levy dan Irlindahl (1984, 1985) mengembangkan temuan Blumler bahwa aktivitas khalayak bervariasi melintasi dimensi temporal, yakni: before, during, dan after exposure terhadap media yang dikonsumsinya. Bertolak pada permasalahan tersebut di atas, penelitian tesis ini bertujuan menjelaskan secara deskriptif pola penggunaan media, hubungan aktivitas khalayak dengan gratifikasi/kepuasan yang diperolehnya, serta faktor-faktor gratifikasi/kepuasan yang diperoleh khalayak. Dalam penelitian ini digunakan metode survai. Daftar pertanyaan dikirimkan kepada 350 khalayak sasaran penelitian, yakni: pemirsa televisi yang berusia di atas 17 tahun, minimal berpendidikan sekolah lanjutan atas, dan bertempat tinggal di DKI Jakarta. Dengan petunjuk petugas lapangan (pembantu peneliti) responden mengisi sendiri (self administered) daftar pertanyaan kemudian dikembalikan kepada petugas. Hasil pengumpulan data di lapangan diolah dengan menggunakan peralatan komputer SPSS PC+. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada preferensi terhadap isi media televisi yang ditonton, sebagian besar (95%) responden menyukai acara berita, terutama berita politik. Umumnya responden tidak merencanakan lebih dulu sebelum menonton televisi. Selama menonton, umumnya responden tidak melakukan aktivitas lain, selain menonton. Dan hanya sebagian saja dari responden yang memanfaatkan apa yang telah ditontonnya. Pada uji signifikansi korelasi dapat dikemukakan bahwa terdapat kecenderungan bahwa tidak ada hubungan antara variabel aktivitas responden (sebelum, selama, sesudah menonton tv! dengan variabel Kepuasan yang diperolehnya (gratifications obtained) melalui acara berita yang ditontonnya (berita politik, ekonomi, dan lingkungan). Selanjutnya pada tahap analisis faktor atas variabel Kepuasan yang diperoleh (gratifications obtained) menunjukkan bahwa sebagian besar pernyataan pada variabel tersebut mencerminkan factor Gratifications Obtained responden, terutama: pada level kognitif dan afektif."

"ABSTRAKSebagai rangkaian aparatur negara, birokrat local berperan penting dalam implementasi program-program pembangunan. Studi ini berusaha untuk memahami peranan yang telah dilakukan oleh birokrat lokal dan bagaimana menjalankan peranan itu serta nilai-nilai sosiobudaya yang dianut dalam implementasi program-program pembangunan. Studi ini difokuskan pada kasus implementasi program KB dan Inpres Desa di Daerah Tirigkat II Soppeng pada 12 desa sampel. Kedua program tersebut merupakan rangkaian program pembangunan nasional dengan masyarakat pedesaan sebagaisalah satu kelompok sasaran.Kedua kasus implementasi tersebut diteliti dengan mengacu pada 3 (tiga) pendekatan teori implementasi program, yaitu (1) faktor-faktor apa saja yang merupakan syarat penting bagi keberhasilan implementasi program pembangunan,(2) faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat implementasi program pembangunan, dan (3) faktor-faktor apa yang dipertimbangkan dalam implementasi program pembangunan. Dua dari tiga pendekatan tersebut, yaitu pendekatan pertama dan kedua berkaitan dengan kasus implementasi kedua program tersebut. Birokrat lokal sangat menentukan keberhasilan implementasi program KB dan Ipres Desa. Keberhasilan implementasi kedua program tersebut pada 6 desa dari 12 desa sampel karena birokrat lokal, dalam hal in; pimpinan pemerintah "wilayah", tampil sebagai motivator, koordinator, strategist, leader, dan interface. Berhasilnya birokrat tersebut menjalankan peranan-peranan ini karena terdorong adanya "siri", "Ajjoareng" dan "reso matinulu temmarigingngi". Namun dalam menjalankan setiap peranan tersebut nampak perbedaan perilaku yang ditampilkan kepada kelompok sasaran program karena perbedaan "kesadaran" masing-masing birokrat lokal. Pemanfaatan jalur formal dan informal oleh birokrat lokal dalam menjalankan setiap peranan di atas menentukan keberhasi1an implementasi masing-masing program. Implementasi masing-masing program pembangunan didukung dan diperkenalkan oleh orang yang dipandang penting, disegani serta memiliki integritas yang tinggi dalam masyarakat. Karena itu, guna keberhasilan implementasi program pembangunan di tingkat lokal khususnya di pedesaan masih harus dilengkapi azas-azas normatif berdasarkan budaya setempat. "

"1. Pembangunan nasional dan pembangunan politik Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh 'bangsa Indonesia, pada hakekatnya bertujuan untuk:"Mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, berdaulat, tertib dan damai".Pembangunan sebagaimana dimaksud meliputi segala aspek kehidupan seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya aspek kehidupan bidang politik. Pembangunan di bidang politik, secara nasional merupakan salah satu tugas Departemen Dalam Negeri, yang dalam hal ini ditangani oleh Direktorat Jenderal Sosial Politik. Ini dapat dilihat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1974 tanggal 26 Maret 1974 tentang tugas pokok Departemen Dalam negeri, yaltu:"Menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pembangunan masyarakat desa dan agraria"Sedangkan urusan pemerintahan umum, yang dimaksud adalah:"Urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketemtraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk rumah tangga Daerah".Pembangunan politik tersebut di atas adalah dalam rangka tercapainya stabilitas politik dalam negeri, dengan sendirinya juga stabilitas keamanan nasional. Dengan dicapainya stabilitas keamanan nasional tersebut, maka pelaksanaan pembangunan dibidang lainnya diharapkan akan dapat berjalan dengan baik. Atas dasar ini, maka pembinaan politik masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius supaya pelaksanaan dan perwujudannya dapat terarah sehingga pada gilirannya dapat melahirkan suatu kehidupan masyarakat yang menunjang kesinambungan pembangunan Nasional.2. Sistem pembinaan politik.Berdasar pada Keputusan Presiden di atas, maka yang berwenang mengadakan pembinaan politik terhadap masyarakat adalah Menteri Dalam Negeri, yang taktis operasionalnya dilakukan oleh Dirjen Sospol. Mengingat luasnya wilayah negara Indonesia dengan jumlah penduduknya yang cukup banyak?"

"K-pop marketing merupakan strategi pemasaran khusus yang dilakukan oleh agensi hiburan K-pop yang menaungi para artis Korea Selatan kelas dunia. Artikel ini membahas tentang bagaimana NewJeans dengan agensi hiburannya, ADOR, meluncurkan strategi pemasaran baru yang lebih segar dan jarang ditemukan pada artis K-pop lain, hingga meraih banyak penghargaan meskipun usia grupnya masih terbilang muda. NewJeans merupakan grup K-pop yang debut pada tahun 2022, namun sudah menerima atensi yang sangat tinggi dari penggemar K-pop maupun masyarakat umum di dunia. Penelitian ini dilakukan menggunakan kajian literatur, disertai dengan analisa akun media sosial, aplikasi ponsel, dan situs web yang dimiliki NewJeans. Hasil penelitian ini mengungkapkan bagaimana strategi yang dibentuk, seperti strategi dalam proses debut, penggunaan aplikasi fans relations, dan viral marketing berhasil diterapkan oleh ADOR dan NewJeans.

---

K-pop marketing is a distinctive marketing strategy carried out by K-pop entertainment agencies who debuts world-class South Korean artists. This article discusses how NewJeans and its entertainment agency, ADOR, launched a new marketing strategy that is fresher and rarely found in other K-pop artists, and leads them to win many awards despite the relatively young age of the group. NewJeans is a K-pop group that debuted in 2022, but has received very high attention from K-pop fans and the general public around the world. This research was conducted using literature review methods, as well as by carrying out analysis of social media, phone applications, and website owned by NewJeans. The results of this study reveal how strategies were established, such as strategies in the debut process, using fan relations applications, and viral marketing that were successfully implemented by ADOR and NewJeans."

"Penelitian ini membahas mengenai akses informasi perempuan penyandang disabilitas rungu mengenai kesehatan reproduksi yang dilakukan oleh anggota Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN). Akses informasi yang di bahas dalam penelitian ini mengenai komponen akses informasi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat penyampaian informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses informasi penyandang disabilitas rungu mengenai kesehatan reproduksi masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak.

---

This research discusses about information access for deaf about reproductive health which have been done with the members of Indonesian Association for the Welfare of the Deaf (IAWD). The information access that explained in this research is about component of access and factors in understanding information about reproductive health. This research is using descriptive and qualitative research. The research result shows that information access for deaf still need to increase with much supports from the environment."

"Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Potensi Desa dan peluang implemntasi program corporate social responsibiity PT. Antam, TBK UBPE Ponglor di Desa Malasari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. hasil penelitian menunjukkan bahwa implemntasi program CSR PT. Antam TBK UBPE Pongkor sudah banyak di Desa Malasari, namun program yang digulirkan belum sepenuhnya memperlihatkan dampak keberlanjutan terutama untuk peningkatan kesejahtreaan masyarakat, padahal Desa Malasari memiliki potensi sumber daya dan modal sosial yang kuat.

---

This thesis aims to gain an overview of the Village Potential and opportunities implemntasi PT Corporate Social Responsibility programs. Antam TBK Malasari UBPE Ponglor in the village. This study used qualitative research methods with descriptive study. the results showed that implemntasi CSR program PT. Antam TBK UBPE Pongkor Malasari many in the village, but the programs initiated yet fully show the impact of sustainability primarily to an increase in public Welfare, whereas the village Malasari resource potential and strong social capital."

"[ABSTRAKPenelitian ini merupakan penelitian kualitatif tentang Upaya Preventif ChildProtection Networks Dalam Merespon Kekerasan Terhadap Anak, di Kota Dili,Timor-Leste. Child Protection Networks dibentuk oleh Pemerintah DemokratikTimor-Leste, yakni Kementrian Solidaritas Sosial dalam rangka merespon kekerasanterhadap anak. Pelaksanaan kegiatan mobilisasi sosial dalam rangka upaya preventifterahadap kekerasan anak di Dili masih pada tingkat pemahaman mendasar tentanghak-hak anak dan perlindungan anak. Faktor pendukung mobilisasi sosail antara lainadanya partisipasti stakeholder, serta komitmen pemeritntah dalam pelakasanaannya.Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan mobilisasi sosialdiantaranya: kurangnya ketrampilan staff, pergantian staff, ketergantugan pada donor,dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan.

---

ABSTRACTThis is a qualitative research about the Prevention Effort of Child ProtectionNetworks in Responding Child Abuses in Dili, Timor-Leste. Child ProtectionNetworks was established by the Democratic Government of Timor-Leste, Ministryof Social Solidarity in responding to child abuses. The implementation of socialmobilization activities as a prevention effort in responding child abuses in Dili is stillon the basic level of child rights and child protection. The contributing factors ofsocial mobilization activities such as participation of stakeholders as well as thecommitment of the government on its implementation. The inhibiting factors thateffected the implementation of social mobilization activities such as: lack of skilledstaff, turn-over staff, dependency to donor, and less transparency in budget reporting;This is a qualitative research about the Prevention Effort of Child ProtectionNetworks in Responding Child Abuses in Dili, Timor-Leste. Child ProtectionNetworks was established by the Democratic Government of Timor-Leste, Ministryof Social Solidarity in responding to child abuses. The implementation of socialmobilization activities as a prevention effort in responding child abuses in Dili is stillon the basic level of child rights and child protection. The contributing factors ofsocial mobilization activities such as participation of stakeholders as well as thecommitment of the government on its implementation. The inhibiting factors thateffected the implementation of social mobilization activities such as: lack of skilledstaff, turn-over staff, dependency to donor, and less transparency in budget reporting, This is a qualitative research about the Prevention Effort of Child ProtectionNetworks in Responding Child Abuses in Dili, Timor-Leste. Child ProtectionNetworks was established by the Democratic Government of Timor-Leste, Ministryof Social Solidarity in responding to child abuses. The implementation of socialmobilization activities as a prevention effort in responding child abuses in Dili is stillon the basic level of child rights and child protection. The contributing factors ofsocial mobilization activities such as participation of stakeholders as well as thecommitment of the government on its implementation. The inhibiting factors thateffected the implementation of social mobilization activities such as: lack of skilledstaff, turn-over staff, dependency to donor, and less transparency in budget reporting]"

"[ABSTRAKDisertasi ini bertujuan untuk menggambarkan pembangunan sosial sektor informal perkotaan terutama pedagang kaki lima di Pasar Minggu DKI Jakarta Serta menjelaskan konsep pembangunan sosial berdasarkan struktur kultur dan proses dalam mewujudkan masyarakat PKL yang inklusif Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penataan dan relokasi PKL di Pasar Minggu DKI Jakarta berdasarkan konsep pembangunan sosial belum mencapai tahapan ideal masih dalam tahapan proses menuju pembangunan yang inklusif Pembangunan struktur yang meliputi struktural setting dan struktural instrument dalam pembangunan PKL belum dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan kongkrit untuk peningkatan kualitas hidup PKL Pembangunan kultur sosial menunjukan hasil yang cukup baik dengan mengacu pada misi Jakarta sebagai ldquo Masyarakat yang berkebudayaan rdquo yaitu dengan adanya perubahan prilaku satpol PP dan aparat pemerintahan yang lebih sopan dan persuasif Pembangunan proses sosial melalui interaksi komunikasi yang dibangun antara pemerintah DKI Jakarta UPB Pasar Minggu dan PKL belum terjalin secara maksimal Dengan adanya proses sosial yang maksimal akan melahirkan internalisasi budaya dan institusionalisasi kebijakan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan menuju kualitas hidup PKL yang lebih baik Konsep pembangunan sosial idealnya dilakukan dalam bentuk kualitatif namun pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk memberikan model baru dalam penggunaan metodologi Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif penelitian ini berusaha untuk memudahkan membuat tingkatan pembangunan sosial PKL di Pasar Minggu DKI Jakarta serta dapat memahami makna dalam realitas PKL ;

---

ABSTRACTThis dissertation aims to describe the social development of urban informal sector particularly street vendors PKL at the Pasar Minggu Jakarta and to explain the concept of social development based on the structure culture and the process in creating an inclusive street vendor society The finding of this research shows that the maintenance and relocation of the street svendors in the Pasar Minggu Jakarta based on the concept of social development has not achieved an ideal stage It is still in the process towards an inclusive development Structural development that consists of the structural setting and the structural instrument in developing the street vendors cannot be implemented yet in a concrete policy that is able to improve the life quality of the street vendors The development of social culture shows a quite good result which refers to the Jakarta mission as ldquo civilized society rdquo which is indicated by changing attitude of satpol PP and other government apparatus that are more polite and persuasive The development of social process through interaction and communication which is established between the government of the DKI Jakarta the UPB Pasar Minggu and the street vendors has not been built significantly A significant social process will generate an internalisation of culture and an institutionalisation of policy that helps in creating an inclusive development and a better life quality of the street vendors The concept of social development is ideally conducted in a qualitative form However this research uses quantitative method in order to contribute a new model in the application of methodology Through both qualitative and quantitative methods this research attempts to simplify in making the stages of social development of the vendors in the Pasar Minggu Jakarta and to understand meanings in real life of the street vendors , This dissertation aims to describe the social development of urban informal sector particularly street vendors PKL at the Pasar Minggu Jakarta and to explain the concept of social development based on the structure culture and the process in creating an inclusive street vendor society The finding of this research shows that the maintenance and relocation of the street svendors in the Pasar Minggu Jakarta based on the concept of social development has not achieved an ideal stage It is still in the process towards an inclusive development Structural development that consists of the structural setting and the structural instrument in developing the street vendors cannot be implemented yet in a concrete policy that is able to improve the life quality of the street vendors The development of social culture shows a quite good result which refers to the Jakarta mission as ldquo civilized society rdquo which is indicated by changing attitude of satpol PP and other government apparatus that are more polite and persuasive The development of social process through interaction and communication which is established between the government of the DKI Jakarta the UPB Pasar Minggu and the street vendors has not been built significantly A significant social process will generate an internalisation of culture and an institutionalisation of policy that helps in creating an inclusive development and a better life quality of the street vendors The concept of social development is ideally conducted in a qualitative form However this research uses quantitative method in order to contribute a new model in the application of methodology Through both qualitative and quantitative methods this research attempts to simplify in making the stages of social development of the vendors in the Pasar Minggu Jakarta and to understand meanings in real life of the street vendors ]"