Ditemukan 23 dokumen yang sesuai dengan query
Agus Djaja
"
Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga rnasyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.
Pengertian Kredit, berdasarkan pasal 1 butir 11 Undang-undang Perbankan, yaitu: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16448
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tambunan, Felix Marcel
"
Pelaku usaha cenderungan untuk berusaha mempengaruhi harga baik melalui pengaturan kuota maupun melalui pemasaran produk barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Bersama-sama dengan pesaing, pelaku usaha membuat perjanjian pengaturan kuota dan wilayah pemasaran produk pada pasar bersangkutan (perjanjian kartel). Hampir semua negara mengatur mengenai larangan perjanjian kartel tersebut. Dalam menganalisa kartel, terdapat dua macam pendekatan hukum persaingan usaha terhadap kartel yang dipergunakan, yaitu Per Se Illegal dan Rule ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17333
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Melissa
"
Kajian dan analisis hukum dalam tesis ini bertujuan untuk memahami dan mendalami definisi dan ruang lingkup tentang Hak Tanggungan dan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam prakteknya. Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda - benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16761
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Jimmy Revindo
"
AFTA (ASEAN Free Trade Area) adalah wilayah perdagangan bebas yang mencakup seluruh batas Negara-negara anggota ASEAN, di mana pada tahun 2003 yang lalu, arus lalu lintas barang dangangan, uang pembayaran dan faktor penunjang pelaksana AFTA lainnya dari Negara-negara anggota, akan bebas keluar masuk dalam wilayah ASEAN. Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) adalah mekanisme utama untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas di ASEAN. Berdasarkan CEPT, Negara-negara anggota menetapkan jadwal penurunan tarif intra-ASEAN secara,bertahap dan penurunan tarif ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T14452
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Insa Ansari
"
Persetujuan dan perizinan penyelenggaraan penanaman modal, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan oleh penanam modal (investor) sebelum pihaknya melakukan penanaman modal. Untuk itu persetujuan dan perizinan penanaman modal menjadi salah satu pertimbangan panting bagi para penanam modal yang akan melakukan penanaman modal di suatu wilayah. Persetujuan dan perizinan penanaman modal yang mudah, sederhana, dan tidak berbelit-belit merupakan salah satu pertimbangan, bahkan dapat juga berperan sebagai ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T14480
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Imam Ardi Cahyono
"
Adanya beberapa kasus pernailitan terhadap perusahaan-perusahaan yang sebenamya solvent dan mampu untuk membayar utangnya tanpa perlu untuk dipailitkan merupakan latar belakang dari permasalahan dalam tesis ini yaitu sejauh mana undang-undang kepailitan di Indonesia telah mengadopsi filosofi kepailitan dan asas-asas hukum kepailitan dan apakah diperlukan adanya suatu insolvency Test dalam permohonan kepailitan.
Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan itu, penulis melakukan penelitian yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kepustakan dan metode penelitian empiris dan telah didapatkan jawabannya ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T17630
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yosiana Elia
"
ABSTRAK
Liberasi ekonomi yang dibarengi laju perkembangan tekhnologi yang pesat telah memunculkan persaingan bisnis yang ketat di kalangan dunia usaha. Oleh karena itu, berbagai pemikiran kearah efisiensi terus bergulir. Salah I (satu) pemikiran tersebut adalah outsourcing yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi, pelaksanaan outsourcing selama beberapa tahun ini masih mengalami berbagai kelemahan, terutama disebabkan kurangnya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun sebagai akibat deari ketidakadilan dalam pelaksanaan hubungan kerja ...
"
2007
T19615
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Penny Kusumaratih
"
Penelitian ini menganalisis pelaksanaan tanggung jawab perusahaan jasa penerbangan terhadap penumpang, dan dianalisis dengan dasar hukum Undang - Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang No.15 Tahun 1999 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, dan berbagai macam konvensi internasional. Undang - Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan menganut prinsip tanggung jawab praduga bersalah dengan beban pembuktian terbalik, yaitu pelaku ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T22899
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Meifi Khusnul Khotimah
"
ABSTRAK
Putusan Arbitrase luar negeri dapat dilaksanakan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada
fakta bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 yang merupakan
hukum internasional tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri.
Peneliti menulis pelaksaaan putusan arbitrase luar negeri di Indonesia, studi mengenai
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui hal
yang melatarbelakangi perlunya Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958.
Disamping itu, untuk mengetahui syarat-syarat putusan arbitrase luar negeri dapat
dilaksanakan di Indonesia maupun alasan-alasan penolakan permohonan pelaksanaan
putusan arbitrase ...
"
2006
T37839
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dian Artati
"
Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, disamping melarang berbagai bentuk perjanjian, maupun kegiatan yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga melarang bentuk-bentuk persekongkolan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Adapun yang menjadi pembahasan dalam Tesis ini yaitu kasus mengenai persekongkolan tender, untuk mengetahui apakah suatu tindakan persekongkolan tender merupakan tindakan yang meghambat persaingan usaha atau tidak. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggunakan dua model pendekatan yaitu pendekatan rule of reason dan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42919
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
