Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara faktor pendidikan, faktor pengalaman kerja, faktor frekuensi kerja dan faktor jam kerja terhadap faktor pendapatan pekerja sektor bisnis informal di wilayah Kotamadya Jakarta Timur. Mengacu dari tujuan penelitian tersebut diperoleh, bahwa faktor pendidikan ternyata tidak dapat diangkat ke permukaan sebagai salah satu pertimbangan ukuran kemampuan kerja sektor bisnis informal untuk wilayah Kotamadya Jakarta Timur. Hal tersebut didasari atas pertimbangan faktor pendidikan formal pada saat ini belum mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan pekerja sektor bisnis informal, namun faktor pengalaman kerja melalui proses pemagangan maupun pengalaman kerja disektor formal yang banyak membantu menggantikan jenjang pendidikan. Faktor pengalaman kerja ternyata mampu memberikan pengaruh yang positif dan kuat terhadap faktor pendapatan. Hal tersebut didasari pertimbangan, semakin tinggi pengalaman kerja, baik pada sektor formal maupun proses pemagangan pada sektor informal maka semakin banyak informasi bisnis yang mereka ketahui. Dengan demikian sangat menunjang keberadaan pekerja sektor bisnis informal untuk meraih pendapatan yang lebih baik. Faktor frekuensi kerja juga memperlihatkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap faktor pendapatan. Hal itu didasari pertimbangan, bahwa pada umumnya mereka bekerja didominasi dengan tingkat kehadiran yang relatif tinggi, berkaitan dengan faktor tuntutan ekonomi keluarga dan adanya daya tarik di lokasi tujuan memaksakan mereka harus dapat bekerja setiap hari. Dengan konsep dominasi tersebut mampu menunjukan, bahwa faktor frekuensi kerja mampu mencerminkan pendapatan yang lebih baik. Hal yang sama dapat dibuktikan dengan faktor jam kerja, ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap faktor pendapatan. Hal itu dilandasi pertimbangan masih adanya peluang yang dapat diraih hingga larut malam, maka memaksakan pekerja bekerja dengan jam kerja yang relatif tinggi dalam sehari. Upaya untuk meraih kemampuan kerja dalam konteks meraih pendapatan pada sektor bisnis informal dewasa ini, ternyata sangat ditentukan oleh faktor pengalaman kerja, frekuensi kerja dan jam kerja sebesar 87%."

"Memasuki abad 21 dan milenium ke 2, bangsa Indonesia dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, baik pada tatanan global, nasional maupun regional. Menjawab tantangan perubahan tersebut menjadi suatu tuntutan dan kebutuhan untuk menata ulang peran pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel serta reformis. Penetapan Undang-Undang Nomor-2-2 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan salah satu upaya penataan kembali peran pemerintah daerah tersebut. Dihadapkan pada kondisi saat ini, khususnya di bidang pengeluaran pemerintah, dimana kewenangan pemerintah pusat sangat dominan, maka dapat diprediksi bahwa pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang pengeluaran akan menghadapi berbagai masalah yang cukup serius. Utamanya lagi setelah dilakukan perubahan penyusunan anggaran daerah yang menimbulkan berbagai dampak di dalam struktur, isi dan proses anggaran daerah tersebut.Dari berbagai fenomena yang diungkapkan, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut ?Bagaimanakah pola alokasi dalam APBD kota Palembang dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 ??. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif dan didukung oleh data primer dan data sekunder. Fokus penelitian di lingkungan pemerintah kota Palembang, dan sebagai responden adalah para pejabat yang berkaitan erat dengan obyek penelitian. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Level dan obyek analisisnya adalah analisis struktur, isi dan proses penyusunan anggaran daerah.Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka pola alokasi dalam anggaran daerah menunjukkan: pertama, jika dilihat dari struktur dan isi anggaran daerahnya, tampak mulai menunjukkan adanya perubahan, walaupun masih ditandai dengan berbagai masalah bagi pemerintah kota untuk dapat melaksanakan pola alokasi anggaran sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Daerah tersebut, pemerintah daerah masih mengalami kesulitan terutama dalam menyiapkan perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya serta rendahnya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, jika dilihat dari proses penyusunan anggaran daerah, maka pola alokasi anggaran daerah mulai menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan sebelum diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Akan tetapi perubahan yang terjadi juga masih bersifat parsial dengan ketergantungan yang besar pada pemerintah pusat dan kurangnya inisiatif daerah menyempurnakan proses penyusunan anggaran. Dari hasil penelitian tersebut dapat diungkapkan bahwa secara umum pola alokasi dalam APBD kota Palembang belum memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan prioritas dan rencana strategis kota, serta kurang menyentuh masalah strategis dalam meningkatkan pelayanan publik. Perubahan pola alokasi yang terjadi dalam APBD kota Palembang masih merupakan konsekuensi atas perubahan peraturan perundang-undangan semata.Akhirnya, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka disarankan kepada pemerintah kota Palembang untuk: pertama, terus melanjutkan reformasi sistem keuangan daerah dengan mulai menerapkan model anggaran defisit-surplus (surplus-deficit budget) dan pendekatan anggaran berkinerja (performance based budgeting) dalam anggaran daerah. Kedua, menyempurnakan proses penyusunan anggaran daerah dengan meningkatkan fungsi dan peran unit kerja yang terlibat, menciptakan aturan main yang jelas, juga mulai menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem anggaran dan perbendaharaan keuangan daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan pihak yang independen dalam pengawasan keuangan daerah."

"Tesis ini membahas implementasi kebijakan festival anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Batang pada 2016. Festival anggaran merupakan ittikad keterbukaan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Batang 2012-2017, Yoyok Rio Sudibyo-Sutadi, yang diimplikasikan dengan membuka akses yang luas kepada masyarakat untuk mengetahui anggaran daerah Kabupaten Batang dan kebijakan yang telah diimplementasikan berbasis anggaran tersebut. Tidak hanya itu, festival anggaran juga memuat gaji yang diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati selaku pimpinan Pemerintah Kabupaten Batang. Festival anggaran sendiri diinisiasi berbekal ide dan janji Bupati Batang Yoyok Rio Sudibyo, untuk melaporkan penggunaan anggaran secara berkala, dan kemudian dirumuskan bersama beberapa perwakilan masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil. Festival anggaran kemudian juga dapat menjadi saluran partisipasi masyarakat guna memberikan saran maupun kritik terhadap anggaran dan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang.

---

This thesis discusses the implementation of the Budget Festival policy by the Batang District Government in 2016. The Budget Festival is as a form of transparancy from the Mayor and Vice Mayor of Batang District 2012-2017, Yoyok Rio Sudibyo and Sutadi, by opening broad access to the public to find out the Regional Budget of Batang Regency and policies that have been implemented based on the budget. The Budget Festival also includes the salaries received by the Mayor and Vice Mayor as leaders of the Batang District Government. The budget festival itself was initiated with the ideas and promises of the Mayor of Batang District, Yoyok Rio Sudibyo, to report on the use of the budget periodically, and to formulate the budget with several community representatives who are members of civil society organizations. The Budget Festival can also be a channel for community participation to provide advice and criticism of the budget and the implementation of the policies of the Government of Batang District."

"Penelitian tesis ini menganalisis tentang implementasi kebijakan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dengan sistem zonasi sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 51 tahun 2018, dengan lokus penelitian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang melibatkan Bupati, Dinas Pendidikan, dan Sekolah Menengah Pertama sebagai narasumber penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan PPDB di Kabupaten OKU Timur, terdapat permasalahan kebijakan Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 40 Tahun 2019 dalam desainnya seperti logika kebijakan yang masih mengadopsi dari sistem rayon, kelayakan kebijakan mengenai pemetaan zona, strategi kebijakan mulai dari anomali bobot nilai, sumber daya, dan waktu pelaksanaan. Dari permasalahan yang diteliti dari varibel yang merujuk pada teori implementasi viennet dan pont, didapatkan beberapa faktor penghambat implementasi PPDB di OKU Timur sesuai dengan teori Edward III mulai dari faktor komunikasi yaitu konsistensi kebijakan, sumber daya, dan disposisi pegawai mengenai insentif sebagai faktor motivasi pegawai.

---

ABSTRACTThis thesis research analyzes the implementation of the New Student Acceptance policy with the zoning system in accordance with Minister of Education and Culture Regulation number 51 of 2018, with a research locus in East Ogan Komering Ulu District involving the Regent, the Education Office, and Junior High Schools as research sources. This study uses a post-positivist paradigm and qualitative-descriptive research type. Data collected through in-depth interviews, library research, and documentation. The results showed several problems in the implementation of New Student Acceptance policies in East OKU District, there are policy problems in the East OKU Regent Regulation Number 40 of 2019 in design policy such as the policy logic that still adopted from the rayon system, the feasibility of policies regarding zone mapping, policy strategies ranging from anomalies to value weights, resources, and implementation time. From the problems studied from the variables referring to the theory of viennet and pont implementation, it was found that several inhibiting factors of PPDB implementation in East OKU were in accordance with Edward III's theory starting from the communication factors, namely policy consistency, resources, and employee disposition regarding incentives as employee motivation factors."

"ABSTRACTTujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja dari kecamatandalam melaksanakan tugas umum pemerintahan diantaranya fasilitasi pelayanan umum di wilayah kerjanya sehingga dapat membuktikan bahwa kinerja dan eksistensi dari kecamatan dewasa ini masih sangat diperlukan. Penelitian dilaksanakan melalui metode mix approach yaitu penggunaan metode secara kuantitatif dan kualitatif dengan memakai pendekatan Balance Scorecard, sehingga kinerja kecamatan dapat dilihat melalui 4 (empat) perspektif. Sudut pandang dari pendekatan tersebut diantaranya adalah perspektif finansial, perspektif kepuasan pelanggan, perspektif bisnis internal serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang dilakukan dengan menyebar angket dankuisioner di wilayah tersebut. Penulis juga melakukan observasi lapangan dan dukung seperti berkas darter pelaksanaan anggaran serta dokumentasi dan sebagainya sehingga kesimpulan yang diambil dapat terwakili dengan data-data yang ada. Hasil dari penelitian dapat di lihat dari aspek financial kecamatan melakukan banyak tugas seperti pelaksanaan kegiatan dalam memberikan fasilitaspelayanan masyarakat yang dalam pelaksanaan realisasi terserapnnya anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan cukup baik, dari aspek kepuasan pelanggan banyak masyarakat yang menilai baik dari sisi peleayanan yang di berikan, dari aspek Perspektif Bisnis Internal Serta Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran masih banyak yang harus dibenahi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok danfungsi dari pelaksana teknis dan pelatihan-pelatihan yang harus diberikan agar kecamatan dapat lebih responsig dalam melaksanakan fungsi pemerintahan secara umum dan pelayanan terhadap masyarakatnya.

---

ABSTRACTSubdistrict in Act No. 5 of 1974 on Regional Government as the holder of the command does all the functions of government in working areas, but in the era of regional autonomy on the mark with the Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government, the district is organization has changed from the regional to the local work unit (SKPD) which only has the authority if it has been delegated by the head region (function delegation), so the district in carrying outactivities in each program of work has been represented by agencies or offices as the implementing organization of technical there. Regardless of the attributive function (general duties of government) from the district then this raises a lot of thought to dissolve the district because the organization does not have a clear andmeasurable performance. The purpose of this study was to determine the performance of the districts in carrying out general services in their working area so that it can prove that the performance andexistence of the district today is still very necessary. Research conducted through mixed methods approach, namely the use of quantitative methods and qualitative approaches using Balanced Scorecard (BSC), so the performance of district can be viewed from the 4 (four) perspectives. Viewpoint of the approach include thefinancial perspective, the perspective of customer satisfaction, internal business perspective and the perspective of growth and learning is done by spreading the questionnaire and the questionnaire in the region. The author also conducted field observations and supporting data such as (DPA) files and documentation and soforth so that the conclusions drawn can be represented by the existing data."

"Dana Desa merupakan hak setiap desa dan merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam APBN kemudian ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD). Sebagian besar wilayah Desa di Kabupaten Serdang Bedagai termasuk dalam wilayah perkebunan. Dengan adanya SILPA pada desa-desa yang berada dalam wilayah perke-bunan maka dapat dipastikan bahwa penggunaan dana desa tidak maksimal di wilayah perkebunan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya wewenang aparatur desa dalam penggunaan dana desa untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Fokus penelitian ini adalah tentang penggunaan dana desa pada desa yang berada dalam wila-yah perkebunan di Kabupaten Serdang Bedagai. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan dalam penggunaan dana desa pada desa yang be-rada dalam wilayah perkebunan di Kabupaten Serdang Bedagai dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasilnya adalah Pemerintah Desa tidak dapat melakukan pem-bangunan infrastruktur menggunakan dana desa secara langsung tanpa izin dari pihak perusahaan perkebunan selaku pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah perke-bunan tersebut. Selain itu ada faktor lain yang mempengaruhi penggunaan dana desa yang tidak maksimal seperti sebagian besar aparatur desa yang juga merupakan karya-wan aktif di perkebunan sehingga sebagian besar waktunya tersita untuk bekerja sebagai karyawan. Saran yang dapat diberikan dari penelitian adalah Pemerintah Pusat perlu mengatur kebijakan mengenai desa yang berada dalam wilayah perkebunan, karena desa yang berada dalam wilayah perkebunan juga berada dalam kawasan HGU yang dikuasai langsung oleh Negara.

---

The Village Fund is the right of every village and is an obligation of the Central Gov-ernment which is allocated in the State Budget and then transferred to the Village Treasury Account. Most of the village area in Serdang Bedagai Regency is included in the plantation area. With the existence of unspent funds at end of fiscal year in villages located in plantation areas, it can be ascertained that the use of village funds is not op-timal in the plantation area. One of the causes is the lack of authority of village officials in using village funds to carry out infrastructure development. The focus of this research is about the use of village funds in villages located in the plantation area in Serdang Bedagai Regency. The purpose of this study was to analyze the implementation of poli-cies in the use of village funds in villages located in the plantation area in Serdang Bedagai Regency and the factors that influence it. This study uses a post-positivist ap-proach with descriptive research type. Data were collected using in-depth interviews and literature studies. The result is that the Village Government cannot carry out infra-structure development using village funds directly without permission from the planta-tion company as the holder of the cultivation rights title on the plantation land. In addi-tion, there are other factors that affect the use of village funds that are not optimal, such as most village officials who are also active employees on plantations, so most of their time is spent working as employeesThe suggestion that can be given from the research is that the Central Government needs to regulate policies regarding villages that are in plantation areas, because villages that are in plantation areas are also in the cultivation rights title areas which are directly controlled by the State."

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Kelompok usaha bersama adalah salah satu program pemerintah melalui kementerian sosial untuk meminimalisasi angka kemiskinan di Indonesia. Jakarta sebagai pusat negara dengan kompleksitas masalah melaksanakan program ini pada tahun 2009. KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dari keseluruhan proses kementerian sosial dalam rangka MPMK. KUBE tidak dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan prosedur kecuali untuk Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin yang mencakup Keseluruhan proses. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan keterampilan berusaha, bantuan stimulans dan pendampingan. Pelaksanaan KUBE belum menjadi jawaban yang pasti dalam pengentasan kemiskinan di ibu kota. Jakarta selatan dipilih sebagai pilot project program ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan program KUBE sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan da mengetahui hambatan dalam implementasi kebijakan program KUBE. Dalam pelaksanaannya kemampuan manajerial serta pemasaran dalam bentuk kemasan menjadi kendala yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan.Hasil penelitian ini menyarankan untuk melakukan penilaian terhadap kebutuhan kelompok sasaran. Selain itu Pendampingan terhadap KUBE perlu ditingkatkan dan dikembangkan sehingga efektivitas KUBE dalam meningkatkan keterampilan para anggota menjadi lebih tinggi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan sasarannya secara lebih besar. Hambatan dari pelaksanaan program ini adalah pada implementasi program ini, banyaknya jenis usaha macet. Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan anggota juga menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan program ini.

---

The focus of this study is implementation of policy for Tackling Poverty through a program of economic empowerment group together (KUBE) in South Jakarta. Joint business group is one of the Government through the Ministry of social programs to minimize poverty rate in Indonesia. Jakarta as the Centre of the country with the complexity of the problems of implementing this program in 2009. KUBE is an integrated approach to the method from Social Departement of whole process in order MPKP. It is not intended to replace all the prosedure except for social walfare assistance programs that cover the entire process. Formution of KUBE began with the formation of the group as a result of process guidance, social skill training and assistance and mentoring stimulant. Implementation of the KUBE is not yet a definite answer in alleviating poverty in the capital. South Jakarta was chosen as a pilot project this program. Managerial capability in the implementation as well as marketing in the form of packaging to be obstacles faced. This research is a qualitative research using the method of data collection in the form of interviews. The interviewer is a pople who has a qualification to answer.The results of this research suggest to carry out assessment of the needs of the target group. In addition to Mentoring KUBE needs to be improved and expanded so that its effectiveness in improving the skills of the KUBE members became higher and can ultimately increase revenue goals are bigger. The resistance of the implementation this programme is the implementation of this programme has many of bussiness to a standstill. Still limited abilities and skill of its member has also become a obstacles in the implementation of the programme."

"Penerapan Reformasi Birokrasi merupakan sesuatu yang sangat penting dilaksanakan . Untuk mengetahui hasil penerapan Reformasi perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Sebagai tempat penelitian dipilih KPU BC (Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai) Tanjung Priok karena sebagai bagian dari DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) di bawah Kementrian Keuangan, bertanggungjawab terhadap 70% penerimaan Kebeacukaian secara nasional dan sebagian besar masalah kebeacukaian ada di Tanjug Priok. Permasalahan yang terjadi sebelum proses reformasi adalah belum adanya penataan SDM, sistem penggajian yang tidak memperhatikan resiko dan tanggung jawab pekerjaan/jabatan, belum cukup dan memadai sistim/prosedur ketatalaksanaa, belum ditatanya organisasi/ kelembagaan.Secara umum tujuan reformasi birokrasi adalah mewujudkan kepemerintahan yang baik, didukung oleh penyelenggaraan Negara yang professional, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan prima. Guna mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, akuntabilitas dan pelayanan umum . Untuk mengetahui penerapan Reformasi Birokrasi di KPU BC Tanjung Priok perlu dilakukan analisis penerapan Reformasi Birokrasi terhadap aspek-aspek di atas.Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data dilakukan metode campuran yaitu pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Sampel penelitian sebanyak 156 responden dari unsur internal pegawai KPU BC Tanjung Priok, 60 responden dari unsur pengguna jasa serta 4 orang informan sebagai nara sumber dalam wawancara mendalam. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan observasi. Pengumpulan data primer kuantitatif menggunakan teknik kuesioner dan pengumpulan data primer kualitatif menggunakan teknik wawancara.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan reformasi birokrasi telah memenuhi ke lima aspek yang diteliti dengan nilai mutu baik, namun masih ditemukan beberapa faktor yang bernilai kurang baik yaitu tentang pola karier, penempatan pegawai, penggunaan dana operasional dan standar pelayanan. Untuk perbaikan disarankan agar dilakukan pemberian motivasi dan refresing terhadap pegawai secara berkelanjutan, penciptaan inovasi sistem dan prosedur pelayanan, penggunaan teknologi informasi yang terpadu dengan sistem lain di luar kebeacukaian, automatisasi sistem, modernisasi kantor pelayanan diluar Kantor Pelayanan Utama. Sedang untuk mengatahui hasil Reformasi Birokrasi perlu dilakukan evaluasi dan analisis yang terus menerus dan berkesinambungan.

---

Application of Bureaucracy Reform is an important thing to be implemented. In order to know the result of Bureaucracy Reform Application it is important to be evaluated and analyzed. As the place of research be chosen KPU BC (Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai) Tanjung Priok because as the part of DJBC (Directorate of General of Customs and Excise under the Ministry of Finance, responsible about 70% in receiving the Customs and Excise nationally and a big part of problem of customs and excise sector is in Tanjung Priok. The problem that occurred before reform process is there is not administration of Human resources yet, learning system which is not pay attention about the risk and responsibility of job/title is not enough and feasible about administration procedure system, be managed about organization/ institution.Generally the purpose of bureaucracy reform is to realize good governance be supported by the implementation of state professionally, free of corrupt, collusion and nepotism, and to increase the service to the society so that, reached the primary service in reaching such purpose be done by the administration of institution, the management of human resources, accountability and general service. In order to know bureaucracy Reform Application in main Service office of Customs and Excise Tanjung Priok to be it is important to be done bureaucracy Reform Application Analysis to the aspect above.The research use quantitative approach data collecting method be done the combination method of collecting data quantitative and qualitative. Research sample is about 156 respondent from the element of employee internal of main Service office of Customs and Excise Tanjung Priok, 60 respondents from the element of user of service and 4 informants as a source for in-depth interview. Secondary data collecting use library study, document and observation study. Quantitate primary data collecting use questioner and data collecting use interview.From the Result of research be concluded where the application of bureaucracy reform have been fulfill the five aspect that be researched by good quality grade, but still be founded some factors not good enough grade namely about carrier pattern, the placement of employee the usage and operational and service standard. For revision be suggested in order that be done the giving of motivation and refreshing to the employee continually , to create the innovation of system and service procedure, the usage of united information technology by other system in outside of customs sector, automatic of system, service office modernization in outside of main Service office of Customs and Excise Tanjung Priok. Meanwhile in order to know the result of reform of bureaucracy need to be done the evaluation and analysis continually."

"Tesis ini membahas mengenai implementasi program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dilihat dari tuntutan operasional, tuntutan sumber daya, dan dukungan aktor publik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivist. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi.Berdasarkan hasil analisis kerangka kerja dari Gordon Chase diperoleh kesimpulan bahwa terdapat permasalahan yang mengakibatkan program tersebut berlum berjalan dengan efektif. Permasalahan yang paling mendasar yang menyebabkan tidak efektifnya program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pada aspek tuntutan operasional yaitu proses kepesertaan, sehingga berimbas kepada aspek yang lainnya.

---

This thesis focuses about the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to analyze the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program seen from the operational demands, resource demands, and the support of public actors. This study is a qualitative research with post-positivist approach. The validity of data is done by triangulation method.Based on the framework analysis of Gordon Chase, it is concluded that there are problems that caused the program has not been operated effectively. The most fundamental problems that led to the ineffectiveness of the Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government is the aspect of operational demands, membership process, that gives impact on the other aspects."

"[Terpisahnya kelembagaan pengelolaan riset, teknologi dan inovasi dengan institusi pendidikan tinggi dianggap sebagai salah satu penyebab lemahnya hilirisasi produk dari hasil litbang; dan peningkatan daya saing bangsa. Tesis inimenganalisis perubahan strategis penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dansekaligus menganalisis tipe perubahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan post-positivis. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan strategis nampak pada proses bisnis Kemenristekdikti. Tantangan yang dihadapi dalam perubahan tersebut yaitu : kekurangan SDM tenaga penunjang, revitalisasi koordinasi LPNK dan perguruan tinggi, penyelarasan program dan konsolidasi anggaran serta perubahan kultur dan tupoksi organisasi dari kementerian non teknis (klaster III) menjadi kementerian teknis (Klaster II). Dikaji dari The Drivers Of Change dan strategiperubahan yang dilaksanakan, perubahan ini baru bersifat transisional. Untuk mensukseskan perubahan, disarankan dengan membentuk tim analisis perubahan untuk mengevaluasi pra dan pasca perubahan serta kesesuaian kinerja yang diharapkan. Saran lain untuk mengatasi tantangan yang dihadapi meliputi: 1) optimalisasi SDM meliputi penyusunan regulasi tupoksi individu, standar penilaian kinerja, dan pengaturan hak dan kewajiban pegawai, 2) penyusunan kebijakan pengaturan pendidikan tinggi dengan model skenario ‘kepentingan publik’ dalam perguruan tinggi, 3) sinergi regulasi universitas-LPNK-industri, 4) sinkronisasi anggaran dan program melaui trilateral meeting stakeholders, 4)perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi teknologi sistem informasi dan 5) manajemen pengetahuan yang didesain dengan memobilisasi kapitalisasi pengetahuan untuk menjamin kesuksesan proses bisnisKemenristekdikti.

---

Institutional separation of the management of research, technology and innovation with the higher education institution is considered as one of the causes of the weakness in downstream product resulted from research and development and improving the competitiveness of the nation. This thesis analyzes the strategic change merging the Ministry of Research and Technology (Kemenristek) and the Directorate General of Higher Education (Ditjen Dikti) to the Ministry of Research, Technology and Higher Education (Kemenristekdikti) and simultaneously analyze the types of changes. The method used is descriptive qualitative post-positivist approach. The analysis showed that the apparent

strategic change in business processes within Kemenristekdikti. Challenges faced in these changes are: a shortage of human resources supporting staff, revitalization of LPNK coordination with colleges and universities, harmonization of program and consolidation of budget as well as culture change and organizational duties of the ministry of non-technical (cluster III) into the technical ministries (Cluster II). Consulted by The Drivers Of Change and strategy changes are implemented, the new transitional changes. To achieve change, it is advisable to form a team to evaluate the analysis of changes in preand post-change as well as the suitability of the expected performance. Another

suggestion to address the challenges include: 1) the optimization of human resources includes preparation of regulatory duties of individuals, assessment standards of performance, and setting the rights and obligations of employees, 2) development of policies setting higher education with modeling scenarios 'public interest' in college, 3) synergy regulation of university-LPNK-industry, 4) synchronization of budgets and programs through the trilateral meeting of stakeholders, 4) planning, monitoring, evaluation and reporting of the integrated technologies of information systems and 5) knowledge management which is

designed to mobilize the knowledge capitalization to ensure upon the success of business processes Kemenristekdikti., Institutional separation of the management of research, technology and

innovation with the higher education institution is considered as one of the causes

of the weakness in downstream product resulted from research and development;

and improving the competitiveness of the nation. This thesis analyzes the strategic

change merging the Ministry of Research and Technology (Kemenristek) and the

Directorate General of Higher Education (Ditjen Dikti) to the Ministry of

Research, Technology and Higher Education (Kemenristekdikti) and

simultaneously analyze the types of changes. The method used is descriptive

qualitative post-positivist approach. The analysis showed that the apparent

strategic change in business processes within Kemenristekdikti. Challenges faced

in these changes are: a shortage of human resources supporting staff,

revitalization of LPNK coordination with colleges and universities, harmonization

of program and consolidation of budget as well as culture change and

organizational duties of the ministry of non-technical (cluster III) into the

technical ministries (Cluster II). Consulted by The Drivers Of Change and

strategy changes are implemented, the new transitional changes. To achieve

change, it is advisable to form a team to evaluate the analysis of changes in preand

post-change as well as the suitability of the expected performance. Another

suggestion to address the challenges include: 1) the optimization of human

resources includes preparation of regulatory duties of individuals, assessment

standards of performance, and setting the rights and obligations of employees, 2)

development of policies setting higher education with modeling scenarios 'public

interest' in college, 3) synergy regulation of university-LPNK-industry, 4)

synchronization of budgets and programs through the trilateral meeting of

stakeholders, 4) planning, monitoring, evaluation and reporting of the integrated

technologies of information systems and 5) knowledge management which is

designed to mobilize the knowledge capitalization to ensure upon the success of

business processes Kemenristekdikti.]"