Ditemukan 72 dokumen yang sesuai dengan query
"
Seiring berjalannya waktu, pelan tapi pasti Jurnal Integritas KPK menyapa lagi pembaca yang budiman pada Vol 3. Edisi 1 tahun 2017. Berbeda dengan Volume sebelumnya, kali ini Jurnal INTEGRITAS menampilkan topik utama tentang Korupsi di Sektor Swasta dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Liability). Topik ini dirasa perlu untuk dibahas secara khusus karena sangat sedikit literatur yang membahas masalah corporate criminal liability padahal keberadaan pertanggungjawaban korporasi telah diakui dan tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti: ...
"
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2017
364KOMI001
Multimedia Universitas Indonesia Library
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi , 2009
353.46 IND p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006
345.023 GAP
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Arya Maheka
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, [date of publication not identified]
345.023 ARY m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008
345.023 IND o
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"
Legal aspects of non-wage payments for local government officials and employees in Indonesia; cases in Solok, Gorontalo Province, Pekanbaru, and Jembran ...
"
Jakarta, Indonesia : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006
344.730 TAM
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
348 MEN
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
364.132 3 PAN
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Marbun, Andreas Nathaniel
"
ABSTRACT
This article will give some rational and reasonable reasons to answer a question on why it is not necessary to attribute a criminal liability upon a political party, considering the meaningless amount of fine as the main punishment that can be imposed to a corporation which convicted of a crime (corruption). This analysis will be based on economic analysis of law and this article will give some relevant equations and precise calculations to support its ...
"
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
364 INTG 5:1 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Simarmata, Markus H.
"
ABSTRACT
Pada saat ini, pemerintah Indonesia telah melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan transparansi publik. E-Government dan media sosial dianggap oleh banyak orang sebagai sarana yang sangat membantu dalam memudahkan proses pelayanan publik, mengurangi biaya pelayanan publik, meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi. Sarana yang dioperasionalkan oleh piranti Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tersebut telah digunakan oleh pemerintah Indonesia dan memberikan hasil yang memuaskan, komprehensif dan transparan. Meskipun banyak perhatian dari berbagai kalangan terhadap pengembangan e-Government dan media sosial, ...
"
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017
364 INTG 3:2 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library