Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query
S. Prajudi Atmosudirdjo
Jakarta: Februari, 1973
651.1 PRA d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Weemoedt, Lé vi
Meppel: Februari Boekhandels, 1990
BLD 839.36 WEE n
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"
Salah satu masalah yang terdapat dalam hukum tata negara Indonesia ialah tentang masa peralihan (transisi).Berkaitan dengan hal ini berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia yang terbaik dalam empat periode, ada beberapa pengertian yang dapat diberikan tentang hal masa peralihan tersebut. Penulis sebagai seorang pakar tata negara memberikan pengertian tentang masa peralihan tersebut dan kaitannya dengan kehidupan demokrasi dan politik negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar yang pernah dan sedang berlaku sampai saat in ...
"
Hukum dan Pembangunan, XXVII (1) Februari 1997: 1-14, 1997
HUPE XXVII-1-Feb1997-1
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
Apa yang kita saksikan sekarang Orde Baru telah memanfaatkan produk-produk hukum yang dihasilkan dari keadaan darurat. Mereka telah menempuh jalur hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang masih disesuaikan dengan keadaan darurat atau zaman kolonial. Dengan begitulah Orde Baru mempertahankan delik-delik politik di Indonesia. Selama ini tak ada upaya mereka untuk menyempurnakan atau mengubahnya. KUHP sepenuhnya masih sebagai warisan kolonial. Artikel ini membahas dan menyoroti berbagai segi dari kejahatan politik di Indonesia, baik segi yuridis maupun segi-segi non ...
"
Hukum dan Pembangunan, XXVII (1) Februari 1997: 15-23, 1997
HUPE XXVII-1-Feb1997-15
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
DPR cenderung distigmatisasi sebagai lembaga legislatif sentral dalam pembentukan UU. Namun peran legislatif pembentukan UU tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh DPR secar memadai. Semua UU yang dihasilkan sejak tahun 1971 adalah produk presiden (pemerintah). Tulisan di bawah ini mencoba meninjau posisi otoritas legislatif presiden dan DPR, baik secara normatif-gramatikal maupun melalui nuasa sejarah dan praktek ketatanegaraan. Tulisan ini akan menjawab lembaga tinggi manakah yang layak diposisikan sebagai lembaga legislatif utama ...
"
Hukum dan Pembangunan, XXVII (1) Februari 1997: 94-101, 1997
HUPE XXVII-2-Feb1997-94
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
Perjanjian antara Republik Indonesia dan bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia mengutamakan ketentuan Hukum Internasional. Ini berarti bahwa ketentuan pinjaman tersebut didahulukan dari ketentuan perundang-undangan nasional yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian pinjaman tersebut. Tulisan ini membahas hal tersebut dari segi yuridis, praktis dan teknis pelaksanaan perjanjian pinjaman internasional ...
"
Hukum dan Pembangunan, XXVII (1) Februari 1997: 69-84, 1997
HUPE XXVII-2-Feb1997-69
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
Konvensi keanekaragaman hayati pada dasarnya berisi ketentuan yang meminta negara-negara untuk melestarikan keanekaragaman hayati memanfaatkan dan mengembangkan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan membagi keuntungan dari hasil pemanfaatan sumber daya gen secara adil dan merata. Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi tenyata belum memanfaatkan secara maksimal justru negara lain yang memanfaatkannya.Tulisan ini menyoroti hal tersebut dalam perspektif hubungan internasional ...
"
Hukum dan Pembangunan, XXVII (1) Februari 1997: 113-123, 1997
HUPE XXVII-2-Feb1997-113
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
Pengertian status diplomatik sering diartikan sebagai privileges yang mutlah melekat pada pribadi seorang diplomat. Status diplomatik yang diakui oleh pemerintah mempunyai sifat fungsional yaitu "kekebalan diplomatik". namun pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik bukan untuk keuntungan pribadi melainkan untuk menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien. Dalam Hukum Internasional ketentuan kekuasaan dan keistimewaan diplomatik dikenal sebagi "hak atas perlindungan". Tulisan ini menyoroti masalah tersebut dikaitkan dengan Konvensi Wina 196 ...
"
Hukum dan Pembangunan, XXVII (1) Februari 1997: 102-112, 1997
HUPE XXVII-2-Feb1997-102
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
This paper investor reaction to the good news and bad news earnings announcements around earning announcements dates. The result show that investor react positively and significantly to the good news and bad news earnings announcements of 1998 and 1999 at the announcement dates, but respond negatively and significantly to the good news and bad news earnings announcements of year 2000. Statistically there is no significant difference in investor reaction to the good news ...
"
Manajemen Usahawan Indonesia, XXXII (02) Februari 2003: 3-12, 2003
MUIN-XXXII-02-Feb2003-3
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
Setiap perusahaan menginginkan agar sumber daya manusianya berperilaku positif dan dengan frekuensi yang sesering mungkin. Salah satu teori yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah reinformcement theory. Menurut teori ini, seseorang akan mengulangi perilaku positifnya bila ia mendapat konsekuensi yang menyenangkan dan tidak mengulangi perilaku negatifnya bila mendapat konsekuensi yang merugikan. Namun teori mendapat kritikan antara lain mengabaikan inteligensia manusia, mengurangi kebebasan berperilaku. Kritik lain juga berangkat dari tiga teori motivari yaitu Teori X/Y, Teori ...
"
Manajemen Usahawan Indonesia, XXXII (02) Februari 2003: 20-23, 2003
MUIN-XXXII-02-Feb2003-20
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
