Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mencari struktur program transformasi BPK yang efektif dan implementatif. Metode yang digunakan adalah Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk memperoleh berbagai elemen dan sub-elemen kunci keberhasilan transformasi yang berorientasi pada lima faktor utama tranformasi BPK. Data diperoleh melalui FGD dengan peserta 14 pegawai BPK yang terpilih berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, struktur program dari sembilan elemen program menurut Saxena (1992) menunjukkan konsistensi logika berpikir yang baik dan layak diterima sebagai model operasional transformasi BPK. Kedua, model transformasi BPK terdiri dari tiga elemen pengungkit, yaitu: kebutuhan, tujuan, dan aktivitas. Ketiga, sub-elemen kunci yang menjadi driver power tiga elemen pengungkit memiliki keterkaitan yang erat antar satu sub-elemen dengan sub-elemen lainnya. Komitmen pimpinan terhadap transformasi menjadi kebutuhan mutlak bagi terlaksananya transformasi BPK. Tanpa komitmen yang kuat dari pimpinan, maka proses tata kelola yang baik dan sistem TI yang handal sebagai penggerak tercapainya tujuan transformasi lainnya akan sulit terwujud. Komitmen pimpinan juga sangat dibutuhkan dalam menciptakan dan menggerakkan berbagai aktivitas yang berorientasi pada transformasi secara berkelanjutan dan terpadu. Khususnya pada program Pengembangan Kepemimpinan dan Pendidikan dan Pelatihan, serta Manajemen Talenta yang akan meingkatkan kapasitas kepemimpinan para pimpinan BPK. "

"ABSTRAKBerbagai kasus korupsi yang terjadi pada sektor pemerintah serta belum optimalnya perolehan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah pada beberapa daerah di Indonesia menunjukkan masih lemahnya sistem pengendalian intern serta kurangnya loyalitas individu dalam mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut memicu terjadinya praktik kecurangan akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kecurangan akuntansi dengan loyalitas individu sebagai variabel moderasi. Responden penelitian adalah mahasiswa sarjana akuntansi Universitas Gadjah Mada. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling degan menyebarkan modul penelitian melalui skenario sebagai pengantar bagi responden dalam menjawab pertanyaan penelitian. Alat analisis menggunakan SmartPLS versi 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika pengendalian intern organisasi pemerintah daerah semakin tinggi, praktik kecurangan akuntansi akan semakin rendah. Sebaliknya ketika sistem pengendalian intern rendah, kecurangan akuntansi akan semakin tinggi. Sedangkan interaksi antara pengendalian intern dan loyalitas tidak mempengaruhi individu melakukan kecurangan akuntansi di pemerintah daerah. "

"ABSTRAKPeran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sangat diharapkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Namun banyak kecurangan dan berbagaipraktik pelanggaran etika dan hukum yang mengakibatkan kerugian negara tidak berhasil diungkap oleh APIP, melainkan diungkap oleh pihak luar organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh level penalaran moral dan konflik peran terhadap perilaku whistleblowing APIP. Dengan menggunakan desainfaktorial 2x2 antarsubjek, eksperimen yang melibatkan 102 mahasiswa magister akuntansi, menemukan bahwa APIP dengan level penalaran moral yang tinggi memiliki perilaku whistleblowing lebih tinggi dibandingkan APIP dengan level penalaran moral yang rendah. APIP dalam kondisi konflik peran terbukti memiliki perilaku whistleblowing lebih rendah dibandingkan APIP dalam kondisi tidak ada konflik peran. APIP dengan level penalaran moral tinggi dan tidak ada konflik peran memiliki perilaku whistlblowing lebih tinggi dibandingkan dengan APIP dengan level moral rendah dan ada kondisi konflik peran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perilaku whistleblowing APIP dengan level penalaran moral yang tinggi tidak berbeda signifikan dalam kondisi tidak ada konflik peran atau dalam kondisi tidak ada konflik peran."

"ABSTRAKPemerintah Kabupaten Grogoban mengadopsi SIMDA BMD untuk penatausahaan aset daerah. Evaluasi terhadap kesuksesan penggunaan SIMDA BMD di Kabupaten Grogoban dilakukan guna mengukur kesuksesan sistem. Evaluasi SIMDA BMD di Kabupaten Grogoban dilakukan dengan mengguakan variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, dan kepuasan pengguna dari Model Kesuksesan Sistem Informasi Updated DeLone McLean. Variabel tersebut digabungkan dengan variabel persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan dari Model TAM utnuk mengetahui pengaruhnya terhadap manfaat bersih penggunaan SIMDA BMD. Responden penelitian adalah pengguna SIMDA BMD terutama pihak pengurus barang di seluruh organisasi perangkat daerah. Analisis data menggunakan PLS menemukan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi dan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap persepsi kegunaan, kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, dan kepuasan pengguna berpengaruh terhadap manfaat bersih (net benefits). Sedangkan variabel kualitas sistem dan kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap manfaat bersih penggunaan SIMDA BMD di Kabupaten Grogoban."

"ABSTRAKKerugian daerah merupakan subsistem dari konsep keuangan negara yang berinduk dari konsep keuangan negara yang secara tegas termaktub dalam konstitusi. Selama ini penyelesaian kerugian daerah oleh pemerintah daerah dilakukan melalui penyetoran ke kas daerah, meskipun hal tersebut tidak secara tegas dinyatakan dalam perundangan. Menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dan dengan memanfaatkan data sekunder, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji diskursus penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas negara dalam konstruksi yuridis atas keuangan negara beserta turunannya. Kesimpulan yang diperorleh adalah belum terdapatnya norma yang tegas yang mengatur keharusan penyelesaian kerugian daerah melalui penyetoran ke kas daerah, sehingga diskursus penyelesaian kerugian daera melalui penyetoran ke kas negara menjadi sah dan mungkin."