Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi dunia maka hal ini berdampak pada transaski eknonomi aritara pelaku usaha yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda-beda. Kegiatan perdagangan yang ada kemudian dilakukan dengan melintasi batas-batas negara. Materi yang termuat dalam kegiatan perdagangan lintas batas tersebut salah satunya adalah masalah di bidang hukum perdata internasional. Dalam hal demikian maka subyek hukum pelaku kegiatan usaha akan terkena beberapa peraturan perundang-undangan nasional suatu negara, salah satunya adalah peraturan kepailitan. Dalam hal kasus kepailitan yang dialami oleh pelaku usaha atau pihak lain yang ada unsur asing didalamnya maka kaidah-kaidah hukum yang akan dipakai adalah kaidah hukum perdata internasional. Dengan masuknya kaidah hukum perdata internasional dalam suatu perkara kepailitian maka kemudian hukum kepailitan lintas batas menjadi permasalahan yang penting. Tidak terkecuali di Indonesia, persoalan tentang hukum kepailitan yang memiliki unsur internasional didalamnya kerap muncul dalam perkara-perkara kepailitan yang diselesaikan melalui forum pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang memiliki kompetensi absolut di Indonesia untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara kepailitan tersebut."

"Upaya setiap orang dalam menjaga kesehatan atas dirinya sangat beragam. Keinginan masyarakat untuk menjaga kesehatannya ini telah mendorong kemajuan dibidang ilmu kedokteran konvensienal. Disamping ilmu kedokteran konvensional ini berkembang pula suatu metode pengobatan non keonvensional yang di kenal dengan metode pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam satu undang-undang pun, termasuk Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan tidak mengaturnya. Ketiadaan standar dalam praktek pengobatan alternatif menjadi kesulitan tersendiri untuk menentukan batas-batas telah terjadinya penyimpangan atau malapraktek pengobatan. Masyarakat sebagai konsumen yang memanfaat kan jasa pengobatan alternatif ini sudah seharusnya dilindungi terhadap praktek pengobatan alternatif yang dapat merugikan fisik dan psikis konsumen yang berobat. Keberadaan Undang-Undang Nomor tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat melindungi kepentingan konsumen dibidang pelayanan jas khususnya dibidang jasa pengobatan alternatif ini."