Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan pernubuhan beban yang terus meningkat di kota-kota besar sepertiJakarta, gardu induk pada jaringan distribusi mempunyai peranan yang penting sekalidalnm melayani kebutuhan energi listrik. Peranan itu pentjng karena suatu saat perludilakukan pengembangan kapasitas daya dari gardu induk tersebut untuk mencapaitingkat keandalan sistem yang baik. Persoalan yang sering dihadapi dalamperencanaan pengembangan gardu induk adalah penentuan kapasitas tambahan yangdiperlukan untuk pertambahan beban, penentuan besarnya rating trafo daya untukmelayani beban awal, penentuan saat diperlukannya kapasitas trafo daya yang tepatdan penentuan umur trafo yan diperkirakan. Sehingga pengembangan gardu induktersebut tidak mengurangi keandalan sistem. Oleh karena itu sistem pembebananekonomis trafo daya dapat digunakan untuk melayani beban dan pertumbuhan bebandi gardu induk tersebut.Beban puncak maksimum yang ekonomis dari suatu irafo daya adalah bataspembebanan yang memberikan biaya investasi dan biaya rugi-rugi yang paling rendahdalam memenuhi kebutuhan beban Kebijaksanaan pembebanan tersebut tergannmgpada faktor-faktor : karakteristik trafo, karakteristik beban, dan pola pengembangangardu induk yang akan dilakukan.Dari beberapa pilihan cara pengembangan dan besarnya biaya yangdibutuhkan, dapat cara pengembangan gardu induk yang palingmenguntungkan ditinjau dari segi pembebanan ekonomis, umur trafo daya dan segipembiayaan

---

"

"Angka kematian bayi dan neonatal cenderung lebih tinggi pada daerah pedesaan disebabkan oleh lemahnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Peningkatan pelayanan persalinan dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah dengan pemanfaatan pelayanan pertolongan persalinan. Pemanfaatan pelayanan pertolongan persalinan yang memadai diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan ibu dan bayi baru lahir, sehingga ibu dapat melahirkan dengan selamat dan bayi dalam keadaan sehat. Pemanfaatan penolong persalinan merupakan salah satu indikator utama penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai gambaran akses pelayanan dan hubungannya dengan pemanfaatan layanan pertolongan persalinan. Penelitian ini merupakan studi observational dengan rancangan cross sectional. Pemilihan sampel dilakukan dengan cluster 2 tahap, secara probability proportional to size, jumlah sampel sebanyak 212 orang ibu yang pernah melahirkan 0-6 bulan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan perangkat lunak Epi Info versi 6.0.Hasil penelitian menemukan bahwa proporsi pemanfaatan layanan pertolongan persalinan dengan tenaga kesehatan masih rendah yaitu sebesar 42,92%. Variabel yang berhubungan secara statistik dengan pemanfaatan layanan pertolongan persalinan adalah ketersediaan saran pelayanan kesehatan, jarak tempuh, ketersediaan petugas, biaya dan pengetahuan. Sementara itu tidak terdapat hubungan bermakna secara statistik antara ketersediaan sarana transportasi dan sikap dengan pemanfaatan layanan pertolongan persalinan, meskipun mempunyai proporsi mayoritas baik. Dari analisis lanjutan diperoleh faktor yang paling dominan dalam pemanfaatan layanan pertolongan persalinan adalah jarak tempuh, keberadaan petugas, biaya dan pengetahuan.Secara umum akses pelayanan kesehatan di Kabupaten Sarolangun sulit untuk dijangkau masyarakat dan pemanfaatan layanan pertolongan oleh tenaga kesehatan masih rendah. Upaya paling efektif dan efisien yang dapat dilakukan dalam rangka mendekatkan jarak masyarakat khususnya ibu-ibu hamil dan akan bersalin dengan penolong persalinan adalah menjamin setiap desa memiliki Polindes dengan bidan sebagai tenaga penolong persalinan yang aman disertai penyediaan bahan, obat-obat esensial dan peralatan yang cukup melalui advokasi kepada pengambil kebijakan di daerah, mennbuat suatu program pelatihan kompetensi pelayanan obstetrik dan neonatal dasar serta konseling yang efektif bagi ibu hamil secara berkesinambungan, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman semua ibu hamil melalui pemberian informasi dan konseling oleh bidan di desa. Bidan dapat meningkatkan kemampuan baik kompetensi teknis maupun komunikasi untuk konseling.

---

A Relationship between Service Accessibility and the Use of Delivery Services in Sarolangun District in Jambi Province Year 2002Infant and neonatal mortality tends to be higher in the villages due to the access difficulties to public health services, including the use of delivery care service provision. The use of skilled birth attendance is important to improve maternal and neonatal health, so that it becomes a leading indicator maternal and neonatal death.

The research objective is to obtain information on the relationship between service accessibility and the use of birth attendance. This research was an observational study with cross sectional design. Sampling selection is done through two cluster stages. By applying probability proportional to size, the samples obtained was 212 mothers who have had given delivery for 0-6 months. Primary data is obtained through interview and observation. Data was analyzed using epi info version 6.0.

The result shows that the proportional of the using skilled birth attendance is still low, i.e. 42,92%. Statistically, variables related to the use of birth attendance were health distance, health provider availability, finance, and knowledge of the women. On the other hand, there was no relationship between transportation facility and the mother's attitude to ward the use of birth attendance, further analysis found that the most dominant factors for delivery care service usage were accessibility distance, health provider availability, finance, and knowledge of the mother.

In conclusion, health care accessibility in Sarolangun District is difficult for the women to obtain skilled birth attendance. In order to shorten the distance, there were three most effective and efficient efforts. The first is that District Authority should make advocacy to ensure that every village has Polindes with midwife and supported by facility, essential medicine and adequate facility. The second was to make the competence, training program of basic obstetric and neonatal service and the continuous effective counseling for pregnant women. The third was that village midwife should give information and counseling to improve knowledge and understanding on pregnant women."

"Sunah Rasulullah saw. merupakan sumber ajaran Islam kedua. Pemeliharaan sunah diserahkan sepenuhnya kepada umat, yaitu dengan mengabadikan ucapan, perbuatan dan tagrir beliau, atau disebut hadis. Upaya ini dilakukan turun-temurun dalam bentuk periwayatan hingga pengkodifikasiannya pada abad kedua hijriyah. Namun, ada saja ketidak-akuratan dalam periwayatan. Karenanya, para ulama berupaya menyeleksinya. Muncullah pembagian hadis menjadi tiga; sahib, hasan dan daif. Hadis sahih dan hasan memiliki keakuratan tinggi sebagai bentuk pengejawantahan sunah Rasulullah saw., hal ini tidak berlaku bagi hadis daif. Namun, ternyata dijumpai ulama yang menggunakan hadis daif sebagai hujah dan pengejawantahan sunah beliau.Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pada selain bidang akidah, hadis daif juga digunakan sebagai hujah. Dalam bidang hukum, hadis daif dijadikan hujah dengan syarat: diterima dan diamalkan; dikenal imam-imam hadis tanpa ada yang mengingkarinya; dan sesuai dengan salah satu ayat Alquran atau dasar syariat. Selain hadis daif, amalan penduduk Madinah yang bersifat naqli dijadikan sebagai hujah. Dalam bidang akhlak/fadlail al-a'mal, hadis daif bisa digunakan dengan syarat: tidak terlalu lemah; tema hadis tergolong tema yang ditetapkan dalil yang diamalkan; dan pada saat mengamalkannya, tidak berkeyakinan bahwa ia berasal dari Nabi Saw., tetapi sebagai sikap berhati-hati.The Authority of Hadis Sahih in Exclamation of Passages of Sunah Rasulullah Saw. Sunah Rasulullah saw. is second resource of Islam teaching. The conservancy of Sunah is delivered fully to people, that is by immortalizing utterance, deed and his tagrir, or referred by hadis. This effort was done in the way of narrative till finally emerge the effort to codification of hadis in the second century of hijriyah. But, in the effort continuation the hadis there are invalid narratives. So that, the muslims scholar have effort to select it. Hence, emerging the divede of hadis become three; sahih, hasan and daif. Sahih hadis and hasan hadis have high accuracy as sunah Rasulullah saw. personification form, this not applicable matter to daif hadis. But, practically met many moslem scholar using daif hadis as hujah and making it as his sunah personification.

This research yield conclusion that daif hadis also used as hujah, besides akidah area. In the field of law, daif hadis used as hujah on condition that: accepted and practiced; recognized by among hadis imam without there isn't disobeying it; and as according to one of the Alquran sentence or syariat bases. Despitefully, there are also using Madinah resident deed having the character of as hujah. In the field of behavior/ fad/rill al-a'mal, daif hadis can be used on condition that: do not too weak; the hadis theme still classified into theme which have been specified by theorem which have been practiced; and at the time of practicing it, do not convince of that he come from Prophet saw., however believing that it is as attitude take a care."

"Perkawinan adalah suatu peristiwa sosial penting dalam lingkaran hidup manusia. Perkawinan merupakan transisi dari fase kehidupan remaja menuju fase kehidupan berkeluarga. Perkawinan di berbagai kebudayaan masyarakat mengikuti aturan-aturan tertentu sesuai adat kebiasaan yang berlaku setempat.Bermacam-macam adat kebiasaan dan aturan tentang persyaratan perkawinan yang berlaku diberbagai masyarakat. Berkenaan dengan persyaratan perkawinan, setidaknya ada tiga aturan yang bersifat universal, yaitu: aturan mas kawin (bride price), pertukaran gadis (bride-exchange), dan pencurahan tenaga untuk kawin (bride-service). Ketiga aturan tersebut berlaku pada masyarakat yang berbeda-beda. Salah satu atau dua syarat yang berlaku harus dipenuhi oleh orang yang mengambil inisiatif dalam perkawinan; biasanya yang menjadi pengambil inisiatif adalah laki-laki (Koentjaraningrat, 1985: 99). Di samping itu dikenal pula dua persyaratan perkawinan yang berlaku pada masyarakat tertentu, yaitu berupa barang antaran (bride-wealth) sebagaimana ditemui pada masyarakat Koromojong dan suku Nuer di Afrika, dan berupa harta bawaan (dowry) seperti pada masyarakat Subanun di Philipina (Keeling, 1992: 7-9). Pada masyarakat Pariaman Sumatera Barat terdapat adat kebiasaan dan aturan tentang persyaratan perkawinan yang khas, berbeda dengan aturan yang dikemukakan di atas, disebut uang japutan. Syarat perkawinan itu harus dipenuhi oleh keluarga calon pengantin perempuan yang menjadi pengambil inisiatif dalam perkawinan. Adat kebiasaan itu dewasa ini telah mengalami perubahan. Perubahan itu berawal dari perubahan sosial dan perubahan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup anggota masyarakat. Dengan kata lain, perubahan sosial dan perubahan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup mempunyai hubungan yang signifikan dengan perubahan adat kebiasaan. Perubahan itu berlangsung antara lain melalui proses inovasi, dan inovasi itu diterima secara sosial. Inovasi terjadi karena adanya perubahan pada sistem kognitif anggota masyarakat. Perubahan sistem kognitif itu berdampak pada perubahan perilaku dan tindakan-tindakan individu anggota masyarakat. Karena perubahan perilaku dan tindakantindakan itu dapat diterima atau disetujui secara sosial, maka terjadilah perubahan pada kebudayaan masyarakat setempat."

"Upaya pelarangan senjata kimia telah dimulai sejak lebih dari satu abad yang lalu. Tahun 1874 negara-negara Eropa sepakat mengeluarkan Deklarasi Brussel yang melarang penggunaan racun dan peluru beracun dalam perang. Tahap berikutnya telah ditandatangani deklarasi dalam Konferensi Den Haag tahun 1899 yang mengutuk penggunaan proyektil tunggal yang merupakan difusi dari gas-gas asphyxiating (pencekik pernafasan) atau deleterious (merusak). Meskipun telah ada deklarasi-deklarasi tersebut, namun senjata kimia tetap dipakai dalam Perang Dunia I yang telah mengakibatkan korban jiwa lebih dari 100.000 jiwa dan satu juta orang cedera. Pada tahun 1925, Protokol Jenewa telah ditandatangani guna melarang penggunaan gas-gas yang bersifat asphyxiating dan beracun. Namun protokol ini tidak melarang pengembangan, produksi, penimbunan atau penyebarannya serta mekanisme penanganan apabila terjadi pelanggaran. Pada tanggal 3 September 1992, Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa berhasil merampungkan negosiasi dan mengesahkan teks Konvensi Senjata Kimia (the Conventionon the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction). Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut dan meratifikasi dengan Undang-Undang No.6 tahun 1998. Saat ini Indonesia memang bukan termasuk negara yang memiliki dan mampu membuat senjata kimia. Keputusan Pemerintah untuk meratifikasi Konvensi telah menimbulkan spekulasi yang perlu dijelaskan dan didiseminasikan secara nasional. Ada yang beranggapan keputusan Pemerintah merupakan keputusan yang tergesa-gesa dan belum perlu, karena Indonesia belum memiliki teknologi persenjataan yang diklasifikasikan dalam Konvensi. Adapula yang beranggapan keputusan ratifikasi merupakan keinginan negara-negara besar yang memiliki kepentingan tertentu dengan Indonesia. Kesimpangsiuran keputusan ratifikasi Pemerintah membuat Penulis tertarik untuk membahasnya lebih jauh. Dalam Tesis ini Penulis berusaha untuk menjelaskan permasalahan Senjata Kimia dalam kerangka kepentingan Indonesia yang menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Apabila dikaitkan dengan sifat politik luar negeri seperti itu, maka akan terlihat beberapa alternatif yang muncul berkenaan dengan keputusan ratifikasi, seperti adanya tekanan untuk menaati rejim Konvensi dan Verifikasi atau suatu usaha untuk melindungi perekonomian Indonesia yang memang banyak mengkonsumsi bahan kimia. Dalam proses penulisan tesis ini, penulis mengambil data dan referensi yang berasal dari buku, jurnal, buletin, surat kabar, dokumen tertulis lain dan sedikit wawancara."

"Suatu keberhasilan organisasi ditentukan oleh pelayanan yang diberikan kepada pelanggan/masyarakat yang memerlukan jasa pelayanan tersebut. Oleh sebab itu adalah menarik untuk melakukan penelitian tentang segi pelayanan khususnya organisasi publik. Dalam hal ini judul yang dikedepankan yakni Pelayanan Kebersihan Oleh Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Penelitian ini berupaya mengkaji mengenai 1). Sejauh mana upaya pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang. 2). Bagaimana aspek-aspek pelayanan kebersihan dilaksanakan Dinas Kebersihan Dati II Ujung Pandang dalam memberikan pelayanannya. 3). Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan dalam memberikan pelayanan. Ada berbagai faktor penentu pelayanan Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang yakni: 1). Kebijaksanaan Pelayanan Kebersihan, 2). Sumber Dana/keuangan, 3). Sarana/Parasarana, 4). Sumberdaya Manusia, 5). Partisipasi Masyarakat. Dalam hal kebijaksanaan Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang berpedoman sekurang-kurangnya 12 (dua belas) suprastruktur yang pada intinya saling melengkapi. Keduabelas peraturan dimaksud mengatur mengenai hak yang harus dinikmati pelanggan dalam pemberian pelayanan oleh Dinas Kebersihan Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Selain itu pelanggan mempunyai kewajiban antara lain pembayaran retribusi yang berkisar paling rendah Rp 100 dan tertinggi Rp. 22.500/bulan. Dalam mengaplikasikan peraturan-peraturan yang ada pemerintah menetapkan konsep Teduh Bersinar yang berbasis pada pendekatan sosial budaya, sosial politik, dan sosial ekonomi. Sedangkan mengenai sumber dana keuangan Dinas Kebersihan dalam pemberian pelayanan didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, lnpres Dati II, Bantuan Proyek Dinas Kebersihan (SLAP IBRD, SPABP) dan penerimaan retribusi yang pada intinya dirasakan masih belum mencukupi. Selain itu jasa pelayanan Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang terlihat dari sarana/prasarana yang di gunakan. Sarana/prasarana yang digunakan belum sepenuhnya memadai terutama masih ditemukan peralatan yang rusak atau sudah selesai umur teknisnya, tetapi sampai saat ini belum diadakan pergantian. Pelayanan Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang belum sepenuhnya optimal terutama unsur pekerja mekanik yang relatif kecil, sementara itu mereka sangat dibutuhkan guna peralatan dan perbaikan peralatan yang rusak. Dari segi kuantitas tenaga operasional pemungut sampah belum mencukupi, sehingga frekwensi pengangkutan sampah yang seharusnya setiap hari masih mengalami penundaan. Sungguhpun demikian kebersihan lingkungan tidak sepenuhnya harus dibebankan pada tanggung jawab Dinas Kebersihan Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Tetapi tergantung pada partisipasi aktif pelanggan/masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kebersihan lingkungan dan pembayaran retribusi sudah cukup memadai terlihat pelanggan telah menyediakan tempat pembuangan sampah di rumah tangga masing-masing dan sampah telah diletakkan pada sarana tersebut atau sarana pembuangan sampah yang telah disediakan oleh Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang. Kewajiban pembayaran retribusi sudah dipenuhi dengan baik oleh pelanggan terutama retribusi sampah sudah dengan sendirinya ditagih pada saat pembayaran rekening listrik. Walaupun pelanggan/masyarakat telah turut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan tetapi pelayanan kebersihan yang diterima belum sepenuhnya membawa kepuasan bagi mereka. Sebab ada sebagian pelanggan terutama di daerah pinggiran atau daerah kumuh masih merasakan pengangkutan sampah tidak setiap hari dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Kotamadya Ujung Pandang. Hal ini terkait dengan kendala yang dihadapi terutama kekurangan anggaran, saranalprasarana dan tenaga operasional."

"Penyakit diare merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. lni disebabkan angka kesakitan dan kematiannya masih menduduki rangking atas. Insiden diare di Kabupaten Bekasi Tahun 2000 adalah 19,4 per seribu penduduk dan menyerang 63 % usia Balita. Pada Tingkat Kecamatan insiden diare tertinggi terjadi di Kecamatan Kedung Waringin yaitu 56,7 per seribu penduduk (semua golongan umur), pada usia Balita mencapai 294,1 per seribu Balita. Insiden ini melebihi insiden diare nasional yaitu 26,1 per seribu penduduk. Cakupan sanitasi masih rendah yaitu 55,1 % untuk air bersih; 38,4 % jamban sehat; dan 39,4 % rumah sehat. Kejadian diare pada Balita dipengaruhi banyak faktor terutama perilaku dan lingkungan fisik (sanitasi dasar). Mengingat informasi tentang hal ini belum banyak diketahui maka penelitian perlu dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kejadian diare di wilayah tersebut berhubungan dengan kondisi sanitasi dasar dan perilaku ibu. Disain penelitian menggunakan kasus kontrol dengan populasi Balita yang tinggal di wilayah puskesmas Kedung Waringin Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi. Sampel penelitian adalah 80 Balita yang menderita diare yang datang berobat ke puskesmas sebagai kasus, dan 80 Balita tetangga yang tidak diare pada saat disurvei sebagai kontrol yang dipilih secara random (Simple Random Sample). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunjungi rumah keluarga Balita untuk melakukan wawancara dan pengamatan dengan menggunakan kuisioner. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat empat variabel yang berhubungan secara signifikan dengan kejadian .diare Balita yaitu sarana air bersih, jamban, SPAL dan perilaku ibu dalam upaya pencegahan diare. Sedangkan variabel yang tidak berhubungan dengan kejadian diare Balita adalah kualitas air bersih, sampah, dan rumah. Dari ke empat Variabel yang berhubungan tersebut yang paling dominan berisiko terhadap kejadian diare Balita adalah perilaku ibu dalam upaya pencegahan diare. Sehubungan dengan itu upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah penyuluhan kesehatan lingkungan kepada masayarakat agar terfokus pada wanita dan Balita dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat, pemantauan sarana sanitasi (sarana air bersih, jamban, dan SPAL) secara kontinyu dan berkesinambungan, perbaikan sarana sanitasi (sarana air bersih, jamban, dan SPAL) perlu dilaakukan pada sarana yang dianggap sudah tidak memenuhi syarat tetapi masih dipakai masyarakat dengan menggunakan dana pemerintah maupun swadaya masyarakat serta penelitian lanjutan pada faktor risiko lainnya baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kejadian diare Balita.

---

Basic Sanitation, Maternal Behavior, and Diarrhea Incidence of Children Under-five at the Health Center Catchment Area in Kedung Waringin, Sub-District of Kedung Waringin, District of Bekasi, 2003Diarrhea disease is one of communicable diseases, which is currently still becoming a public health problem in Indonesia.

In 2000, the incidence rate of diarrhea disease in District of Bekasi was reported 19.4 per 1,000 population which attacked 63% children under-five. The highest incidence rate of diarrhea disease for all age groups was 563 per 1,000 population in Sub-District of Kedung Waringin. The incidence rate among children under-five reached 294.1 per 1,000 population. This figure had exceeded the national incidence rate of diarrhea disease, 26.1 per 1,000 population. The sanitation coverage of the population in Kedung Waringin was considered low. Of the total population, 55.1% had access to clean water supply, 38.4% adequate sanitary latrines, and 39.4% healthy housing.

The incidence of diarrhea among children under-five is influenced by several factors including maternal behavior characteristics and basic environmental sanitation. This study was to provide information on their relationships, which can be used for developing better strategy for diarrhea disease -control in the sub-district. The objectives of the study were to identify basic sanitation conditions, maternal behavior characteristics, and its relationship with diarrhea! diseases incidence in Kedung Waringin.

A case control study design was employed in the study. The study population was children under-five who are living in the catchments area of Kedung Waringin Health Center, Sub-District of Kedung Waringin, District of Bekasi. A total sample of 80 cases of children under-five was selected from those having diarrhea whom came to the Health Center for medical treatment. In addition, a total of 80 neighboring children under-five without diarrhea disease were selected through simple random sampling method as the control group. Data were collected by interviews the selected mothers through a combination of opened and closed questionnaires. Moreover, home visits and observation were completed to identify environmental sanitation conditions and maternal behavior characteristics.

There were four variables significantly associated with the incidence of diarrhea, including clean water, latrine, wastewater disposal facilities, and maternal behavior. On the other hand, the variables which were not associated with the incidence of diarrhea among children under five included clean water quality, solid waste, and housing. Of the four associated variables, maternal behavior was the highest risk of diarrheal incidence among children under-five.

In line with the preventive efforts of diarrhea, it is recommended that the community health education and promotion activities should be focused on women or mothers as the main target groups. The intervention priorities should include a hygienic and healthy behavior, regular monitoring of sanitation facilities such as clean water, latrine, wastewater disposal facilities. In addition, the sanitation facilities improvement especially for those, which do not meet sanitary standard, should become the responsibility of the local government as well as community and also follow up research for the other risk factor of diarrhea."

"ABSTRAKDalam tulisan ini dibahas Cara perlindungan arsip terhadap kesalahan yang disebabkan kerusakan pada disk dan kegagalan pada prosessor saat penyimpanan data. Model yang dibuat tidak memperhatikan masalah konsistensi, karena disini masalah konsistensi tidak ada, karena kita menggunakan blok yang tetap. Dan juga masalah serialibiliti tidak dipergunakan dalam model ini, karena kita hanya menggunakan satu sistem saja. Penyimpanan Stabil terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan yang berfungsi untuk mengatasi kesalahan transien, dan lapisan yang lain yang dimaksudkan untuk mengatasi kegagalan pada prosessor. Dimana lapisan yang kedua menggunakan lapisan yang pertama untuk mencapai maksudnya. Sebetulnya didalam model ini pada dasarnya kita menggunakan bentuk-bentuk sistem panggilan standard yang terdapat pada UNIX, seperti open, treat, read, write dan lseek. Disini kita hanya menggunakan bentuk-bentuk standard ini supaya dapat mencapai tujuan yang dimaksud di dalam penelitian ini. Di dalam pembacaan dan penulisan kita melakukan blok perblok, dan kemudian langsung memeriksanya apakah penulisan kedua disk dapat berlangsung dengan baik. Kalau tidak kita lakukan suatu prosedur untuk mengatasinya, sehingga penyimpanan stabil berhasil, karena disini masalah konsistensi yang tidak diketahui tidak ada, karena kita menggunakan blok yang tetap. Dan juga masalah serialisabiliti tidak dipergunakan dalam model ini, karena kita hanya menggunakan satu sistem saja. Model yang dibuat telah dicobakan pada mesin Hawlett-Packard dan SUN, tetapi hanya untuk lokalnya saja (satu stasiun kerja), karena percobaan ini lebih dititik beratkan dalam keberhasilan penulisan terhadap dua disk. "