Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai kondisi pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pasar modal sekarang ini dalam mengawasi manajer investasi dalam mengelola Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Sekarang ini, KPD diatur dalam Peraturan Nomor V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual. Sebelum adanya peraturan tersebut, tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai KPD secara jelas. Adanya kondisi tersebut menyebabkan beberapa pihak memanfaatkan KPD tidak sesuai dengan tujuannya. Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus KPD PT. Askrindo, para manajer investasi melakukan pelanggaran dan kejahatan dalam mengelola KPD tersebut. Namun dalam hal ini OJK memberikan sanksi yang berbeda kepada para manajer investasi tersebut. Sebagai pengawas OJK dituntut untuk dapat melaksanakan tugas yang dimilikinya secara baik sehingga tercipta perlindungan dan kepastian hukum dalam pengelolaan KPD.

---

This thesis reviews about condition of supervision conducted by The Financial Services Athority (OJK) towards Investment Managers in managing Securities Portfolio Management For Individual Investor (Discretionary Fund). Nowadays, discretionary fund regulated by The regulation of V.G.6 regarding Securities Portfolio Management Guidelines for Individual Investor. Prior to the existence of the regulation, there is no regulation governing the discretionary fund clearly. The condition causes some parties take advantage of the discretionary is not accordance its purpose. This thesis is based on a normative juridical research. The result showed that the case of the discretionary of PT. Askrindo, the investment managers conducted infringement and crimes in managing the discretionary fund. Nevertheless, in this case the OJK provides a different sanction to the investment managers. As supervisor, OJK is required to be able to carry out its tasks properly thus created protection and legal certainty in the management of the discretionary fund."

"PT X Tbk mengadakan RUPS tahunan dengan salah satu agenda melakukan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris. Perubahan dilakukan tanpa adanya rekomendasi dari dewan komisaris PT X Tbk, sehingga melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Meskipun mengetahui perubahan susunan direksi dan dewan komisaris dilakukan tanpa adanya rekomendasi dewan komisaris, Notaris Y tetap membuatkan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas perubahan susunan direksi dan dewan komisaris PT X Tbk. Dalam kasus ini, Majelis hakim berpendapat kewajiban pemeriksaan persyaratan dalam POJK merupakan kewajiban dari pimpinan RUPS dan PT X Tbk sendiri, sedangkan Notaris Y hanya bertugas untuk mencatat hasil dari pelaksanaan RUPS. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah peran notaris terkait perubahan pengurus perseroan terbuka tanpa adanya rekomendasi nominasi dan akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris. Untuk menjawab permasalahan digunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil analisis dari penelitian ini adalah peran notaris terkait perubahan pengurus perseroan terbuka adalah memastikan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta berita acara RUPS tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris menyebabkan akta tersebut menjadi batal.

---

PT X Tbk held an annual GMS with one of the agendas to change the composition of the board of directors and board of commissioners. The changes were made without a recommendation from the board of commissioners of PT X Tbk, thus violating the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK). Despite knowing that the changes in the composition of the board of directors and the board of commissioners were made without a recommendation from the board of commissioners, Notary Y still made a deed of the minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) on the change in the composition of the board of directors and commissioners of PT X Tbk. In this case, the panel of judges is of the opinion that the obligation to examine the requirements in the POJK is the obligation of the leadership of the GMS and PT X Tbk itself, while Notary Y is only in charge of recording the results of the GMS. The problems raised in this study are the role of a notary related to changes in the management of a public company without a nomination recommendation and the legal consequences of the Central Jakarta District Court Decision on the deed of minutes of the GMS made by a notary. To answer the problem used normative legal research methods. The results of the analysis of this study are the role of a notary regarding changes in the management of a public company is to ensure that the legal actions contained in the deed of the minutes of the GMS do not violate the applicable laws and regulations and the legal consequences of the Central Jakarta District Court's decision on the deed of minutes of the GMS made by a notary causing the deed to be null and void."