Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPosyandu, sebagai wadah kegiatan Keterpaduan KB-Kesehatan di tingkat desa, ternyata berkembang cepat, dari 25.000 pada awal gerakannya menjadi 213.717 pada tahun 1989. Perkembangan yang demikian pesat memerlukan sistem informasi yang memadai, agar manajemen program berjalan baik. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sistem informasi KB-Kes yang berjalan ternyata belum secara optimal mendukung manajemen program KB-Kes. Sistem pencatatan dan pelaporan cenderung terlalu banyak dan tidak dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki sistem informasi KB-Kes, dengan jalan mempelajari siklus pengambilan keputusan di berbagai jenjang administrasi, mempelajari karakteristik informasi yang dibutuhkan, kesenjangannya dengan informasi yang tersedia, dan akhirnya disampaikan rekomendasi perbaikan sistem informasi KB-Kes. Siklus pengambilan keputusan di berbagai jenjang administrasi sebenarnya telah berfungsi, namun pada fungsi perencanaannya masih menggunakan pendekatan "top down", bukan "bottom up". Ketersediaan informasi cukup banyak, bahkan banyak yang tumpang tindih, dengan frekuensi yang terlalu sering, sehingga terkesan adanya pemborosan informasi. Dari 141 item informasi yang berasal dari Puskesmas, ternyata 51 (36,17 %) item sama sekali tidak pernah digunakan baik oleh tingkat Puskesmas, Kotamadya, Propinsi dan Pusat. Sebaliknya, hanya 36 (25,53 %) item saja, yang secara konsisten digunakan oleh semua jenjang administrasi. Karakteristik informasi yang dibutuhkan untuk fungsi perencanaan-penilaian maupun pengawasan-pengendalian, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan kurang dipahaminya sistem informasi untuk manajemen bagi para pengelola program KB-Kes. Disamping itu, pencatatan di Posyandu ternyata sangat banyak dan tumpang tindih, dibuat untuk memenuhi kebutuhan petugas, tetapi kurang memperhatikan kebutuhan dan kemampuan kader sebagai pelaksananya. Beberapa alternatif saran untuk memperbaiki sistem informasi KB-Kes secara spesifik telah disampaikan pada rekomendasi. "

"Banyak studi yang membuktikan bahwa akses dan status kesehatan masyarakat miskin selalu lebih buruk dibandingkan akses dan status kesehatan kelompok yang lebih kaya. Banyak hal yang menyebabkan kesenjangan ini, salah satu diantaranya yang paling spesifik adalah faktor barier finansial. Pemerintah sejak tahun 1998 telah mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat miskin (Askeskin), dengan membayarkan iuran atas nama penduduk miskin untuk jaminan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan maternal dan neonatal.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Askeskin terhadap utilisasi pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Penelitian potong lintang dilakukan untuk mengukur besarnya pengaruh pelaksanaan askeskin terhadap utilisasi pelayanan kesehatan maternal & neonatal. Lokasi penelitian di Puskesmas Surakarta Kabupaten Bogor Jawa Barat. Sebanyak 212 ibu bersalin penduduk miskin diwawancarai perilaku dan pelayanan kesehatan maternal & neonatal yang mereka dapatkan.Penduduk miskin peserta askeskin bersalin ke bidan 2,1 (95%CI: 1-4,1) kali lebih banyak dibandingkan penduduk miskin yang belum pernah menjadi peserta. Faktor lain yang berpengaruh terhadap utilisasi persalinan oleh petugas kesehatan adalah selera atau preferensi ibu dan keadaan geografi. Ibu yang tidak merencanakan bersalin ke paraji sewaktu hamil mempunyai kemungkinan bersalin ke bidan 6,6 (95% CI: 3.4 - 12,9) kali lebih banyak dibandingkan yang tempat tinggalnya jauh dari rumah bidan. Askeskin tidak terbukti mempengaruhi pelayanan kesehatan neonatal.Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk menjamin pelayanan kesehatan maternal & neonatal bagi seluruh masyarakat, termasuk keluarga non-miskin. Direkomendasikan pula untuk secara konsisten melaksanakan kebijakan penempatan bidan di seluruh desa serta memasukkan kemitraan bidan-parahi dalam paket pelayanan kesehatan Askeskin.

---

Many studies showed that health access and health status of poor people is consistently worse compared to health access and status of the non-poor. Many factors influence this gap;however financial barrier in the most significant factor. The Indonesian government has been launching a health insurance for the poor (Askeskin) since the year of 1998, by paying contribution on behalf of the poor, covering health services, including maternal & neonatal.

This study aims are describing the impact of Askeskin on the utilization of maternal & neonatal health services. A cross sectional quantitative study was conducted to find the impact if Askeskin on the utilization of maternal & neonatal health services. The location of this study was Sukaraja Sub-district, Bogor District, West Java province, Indonesia. Two hundreds and twelve mothers having under 15 month old babies were interviewed about their behavior and their utilization of maternal & neonatal health services.

The Odds Ratio (OR) of utilization of health personned for birth delivery among Askeskin member was 2.1 (95% CI: 1.1-4.1) than non-covered poor people. Other factors geographic condition. Poor mother who have no preference to use traditional birth attencance (TBA) hav OR 6.6 (95% CI 3:4-12.9) compared to the poor mothers who have preference to choose TBA for birth delivery. The OR of better geographic condition (the difference of transportation for between midwife & TBA