Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
Tri Hayati
"
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Kuasa Pertambangan (KP) merupakan bentuk perizinan yang memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk melakukan usaha pertambangan, sesuai substansi dari bahan galian golongan a, b atau c. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perizinan pengusahaan pertambangan pada dasarnya diberikan oleh Pemerintah dan dilaksanakan pengusahaannya oleh Instansi Pemerintah, kecuali untuk bahan galian golongan c yang telah diserahkan kepada pemerintah Daerah ( berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1969 ). ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2011
D1270
UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library
Tri Hayati
Depok: Universitas Indonesia, 2005
352 TRI a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Tri Hayati
John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., 2016
pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Tri Hayati
"
The adoption of Law Number 22 Year 1999 led to the expansion of regional governments? autonomy,
applying autonomy in the broadest sense of the word, by focusing merely on ?decentralization?,
while disregarding the principle of de-concentration. Governmental affairs submitted based on
decentralization refer to authority by attribution, whereas de-concentration refers to authority by
delegation. Prior to the reform era, the management of mining was based on Law Number 11 Year
1967, whereby the basis of management authority was the classification ...
"
University of Indonesia, Faculty of Law, 2014
pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
