Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Pengerasan aging dilakukan pada gagalan A1MgSi1 tuang hasil pembuatan kerangka elemen bahan bakar nuklir tipe plat UA1x. Proses pengerasan meliputi pemanasan larutan padat aluminium-a pada temperatur 5300C selama 1 dan 2 jam, pendinginan cepat ke dalam air dan pemanasan aging pada temperatur 1600C, 1800C dan 2000C masing-masing selama 0, 2, 4, 6 dan 8 jam. Kekerasan AlMgSi1 tuang meningkat selama proses pemanasan aging sejalan dengan bertambahnya waktu pemanasan. Struktur mikro AlMgSi1 tuang sebelum pengerasan aging berupa dendrit--dendrit kasar dan menjadi dendrit-dendrit halus pada pemanasan aging 160 C dengan 5300C selama 1 jam. Pemanasan aging 1800C, 2000C dengan pemanasan 5300C selama 1 jam dan pemanasan aging 1600 C, 1800C dan 2000C dengan pemanasan 5300C selama 2 jam pada A1MgSi1 tuang mempunyai strukturmikro dengan dendrit-dendrit halus dan kasar. Zona-zona G.P.( Guinier Preston ) dalam AlMgSi1 tuang pada awal pemanasan berbentuk batang kecil dan tersebar dalam jumlah cukup banyak. Meningkatnya waktu pemanasan larutan padat ,serta meningkatnya temperatur dan waktu pemanasan aging menyebabkan zona G.P. memanjang dan membesar serta penyebarannya menurun pada luas yang sama. Partikel yang terbentuk dari zona-zona G.P. adalah Mg2Si dengan parameter kisi antara 6,30 ± 0,04 dan 6,41 ± 0,20 Å. Hasil penelitian lainnya dalam penelitian ini adalah dapat diamati fasa intermetalik Mg2Si dalam bentuk lain dan pitting akibat penuangan dengan pendinginan cepat dan pencelupan. "

"ABSTRAKDalam satu tahun terakhir topik diskusi mengenai gay atau homoseksualsemakin terbuka diperbincangkan di masyarakat Jakarta. Tulisan-tulisan di mediacetak, acara-acara di media elektronik sudah semakin sering membahas tentangkehidupan kaum homoseksual. Akhir tahun 2003, Indonesia dikejutkan denganfilm "Arisan" yang mengangkat masalah gay dalam kehidupan masyarakatperkotaan. Dengan diluncurkan film "Arisan" keberanian untuk memproklamirkanstatus gay dalam ruang public saat ini sudah dapat dianggap lumrah untukbeberapa lingkup pekerjaan, seperti pekerjaan di bidang seni,hiburan dan gayahidup.Namun untuk beberapa lingkungan yang masih cenderung konservatif, pastiakan sulit bagi kaum gay untuk membuka status seksual mereka. Hal inidikarenakan menurut beberapa riset menunjukkan semakin sering kontakinterpersonal dengan gay men dan lesbian semakin berkurang prasangska individu heteroseksual terhadap lesbian dan gay men (Harmon, Herek & Capitano dalamNelson, 2002). Lingkungan Pegawai Negeri Sipil tentunya bisa dikategorikansebagai lingkungan kerja yang konservatif menjadi tempat dimana sedikit sekalikontak interpersonal terhadap kaum homoseksual.Menurut Boswell, dalam Nelson (2002), dengan orientasi dan perilakuheteroseksual sebagai norma dalam masyarakat kontemporer, heteroseksualdianggap sebagai kelompok yang tidak menarik perhatian. Sementara individu yang memiliki orientasi seksual pada gender yang sama dipandang sebagai wakil darikaum minoritas yang terpisah, sering menyulut ketidak setujuan, ketakutan ataukebencian karena menunjukkan ketidak normalan dan.ketidak sehatan. Atas dasar uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai jarak sosial pada pegawai negeri sipil terhadap rekan kerja gay. Untukmendapatkan perbandingan yang jelas, penulis melakukan penelitian di dua bidangpekerjaan yang bertolak belakang, yaitu PNS dan pegawai radio swasta di Jakarta.Dengan menggunakan skala jarak sosial Bogardus yang telah dimodifikasi dan dianalisa dengan skala Guttman, penulis mendapatkan hasil bahwa jarak sosial pada PNS lebih besar dibanding pegawai radio.Jarak sosial yang lebih besar ditunjukkan oleh PNS kemungkinan jugadikarenakan belum tersosialisasi dengan baik kesetaraan gender dalam lingkungankerja mereka. Sebuah studi mengindikasikan individu yang kurang menerimakesetaraan gender cenderung kurang toleran pada (dan lebih berprasangkaterhadap) gay men dan lesbian (Haddock dkk dalam Nelson, 2002)."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada intervensi yang dilalcukan oleh manajemen diPT KOE untuk mcmbcntuk perilaku hemat energi pada karyawan meialuiprogram carpooling.Pada saat ini ketersediaan energi BBM semakin berkurang. Menurut UUKonsewasi Encrgi no.30 tahun 2007 adalah tanggungjawab semua pihak untukmelakukan konservasi energi. Karena pemakaian BBM di Indonesia terbanynkdikonsumsi oleh sektor industrl, dengan perincian sebagai berikut : yaitu sektorrumah tangga sebesar 21,5%, sektor transportasi 37,9% serta sektor industrisebesar 40,6%, maka sektor indushi sangat mcnaruh perhatian khusus untukmenghemat energi. Disinilah perusahaan dapat berpanisipasi.Energi dalam arti spcsifik yang dipakai industri adalah energi listrik yangmenggunakan bahan bakar minyak untuk pembangkilnya. Dalam rangka ikutberpartsisi dalam melakukan pcnghematan energi di perusahaan, managemen PTKOE mcncari program konservasi energi yang sesuai dengan kesehariankaryawannya.' Melalui observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, tergambarkanpola keseharian karyawan di PT KOE yang mengakibatkan pemakaian listrik yangmelebihi semestinya di dalam kantor. Hal ini menyebabkan membengkaknyabiaya listrik yang harus dibayarkan oleh perusahaan.Untuk menimbulkan perilaku konscrvasi cnergi, penul is mengusulkankepada perusahaan untuk melakukan program kompetisi carpooling, yaitu sebuahperilaku dimana karyawan menggunakan satu mobil beramai-ramai sewakluberangkat dan pulang kerja.Bertujuan untuk melihat intensi karyawan dalam melakukan carpooling,penulis melakukan intervensi di perusahaan dengan menyebarkan informasiselama tiga hari benurut-turut kcpada kclompok yang terdiri dari 30 orang dengankritcria mcmiliki mobil pxibadi dan berdomisili di luar Jakarta. Dilakukan jugapengukuran intensi, sebelum dan sesudah intervensi. Hasil yang didapat adalahteljadi kcnaikan intcnsi untuk melakukan cmpooling puda karyawan setelahdiadakan intervensi.Berdasarkan hasil intervensi ini, pcnulis mengusulkzm kepada pemsahaanuntuk mclaksanakan kompetisi carpooling antar karyawan untuk membentukperilaku melakukan carpooling sewaktu berangkat dam pulang kantor bcrsamarekan sekerja.

---

ABSTRACTToday, the supply of energy from fossil fuel is depleting, white thedemand is increasingly higher. Consequently, the price is also rising higher everyday. The Conservation Bill no.30 year 2007 (Undang-undang Konservasi no.30tahun 2007) has stated that it is the responsibility ot' all involved in society such asthe industry, the transportation and the households sector to conserve energy. Thestatistics shows that the industrial sector has consumed 40,6% ot? all energyconsumption, followed by the transportation sector that reaches 37% and thehousehold sector is 21 ,5%. Therefore, the industry is the sector most conccmcd tosafe energy a way to cut energy cost. Energy in industrial term means electricity;as such electric power plant to be able to operate needs fossil fuel as the energy.The intervention in corporation done by PT KOE company toward itsemployees is done because the company is seeking a solution, a way to conserveenergy meaning to cut electricity cost.From observation and interviews, the writer finds out the routines of theeveryday life of the employees of PT KOE company which eventually effects theconsumption of electricity which is higher than it should be. The management ofPT KOE has agreed to a proposal submitted bythe writer to conduct interventionwithin corporation which is the carpooling, a behavior in which employees to goto work and go home together sharing one car with fellow employees.The writer conducts intervention in corporation by spreading infonnationto a group of 30 employees in a three days? time in sequence, with the followingcriteria: each has a private car, each lives in outer J akarta.Intention measurement is also done before and after intervention. Theresult is the raise of intention of the employees atier the intervention conducted.Based on the result of the intervention, the writer proposes to the management ofPT KOE to conduct carpooling competition to develop carpooling behavior to goto work and to go home together with colleague by sharing a car.

---

"

"Kerjasama antara bank dengan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi hal yang biasa saat ini. Melalui akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT diharapkan dapat melindungi kepentingan bank dan nasabahnya. Namun kemudian muncul sejumlah persoalan di lapangan mengenai tanggung jawab Notaris/PPAT dalam melakukan pengikatan agunan yang berada diluar wilayah kerjanya. Apalagi ketika objek yang menjadi agunan kemudian hilang saat proses pendaftaran pembebanan hak tanggungan di kantor pertanahan. Riset ini membahas mengenai analisis tentang tanggung jawab Notaris/PPAT utamanya dalam kasus hilangnya sertipikat hak milik yang sedang dalam proses pendaftaran hak tanggungan yang diproses oleh Notaris/PPAT. Selain itu, juga membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam hal terjadi kasus nyata dilapangan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu tidak tepat jika Notaris/PPAT diminta untuk bertanggungjawab terkait sertipikat yang menjadi objek hak tanggungan hilang saat proses pendaftaran hak tanggungan di kantor pertanahan, dikarenakan sertipikat tidak sedang berada dalam penguasaan Notaris/PPAT. Oleh karena itu, maka apabila putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa Notaris RR dan Bank M telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait sertipikat yang menjadi objek hak tanggungan hilang saat proses pendaftaran hak tanggungan menjadi tidak adil, sebab seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hilangnya sertipikat yang menjadi agunan sedang dalam penguasaan siapa.

---

Cooperation between banks and notaries/ Land Deed Officials (PPAT) is common nowadays. Through a deed made by a notary/PPAT, it is expected to protect the interests of the bank and its customers. However, several problems emerged in the field regarding the responsibilities of a notary/PPAT in binding collateral outside their working area. Especially when the object that became collateral is lost during the registration process for encumbrance of mortgages at the land office. This research aims to analyze the responsibilities of a notary/PPAT mainly in the case of the loss of a certificate of ownership that is in the process of registering mortgage rights which are processed by a notary/PPAT. This normative juridical research uses a statutory approach and a case approach. The secondary data obtained were then analyzed qualitatively. The results obtained from this study are not appropriate if the notary/PPAT is held accountable for the certificate which is the object of the mortgage is lost during the mortgage registration process at the land office because the certificate is not in the possession of the notary/PPAT. According to that reason, it is not appropriate for the Decision of the Board of Judges to establish that the Notary Public RR and the bank have committed an offense relating to the mortgage certificate lost during the mortgage procedure. Therefore, the judges must consider the explanations of other parties related to the loss of the certificate."