Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kasus sengketa lingkungan hidup pada umumnya diselesaikan melalui pengadilan, baik secara perdata, maupun secara pidana yang diatur diadalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-undang Nomor : 4/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH). Namun jarang sekali kasus sengketa lingkungan hidup yang menang di pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui Pengadilan memerlukan waktu yang tidak sedikit, sementara itu pencemaran terus berlangsung. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar proses sidang pengadilan relatif lebih menguntungkan, karena waktu yang diperlukan lebih singkat, para pihak dapat bermusyawarah dan bermufakat sehingga dapat menghasilkan keputusan yang bersifat win-win dalam arti tidak ada pihak yang menang ataupun yang kalah. UULH tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar proses sidang pengadilan. Namun di dalam Rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup (RUULH) yang akan datang diatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar proses sidang pengadilan. Bahkan RUULH secara tegas membuka peluang bagi tumbuh dan berkembangnya mediator swasta disamping mediator yang berasal dari aparat pemerintah. Hal itu tercermin dalam Pasal 28 RUULH. Sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan, arbitrase banyak mempunyai kelebihan yaitu, cepat, murah dan efektif. Pada umumnya arbitrase dipakai dalam penyelesaian sengketa komersial (perdagangan) baik dalam negeri maupun luar negeri. Arbitrase karena sifatnya yang menjurus kepada privatisasi penyelesaian sengketa dapat mengarah kepada situasi win-win dan bukan win-lose. Meskipun lebih menguntungkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui arbitrase masih kalah populer dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hal ini terbukti belum satu pun sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui Arbitrase. Kurang populernya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui arbitrase, karena kurang dikenalnya lembaga tersebut di dalam negeri sendiri."

"Jakarta adalah ibukota dari Negara Indonesia yang mana memiliki tingkat polusi udara yang tinggi. Persimpangan Semanggi adalah jantung kota Jakarta yang memiliki kontribusi yang besar terhadap polusi udara. Standar ambang batas kualitas polusi Carbon Monoksida (CO) yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah DKI Jakarta No.551 tahun 2001 tentang penetapan baku mutu udara ambien dan baku tingkat kebisingan di Propinsi DKI Jakarta adalah 9.000 μg/Nm3. Berdasarkan perhitungan jumlah kendaraan di salah satu titik Persimpangan Semanggi oleh IJ-EPA (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement) maka dapat dianalisis dan diketahui bahwa jumlah CO pada titik tersebut adalah 74.580 μg/Nm3. Hal ini menunjukkan bahwa kadar CO pada titik tersebut melebihi ambang batas yang telah ditentukan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perilaku pemilihan kendaraan oleh masyarakat DKI di jalan dan efeknya terhadap polusi udara yang ditimbulkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa statistik multivariabel menggunakan software Minitab version 15. Sebagai solusi pemecahan masalah, penelitian ini merekomendasikan perbaikan pelayanan busway secara teknis dan kebijakan pemerintah. Penelitian ini juga memprediksi 5 tahun kedepan dari periode data survey untuk menganalisa, membandingkan dan mengetahui pilihan yang terbaik dari rekomendasi-rekomendasi yang telah diajukan. Berdasarkan analisa data tersebut, maka rekomendasi terbaik adalah scenario 1 yaitu rekomendasi terhadap aksi-aksi : peningkatan jumlah armada kendaraan busway, meningkatkan sistem pelayanan tiket (e-ticketing system, tiket langganan, dan tiket integrasi dengan moda lainnya), membangun flyover khusus untuk rute busway, dan membangun bus tracking system/GPS untuk mengoptimalkan rute-rute sibuk dengan mengalihkan armada bus dari rute yang tidak sibuk secepat mungkin pada saat dibutuhkan.

---

Jakarta is capital city of Indonesia which has high emission pollution degree. Semanggi intersection is heart of Jakarta which has huge contribution of emission pollution. Ambien air quality standard of Carbon Monoxide (CO) from DKI Jakarta Governor Decree No. 551 year 2001 concerning the Stipulation of Ambient Air Quality Standard and Noise for the Capital City of Jakarta is 9.000 μg/Nm3. Based on traffic counting one of Semanggi Intersection point by IJ-EPA (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement), so we can analyse and know CO amount is 74.580 μg/Nm3. It shows CO quantity on that point more than ambient air quality standard. This research has purpose to know the effect of vehicle choice behaviour contribute emission pollution. The methodology approach research is multivariable statistics analyse use Minitab version 15 software. This research recommend the actions solutions of : upgrade technically busway service and government policy. This research also 5 years forecast from traffic counting period to analyse, compare, and know the best recommendation. Based on data analyse, the best recommendation is scenario 1 which recommend the actions of : increase the number of bus fleet, upgrade ticket service system (e-ticketing system, and subscribe ticket, integrated ticket with the other public transportation) build flyover busway route, build bus tracking system to optimize equity route with divert fleets from to the others route quickly at necessary time."

"Pengelolaan perikanan tangkap rajungan seharusnya mempertimbangkan kondisi aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Namun tren hasil tangkapan per satuan upaya di Teluk Banten mengalami penurunan pada tahun 2007-2012. Tujuan riset ini adalah 1 menganalisis kondisi pengelolaan perikanan tangkap rajungan pada aspek lingkungan domain sumber daya dan domain habitat dan ekosistem , aspek sosial domain sosial dan domain kelembagaan, aspek ekonomi domain ekonomi dan domain teknik penangkapan 2 menyusun strategi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan dengan pendekatan ekosistem EAFM di Teluk Banten. Riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuantitatif dan kualitatif, melalui observasi, wawancara, kuesioner. Kondisi pengelolaan dengan status buruk ada pada domain ekonomi 6,81 , domain sosial 15,14 , domain sumber daya rajungan 16,23 , serta domain habitat dan ekosistem 17,10 . Status pengelolaan dengan status kurang pengelolaan ada pada domain teknik penangkapan 36,96 dan status pengelolaan dengan status sedang ada pada domain kelembagaan 43,26 . Nilai agregat seluruh domain adalah 22,58 yang berarti kondisi pengelolaan perikanan tangkap di Teluk Banten kurang pengelolaan. Prioritas langkah perbaikan dilakukan pada domain ekonomi dengan nilai indeks komposit ekonomi terendah dalam jangka waktu 5 tahun pertama sebagai strategi langkah perbaikan.

---

Fishery Management of Blue Swimming Crab BSC has to include environment, social and economy aspect into consideration. However, tren CPUE of BSC in Banten Bay are tending to decline year 2007 2012. The objectives of this research are 1 analysis the status of BSC fishery management with environment aspect BSC resources domain and habitat and ecosystem domain , social aspect social domain and institution domain , economic aspect economy domain and fishing technology domain 2 develop improvement strategy of fishery management in Banten Bay. This research employed quantitative approach with quantitative and qualitative methods, through observation, interviews, and questionnaires. Poor management conditions exist in economic domains 6.81 , social domains 15.14 , domain crab resources 16.23 , as well as habitat and ecosystem domains 17.10 . Management status with less management status exists in the capture technique domain 36.96 and management status with moderate management status exist in the institutional domain 43,26 . The aggregate value of the entire domain is 22.58, which means that the condition of capture fishery for BSC in Banten Bay is poor of management. Priority improvement steps is recommended to be performed on the economic domain with the lowest composite index value within the first 5 years as a corrective action strategy."