Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PTO (Pemantauan Terapi Obat) mencakup pengkajian pemilihan obat, dosis, cara pemberian obat, respon terapi, reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD), rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat, serta pemantauan efektivitas dan efek samping terapi obat. Pedoman Pemantauan Terapi Obat (2009) menyebutkan salah satu kriteria pasien yang menjadi prioritas untuk dilakukan pemantauan terapi obat yaitu pasien dengan polifarmasi, pasien dengan komplikasi penyakit seperti hiperkoagulasi, stroke, DVT (deep vein thrombosis), emboli paru, hipertensi, diabetes dan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti pneumonia. Data terapi obat yang dikumpulkan bersifat retrospektif dan prospektif untuk membandingkan terapi obat yang telah dan akan diterima pasien. Data terapi retrospektif diambil dari tanggal 1 hingga 7 April 2022. Data prospektif diambil pada saat pengamatan dimulai yaitu tanggal 8 hingga 14 April 2022. Data bersumber dari rekam medis pasien yang memuat informasi diagnosis, CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi), informasi rekonsiliasi obat oleh apoteker, data laboratorium klinis pasien dan catatan pemberian obat. Selanjutnya dilakukan analisis permasalahan terkait obat yang ditemukan atau Drug Related Problems (DRP) menggunakan analisis PCNE (Pharmaceutical Care Network Europe) untuk pemberian rekomendasi terapi selanjutnya.<

---

Drug Therapy Monitoring includes an assessment of drug selection, dosage, drug administration method, therapeutic response, adverse drug reactions (ROTD), recommendations for solving drug-related problems, and monitoring the effectiveness and side effects of drug therapy. The Guidelines for Drug Therapy Monitoring (2009) states that one of the criteria for patients who are prioritized for drug therapy monitoring is patients with polypharmacy, patients with disease complications such as hypercoagulation, stroke, DVT (deep vein thrombosis), pulmonary embolism, hypertension, diabetes and diseases caused by microorganisms such as pneumonia. Drug therapy data collected was retrospective and prospective to compare drug therapy that patients had received and would receive. Retrospective therapy data was taken from 1st – 7th April 2022. Prospective data was taken at the time of observation, which was 8th – 14th April 2022. Data were obtained from patient medical records containing diagnosis information, Integrated Patient Progress Notes, drug reconciliation information by pharmacists, patient clinical laboratory data and drug administration records. Furthermore, Drug Related Problems (DRP) were analysed using PCNE (Pharmaceutical Care Network Europe)."

"Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, konseling obat merupakan salah satu metode edukasi pengobatan secara tatap muka atau wawancara dengan pasien dan/atau keluarganya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasien yang membuat terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat. Apoteker mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi dan edukasi obat kepada pasien, seperti pasien dengan terapi obat jangka panjang yang memerlukan pemantauan kepatuhan dalam penggunaannya, pasien dengan kondisi khusus, pasien dengan polifarmasi serta untuk pasien yang diberikan obat-obatan dengan cara penggunaan khusus. Laporan ini berisi panduan konseling obat-obatan dengan cara penggunaan khusus yang terdapat di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk.

---

Regulation of the Minister of Health No. 74 of 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards at Puskesmas, drug counselling is one of the methods of face-to-face medication education or interviews with patients and/or their families which aims to increase patient knowledge and understanding which results in changes in behaviour in the use of drugs. Pharmacists have the responsibility to provide information and drug education to patients, such as patients with long-term drug therapy that requires monitoring compliance in its use, patients with special conditions, patients with polypharmacy and for patients who are given drugs with special ways of use. This report contains guidelines for counselling medicines with special usage methods at Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk."

"Kualifikasi kinerja bertujuan untuk memverifikasi bahwa fasilitas, sistem dan peralatan yang telah terpasang dan difungsikan, bekerja secara efektif serta memberikan hasil yang konsisten. Dalam aktivitasnya, industri farmasi wajib menerapkan program kontrol, kualifikasi, dan validasi pada setiap aspek yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan produksi dan mutu obat yang dihasilkan termasuk pada sarana penunjang kritis. Adapun salah satu sarana penunjang kritis di industri farmasi yaitu Sistem Tata Udara (HVAC). Laporan ini berisi tentang metode kualifikasi kinerja sistem HVAC terhadap parameter kritis yang dapat mempengaruhi kualitas produk selama proses produksi di Ruang Produksi Steril Non-Cephalosporin PT. Mahakam Beta Farma.

---

Performance qualification aims to verify that facilities, systems and equipment that have been installed and functioned, work effectively and provide consistent results. In its activities, the pharmaceutical industry is required to implement control, qualification and validation programs in every aspect that can affect production activities and the quality of drugs produced, including critical supporting facilities. One of the critical supporting facilities in the pharmaceutical industry is the Air Conditioning System (HVAC). This report contains the method of performance qualification of the HVAC system for critical parameters that can affect product quality during the production process in the Non-Cephalosporin Sterile Production Room of PT Mahakam Beta Farma."

"Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebagai sarana distribusi obat bertanggung jawab terhadap aktivitas pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat-obatan dari industri farmasi ke fasilitas penyedia pelayanan kesehatan. PBF harus dapat menjamin mutu obat selama proses distribusi untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu, khasiat dan keamanan. Bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh PBF yaitu dengan melakukan dokumentasi kegiatan berupa pembuatan laporan pemasukan maupun penyaluran obat-obatan sebagaimana diatur dalam PerBPOM Nomor 2 Tahun 2022. Pelaporan dilakukan melalui sistem elektronik yaitu e-Report PBF (pbf.binfar.kemkes.go.id) dan e-Was BPOM (e-was.pom.go.id) yang ditujukan kepada Kementerian Kesehatan dan BPOM. Melalui pelaporan ini, baik Kementerian Kesehatan maupun BPOM dapat mengakses dan melakukan pemantauan data pemasukan maupun penyaluran obat jadi seperti yang dilaporkan oleh PBF serta memastikan mutu, khasiat dan keamanan obat yang beredar di masyarakat.

---

Pharmaceutical Distributor (PBF) as drug distribution facilities is responsible for the procurement, storage and distribution of medicines from the pharmaceutical industry to health service provider facilities. PBF must be able to guarantee the quality of drugs during the distribution process to protect the public from the circulation of drugs that do not meet quality, efficacy and safety requirements. The form of supervision that can be carried out by PBF is by documenting activities in the form of making reports on the entry and distribution of medicines as regulated in PerBPOM Number 2 of 2022. Reporting is carried out through an electronic system, in the form of PBF e-Report (pbf.binfar.kemkes.go.id) and BPOM e-Was (e-was.pom.go.id) addressed to the Ministry of Health and BPOM. Through this reporting, both the Ministry of Health and BPOM can access and monitor data on the entry and distribution of finished medicines as reported by PBF and ensure the quality, efficacy and safety of drugs circulating in the society."

"Resep merupakan salah satu bagian dari pelayanan kefarmasian. Resep yang baik harus memiliki cukup informasi untuk memungkinkan ahli farmasi mengerti obat apa yang harus diberikan kepada pasien. Penulisan resep yang tidak jelas dapat memicu kesalahan interpretasi yang dapat berefek pada terjadinya kesalahan medikasi (medication error) sehingga berdampak fatal bagi pasien. Pengkajian resep dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan timbulnya permasalahan terkait obat. Pengerjaan tugas khusus ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur sebagai acuan dan metode observasi dengan melakukan pengkajian atau skrining terhadap resep yang ada di Apotek Kimia Farma Salemba. Resep yang diambil bersifat acak yaitu resep pembelian tunai, resep asuransi kesehatan seperti BPJS, Mandiri Inhealth, Pertalife dan resep Klinik Tunggal. Aspek yang dikaji berupa aspek administrasi, farmasetik dan klinik. Kesalahan peresepan terbanyak pada aspek administrasi yaitu tidak dicantumkan keterangan berat badan pasien. Aspek farmasetik yaitu keterangan aturan pakai dan cara penggunaan obat yang belum terdapat pada semua item obat. Sedangkan pada aspek klinis, kesalahan peresepan terbanyak yaitu tidak adanya keterangan lama pemakaian obat.

---

Prescription is one part of pharmaceutical services. A good prescription should have enough information to enable the pharmacist to understand appropriate medication given to the patient. Unclear prescription can lead to misinterpretation, which result in medication errors that are fatal to the patient. Prescription-screening is done to minimize the possibility of drug-related problems. This assignment uses a qualitative method through literature study as a reference and observation method by assessing or screening existing prescriptions at Kimia Farma Salemba Pharmacy. Prescriptions were taken randomly, cash purchase prescriptions, health insurance prescriptions such as BPJS, Mandiri Inhealth, Pertalife and Tunggal Clinic prescriptions. The aspects studied were administrative, pharmaceutical and clinical aspects. The most common prescribing error in the administrative aspect is that the patient's weight information is not included. The pharmaceutical aspect is the use of medication that are not yet contained in all drug items. While in the clinical aspect, the most prescribing error was the absence of information on the duration of drug use."