Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pre-eklamsi/eklamsi sebagai salah satu komplikasi persalinan yang dapat menyebabkan angka kematian ibu kasusnya masih tinggi di Sumatera Selatan khususnya Kabupaten OKU. Dan 376 persalinan patologis di RS Ibnu Sutowo Baturaja ditemukan 82 kasus Pre-eklamsileklamsi.Kasus ini bila mendapat penanganan yang tepat diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu. Penanganan yang tepat membutuhkan penggalian informasi mengenai layanan informasi di rumah sakit, pengetahuan ibu, pembiayaan, kepercayaan pasien terhadap kualitas pelayanan Rumah Sakit, jangkauan pelayanan, sarana transportasi, peran SOP dan antenatal care sebagai dasar dalam penentuan kebijakan penanganan Pre-eklamsileklamsi di RS Ibnu Sutowo.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang peran layanan informasi, pengetahuan, pembiayaan, kepercayaan terhadap kualitas layanan, sarana transportasi, standar operasional prosedur dan antenatal care dalam penanganan Pre-eldamsileklamsi di RSUD H. Ibnu Sutowo di Baturaja.Metoda penelitian yang digunakan adalah metoda kualitatif dengan tehnik wawancara mendalam (indepth interview). Pemilihan sumber informasi pada penelitian ini dengan memperhatikan prinsip kesesuaian (appropriateness) dan kecukupan (adecuaty). Sumber informasi penelitian adalah dari Direktur, Kepala Ruangan Kebidanan, Bidan pelaksana, dan pasien Pre-eklamsileklamsi yang dirawat di RSUD dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.Dari hasil penelitian diketahui layanan informasi sudah dilaksanakan oleh petugas rumah sakit, tetapi belum diberikan secara terjadwal dan terus-menerus. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang muncul seperti kurangnya SDM dan terbatasnya fasilitas layanan dalam bentuk media, sehingga pelaksanaan layanan informasi hanya bersifat kebutuhan mendadak.Pengetahuan informan (pasien) masih rendah dan pasien tidak mengerti gejala Pre-eklamsileklamsi dan menganggap gejala pre-eklamsi/eklamsi sebagai sesuatu yang wajar untuk ibu hamil. Pasien tidak mampu untuk membayar biaya perawatan dan pasien mendapat kamudahan dalam membayar biaya pengobatan dad Rumah Sakit. Pasien sulit untuk menjangkau tempat layanan kesehatan, transportasi ada disediakan Rumah Sakit dengan dua model kendaraan yaitu mobil ambulans dan mobil jenazah. Sistim peminjaman oleh warga miskin diatur oleh rumah sakit, tetapi belum disosialisasikan sehingga pasien tidak tabu dan tidak bisa mengakses karena tidak ada sarana komunikasi, SOP telah dijalankan dengan benar oleh sebagian petugas dan antenatal care tidak dilaksanakan secara rutin oleh pasien.Sehubungan dengan hal disarankan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan tentang layanan informasi/komunikasi bagi petugas kesehatan, perlu meningkatkan sarana layanan informasi dengan media sound sistem, brosur dibagikan kepada pasien, sosialisasikan bahwa sarana transportasi disediakan rumah sakit, meningkatkan motivasi petugas dalam penggunaan SOP dan pelaksanaan antenatal care.

---

Analysis Of Pre-Eclamptia/Eclamptia Handling In RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo, Baturaja, Ogan Komering Ulu, South Sumatera In 2004

Pre-eclamptialeclamptia as the one of birth complication which can cause the number of death mothers is still high in south Sumatra, especially in OKU. From 376 pathologic birth in RS. Ibnu Sutowo Baturaja, it is found 82 pre-eclmptialeclamptia cases.

If these cases get the right handling, expected those can reduce the number of death mothers the right handling needs information exploration about information services at hospital, knowledges, funding patient trust to hospital services quality, services reach, transportation, SOP role and antenatal care as the basic of next policy making of pre-eclamptialeclamptia handling in RS Ibnu Sutowo.

This research aims to get detailed information about services role. Informations know ledges, funding, services quality trust, transportation, the standard of procedure operational and antenatal care in pre-eclamptialeclamptia handling in RSUD H. Ibnu Sutowo in Baturaja.

The research method that used is qualitive method with indepth interview technis. Information, resources selecting in this research pay much attention on appropriateness principle and adequaty. Information resovices include director, the head of midwifery room, midwife, and pre-eclamptialeklamptia patients who get treatment in RSUD dr. Ibnu Sutowo in Baturaja.

The research output show, that information service given by hospital staff has been executed, there is only in adequate giving continuously. This is caused by some obstacles such as in adequate human resources and the significant of service facilities in form of media so executing of information service is only on sudden necessity.

Information service in hospital is not scheduled yet, informant knowledge is still sufficient and patients haven't know yet pre-eclamptialeclamptia syndromes and they still consider those syndromes as about something normal for pregnant mothers. The patient is not able to pay the treatment cost from hospital patient is difficult to reach health service place, transportation is served by hospital with two kinds of vehicle there are ambulance and corpse cart. Rental system by poor people is ruled by hospital, but it is not socialited to patient didn't know and can not accessed because there is not communication facilities, SOP has executed rightly by some staff and antenatal care is not executed continually.

According to those things we give some advices, that is necessary to arrange some trainings about information services facilities with sound system media, brochure given to patient, socialiting that transportation is available, increase staff motivation in SOP using and antenatal are executing."

"Tesis ini membahas anallsa dan perancangan Sistem Informasi Penggajian yang mencakup Sistem Personalia, Sistem Penggajian dan Sistem Penagihan pada PT. KNE. Tekhnik analisa dan perancangan yang dignnakan adalah metode FAST (Framework for the Applicolion of Systems Techniques). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan informasi-informasi sebagai bahan penelitian berupa hasil wawancara dengan manajemen dan karyawan PT. KNE dan juga basil dokumentasi data. Hasil . penelitian ini menyarankan agar PT. KNE - Jakarta segera mengimplementasikan Sistem HRD, agar proses bisnis yang ada menjadi Jebih efisien danefektif.

---

The focus of this study is about Payroll Infonnation System analysis and design. This system including Personeel System, Payroll System and Invoicing System in PT.KNE. Systems analysis technic and·design methods in this thesis is FAST (For the Application of Systems Techniques) methods. This research .is a qualitative research that documenting all informations as a research resources such as direct interview with PT. KNE employee and management and also data documentations. The research shows that PT. KNE have to implemented the Payroll Infonnation Systems in order to gain a more efficient and effective business process."

"Deskripsi skripsi ini dilakukan berdasarkan aspek sintaksis dan aspek semantis-pragmatis. Dalam analisis sintaksis, digunakan perangkat sitaksis (teori Geerts) untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan posisi kata eens dalam suatu kalimat dan jenisnya. Dalam analisis semantis-pragmatis, digunakan teori Ad Foolen untuk mengelompokkan fungsi kata eens dalam ujuran. Dengan teori ini, kata eens dideskripsikan secara semantis ketika berfungsi sebagai kata keterangan, secara pragmatis ketika berfungsi sebagai pertikel modalitas. Sebagai kata keterangan kata eens termasuk dalam fungsi proposional, sedangkan sebagai partikel madalitas kata eens termasuk dalam funsi non-proposional. Dalm fungsi n0n-proposional ini, kata ens memiliki beberapa nuansa makna antara lain; ekspresif, attitudinal, dan ilokusi. Kata eens tidak hanya ditemukan berdiri sendiri di dalam suatu kalimat tetapi juga dapat dalam bentuk kombinasi dengan partikel lainnya."

"Konsep muka, cara kerja muka, dan model kesantunan dalam komunikasi dokter-pasien adalah berdasarkan pendekatan English for Academic Purposes: medical yang terkait dengan arti muka sebagai konstruk sosial. Penelitian ini menginvestigasi sapaan dalam bentuk kata ganti orang kedua yang berdasarkan sistem kekerabatan dalam bentuk sapaan untuk menunjukkan rasa hormat dan disukai oleh pasien di Indonesia. Terdapat dua puluh enam (26) pasien rawat-jalan pria dan empat puluh (40) pasien rawat-jalan wanita. Data dari kuesioner terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan, status pernikahan dan bentuk sapaan dalam bentuk kata ganti orang kedua yang disukai pasien rawat-jalan. Data tersebut dianalisa menggunakan ?model interaksi?. Hasil penelitian menunjukkan akan pentingnya penggunaan bentuk sapaan dalam bentuk kata ganti orang kedua berdasarkan sistem kekerabatan untuk menunjukkan rasa hormat. Kata ganti orang kedua yang disukai oleh pasien rawat jalan adalah sebagai berikut: Bapak, Mas, Dik, Ibu, Mbak, dan Adek. Bagi pasien rawat jalan wanita, mereka lebih menyukai bila dipanggil Ibu daripada Mbak bila sudah menikah. Di lain pihak, pasien rawat pria memilih Bapak, untuk yang sudah menikah, daripada Mas. Jadi dapat disimpulkan bahwa pilihan yang disukai pasien untuk bentuk kata sapaan yang berdasarkan kesantunan bukan hanya perbedaan umur namun adanya perbedaan status pernikahan. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menyatakan faktor umur saja yang menentukan penggunaan kata ganti orang kedua untuk menunjukkan rasa hormat.

---

The concept of face, face work and politeness model in the doctor-patient communication which is based on English for Academic Purposes: medical relied on the face as a social construct. This study investigates greeting in the form of second person pronoun based on the kinship system in terms of address to show respect as preferred by patients in Indonesia. There were twenty-six (26) male out-patients and forty (40) female patients. Data from the questionnaire consist of patients? gender, age, education, marital status and preferred second person pronoun in terms of address. They were analyzed using the ?interaction model?. The research showed on the importance of the use of greetings in the form of second person pronoun based on kinship system to show respect preferred as follows: Father/Bapak, Elder Brother/Mas, Younger Brother/Dik, Mother/Ibu, Elder Sister/Mbak, and Younger Sister/Adek. The married female patients prefer Mother/Ibu rather than Older Sister/Mbak and the married male patients prefer Father/Bapak rather than Older Brother/Mas. Thus, the patients? choices on terms of address were based not only on age but marital status. These findings were different from the previous research as it was based on age to show respect."

"The concept of face, face work and politeness model in the doctor-patient communication which is based on English for Academic Purposes: medical relied on the face as a social construct. This study investigates greeting in the form of second person pronoun based on the kinship system in terms of address to show respect as preferred by patients in Indonesia. There were twenty-six (26) male out-patients and forty (40) female patients. Data from the questionnaire consist of patients? gender, age, education, marital status and preferred second person pronoun in terms of address. They were analyzed using the ?interaction model?. The research showed on the importance of the use of greetings in the form of second person pronoun based on kinship system to show respect preferred as follows: Father/ Bapak, Elder Brother/Mas, Younger Brother/Dik, Mother/Ibu, Elder Sister/Mbak, and Younger Sister/Adek. The married female patients prefer Mother/Ibu rather than Older Sister/Mbak and the married male patients prefer Father/Bapak rather than Older Brother/Mas. Thus, the patients? choices on terms of address were based not only on age but marital status. These findings were different from the previous research as it was based on age to show respect.

---

Konsep muka, cara kerja muka, dan model kesantunan dalam komunikasi dokter-pasien adalah berdasarkan pendekatan English for Academic Purposes: medical yang terkait dengan arti muka sebagai konstruk sosial. Penelitian ini menginvestigasi sapaan dalam bentuk kata ganti orang kedua yang berdasarkan sistem kekerabatan dalam bentuk sapaan untuk menunjukkan rasa hormat dan disukai oleh pasien di Indonesia. Terdapat dua puluh enam (26) pasien rawat-jalan pria dan empat puluh (40) pasien rawat-jalan wanita. Data dari kuesioner terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan, status pernikahan dan bentuk sapaan dalam bentuk kata ganti orang kedua yang disukai pasien rawat-jalan. Data tersebut dianalisa menggunakan ?model interaksi?. Hasil penelitian menunjukkan akan pentingnya penggunaan bentuk sapaan dalam bentuk kata ganti orang kedua berdasarkan sistem kekerabatan untuk menunjukkan rasa hormat. Kata ganti orang kedua yang disukai oleh pasien rawat jalan adalah sebagai berikut: Bapak, Mas, Dik, Ibu, Mbak, dan Adek. Bagi pasien rawat jalan wanita, mereka lebih menyukai bila dipanggil Ibu daripada Mbak bila sudah menikah. Di lain pihak, pasien rawat pria memilih Bapak, untuk yang sudah menikah, daripada Mas. Jadi dapat disimpulkan bahwa pilihan yang disukai pasien untuk bentuk kata sapaan yang berdasarkan kesantunan bukan hanya perbedaan umur namun adanya perbedaan status pernikahan. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menyatakan faktor umur saja yang menentukan penggunaan kata ganti orang kedua untuk menunjukkan rasa hormat."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban rumah sakit terhadap dokter tamu serta kewenangan dokter yang dikaitkan dengan hukum kesehatan. Skripsi ini juga mengambil contoh kasus untuk dianalisis, yaitu putusan pengadilan negeri nomor 79/Pid.sus/2011/PN.Kd.Mn. yang berlanjut ke putusan kasasi dengan Nomor Putusan 1110K/Pid.sus/2012. Tidak bisa dipungkiri, dengan berkembangnya zaman maka penyakit-penyakit juga banyak bermunculan yang membuat pihak rumah sakit membutuhkan dokter dengan cara membuat kontrak kerja yang tidak menyulitkan mereka. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah munculnya praktik kedokteran tanpa adanya Surat Izin Praktik yang menurut Undang-Undang merupakan suatu pelanggaran. Tujuan penulisan skripsi untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut mengenai kapan dokter dikatakan berkompetensi dan mendapat kewenangan dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban rumah sakit terhadap dokter-dokter berdasarkan hubungan kerjanya. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan tipe preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pihak rumah sakit juga memiliki andil terhadap pelanggaran yang terjadi, karena dalam perekrutan dokter rumah sakit wajib memperhatikan Surat Izin Praktik dokter, jika terbukti seorang dokter tidak memiliki Surat Izin Praktik maka rumah sakit terbukti melanggar Undang-Undang Rumah Sakit karena memperkerjakan seorang dokter yang tidak memenuhi persyaratan praktik di suatu tempat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the hospital 39 s responsibility to the visiting doctor as well as the authority of the doctor associated with the health law. This thesis also took the case to be analyzed, the case is Decision of The District Court Number 79 Pid.sus 2011 PN.Kd.Mn. and continue to the Cassation Decision Number 1110K Pid.sus 2012. It can not be denied, in tis globalization era then the diseases are also a lot of emerging that makes the hospital requires a doctor by making a contract work with the easy way. The issue in this research is the emergence of medical practice without the existence of a Practice License which according to the Act is a violation. The purpose of thesis is to find out and discuss more about when doctors are said to be competent and get the authority and what kind of responsibility of the hospital against doctors based on their contract type. This research method is literature research with prescriptive type. The results of the study concluded that the hospital also has a influence of the violations that occurred, because the hospital must pay attention to the doctor 39 s Practice License when they want to make a doctor recruitment, if a doctor does not have Practice License then the hospital proven to violate the hospital law for employing a doctor who does not complete the requirements of practice in that place."

"Skripsi ini membahas mengenai bentuk hukum untuk Badan Usaha Milik Negara yang cabang produksinya menguasai hajat hidup orang banyak. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini berusaha menganalisis bentuk hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan sebagai salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak serta mencari bentuk hukum yang paling ideal dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan ditinjau dari segi hukum maupun segi ekonomi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti berbagai gejala serta fakta hukum yang ada. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data yang ada dan dikaitkan pada teori-teori hukum. Hasil dari penilitian ini adalah dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan oleh Negara, bentuk hukum yang digunakan adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Perseroan yakni PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PT PLN (Persero)”). PT PLN (Persero) didirikan dengan tujuan menyediakan listrik bagi kepentingan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata serta mengupayakan keuntungan agar dapat membiayai penyediaan tenaga listrik itu sendiri. Dari segi hukum, bentuk Perusahaan Perseroan dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan kurang tepat karena tujuan pencarian keuntungan didahulukan dibandingkan dengan tujuan kemanfaatan umumnya. Dalam konteks PT PLN (Persero), penyediaan tenaga listrik diutamakan untuk kemanfaatan umum sehingga bentuk Perusahaan Umum lebih ideal secara hukum. Dari segi ekonomi, PT PLN (Persero) tidak dapat memaksimalkan fungsinya dalam pencarian keuntungan karena secara praktik ada pertentangan antara tujuan kemanfaatan umum yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dan tujuan pencarian keuntungan sebagai Perusahaan Perseroan. Oleh sebab itu, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah perlu adanya pemisahan dari bidang usaha dan tujuan yang ingin dicapai oleh bentuk-bentuk hukum Badan Usaha Milik Negara sehingga peran yang diemban oleh masing-masing penyelenggaraan usaha dapat terwujud dengan maksimal. Selain itu, bentuk hukum PT PLN (Persero) juga perlu dikembalikan kepada Perusahaan Umum agar tujuan dan perannya dapat diwujudkan secara maksimal.

---

This thesis discusses the legal form for a State-Owned Enterprise whom which controls people's lives. The problems raised in this thesis attempt to analyze the legal form used in the implementation of the electricity business as one of the branches of production which affects the lives of many people and seeks the most ideal legal form in the implementation of the electricity business from a legal and economic point of view. The research was conducted using normative juridical methods by examining various phenomena and existing legal facts. The typology of this research is analytical descriptive using existing data and linked to legal theories. The result of this research is that in the implementation of the electricity business by the State, the legal form used is a State-Owned Enterprise in the form of Perusahaan Perseroan, namely PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PT PLN (Persero)”). PT PLN (Persero) was established with the aim of providing electricity for the public interest to improve people's welfare in a fair and equitable manner and seek profits in order to be able to finance the supply of electricity itself. From a legal point of view, the form of Perusahaan Perseroan in the conduct of electricity business is not appropriate because the objective of seeking profit takes precedence over the objective of general benefit. In the context of PT PLN (Persero), the provision of electric power is prioritized for public benefit so that the form of Perusahaan Umum is more ideal legally. From an economic point of view, PT PLN (Persero) cannot maximize its function in seeking profits because in practice there is a conflict between the goals of public benefit carried out by PT PLN (Persero) and the objectives of seeking profits as Perusahaan Perseroan. Therefore, the advice that can be given by the author is that there is a need for a separation of business fields and objectives to be achieved by the legal forms of State-Owned Enterprises so that the role assumed by each business operator can be maximally realized. In addition, the legal form of PT PLN (Persero) also needs to be returned to the Perusahaan Umum so that its goals and roles can be realized to the fullest."