Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tenaga keperawatan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dibidang keperawatan yang didapat melalui pendidikan dibidang keperawatan (Undang-Undang No 23 Tahun 1992). Akademi Keperawatan merupakan institusi yang mendidik tenaga keperawatan. Di Provinsi Banten terdapat lima institusi Akademi Keperawatan. Jumlah tenaga keperawatan sebagaimana di Indonesia secara keseluruhan masih kurang dan distribusinya tidak merata, demikian pula di Provinsi Banten. Adapun yang menjadi masalah ialah kendati tenaga keperawatan masih dibutuhkan baik untuk konsumsi dalam maupun luar negeri, peminat untuk mengikuti pendidikan di bidang ini relatif masih rendah.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan antara faktor-faktor yang sudah diprediksi seperti umur, jenis kelamin, minat terhadap profesi perawat, persepsi lapangan kerja, persepsi pendidikan lanjut, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, pengaruh keluarga, informasi pendidikan, prestasi belajar di sekolah asal dan asal sekolah dari mahasiswa Akademi Keperawatan dengan keputusannya-untuk memilih mengikuti pendidikan Akademi Keperawatan. Penelitian ini dilakukan di seluruh Akademi Keperawatan di Provinsi Banten tahun 2002. Penelitian ini non eksperimental dimana datanya bersifat primair dan dikumpulkan secara potong lintang (cross sectional). Sedangkan sampel penelitian diambil dari populasi mahasiswa tingkat satu dari lima institusi Akademi Keperawatan di Provinsi Banten berjumlah 170 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan menggunakan kuesioner. Data diolah dengan bantuan komputer.Analisis univariat dari hasil penelitian menunjukan bahwa dari semua responden, lebih dari setengah memiliki minat tinggi untuk masuk Akademi Keperawatan (53,5%).Dari analisis bivariat, didapatkan 3 variabel yaitu variabel umur (p value=0,017), variabel pendidikan orang tua (p value=0,014) dan variabel pengaruh keluarga (p value= 0,031), yang mempunyai hubungan secara statistik bermakna untuk mengikuti pendidikan di Akademi Keperawatan. Sedangkan variabel jenis kelamin, persepsi lapangan kerja, persepsi pendidikan lanjut, pekerjaan orang tua, informasi pendidikan, prestasi belajar dan anak sekolah tidak memiliki hubungan yang bermakna secara statistik dengan keputusan mengikuti pendidikan Akper.Analisis multivariat dengan menggunakan regresi logistik menemukan 6 variabel yang memiliki p value <0,25 yaitu variabel umur (p=0,010), minat (p=0,142), persepsi kerja (p=0,104), pekerjaan orang tua (p O,149), pengaruh keluarga (p-0,025) dan prestasi belajar/NEM (p=0,169). Setelah dilakukan analisis ternyata ada 3 variabel (umur, persepsi kerja dan pengaruh keluarga) secara statistik signifikan dengan keputusan untuk mengilkuti pendidikan Akademi Keperawatan.Dengan diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan keputusan seseorang untuk mengikuti pendidikan di Akademi Keperawatan, maka penelitian ini juga dapat memberi saran terutama kepada Pusdiknakes dalam membuat kebijakan penerimaan mahasiswa baru perlu persyaratan yang lebih luas tidak hanya STTS dan tinggi badan. Perlu dilakukan pemeriksaan psikologis dan membuat buku panduan/informasi tentang pendidikan kesehatan, bahkan melakukan promosi melalui media cetak maupun elektronik masih dibutuhkan. Untuk institusi pendidikan Akper agar dalam penerimaan mahasiswa baru memberikan informasi yang memadai sedini dan seluas mungkin dan melakukan pemeriksaan psikologis. Untuk mensosialisasikan profesi keperawatan perlu menyebarluaskan buku panduanlinformasi pendidikan perawat dengan bekerja sama dengan asosiasi profesi perawat.Untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih representatif perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan desain yang berbeda sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan keputusan seseorang memilih mengikuti pendidikan Akademi Keperawatan.Daftar pustaka : 36 (1976-2001)

---

Background Factors of Decision at Nursing Academy in Banten Province Year 2002 Nursing personnel is someone equipped with knowledge and skills in nursing field obtained through education in nursing discipline (Government Regulation No. 23 1992). Nursing Academy is an institution which educate nursing personnel, there are five Nursing Academy in Banten Province. In general, there is a lack of nursing personnel and the distribution is unequal. That problem also occurred in Banten Province. One cause of this problem is lack of willingness to attend nursing education despite its high demand both nationally and internationally.The aim of this study is to understand the relationship between predictable factors such as age, sex, aspiration toward nurse profession, perception toward job, perception toward higher education, parents' education, parents' job, family influence, educational information, previous educational achievements, and previous school and the decision to attend the education in nursing academy. This study was conducted in five nursing academies in Banten Province in the year 2002. Design of this study is non experimental with primary data collected cross-sectionally. Sample was 170 first year students from five nursing academies in Banten Province. Data collected by questionnaires and analyzed by using computer.Univariate analysis showed that more than half (54.1%) of respondents had relevant decision to attend nursing academy.Bivariate analysis shows that there are 3 variables, that are age (p value-0.007) pwnts' education (p value=0.075), Arid family influence (p value=0.031), associated with aspiration td attend the educaaidh at nursing academy. On the other hand, the variables of sex, work field perception, advance education perception, parents' occupation, educational information, school achievements, and school graduating had no significant statistic relationship on decision to attend nursing academy.Multivariate analysis using logistic regression resulted in 6 variables with p value 0.25, that are age (p value= 0.075), interest (p value=0.142), working perception (p value=0.104), parents' occupation (p value-0.149), family influence (p value=0.025), and educational achievements (p value-0.169). Further analysis shows there are 3 variables (age, working perception, and family influence) that are statistically significant with aspiration to attend education in nursing academy. This was in accordance to fact that nursing profession was widely perceived as females profession, thus it is heavily biased by gender.The results of this study lead to suggestions, especially for Pusdiknakes as to extend the conditions of entry for nursing academy, not just limited to previous school certificate and predetermined height as usually applied. There is a need to conduct a psychological testing and providing guide and information book on health education even promoting using mass media and electronics still needed. In the field of nursing education, nursing academics should provide early information, conduct psychological test, and socializing information on nursing profession by distributing guide/information book on nursing education. To draw a more representative conclusion, further research using different design is necessary. Thus more information about factors that influence decisions to attend nursery academy could be collected."

"Penelitian ini memfokuskan perhatian terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani permasalahan dengan Pemerintah Timor Leste, yaitu di bidang batas negara di darat, batas negara di laut, pengungsi Timor Leste di wilayah Indonesia dan aset RI di Timor Leste.Ada berbagai keuntungan yang bisa didapatkan apabila kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan tersebut tepat, antara lain di bidang sosial politik, bidang ekonomi dan bidang pertahanan keamanan/Hankam, ketepatan pengambilan kebijakan tergantung kepada pendekatan yang digunakan,Dalam tata kehidupan antar bangsa dikenal beberapa pendekatan untuk menyelesaikan masalah antara dua negara, yaitu pendekatan diplomatik, pendekatan mediasi/mengundang pihak ke 3 dan melalui Mahkamah Internasional.Untuk menentukan masalah apa yang sebaiknya diprioritaskan untuk diselesaikan dengan pemerintah Timor Leste serta prioritas keuntungan di bidang apa yang diharapkan akan diperoleh, juga untuk menentukan pendekatan apa yang sebaiknya diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia, diadakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian eksplanasi yang bersifat deskriptif analisis. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utamanya dilengkapi dengan studi kepustakaan, peninjauan lapangan dan wawancara. Kuesioner diberikan kepada 10 orang responden yang dianggap sebagai ekspert di bidang perbatasan darat, perbatasan laut, pengungsi dan aset negara. Data yang diperoleh selanjutnya dinalisa dengan metode Analytical Hierarchy Process (ANP) yaitu suatu teknik pengambilan keputusan berdasarkan skala prioritas.Hasil penelitian menunjukan bahwa perbatasan darat perlu mendapatkan prioritas utama untuk diselesaikan dengan persentase sebesar 42 %, berikutnya adalah perbatasan laut, 27 %, masalah pengungsi 19 % dan aset negara 12 %. Adapun keuntungan yang paling utama untuk didapatkan adalah dibidang sosial politik 43%, bidang ekonomi 30% dan bidang hankam 27%. Untuk menyelesaikan masalah serta mendapatkan keuntungan yang diharapkan pendekatan yang harus diprioritaskan adalah pendekatan diplomatik/perundingan 62 %, pendekatan mediasi 27 % dan membawa persoalan ke Mahkamah Internasional 11 %.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah dengan Timor Leste selama ini yaitu dengan mneyelesaikan masalah perbatasan darat, pengungsi dan asset negara secara paralel tidak sesuai dengan pendapat para ekspert yang menghendaki masalah perbatasan darat diselesaikan terlebih dahu.lu, Sedangkan pendekatan yang diterapkan pemerintah yaitu pendekatan diplomatik sesuai dengan pendapat para ahli, keuntungan yang diharapkan diperoleh, yaitu dibidang sosial politik diharapkan bisa didapatkan wiring dengan proses penyelesaian semua permasalahan.

---

This Research is focused on The Indonesian Governmental Policy in handling some problems on Democratic Republic of Timor Leste, which covers land border, sea border, and refugee of Timor Leste in Indonesia and Indonesia's asset in Timor Leste.

If Indonesian Government can define the accurate policy to solve the problem, there will be some benefits in different fields such as in the social/political, economical and security and defense field. The accurate policy must come from the accurate approach, such as diplomatic or mediation, or bringing up the problem to the International Court of Justice (ICJ).

This research used quantitative descriptive type. This type determined which problem should be put into first priority to be solved, what benefits should be primarily obtained and also which approaches should be application firstly by the Indonesian Government. Using questionnaire as the core important instrument with bibliography, interview and field observation as well collected the data. The questionnaires were given to 10 (ten) persons known as the expert in the related field. Hereinafter the quantitative data obtained is to be compiled with the descriptive analysis technique by using Analytical Hierarchy Process (AHP), a decision-making technique based on the priority scale.

The result of the research indicates that land border has become a primarily priority to be solved with percentage of 42 %, followed by sea border with percentage of 27 %, refugee 19 % and the last Indonesia's asset with 12 %. The benefit that could be gained is in social/political field as a primarily priority, with percentage of 43 %, economical field 30 %, and the last is the security and defense field with 27 %. To solve the problems and gain some benefits, the Indonesian Government should implement diplomatic approach primarily, with percentage of 62 %, and then mediation approach 27 % and the last, bringing up the problems to the ICJ 11 %.

Thereby it can be concluded that the Indonesian Governmental Policy to solve the problems with the Timor Leste in terms of the land border, refugee and asset parallel nowadays is not suitable as the experts indicated that the land border as a primarily priority to be solved. Meanwhile, diplomatically approach implemented by Indonesian Government is suitable with the experts' opinions and the benefit in social/political field could be obtained in a line with the problems solving process."

"ABSTRAKPembangunan politik merupakan bagian daripada pembangunan nasional. Pembangunan Nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan, dengan senantiasa harus merupakan perwujudan Wawasan Nusantara serta memperkukuh Ketahanan Nasional, yang diselenggarakan dengan membangun bidang-bidang pembangunan diselaraskan dengan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan. Pembangunan Nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, sesuai dengan sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat. Pembangunan Nasional menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, dan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, yaitu dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.Selama Orde Baru berkuasa, pemerintah telah melaksanakan Pemilihan Umum sebanyak 6 kali mulai dari tahun:1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu yang berlangsung secara berkala tersebut masingmasing organisasi politik peserta pemilu memperoleh dukungan pemilih yang bervariasi. Dukungan yang bervariasi itu tidak hanya karena pemilu itu diikutibanyak partai, tetapi juga karena masing-masing organisasi politik mempunyai pendukung yang bermacammacam. masyarakat Indonesia yang majemuk dari segi sosial, budaya, ekonomi dan agama, menyebabkan anggotaanggota dapat menyampaikan aspirasi politiknya secara LUBER, JURDIL atau tidak sama sekali.Kegiatan memilih pada Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam hal penyaluran aspirasinya, yaitu melalui memilih atau tidak memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga legislatif.

---

"

"Kegiatan minyak dan gas bumi telah menimbulkan dampak terhadap lingkungan, satu diantaranya adalah kontribusi terhadap perubahan iklim melalui pembakaran sisa gas bumi yang dilakukan di flare stack dan menimbulkan gas rumah kaca (GRK) yang dianggap penyumbang terbesar pemanasan global. Data Ditjen Migas menunjukkan bahwa total gas bumi Indonesia yang dibakar di flare stack pada tahun 2009 adalah sebesar 364 MMSCFD (Million Million Standard Cubic Feet per Day).Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2025, dengan 6% diantaranya merupakan kontribusi dari sektor energi. Pemanfaatan gas suar bakar (flare gas) dari Lapangan Migas Pertamina EP Field Tambun yang memiliki gas suar sebesar ±11,22 MMSCFD, menjadi sumber energi bagi jaringan gas rumah tangga masyarakat Desa Buni Bakti, diharapkan mampu berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK.Dikarenakan volume gas suar yang relatif kecil dari tiap-tiap sumur, komposisi gas yang memiliki unsur impurities, lokasi yang menyebar serta jauh dari infrastruktur pipa transmisi atau distribusi, menyebabkan tingginya biaya pemrosesan gas tersebut, sehingga tidak ekonomis untuk dimanfaatkan oleh investor. Diperlukan kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan gas suar bagi keperluan jaringan gas rumah tangga.Analisis aspek teknis dan ekonomis pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga akan dilakukan dalam studi ini, sebagai masukan bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pemanfaatan gas suar bagi keperluan jaringan gas rumah tangga, serta sebagai satu cara memenuhi komitmen Negara Indonesia untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26 % hingga tahun 2025.

---

Oil and gas activities have an impact on the environment, one of which is contributing to climate change through the burning of residual gas in the flare stack and do cause greenhouse gas (GHG) that are considered the biggest contributor to global warming. Directorate General of Oil and Gas data show that Indonesia's total natural gas burned in the flare stack in the year 2009 amounted to 364 MMSCFD (Million Million Standard Cubic Feet per Day). Indonesia has committed to reduce GHG emissions by 26% in 2025, with 6% of which is contributed from the energy sector.Utilization of fuel gas flare (flare gas) from Gas Field Pertamina EP Field Tambun who have gas flare at ± 11,22 MMSCFD untapped, a source of energy for domestic gas network Buni Bakti village society, is expected to contribute to the reduction of GHG emissions. Due to the volume of a relatively small flare gas from each well, the composition of gas that has an element impurities, which spread and distant location of transmission or distribution pipeline infrastructure, resulting in high costs of processing the gas, so it is not economical to be used by investors.Government policy is needed to take advantage of flare gas for household purposes gas network. Analysis of technical and economical aspects of networking infrastructure for domestic gas will be done in this study, as an input for the government to issue a flare gas utilization policy for the purposes of domestic gas network, as well as a way to meet the State of Indonesia's commitment to reduce GHG emissions by 26 % until 2025."