Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPertumbuhan dan arus Perpindahan penduduk dan desake kota yang cukup tinggi, telah menimbulkan berbagaimasalah di perkotaan. Salah satu masalah perkotaanyang serius adalah tumbuh dan meluasnya pemukimankumuh. Keadaan lingkungan yang demikian tentu akansangat tidak menguntungkan baik dari segi keamanan,kesehatan penduduk, kenyamanan dan keindahan, maupundari segi kebijakan pemerintah dalain usahameningkatkan Icualitas sumberdaya manusia. Salah satu upaya yang dilakukan dan dikembangkan olehpemerintah dalam pembangunan lingkungan penmukimankumuh adalah melalui Program Perbaikan Kampung atauProgram KIP (Kampung Improvement Program), yangbertumpu pada ide Tri Bina dengan pembangunan yangsifatnya fisik. Kotamadya Surakarta sebagai salahsatu kota budaya di Propinsi Jawa Tengah juga tidakterlepas dari masalah pemukiman kumuh. Salah satukawasan pemukiman kumuh di Daerah Kotamadyasurakta terletak di Kelurahan Semanggi, KecamatanPasar Kliwon. Program KIP di Surakarta dilakukanmulai tahun 1994/1995 hingga 1999/2000. penelitian tesis membahas: 1) Bagaimana dampakprogram perbaikan kampung tersebut terhadap perbaikanlingkungan fisik?; 2) Apakah program perbaikankampung telah menyentuh terhadap perbaikan kondisikesehatan dan sosial masyarakat lingkunganpemukiman kumuh? Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanapersepsi masyarakat tersebut terhadap manfaatprogram perbaikan lingkungan fisik, mengetahuiberapa besar pengaruh program KIP terhadap perbaikankualitas hidup terutarna derajat kesehatan dan sosialmasyarakat di wilayah perumahan kumuh danmengevaluasi keberhasilan Program KIP. Lokasi penelitian ini di Kelurahan Semanggi,Kecamatan Pasar Kliwon, Kotamadya Surakarta,khususnya di wilayah pemukiman kumuh yang memperolehbantuan Program KIP. penelitian dilaksanakan selamadua bulan dan bulan Maret hingga Mei 1997. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk diKelurahan Semanggi yang berjumlah 22.316 Jiwatercakup ke dalam 20 RW. Sampel penelitian ini adalah130 orang responden yang berasal dan RW 010, RW 04,RW 018, dan RW 02 yaitu wilayah yang mendapat ProgramPeriode tahun 1994/1995. Pengambilan sampeldilakukan dengan dua cara yaitu purposive randomsampling dan simple random sampling. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengandesain ex post facto. Jenis dan instrumen yangdigunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian iniadalah pengumpulan data primor berupa hasil wawancaradan kuesioner, serta data sekunder yang diperolehdaro beberapa instansi pemerintah. pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukandengan pengarnatan dan studi komparasi kondisivaniabel lingkungan fisik dan kondisi variabellingkungan sosial antara sebelum mendapatkan programKIP dan setelah mendapatkan Program RIP. Komparasiatau perbandingan tersebut dilakukan denganmenggunakan data kuesioner yang diberikan kepadaresponden untuk selanjutnya diuji secara statistikinferensial chi-kuadrat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakatKelurahan Sernanggi Kotarnadya Surakarta menganggapProgram NIP bermanfaat bagi mereka. Dalam halperbaikan kualitas hidup, terutama derajat. Kesehatandan sosial masyarakat, Program KIP menunjukkan adanyaPengaruh yang cukup besar. Keberhasilan Program Perbaikan Kampung (RIP) dapatdilihat pada hampir seluruh aspek kondisi tempattinggal, seluruh aspek kesehatan, dan hampir seluruhaspek sosial ekonomi masyarakt. Program KIPmenunjukkan adanya kebehasilan dalam aspek perubahanjenis rumah, lantai rumah, sumber air bersih, saluranpembuangan air limbah, keadaan jalan, kondisi airbersih, kondisi tanah, dan kondisi udara. Berkaitandengan kondisi tempat tinggal, Program KIP tidakberhasil memberikan perubahan jenis penerangan dantempat pembuangan sampah Dalam aspek kesehatan Program KIP terbuktiMenunjukkan perubahan dalam hal penyakit yangdiderita, sumber air bersih, sarana kesehatan,manfaat sarana kesehatan, dan sarana wc umum. Berkaitan dengan kondisi Sosial ekonomi masyarakat,program KIP menunjukkan keberhasilan dalam perubahankegiatan belajar anak, penngkatan usaha dan jumlahpendapatan. Program KIP tidak berhasil memberikanmanfaat bagi kegiatan-usaha dan penataan lingkungan. Sebagian besar dan mereka menunjukkan partisipasiatau peran sertanya pada waktu pelaksanaan KIP maupunpemeliharan hasil KIP. Perilaku responden di dalampelaksanaan KIP maupun pemeliharaan hasil KIP adalahperilaku yang bermotivasi. Perilaku responden menjadiberarti karena dimiliki beberapa peranan atautanggung jawab yang mengarahkan perilakunya. Peranantadi diperoleh dan lingkungannya (terutamamasyarakat) dalam bentuk interaksi sosial. Perilakudalam pemeliharaan sarana hasil KTPadalah suatu keluaran dan kepribadian responden.

---

ABSTRACTThe growth and the flow of citizens removal fromvillage to town is extremely high and has inflictedto a various problems of urban affairs. One of themseriously grown and extended considerably wereslummed settlement. Such environmental condition iscertainly very unfavorable, either in terms ofsecurity, public health, beauty and comfort as wellas government?s policy in the effort to improve thequality of human resources. One of the efforts which is carried out anddeveloped by the government in slum settlementenvirontmental rehabilitation is through the KampongImprovement Program of KIP which rest on TriBina idea by development saving physicalcharacteristic. The municipality of Surakarta as Oneof cultural town in the Central Java Province isalso not independent of slammed settlement problemsone of them is located in Kelurahan Semanggi,subdistrict of Pasar Kliwon. KIP Program inSurakarta Was Carried Since 1994/1995 to1999/2000. This thesis discusses: 1) What is the impact toKampong Improvement Program towards physicalenvironment?; 2) whether or not the KampongImprovement Program has touched the improvement ofsocial health Condition and the slummed settlementfacilities? This research is designed to find out how people?sperception to the benefit of physical surroundingsimprovement program, to find out the magnitude ofthe impact of environmental improvement programtowards the quality of life, especially the degreeof health and social conditions in the area of slummsettlement, and to evaluate the achievement of KIPProgram. The location of this research is Kelurahan Semanggì,Subdistrict of Pasar Kliwon, Municipality ofSurakarta, which obtained Kip Program support.Whereas the time of research took place about twomonths from March to May 1997. The populatíon of this research were the inhabitantsof Kelurahan Semanggi totaled 22.316 peopledjstributed in some 20 RW. The sample of thissearch included 130 respondents cominq from RW 10,04, RW 18, and RW 02, all of which obtain duringthe. 1994/1995 period. Sampling was carried out byway of proportional random sampling and simplerandom sampling. This research represents a survey using ex postfacto design. The instrument of this research wasprimary data collection in the form of interview andquestionairs, along with secondary data obtainedfront several goverment agencies. variable measurement in this research was carriedout by observation and comparative study of physicalenvironmenta). condition and social condition betweenbefore and after obtaining KIP Program. Saidcomparation was obtained by using a questionair datagiven to respondents for further test on ainferential manner using Chi-square. The results of this research concluded that peopleof Kelurahan Semanggi, Municipality of Surakartaconsidered that the KIP Program is of great benefit.In case of life quality improvements especiallypeople?s health quality the KIP Program showed afairly large influence. The success of Kampung Improvement program (KIP) canbe seen at the condition of silence, health, andPeople T5 social economy. Most of them showedParticipative role in the implementation of KIP asWell as safeguarding the results The Respondent? sbehavior in the implementation as well assafegurding the results of KIP are motivated andpurpose directed behavior. It will becomesignificant because it has several roles andresponsibility directing its behaviour. Such- role isobtained from their environment (especially thepeople) in the form of social interaction.participative behavior safeguarding. the results ofKIP is an output of respondent?s personality."

"Kajian dalam disertasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa melindungi kelestarian fungsi lingkungan seharusnya dilakukan sejak tahap perumusan kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Sehubungan dengan itu, pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan menjadi penting. Persoalannya, di berbagai daerah pengarusutamaan tersebut seringkali tidak dilakukan dan kalaupun dilakukan prinsip-prinsip tersebut tidak mengejawantah dalam pelaksanaan pembangunan.Dari perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah memiliki posisi penting dan menentukan dalam pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Analisis dalam disertasi ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan lembaga pengelolaan hidup daerah tidak dapat mendorong pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pengembangan konsep kebijakan pengelolaan lingkungan hidup agar terwujud tata kelola lingkungan hidup yang baik, dan membangun model kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup daerah agar mampu mengarrusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.Disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah Teori Sistem dari Niklas Luhmann, Teori Kebijakan Publik, Teori Deep Ecology dari Arne Naess, dan beberapa teori serta konsep lain yang relevan. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan, dan diskusi kelompok terfokus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.Disertasi ini menemukan berbagai faktor yang menyebabkan lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah tidak mampu mendorong pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pertama, posisi lembaga pengelolaan lingkungan hidup yang mengakibatkan lembaga tersebut memiliki keterbatasan dalam pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kedua, lemahnya kapasitas kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan ketiga, terdistorsi makna otonomi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Agar terwujud tata kelola lingkungan hidup yang baik, diperlukan konsep kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah dengan karakteristik sebagai berikut: (a) input kebijakan diwarnai oleh paradigma deep ecology; (b) proses formulasi kebijakan bersifat demokratis; (c) substansi kebijakan mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development); dan (d) lingkungan kebijakan berada dalam ketepatan pemaknaan otonomi daerah. Di samping itu, agar dapat mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah harus dikembangkan untuk mencapai karakteristik sebagai berikut: (a) didasarkan pada pendekatan ecoregion; (b) visi lembaga adalah menjaga fungsi stock sumber daya alam; (c) struktur organisasi dan tata kerjanya disesuaikan dengan tipologi daerah; (d) bersifat inklusif; (e) menyelenggarakan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan; (f) Konwledge-Based Organization; (g) sumber daya manusianya memiliki visi dan komitmen dalam perlindungan lingkungan; dan (h) pendanaan kelembagaan harus diperkuat.

---

This study is based on cognition that protecting the environmental sustainability should be carried out from the formulation of policy, plan, and program. Accordingly, mainstreaming of the principles of sustainable development into development planning documents becomes important. The problem is in many user mainstreaming is rarely done. If it is done, these principles do not manifest in the impelementation of development program.

Based on perspective of Law Number 32 Year 2009 concerning on the Protection and Management of the Environment, the local environmental management agency has an important and decisive position in mainstreaming sustainable development principles. Analysis of the dissertation is aimed to determine the factors caused the local environmental management agency can not encourage implement the mainstreaming of the principles of sustainable development; develop the concept of environmental management policy in order to realize good environmental governance. This is build the institutional model of local environmental management agency to be able mainstreaming the sustainable development principles.

This disertation used a qualitative approach. The theory used to analyze the problems is Niklas Luhman's Systems Theory, Public Policy Theory, Arne Naess Theory of Deep Ecology, and several theories as well as other relevant concepts. The study was conducted through observation, in-depth interviews with informants, and actor research. The obtained data analyzed through the steps of data reduction, data presentation, and deduced and verification.

This disertation found the various factors that cause local environmental management agency does not able to mainstream sustainable development principles. First, the position of local environmental management agencies that resulted limitedness of these institutions in mainstreaming sustainable development principles. Second, weak institutional capacity in carrying out duties and functions, and the third, distorted the meaning of autonomy in local governance practices. In order to realize good environmental governance, required the concept of environmental management policy with the following characteristics: (a) input policy paradigm characterized by deep ecology, (b) the policy formulation process is democratic, (c) the substance of the policy reflects the principles of sustainable development, and (d) the policy environment is in the accuracy of interpretation of regional autonomy. In addition, in order to mainstream the principles of sustainable development, the local environmental management agency should be developed to achieve the following characteristics: (a) based on the ecoregion approach, (b) the institution's vision is to maintain the function of the stock of natural resources, (c ) organizational structure adapted to the typology of area; (d) inclusive, (e) carry out the functions to coordinate the development planning; (f) konwledge-Based organization, (g) human resources have the vision and commitment to environmental protection, and (h) funding institutions should be strengthened."