Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PKPU bertujuan agar Debitur yang memiliki masalah pembayaran utang tidak langsung dipailitkan karena sebenarnya masih dapat membayar utang-utangnya apabila diberi kesempatan oleh para Kreditur konkuren untuk menjalankan usahanya. Pemberian ini akan berpuncak pada diterima atau tidaknya perdamaian yang dapat berisi apa saja sepanjang disetujui Kreditur konkuren berdasarkan ketentuan Pasal 265 UUK. Dari sini terlihat pentingnya peranan suara Kreditur sehingga dalam pemberian PKPU eksistensi Kreditur dan adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih merupakan hal-hal yang harus dibuktikan agar PKPU dapat dikabulkan Pengadilan Niaga dan perdamaian dapat dilaksanakan dan disahkan; pembuktian ini harus dapat dilakukan dengan sederhana berdasarkan asas adil, cepat, terbuka, dan efisien. Dalam perkara IFC V.S. POF dan Perkara BPPN V.S Davomas, Debitur (POF dan Davomas) diduga kuat beritikad tidak baik. Mereka diduga memunculkan Kreditur Fiktif untuk memenangkan pemungutan suara. Masalah Kreditur fiktif dalam proses PKPU terkait dengan aspek kepailitan dan PKPU, perdata dan juga aspek pidana baik materi maupun hukum acaranya tetapi UUK tidak secara tegas mengatur apakah Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dugaan Kreditur Fiktif ini. Secara implisit, UUK membuka kemungkinan untuk memberikan kewenangan kepada Pengadilan Niaga memeriksa dugaan Kreditur fiktif karena terkait dengan proses PKPU; walaupun demikian hal ini masih dapat diperdebatkan. Batasannya adalah sepanjang dapat diperiksa dan dibuktikan secara sederhana; apabila tidak maka Pengadilan Niaga seharusnya menangguhkan perkara PKPU dan menentukan hakim perdata atau hakim pidana yang memutuskan dugaan kreditur fiktif. Apabila Perdamaian yang telah disahkan diketahui adanya kreditur fiktif setelah perdamaian disahkan maka terhadap putusan itu dapat diajukan upaya hukum Penunjauan Kembali."

"Skripsi ini membahas tentang pengujian local storage yang merupakan salah fitur yang disediakan oleh HTML5 sebagai versi terbaru dari HTML untuk mempermudah perancangan website yang mampu menyimpan data secara lokal di sisi pengguna. Penelitian ini juga merupakan pengujian terhadap serangan cross site scripting yang adalah salah satu jenis serangan yang sering dialami dari penggunan local storage dikarenakan data inputan pengguna tersimpan di sisi klien. Oleh karena itu, perlu adanya suatu metode yang tepat untuk mencegah terjadinya pengambilan inputan data pengguna melalui penyisipan kode berupa script javascript pada struktur halaman web yang dirancang yaitu dengan menerapkan content security policy. Pengujian juga akan dilakukan pada dua parameter yaitu time latency dan page load pada saat penerapan Content Security Policy maupun tidak yang menunjukkan nilai time latency berubah dari 96,45 milliseconds menjadi 24,10 millieconds pada saat tidak diterapkannya CSP dan berubah dari 95,76 milliseconds menjadi 24,10 milliseconds pada saat penerapan CSP. Adapun juga untuk pages load berubah dari 377,55 milliseconds menjadi 283,60 milliseconds pada saat tidak menerapkan CSP dan berubah dari 97,78 milliseconds menjadi 31,3 milliseconds. Perbandingan kedua jenis parameter ini di dalam penerapan content security policy menunjukkan bahwa kecepatan data yang diterima pada saat penerapan CSP lebih cepat dibandingkan tanpa penggunaan CSP pada saat telah menggunakan Local storage dikarenakan pada CSP tidak menjalankan script yang berasal dari penyerang.

---

The research is concern about the testing of local storage that is one of the features provided by HTML5 as a new version of HTML to make web developer easier to design a good website that could be able to save data locally on the client side. The research is also concern about the testing of cross site scripting that is often happened when using local storage on the structure of the HTML in building website because the input from the client saved in the client side. Therefore, there must be a suitable method to avoid taking the data from input of the client through entering script of javascript in the structure of the HTML code by implementing content security policy. The testing also included two parameters such as time latency and page load while implementing Content Security Policy or not where the the mean of the time latency changes from 96,45 milliseconds to 24,10 milliseconds when it is not using CSP and also changes from 95,76 millisceonds to 24,10 milliseconds when implementing CSP. There are also value for page load is changing from 377,55 milliseconds to 283,60 milliseconds when it is not using CSP and also changes from 97,78 milliseconds to 31,3 milliseconds when using CSP in it. The comparison of the two scenario shows that the implemting of CSP compared to the data received is faster than not using CSP when the website has implemented local storage because it could be kept by CSP that detects the script from attacker."

"This article attempts to scrutinize the role of expert under KUHAP and examine how Indonesian courts have interpreted and applied relevant rules and principles of the expert in selected cybercrime cases. It finds that the main role of expert in such cases is providing the courts with opinions on the legal and technical meanings of the legal provisions at stake and their contextualization in the cases. This raises a question whether law enforcement agencies comprehend the execution of the provisions. It also shows that law enforcement agencies are not always interested in getting digital forensic examination from which electronic evidence may be produced. It emphasizes that role of expert under KUHAP is equivocal and views the need to improve the role and principles. In order to improve the role of experts under Indonesian criminal law, the article describes and explains the salient features of expert evidence under Dutch law. The article concludes by making a series of recommendations."