Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Silalahi, Devi Melissa
Pengujian konstitusional undang-undang ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi ditinjau dari karakteristik undang-undang: analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-IX/2011 = Constitutional review towards ratification act by constitutional court according to characteristic of law: analysis decision of the constitutional court number 33/PUU-IX/2011
" Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusional undang-undang ratifikasi. Sebagaimana diketahui, kebutuhan kerjasama antarnegara berkembang secara signifikan dalam berbagai aspek. Dalam rangka mengadopsi dan mengimplementasi setiap perjanjian yang disetujui di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, Indonesia wajib melakukan ratifikasi melalui legislasi nasional. Akan tetapi, produk hukum hasil ratifikasi perjanjian internasional bukan merupakan produk legislasi meskipun secara hierarki kedudukannya dikategorikan sebagai undang-undang. Hal ini disebabkan, sifat ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54827
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silalahi, Devi Melissa
Tinjauan yuridis implikasi perjanjian perkawinan terhadap hak mewaris suami isteri berdasarkan kuhperdata dan UU No. 1 tahun 1974 (analisis putusan MA No. 804 PK/Pdt/2009 dan 441 K/Pdt/2002) = Juridicial review of the implications of marriage agreement against husband wife s inheritance rights according to kuhperdata and UU No 1 tahun 1974 (analysis decision of the supreme court number 804 PK/Pdt/2009 and 441 K/Pdt/2002)
" Perkawinan merupakan hal dasar yang paling berpengaruh dalam penentuan status hukum seseorang, dimana membawa akibat yuridis salah satunya terhadap harta kekayaan. Menurut KUHPerdata, perkawinan menyebabkan terjadinya percampuran bulat harta kekayaan. Di sisi lain, dalam UU No. 1Tahun 1974 dipisahkan antara harta bawaan dan harta bersama. Pengaturan tersebut dapat disimpangi dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat dengan tujuan memisahkan harta kekayaan dalam perkawinan serta melindungi suami atau isteri dari tindakan yang dapat merugikannya. Namun demikian, perjanjian ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2013
S53322
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library