Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Data count sering diasumsikan berdistribusi Poisson yang hanya memiliki satu parameter dengan mean dan variansi sama. Namun pada kenyataannya, sering ditemukan data count dengan variansi yang lebih besar dari mean, keadaan ini dikenal dengan overdispersi. Saat terjadi overdispersi, maka data count tidak berdistribusi Poisson, sehingga perlu dicari distribusi lain yang dapat digunakan untuk menganalisis data count. Salah satu distribusi yang dapat digunakan adalah distribusi Binomial Negatif yang merupakan distribusi Campuran Poisson-Gamma (Mixture Poisson-Gamma Distribution). Pada tugas akhir ini akan dijelaskan mengenai perumusan distribusi Binomial Negatif sebagai distribusi Campuran Poisson-Gamma (Mixture Poisson-Gamma Distribution), penaksiran parameter pada distribusi Binomial Negatif yang merupakan distribusi campuran Poisson-Gamma, serta mempelajari sifat-sifat taksirannya.

---

Counts data, often assumed follows a Poisson distribution has same mean and variance value. But in fact, count data often has variance value greater than mean value, this condition is called by overdispersion. When overdispersion occured, data count doesn't have a Poisson distribution, so need to find another distribution which can be applied for data count analyzing. One of distribution which often be applied is Negative Binomial distribution which is form as a mixture Poisson-Gamma distribution. In this minithesis, estimators of Negative Binomial distribution (Mixture Poisson-Gamma distribution) and their characteristics will be explained."

"Model regresiZero Inflated Poisson (ZIP) digunakan untuk memodelkan count data dengan overdispersi yang disebabkan oleh nilai nol yang berlebih pada pengamatannya(excess zero). Namun, ketika overdispersi berasal dariexcess zerodan datacount, makaZIP tidak lagi cocok. Model regresi Zero Inflated Negative Binomial (ZINB) bertujuan untuk mengetahui variabel apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabelrespon. Data untuk regresi ZINB ini memiliki dua sumber overdispersi. Terdapat dua proses pada variabel respon, yang mendasari pengamatan masuk ke dalam structural zeros atau Negative Binomial (NB) counts. Jadi, regresi ZINB terdiri dari dua model. Pada kedua model tersebut dilakukan penaksiran parameter menggunakan metode Bayesian. Metode ini menganggap parameter-parameter yang digunakan merupakan variabel acakyang memiliki distribusi sebagai informasi prior, dan mengkombinasikannya dengan data yang dimiliki. Kombinasi tersebut selanjutnya disebut sebagai distribusi posterior. Sampling parameter dari distribusi posterior dilakukan dengan simulasi Markov Chain Monte Carlo (MCMC). Sebagai penerapan, digunakan data Parkinson dari Parkinsons Progression Markers Initiative (PPMI). Variabel responnya yaitu frekuensi seberapa sering pasien mengalami komplikasi setelah meminum obat atau tidak, dan variabel prediktornya berupa skor pemeriksaan aspek motorik, non-motorik, dan respon-respon tubuh. Diperoleh hasil bahwa model ZINB cocok untuk memodelkan data tersebut yangditandai dengan hasil simulasi yang konvergen.

---

Zero Inflated Poisson (ZIP) regression model is a standard framework for modeling discrete data with over-dispersion caused by excess zero. When over-dispersion has comefrom excess zero and count data, ZIP is no longer matches. A Zero Inflated Negative Binomial (ZINB) regression model aims to analyze the variables affecting data with two sources of over-dispersion. Hence there are two processes at the response variable, which make an observation classified as structural zeros or Negative Binomial (NB) counts. So, ZINB regression consists oftwo models. This paper will use Bayesian method forestimating parameter in both models. The Bayesian method considers parameters to bea random variable that has distribution known as prior distribution, and combine with information of the data. This combination referred as posterior distribution. Sampling parameter from posterior distribution is done using Markov Chain Monte Carlo (MCMC) simulation. As an application, the Parkinsons data is used from Parkinsons Progression Markers Initiative (PPMI). Frequency of how often the patient has complications aftertaking the drug or not is the response, and the predictive variables are motoric aspect, non-motoric aspect, and body responses test scores. The simulation result shows that it isconvergent, indicate that ZINB model is suitable for modeling Parkinsons data."

"Dalam rangka meningkatkan sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia menerapkan suatu peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta BI-RTGS dalam pelaksanaan transfer dana melalui sistem BI-RTGS, yang dikenal dengan nama Indonesian Bankers Bye-Laws And Regulation atau lebih dikenal sebagai Bye-Laws. Permasalahan yang dapat diajukan adalah mengenai kendala-kendala dalam melakukan penyeragaman hak dan kewajiban bank-bank peserta BI-RTGS melalui Bye-Laws dan bagaimanakah Bye-Laws memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna sistem BI-RTGS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa Bank Indonesia selain menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PB1/2008 Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, juga menggunakan Surat Edaran Nomor 10/10/DASP tanggal 5 Maret 2008 Perihal Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dalam rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS dan peraturan perbankan lainnya yang berkaitan dengan sistem BI-RTGS ini. Bahwa dalam sistem ini masih ditemukan kendala-kendala, yaitu: Gridlock, kegagalan pembayaran, kendala yang berkaitan dengan alat bukti elektronik, resiko transaksi dan resiko suku bunga. Dan Bye-Laws memberikan perlindungan kepada nasabah mulai dari instruksi transfer; penyampaian dana kepada nasabah peserta penerima; pengumuman biaya transfer dan jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui sistem BI-RTGS; hingga tata cara penghitungan bunga dan kompensasi. Dimana secara jelas dinyatakan disetiap aturan ini mengenai pertanggungjawaban bank peserta BI-RTGS kepada nasabah penggunanya. Maka guna mengatasi segala kendala yang ada pada sistem ini, hendaknya ditingkatkan pemeriksaan internal dan security audit pada bank peserta, penyempurnaan dan monitoring terhadap seluruh komponen sistem BI-RTGS baik hardware, Software, jaringan komunikasi, power supply dan peningkatan kemampuan petugas operasional bank.

---

In order to improve national payment System, Indonesian Central Bank, Bank Indonesia, implement a compulsory nile for all BI-RTGS participants practicing funds transfer through the BI-RTGS system, known as Indonesian Bankers Bye-Laws and Regulation or Bye-Laws. Participating banks may propose various constraints in making all rights and obligation equal or uniform for all participating banks through Bye-Laws and how Bye-Laws provide legal protection for BI-RTGS customers. The research method used was a normative research method in which both primary and secondary datas being analyzed qualitatively. The research shown that Bank Indonesia, apart from applying the Peraturan Bank Indonesia No. 10/6/PB1/2008 Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, also applies Surat Edaran No. 10/10/DASP dated March 5, 2008 Perihal Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement in order to Protect BI-RTGS Participating Customers and other banking regulation related to the BI-RTGS system. The fact that in this system, constraints still exist such as gridlocks, payment failures, problems connected with electronic receipts, transaction risks and interest rates risks. Bye-Laws provides protection for customers starting from transfer instructions, delivering funds to recipient, cost of transfer and customer service hours for transfers using BI-RTGS system to procedures of calculating interest and compensation. All clearly defined in all regulations about participating BI-RTGS banks responsibilities to its customers.

Maka guna mengatasi segala kendala yang ada pada sistem ini, hendaknya perlu juga ditingkatkan pemeriksaan internal dan security audit pada bank peserta, penyempurnaan dan monitoring terhadap seluruh komponen sistem BI-RTGS baik hardware, Software, jaringan komunikasi, power supply dan peningkatan kemampuan petugas operasional bank.

"

"Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Pemberian kredit ini dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit antara bank dengan debitur. Dalam praktek perjanjian kredit menggunakan perjanjian baku yang klausulanya telah disusun sebelumnya. Penelitian ini membahas bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit investasi perbankan, dan apakah perjanjian kredit investasi perbankan memenuhi syarat-syarat perjanjian, serta peran notaris dalam membuat perjanjian kredit investasi. Dari hasil penelitian didapat data bahwa perjanjian kredit sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian, dan memenuhi syarat sahnya perjanjian pada umumnya serta notaris berperan dalam pembuatan perjanjian kredit investasi karena notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan akta di bawah tangan, oleh karena itu bank memilih membuat perjanjian kredit secara notariil dibandingkan dengan di bawah tangan. Dalam membuat perjanjian kredit yang isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak, pihak bank dapat lebih memperhatikan kepentingan debitur dan melakukan negosiasi dengan pihak debitur agar debitur tidak dirugikan dan notaris dalam membuat akta perjanjian kredit investasi sebaiknya menjelaskan isi dan maksud dari perjanjian kredit investasi dibuat sehingga debitur mengerti betul apa saja hak dan kewajiban serta akibat hukumnya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diolah secara kualitatif.

---

Investment credit is a medium-term credit or long-term given by the bank to the debtor to make an investment or capital investment. Lending is given in the form of credit agreement between the bank and the debtor. In the practice, given credit agreement clausules have been prepared previously. The research discuss about how to implement free contract in credit investment and whether the investment banking credit agreement meets the terms of the agreement, and the role of notaries in making an investment loan agreement.

Research results from the data that the credit agreement in accordance with the principle of freedom of contract and meet the legimate agreement in general terms as well as the notary plays a role in making the investment because of the credit agreement as a notary public official authorized to make an authentic deed. Deed made by a notary has the power compared to under hand.

In creating the loan agreement whose contents have been determined by either party, the bank pay more attention to the needs of debtors and negotiate with the debtor that the debtor is not harmed and the notary in making an investment loan agreement should explain the content and intent of the credit agreement so that the debtor made the investment understand exactly what are the rights and obligations as well as its legal effect. This research is a normative juridical research. The data used are the primary data and secondary data that are processed in aq qualitative way."

"Indonesia mengalami peningkatan beban penyakit tidak menular, salah satunya dari penyakit jantung koroner (PJK). Prevalensi PJK di Provinsi DI Yogyakarta mencapai 2% dan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Prevalensi penyakit ini terus meningkat di Indonesia salah satunya disebabkan oleh tingkat urbanisasi yang tinggi. Tingginya tingkat urbanisasi di DI Yogyakarta menyebabkan pelimpahan aktivitas dan budaya perkotaan ke wilayah sekitarnya, sehingga masyarakat mengembangkan karakteristik seperti populasi perkotaan, tetapi karakteristik wilayahnya masih berupa perdesaan. Wilayah ini disebut sebagai wilayah semi-perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan kejadian PJK pada populasi dewasa di wilayah semi-perkotaan Provinsi DI Yogyakarta tahun 2022 menggunakan data Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan sampel penduduk berusia >18 tahun sesuai kriteria inklusi yang diolah menggunakan analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa usia, hipertensi, diabetes melitus, dan merokok merupakan faktor risiko utama yang memprediksi kejadian PJK pada populasi dewasa wilayah semi-perkotaan Provinsi DI Yogyakarta tahun 2022. Sementara itu, penelitian ini menemukan faktor risiko riwayat PJK keluarga dan obesitas berhubungan negatif dengan kejadian PJK. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kebijakan kesehatan terkait PJK dan dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya.

---

Indonesia is experiencing an increasing burden of non-communicable diseases, one of which is coronary heart disease (CHD). The prevalence of CHD in DI Yogyakarta Province reaches 2% and is one of the highest in Indonesia. The prevalence of this disease continues to increase in Indonesia, partly due to the high level of urbanization. The high level of urbanization in DI Yogyakarta causes the spillover of urban activities and culture to the surrounding area, so that the community develops characteristics such as urban population, but the characteristics of the area are still rural. These areas are referred to as semi-urban areas. This study aims to identify factors associated with CHD in the adult population in semi-urban areas of DI Yogyakarta Province in 2022 using Non- Communicable Disease Information System data from the Indonesian Ministry of Health. The design of this study was cross-sectional with a sample of residents aged >18 years according to the inclusion criteria processed using univariate, bivariate, and multivariate analysis. This study found that age, hypertension, diabetes mellitus, and smoking are the main risk factors predicting the incidence of CHD in the adult population of semi-urban areas of Yogyakarta Province in 2022. Meanwhile, this study found that the risk factors of family history of CHD and obesity were negatively associated with the incidence of CHD. These results are expected to be considered in the preparation of health programs and policies related to CHD and in their implementation of further research."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kinerja rangkaian rantai pasok industri makanan dan minuman kesehatan untuk mengetahui kondisi rantai pasok dari suatu perusahaan periode 2023. Metode yang digunakan adalah Supply Chain Operations Reference (SCOR). Perbaikan yang dilakukan pada penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada divisi rantai pasok. Tingkat kepentingan atribut kinerja diukur berdasar pembobotan dengan kuesioner perbandingan berpasangan oleh expert. Terdapat 25 indikator kinerja yang diukur dan terbagi ke dalam atribut model SCOR. Dari hasil pengukuran didapatkan kinerja rantai pasok sebesar 68.16% yang menunjukkan kategori average pada Traffic Light System Monitoring. Indikator kemudian dipetakan ke dalam kuadran Importance Performance Analysis (IPA) untuk mendapatkan indikator prioritas berupa KPI dengan performa rendah dan kepentingan tinggi. Didapatkan 5 indikator prioritas, yaitu finished goods inventory level, raw material inventory level, labor cost, delivery performance to customer commit date, dan delivery fill rate. Rekomendasi yang diajukan untuk perbaikan adalah penerapan sistem Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) secara end-to-end dan pengaplikasian Radio Frequency Identification (RFID)- Internet of Things (IoT).

---

This research is conducted to measure the performance of the food and beverage health supply chain to understand the supply chain condition of a company for the period of 2023. The method used is the Supply Chain Operations Reference (SCOR). Improvements made in this research are related to the issues occurring in the supply chain division. The importance level of performance attributes is measured based on weighting with a paired comparison questionnaire by experts. There are 25 performance indicators measured and divided into SCOR model attributes. From the measurement results, the supply chain performance is obtained at 68.16%, indicating an average category on the Traffic Light System Monitoring. The indicators are then mapped into the Importance Performance Analysis (IPA) quadrant to obtain priority indicators in the form of Key Performance Indicators (KPIs) with low performance and high importance. Five priority indicators are identified: finished goods inventory level, raw material inventory level, labor cost, delivery performance to customer commit date, and delivery fill rate. The recommended improvements include the implementation of an end-to-end Enterprise Resource Planning (ERP) system and the application of Radio Frequency Identification (RFID)-Internet of Things (IoT)."

"

Tugas akhir ini akan membahas tindakan Google untuk memblokir cookies pihak ketiga dari browser Chrome melalui kebijakan yang dinamakan Privacy Sandbox. Pokok pembahasan pada penulisan adalah menganalisis apabila terdapat laporan atas implementasi Privacy Sandbox di Indonesia apakah akan melanggar Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bagaimana Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengantisipasi penanganan permohonan perubahan perilaku jika diajukan oleh Google Indonesia atas penerapan Privacy Sandbox yang dilaporkan. Bentuk penelitian yang gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kebijakan Privacy Sandbox oleh Google sangat mungkin untuk melanggar Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena memiliki dampak membatasi pasar dan pengembangan tekonologi, serta menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing pada pasar bersangkutan yaitu jasa penyedia teknologi periklanan digital di Indonesia. Berangkat dari pengalaman Competition and Markets Authority dalam menangani perubahan perilaku yang diajukan oleh Google di Inggris mengenai program Privacy Sandbox, bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam kewenangannya untuk menerima suatu permohonan pernyataan perubahan perilaku yang berkaitan dengan privasi individu dapat bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi yang sudah diamanatkan dalam UU Perlindungan Data Pribadi agar dapat memastikan bahwa perubahan perilaku yang dimohonkan tidak mengurangi privasi individu dan mampu mengatasi dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

This final assignment will discuss Google's actions to block third party cookies from the Chrome browser through a policy called Privacy Sandbox. The main discussion in the writing is to analyze if whether a report against the implementation of the Privacy Sandbox in Indonesia it will result in a violation Article 25 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and how the Business Competition Supervisory Commission can anticipate handling request for changes in behavior if submitted by Google Indonesia regarding the reported implementation of the Privacy Sandbox. This research is conducted through a normative juridical study. Based on the research conducted, Google's Privacy Sandbox policy is very likely to violate Article 25 of Law Number 5 of 1999 because it has the impact of limiting market and technological development, as well as inhibiting potential business actors to become competitors in the relevant market namely providing digital advertising technology in Indonesia. Based on the experience of the Competition and Markets Authority in handling commitments of changes in behavior proposed by Google in the UK regarding the Privacy Sandbox, the KPPU in its authority to accept a request for change in behavior related to individual privacy, can cooperate with the Personal Data Protection Supervisory Agency which has been mandated in the Personal Data Protection Law in order to ensure that the changes in behavior will not reduce an individual privacy and are able to address the alleged violations concerns of Law Number 5 of 1999.

"

"This paper discusses about the backdoor listing as an attempt of a PT in order to be listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI) without going through the process of an initial public offering in the Indonesian capital market regulations and how it impacts the ratification of the Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-A.1. on Registration of Shares and Equity In addition Shares Issued by the Company in the Field of Mineral and Coal Mining, which is intended to facilitate the endorsement of mining companies to be listed on the Stock Exchange. By using normative juridical research method, this study shows that implementation of backdoor listing rules associated with the passing of the BEI No. I-A.1 regulation by mining companies is still regarded as a compelling alternative to be listed because backdoor listing has certain advantages compared to the initial public offering (IPO). Besides superior in terms of cost, time, as well as no dependency on market conditions, also because there has been no special regulations associated with backdoor listing in Indonesia that lead to the absence of apparent restrictions and sanctions that can be applied when there are irregularities in connection with doing backdoor listing. It can then be considered as a loophole for mining companies to be listed on the stock exchange without having to pass through the same level of scrutiny like doing an IPO. Consequently, there is urgency for Indonesian capital market regulators to pass specific rules or regulations or guidelines that specifically apply to backdoor listing in order to enhance legal certainty surrounding the implementation of backdoor listing in Indonesia’s capital market.

---

Skripsi ini membahas mengenai backdoor listing sebagai upaya suatu PT agar menjadi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanpa melalui proses penawaran umum perdana dalam ketentuan pasar modal Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap pengesahan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A.1. tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana pengesahannya tersebut dimaksudkan untuk mempermudah perusahaan pertambangan agar dapat tercatat di bursa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan backdoor listing terkait dengan disahkannya peraturan BEI Nomor I-A.1. tersebut oleh perusahaan pertambangan tetap dianggap sebagai alternatif listing yang memikat dikarenakan backdoor listing mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu apabila dibandingkan dengan penawaran umum perdana (IPO). Selain unggul dalam hal biaya, waktu, serta tidak ada ketergantungan terhadap kondisi pasar, juga dikarenakan belum terdapat pengaturan khusus terkait backdoor listing di Indonesia yang mengakibatkan tidak adanya pembatasan yang jelas maupun sanksi yang dapat diterapkan ketika terjadinya penyimpangan sehubungan dengan dilakukannya backdoor listing. Hal ini kemudian dapat dianggap sebagai celah bagi perusahaan pertambangan untuk dapat tercatat di bursa tanpa harus melewati tingkat pengawasan yang sama ketatnya layaknya hendak melakukan IPO. Konsekuensinya, terdapat urgensi bagi regulator pasar modal Indonesia untuk mengesahkan suatu peraturan yang secara khusus ataupun pedoman yang mengatur mengenai backdoor listing agar terciptanya suatu kepastian hukum dalam pelaksanaannya di pasar modal Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pelaksanaan Formularium Nasional yang merupakan daftar obat-obatan yang menjadi acuan pemberian resep obat pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Formularium Nasional dibuat dengan tujuan agar meningkatkan penggunaan obat yang rasional dan meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan. Namun pada praktiknya pelaksanaan Formularium Nasional belum sesuai dengan teori nya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalah, yaitu: 1. Bagaimana hubungan hukum, hak dan kewajiban dokter serta pasien ditinjau dari aspek hukum kesehatan dan Kode Etik Kedokteran Indonesia?; 2. Bagaimana pengaturan dan ruang lingkup Formularium Nasional?; 3. Bagaimana implikasi penerapan Formularium Nasional terhadap hubungan dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan? Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Formularium Nasional yang masih terbilang baru ini pada praktiknya kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga masih perlu ditinjau dan dievaluasi lebih lanjut agar dapat berjalan efektif terutama bagi pasien, sesuai dengan prinsip jaminan sosial.

---

The focus of this thesis is the implementation of National Formulary. National Formulary is a list of drugs which can be given to the patients who use the National Health Insurance program (Jaminan Kesehatan Nasional) organized by Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan), a government?s health insurance. National Formulary is made with the aim to improve the rational use of medicines and improve the efficiency of the health care budget. But in practice the implementation of the National Formulary is not in accordance with its theory.

Based on that problems, the writer tried to describe the main issues, which are :

1. How are relationships, rights and obligations of doctors and patients in terms of legal aspects and Indonesian Medical Ethics Code Indonesia ?;

2. What are the regulations and scope of the National Formulary in Indonesia?;

3. How is the implementation of the National Formulary of the doctor-patient relationship in health care?

In the end, the writer came to the conclusion that the implementation of the National Formulary are still relatively new in practice that still needs to be reviewed and evaluated further in order to be effective, especially for patients, in accordance with the principle of social insurance."