Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPola asuh orang tua yang kurang baik dan penggunaan mekanisme koping yang salah dapat membuat mahasiswa tingkat akhir mengalami ansietas dalam proses pembuatan skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dan mekanisme koping dengan ansietas pada mahasiswa tingkat akhir dalam proses pembuatan skripsi di pendidikan sarjana. Desain penelitian ini adalah deskriptif korelasional dengan pendekatan cross sectional, melibatkan 68 mahasiswa tingkat akhir yang dipilih dengan teknik proportional stratified random sampling. Mahasiswa skripsi sebagian besar memiliki orang tua dengan pola asuh authoritative. Mekanisme koping yang digunakan mahasiswa sebagian besar adalah problem focused coping. Mahasiswa skripsi sebagian besar mengalami ansietas ringan. Pola asuh orang tua dan problem focused coping memiliki hubungan yang bermakna dengan ansietas. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan konsultasi pendidikan bagi mahasiswa skripsi dan orang tua.

---

ABSTRACTInadequately parenting parent and the used of coping mechanism can make last year college student anxiety under the processing of research in undergraduate program. This study aimed to explore the relationship of coping mechanism with anxiety and perception of student toward parenting in last year college student under the processing of research in undergraduate program. Method design of this study used correlational descriptive with crossectional approach, which involved 68 last year students with proportional stratified random sampling. Majority students had parent with authoritative parenting parent. Majority coping mechanism which was used by student was problem focused coping. Majority student had mild anxiety. Parenting parent and problem focused coping had significant relationship with anxiety. This study may can be used as primary source to increase consultation of education for research student and parent"

"Pengalihan terhadap tanah yang belum bersertipikat dengan bukti tertulis salah satunya yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) seharusnya dilakukan setelah melalui proses pendaftaran tanah pertama kali, untuk memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan seseorang atas tanah dan mencegah terjadinya sengketa tanah. Penulisan ini membahas mengenai kekuatan hukum SKT dalam proses pengalihan tanah dan kesesuaian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2137 K/PDT/2021. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif dan preskriptif. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan bentuk hasil penelitian preskriptif. Hasil penelitian yaitu pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap tanah yang belum bersertipikat dengan menyerahkan salah satunya yaitu bukti tertulis berupa SKT diatur dan diperbolehkan dalam Pasal 25 ayat (1) PP No 10 Tahun 1961 dan Pasal 39 ayat (1) huruf b PP No. 24 Tahun 1997, dengan syarat wajib segera didaftarkan ke Kantor Pertanahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 PP No. 24 Tahun 1997 dan didukung dengan bukti lainnya seperti bukti pembayaran PBB, surat keterangan tidak sengketa, surat penguasaan fisik tanah dan surat keterangan riwayat tanah. Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam menetapkan RR sebagai pemilik yang berhak atas tanah sudah tepat. RR dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik karena telah menguasai fisik tanah dan melakukan pengecekan legalitas tanah sebelum membeli tanah, walaupun jika dilihat dari sejarah tanahnya berasal dari perjanjian pengikatan hibah yang batal demi hukum karena menggunakan bukti tertulis salah satunya yaitu SKT yang telah dijual sebelumnya oleh IT kepada ES. Jika dibandingkan dengan ES, sebenarnya ia merupakan pihak yang paling berhak atas tanah karena memperoleh tanah berdasarkan AJB No. 58/II/1988 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT TYD, akan tetapi ia tidak menguasai fisik tanah dari tahun 1988 dan pada 2015 baru mengetahui bahwa di atas tanahnya terdapat kepemilikan pihak lain yaitu RR.

---

The transfer of land that has not been certified with written evidence, one of which is a information land letter issued by the Village Head should be carried out after going through the land registration process for the first time, to provide certainty and legal protection regarding ownership of land. At this writing, will discuss the legal force of a information land letter issued by the Village Head  in the land transfer process and the appropriateness of the considerations and decisions of the Panel of Judges in the Supreme Court Decision Number 2137 K/PDT/2021. This study uses a form of doctrinal research with descriptive and prescriptive research types. The research method is qualitative in the form of prescriptive research results. The results of the study are the making of a Deed of Sale and Purchase Land by the Land Deed Official for land that has not been certified with written evidence, one of which is information land letter issued by the Village Head regulated and permitted in Article 25 paragraph (1) government regulation number 10 of 1961 and Article 39 paragraph (1) letter b government regulation number 24 of 1997 with the condition that it must be immediately registered with the Office land, based on Article 40 government regulation number 24 of 1997. The considerations and decisions of the Panel of Judges in determining RR as the rightful owner of the land is correct. RR is categorized as a buyer in good faith because he physically controls the land and checked the legality of the land before buying the land. ES is actually the person with the most rights over the land because she acquired the land based on the Land Sale and Purchase Deed number 58/II/1988. However, he did not physically control the land from 1988 and she only found out that in 2015, her land was owned by another person, namely RR."

"Salah satu dampak penting yang diakibatkan pembangunan industri adalah perubahan kualitas udara yang disebabkan oleh pencemaran udara. Bahan pencemar yang telah bercampur dengan udara disebut ambien ini akan masuk ke dalam rumah, terutama rumah penduduk yang berada disekitar lokasi industri tersebut. Sebagai lingkungan mikro, rumah merupakan tempat yang berpotensi sebagai tempat pemajanan terhadap pencemaran udara, Hasil survey masyarakat Indonesia mendapatkan bahwa ISPA menduduki urutan pertama dari 10 penyakit terbesar. Masalah ISPA ini juga merupakan kontribusi dari beberapa faktor resiko, yaitu faktor kualitas udara dan faktor kondisi fisik rumah maka yang menjadi rumusan masalah adalah belum diketahuinya hubungan kualitas udara dalam rumah dan kondisi fisik rumah dengan kejadian ISPA pada balita yang tinggal di pemukiman sekitar Kawasan Industri Medan Tahun 2003.Tujuan dari studi ini untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kualitas udara dalam rumah dan kondisi fisik rumah dengan kejadian ISPA pada balita yang tinggal dipemukiman sekitar Kawasan Industri Medan pada tahun 2003. Disain studi yang digunakan adalah Cross Sectional. Kualitas udara yang diukur pada penelitian ini adalah PMio, temperatur, dan kelembaban, dan parameter fisik rumah yang dilihat adalah bangunan rumah, ventilasi rumah, kepadatan hunian dan sumber pencemaran dalam rumah, sedangkan karakteristik individu sebagai faktor pengganggu.Sebanyak 112 anak yang diteliti, 66,1% menderita ISPA dalam 2 minggu terakhir. PM10 dalam rumah, ventilasi rumah dan letak dapur mempunyai hubungan yang bermakna secara signifikan dengan kejadian ISPA pada balita yang tinggal di pemukiman tersebut Kadar PM10 dalam rumah yang lebih besar atau sarna dengan 90 µgram/m3 meningkatkan resiko balita terkena infeksi saluran pernapasan sebesar 9,1 kali dari pada balita yang tinggal dirumah dengan kadar PM10 dalam rumah lebih kecil dari 90 µgram/m3. Balita yang tinggal di rumah dengan ventilasi rurnah yang tidak memenuhi syarat mempunyai resiko terkena ISPA 13,2 kali daripada balita yang tinggal dirumah dengan ventilasi memenuhi syarat. Rumah dengan letak dapur yang tidak terpisah dengan ruangan lain mempunyai resiko untuk rnenyebabkan infeksi saluran pemapasan akut pada balita sebesar 8,2 kali dibanding dengan rumah yang letak dapurnya terpisah. Kualitas udara ambien dapat mempengaruhi kualitas udara dalam rumah dengan kekuatan hubungan sedang (r-0,288). Setelah dikontrol dengan PM10 dalam rumah dan letak dapur, ventilasi rumah merupakan variabel yang paling kuat hubungannya dengan kejadian ISPA pada balita.Disimpulkan bahwa ada hubungan antara kualitas udara dalam rumah PM10 dan kondisi fisik rumah (ventilasi dan letak dapur terpisah) dengan kejadian ISPA pada balita. Meningkatnya kadar PM10 ambien akan meningkatkan kontribusi terhadap kadar PM1O dalam rumah, Perlu menjadi perhatian oleh pemerintah setempat untuk melakukan upaya-upaya yang lebih intensif dalam mengontrol seluruh kegiatan yang berpotensi menghasilkan polutan pencemar udara dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kondisi lingkungan pemukiman.

---

Relationship between Indoor Air Quality and House Physical Condition and ARI Incidence among Infant and Under five in Residential Area Close to Medan Industrial Area Year 2003One important impact caused by industrial development is negative changes in air quality due to air pollution. Pollutant that mixed up with air called ambient will enter the house, particularly housing near by the industries location. There is an indication of potential health danger in not only ambient air quality but also indoor air quality. Health survey in Indonesia showed that ARI was in number one position of 10 major diseases. ARI also caused by several risk factors, like air quality and house parameter, the problem is the relationship between air quality and house parameter with ARI prevalence among infant and under five children lived in residential area close to Medan Industrial Area year 2003 is unknown.

This study aimed to investigate the relationship between indoor air quality and house physical condition and ARI prevalence among infants and under five children lived in residential area close to Medan Industrial Area in year 2003. The design of this study was cross sectional. Air Quality was measured by PM10, temperature, and humidity. While the house parameter included house building, house ventilation, house density, and contamination sources in house. Individual characteristics played role as confounders.

Out of 112 children, 66,1% suffered from ARI in the last two weeks. The study showed that indoor PM10, house ventilation, and kitchen location were significantly associated to ISPA prevalence. The level of indoor PM10 similar or higher than 90 µg/m3 would increase the risk of ARI 9,1 time higher compared to level of indoor PM10 less than 90 µg/m3. Infant and under five living in house with improper ventilation had risk of ARI 13,2 higher than those who living in house with improper ventilation. Those living in house kitchen inseparably located to other room had 8,2 times higher risk of ARI compared to those who living in house with separate kitchen location. Correlation analysis showed a moderate (r 0,288) correlation between ambient air quality and indoors air quality. After controlled by indoor PM 1 0 and kitchen location variables, house ventilation was the strongest variable related to ARI prevalence among infant and under five children.

The study concluded, indoor PM1O and house parameter (house ventilation and separated kitchen location) related to ARI prevalence among infant and under five children. Increased ambient PMIO can give a contribution to indoor PM10. The government must give an attention to control all the activities potential produces pollutant air pollution and give an education to community who live in that area about the house environmental condition."

"Kelainan ginjal pada anak masih menjadi masalah karena berpengaruh pada proses tumbuh kembang serta meningkatkan morbiditas dan mortalitas penyakit ginjal anak. Studi kolaboratif dari tujuh pusat pendidikan Ilmu Kesehatan Anak di Indonesia pada tahun 1984 hingga 1988 memperlihatkan bahwa dari 104.457 kasus yang dirawat map di rumah sakit terdapat 2892 (3%) anak mengalami penyakit ginjal atau saluran kemih. Di Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSCM (IKA RSCM) pada tahun 1986 hingga 1988, dari 14.480 pasien rawat map terdapat 489 (3,3%) anak dengan penyakit ginjal dan saluran kemih. Dalam penanganan penyakit ginjal dan saluran kemih diperlukan perhatian yang memadai dan tindak lanjut yang teratur untuk mencegah berlanjutnya perkembangan penyakitKelainan saluran kemih dapat disertai perubahan pada ukuran ginjal yang dapat dinilai dengan berbagai metode pencitraan. Untuk menentukan adanya perubahan pada ukuran ginjal diperlukan standar ukuran ginjal normal yang dapat dipakai sebagai rujukan. Saat ini pemeriksaan ultrasonografi (USG) telah menjadi pilihan pertama dalam mengevaluasi ukuran ginjal pada anak 5.6 Berbagai penelitian yang mengamati ukuran ginjal normal dengan teknik USG pada neonatus dan anak sehat telah dipublikasikan. Ukuran ginjal yang diukur dengan USG dapat berupa panjang dan volume ginjal, sedangkan parameter ukuran tubuh yang banyak digunakan antara lain tinggi badan, berat badan dan usia kronologis."

"Ada beberapa penelitian tentang struktur modal di Indonesia yang mengaitkan antara keputusan komposisi total hutang dalam asset perusahaan dengan beberapa variabel, di antaranya Tahirman [2000] dan Purba [2001]. Penelitian tersebut menggunakan metode cross-section dalam analisisnya, sehingga tidak dapat mengontrol pengaruh adanya firm-variant heterogeneity maupun time-variant heterogenity. Penelitian ini berupaya untuk menutupi kesenjangan tersebut dengan menelaah deteminan struktur modal perusahaan di Indonesia menggunakan metode analisis data panel.Penelitian ini merupakan salah satu bagian dari banyak penelitian yang berusaha menguji determinan struktur modal, mengapa sebagian perusahaan mengunakan lebih banyak hutang dari perusahaan yang lain dalam satu kondisi ekonomi makro seperti regim pajak dan tingkat bunga yang sama. Padahal, menurut teori Miller [1977], struktur modal optimal ada hanya untuk tataran agregate economy. Bila irrelevant theory atau mutan theory yang dikenalkan Miller ini benar, maka setidaknya ada dua implikasi penting. Pertama, jumlah hutang yang digunakan oleh seluruh perusahaan dalam satu perekonomian seharusnya hanya berkorelasi dengan faktor-faktor makro tertentu seperti tingkat pajak, suku bunga, atau keadaan ekonorni yang mempengaruhi semua perusahaan secara umum. Kedua, distribusi rasio hutang atau leverage ratio seharusnya bersifat random.Namun, kenyataan empirisnya menunjukkan ada perbedaan rasio hutang antar industri dan rasio hutang ini berkorelasi dengan beberapa faktor yang menunjukkan karakteristik operasi perusahaan. Ada banyak teori baru yang berusaha menjelaskan perbedaan ini, seperti teori biaya keagenan, teori informasi asirnetri, teori pecking order, dan teori biaya kebangkrutan. Penelitian empiris pun telah banyak dilakukan dengan menggunakan berbagat metode penelitian, seperti Titman dan Wessels [1988] dengan metode structural equation model Rajan dan Zingales (1995) dengan metode cencored cored Tobit regression model, Demirgue-Kunt dan Maksimovic [1994] dengan metode analisis data panel, dan lain-lain.Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang diperkirakan mempengaruhi keputusan struktur modal perusahaan, yakni tangibility, growth opportunity, site of firm, dan profitability. Ada tiga pertanyaan penelitian yang ingin ditelaah dalarn penelitian ini Pertama, apakah faktor-faktor spesihk perusahaan yakni tangibility, growth opportunity (diproksikan dengan market-to-book ratio), size, dan profitability, mempengaruhi pilihan struktur modal perusahaan-perusahaan di Indonesia? Kedua, adakah pengaruh variabel-variabel tangibility, market-to-book ratio, site, dan profitability terhadap keputusan struktur modal perusahaan mengalami perbedaan antara periode krisis dengan periode sebelum krisis? Ketiga, apakah perbedaan jenis industri mempengaruhi keputusan struktur modal perusahaan-perusahaan di Indonesia?Penelitian ini mendefinisikan struktur modal dalam tiga hal. Ketiganya diukur baik dalam nilai buku maupun dalam niiai pasar. Pemisahan ini dilakukan karena dari hasil studi sebelumnya (Titman dan Wessel (1988)), Demirgue-Kant dan Maksimovic [1996], Bevan dan Danbold [2001]) ditemukan bahwa pengaruh dari beberapa determinan struktur modal terhadap struktur modal akan berbeda-beda antara komponen struktur modal jangka pendek dan jangka panjang. Struktur modal didefinisikan sebagai (1) total leverage yaitu LEV1B dan LEV1M, (2) long-term debt yaitu LTDB dan LTDM, serta (3) short-tenw debt yaitu STDB dan STDM. Deterrninan struktur modal yang diujikan dalam penelitian ini ada empat variabel yaitu, tangibility, growth opportuniy, size perusahaan, dan profrtabiby.Pengujian terhadap pengaruh variabel atau detenninan struktur modal terhadap struktur modal dilakukan dalam beberapa tahap yaitu (1) melalui regresi pooled estimation dengan tanpa mengontrol terhadap firm-variant heterogeneity, (2) melalui regresi fixed effect estimation yang mengontrol keberadaan firm-variant heterogeneity serta omitted variables, dan (3) melalui regresi fixed effect estimation yang mengontrol pengaruh firm-variant heterogeneity dan time-variant heterogeneity dengan mengenalkan variabel interaksi. Pengujian pengaruh jenis industri terhadap struktur modal dilakukan dengan mengganti variabei firm dummy dalam fixed effect estimation dengan industrial dummy.Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh firm specific effict yang signifikan dalam regresi. Hasil hausman test menunjukkan adanya omitted variables yang berkorelasi dengan variabel bebas lainnya. Dengan demikian spesifikasi model yang tepat untuk data ialah fixed-effect model Hasil Wald test terhadap signifikansi pengaruh perbedaan jenis industri terhadap struktur modal menunjukkan bahwa jenis industri mempengaruhi perbedaan LEV 1 B, LEV 1M, LTDB, LTDM, STBD dan STDM.Dan hasil regresi pooled model ditemukan bahwa: (1) tangibility mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap semua ukuran leverage (LEVI13 LEVIM, LTDB, LTDM, STDB, STDM); (2) growth opportuniy mempunyai hubungan negatif yang signifikan terhadap LEVIB LEVIM, LTDB, LTDM, STDM, dan positif sinifikan terhadap STDB; (3), kecuali terhadap LTDB, size atau ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap semua ukuran leverage; serta (4) profitability mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap LEVI% LEVIM, STDB, STDM, dan positif signifikan terhadap LTDB dan LTDM.Dari hasil regresi setelah mengontrol dampak firm-variant heterogeneity dalam fixed-effect model ditemukan bahwa: (1) tangibiliy tetap mempunyai pengaruh positif yang signif.kan terhadap semua ukuran leverage; (2) growth opporunity juga tetap mempunyai hubungan negatif yang signifikan terhadap LEVIB LEVIM, LTDB, LTDM, STDM, serta positif namun tidak sinifikan terhadap SIDE; (3) size tetap mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap semua ukuran leverage, serta (4) profitability menjadi mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap semua ukuran leverage."

"Latar Belakang Indonesia sejak pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mulai mengambil alih tampuk kekuasaan negara, maka secara pasti telah menempatkan diri di barisan Negara sedang berkembang yang memberi prioritas pertama kepada pembangunan.1) Pembangunan itu sendiri, sesungguhnya merupakan proses perubahan sosial yang direncanakan (planed) dan dikehendaki (intended), sehingga dalam penyelenggaraannya pembangunan tersebut dilaksanakan aecara bertahap dan berencana. Untuk, mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, pembangunan bertujuan pula membentuk manusia Indonesia seutuhnya, seJahtera lahir dan batin. Sebagai akibatnya, tak satupun bidang kehidupan masyarakat tidak tersentuh oleh roda pembangunan, hanya barang tentu ada perbedaan dalam kadar dan ukuran. Behubungan hal tersebut, ada satu hal yang dapat ditarik dalam pengertian ini ialah bahwa kehidupan rnasyarakat desa ini terasa semakin kompleks yang diwarnai oleh berbagai perubahan di dalam masyarakat ini Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa "Indonesia kini berada di tengah-tengah perubahan social yang berlangsung secara sitimatis dalam arti direncanakan. Adapun juga ciri-ciri dalam perubahan tersebut, ia tidak menghilangkan ciri-ciri perubahan social pada umumnya". Pembangunan. menciptakan berbagai masalah yang kontradiktif antara berbagai keadaan yang baik dan buruk, untung dan rugi. Pembangunan dan perubahan social adalah dua gejala yang saling berkaitan, setiap pembangunan baik yang bersifat. (teknologi) maupun rohani. (mental) diharapkan akan membawa perubahan? perubahan social seperti yang diharapkan. Dengan pembangunan akan menimbulkan perubahan-perubahan seperti yang kita alami sekarang ini. Masalah keamanan dan ketertiban sebagai salah satu sasaran pembangunan itu sendiri ternyata merupakan satu masalah yang paling pelik yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat, karena masalah ini merupakan hal yang esensial bagi adanya suatu masyarakat. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di situ. Oleh karena itu Ia bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula ia berupa norma.3) Sebagai norma maka hukum itu mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum itu. Sebagai norma hukum berarti hukum itu harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepadanya. Dalam rangka proses memberikan perhatian terhadap penciptaan keadilan dalam masyarakat serta memberikan pelayanan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat hukum tidak selalu memberikan keputusannya dengan segera, ia membutuhkan waktu menimbang-nimbang yang bisa makan waktu lama. Guna mengatasi masalah-masalah tersebut diperlukan suatu sarana untuk dapat menyelaraskan antara kehidupan masyarakat di situ pihak, dengan permasalahan-permasalahan yang timbul sebagai dampak pembangunan di lain pihak. Hukum dalam arti kehadiran dan penegakannya, merupakan salah satu bidang dalam kehidupan masyarakat, hukum terasa mutlak peranannya. la senantiasa dibutuhkan. lebih-lebih dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan, seperti halnya masyarakat Indonesia."

"Latar belakang pemilihan judul tesis ini didasarkan pada masalah pelayanan di sektor pemerintahan yang tidak kalah pentingnya mengingat peranannya menjadi lebih besar karena menyangkut kepentingan umum, bahkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Peranan pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah dan melibatkan seluruh aparat pegawai negeri sipil makin terasa dengan semakin meningkatnya kesadaran bernegara dan bermasyarakat, sehingga secara gradual layanan telah meningkat kedudukannya di mata masyarakat menjadi suatu hak, yakni hak atas pelayanan. Landasan teori yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) melalui lima dimensi kualitas pelayanan yaitu Tangible, Reliability, Responsiveness, Empathy and Assurance.Gambaran kesenjangan secara menyeluruh dan puncak penilaian terhadap seluruh kesenjangan/gap antara harapan dan persepsi dari kualitas pelayanan tergambar pada kesenjangan ke-5. Sebagai salah satu strategi untuk peningkatan kualitas pelayanan, Peters dan Waterman (1984) menjabarkan unsur-unsur yang saling berhubungan yang menjadi dasar pemandu komprehensif, yang dikenal dengan Seven S (7?S ) yaitu: Strategy, structure, system, staff, style and shared values. Model 7?S merupakan alat bantu untuk menganalisa permasalahan internal dan eksternal dalam tubuh organisasi sehingga dapat diterapkan strategi untuk dikembangkan dan diimplementasikan.Jenis metode pendekatan adalah metode deskriptif analitis. Metode analistis deskriptif adalah suatu metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Berlokasi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelayanan pengesahan badan hukum perseroan terbatas yaitu :Pejabat (eselon II, eselon III dan eselon IV) pada jajaran Direktorat Perdata; Pejabat notaris, staf notaris dan masyarakat yang melakukan pengajuan permohonan sebanyak 100 responden dijabarkan dalam 20 pertanyaan indikator.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diperoleh secara keseluruhan kualitas pelayanan di Direktorat Administrasi Hukum Umum khususnya pelayanan pengesahan badan hukum perseroan terbatas belum menunjukkan tingkat kualitas pelayanan yang diharapkan. Hal ini berdasarkan dari persepsi dan harapan masyarakat yang menunjukkan hasil nilai kesenjangan atau gap dengan nilai skor negatif dari keseluruhan dimensi baik dimensi Tangible, reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy. Dimana dimensi responsiveness menjadi titik krusial dan perlu penanganan secara serius tanpa mengesampingkan dimensi-dimensi lainnya. Sementara kondisi sistem, struktur dan staf dalam konteks kualitas pelayanan pengesahan badan hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum belum maksimal. Terkait dengan penanganan dimensi responsiveness upaya meningkatkan kemampuan ,pengetahuan dan perilaku aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik terus dilakukan dengan selalu berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan publik

---

The Background of this Thesis title is based on importantly service issue in the government which its role become higher related to public interest. The role of public service is conducted by government and involving every public servant with increasingly awareness of society. It is develop into same level in society to be rights i.e. right to service. The primary of the writing thesis theory is the qualities theory of service which addressed by Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) through five dimensions of Service qualities which consists of Tangible, Reliability, Responsiveness, Empathy and Assurance.The fifth dimensions shown overall gap and assessment between hopes and perspective of service quality. As one of the strategy to enhance the service quality, Peters and Waterman (1984) elaborates the interrelating elements to be a basic of comprehensive direction. It is known as Seven S (7?S) i.e. Strategy, Structure, System, Staff, Style and Shared values. The Model of 7?S is strategic equipment for analyzing internal and external problems in Organization body in order to be developed and implemented.The approach of this research is using descriptive analysis method. The descriptive analysis method is a research method with take sample from population and its using questioner as gathering data. The Research is located in Directorate General of Legal Administrative Fair. Target of this research are all of Public Servants who involving into registration service of institution/ foundation or PT. such as Echelon I, Echelon II, Echelon III and Echelon IV at Directorate of Civil; Notaries, Staff of Notary and Societies whose applied and its number 100 respondents with detailed in 20 indicators questions.Based on research and analysis results obtained overall service quality in Directorate General of Legal Administrative Fair especially for division of registration service of the institution/ foundation or PT that its have not yet to enhance the quality which is required by consumer. It was emerging gaps Hence, in largely, for satisfaction of consumer to the registration service of institution/ foundation or PT is negative point. The identification of the satisfaction of consumer has not reach what they are expected. Through implementation system, structure and staff in simultaneously in order to improve the service quality registration of institution/foundation could be achieved by pay attention to Responsiveness Dimension without denied others dimensions. In order to conduct their task and function, the impact of dimension should affirm consciousness which is reflected from public service performance. Therefore, the attempt to improve public servant assignment is continually necessary in order to perform public service. In facing globalization era which is fully challenges and opportunities, the public servant shall more increase their capacity and skills in order to provide better service, oriented to the needs and satisfaction of relation and to advance competitive sector in providing public service."