Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ryan Muthiara Wasti
Analisis kedudukan dan kewenangan kerapatan adat nagari sebagai lembaga perwakilan masyarakat adat dalam perspektif hukum tata negara adat = Analysis of the position and authority of kerapatan adat nagari as a traditional representative institution from a perspective of constitutional law / Ryan Muthiara Wasti
" ABSTRAK
Indonesia mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satunya adalah lembaga perwakilan masyarakat adat yang memperlihatkan nilai-nilai tradisional yang masih hidup hingga sekarang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum sepenuhnya mengakomodir nilai-nilai adat di setiap daerah terutama perwakilan adat di Nagari Minangkabau. Oleh sebab itu, terdapat dua pokok permasalahan: Pertama, kedudukan dan kewenangan lembaga perwakilan adat dalam struktur pemerintahan nagari di Minangkabau dan Undang-Undang tentang Desa dan Kedua, konsep ideal ... "
2016
T46631
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ryan Muthiara Wasti
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008: analisis terhadap jumlah perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 = Implication of the Constitutional Court Decision Number 22-24/PUU-VI/2008 on the judicial review of law for general election : analysis of the number of women in people representative institution in legislative election on 2009
" Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan: Pertama, bagaimana bentuk pengaturan kuota sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Kedua, implikasi dari putusan MK tersebut terhadap jumlah perempuan di DPR dan Ketiga, bentuk pengaturan yang ideal untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan dimulai dari adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang telah mengatur kuota perempuan dan sistem ziper sebagai pendukung ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45253
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ryan Muthiara Wasti
Fungsi representasi dewan perwakilan daerah republik indonesia sebagai lembaga perwakilan daerah
" Abstrak
Dalam susunan ketatanegaraan Indonesia DPD menjadi lembaga perwakilan yang mengemban tugas untuk mengakomodir kepentingan daerah dalam keputusan politik. Keberadaannya yang sangat penting ternyata tidak diiringi dengan semangat pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini terlihat dari kedudukan dan fungsi DPD yang lebih lemah dibandingkan dengan DPR. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan dan Fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD yang merupakan perubahan terbaru dari undang-undang Susduk sebelumnya pun ternyata tidak dapat menjawab kebutuhan akan pengaturan yang lebih signifikan mengenai ... "
Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2017
340 JHP 47:4 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library