Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini berisi evaluasi pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan orang pribadi ekspatrait yang dilakukan oleh KKP AB. Proses pelaporan SPT ini dimulai dari persiapan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan perhitungan yang diperlukan, dan pelaporan SPT tahunan. Evaluasi pelaporan SPT yang dilakukan KKP AB ini ditujukan untuk melihat apakah sudah ada kesesuaian dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, proses pelaporan SPT tahunan orang pribadi ekspatriat sudah efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku hingga saat penulisan laporan ini dibuat. Selain evaluasi, laporan ini juga berisi refleksi diri penulis selama mengikuti kegiatan magang di KKP AB sehingga penulis dapat berkembang ke arah yang lebih baik lagi.

---

This internship report contains an evaluation of the expatriate's tax return (SPT) reporting carried out by KKP AB. The tax return reporting process starts from preparing to collect the required data and information, carrying out the necessary calculations, and reporting the annual SPT. The evaluation of tax return reporting carried out by KKP AB is aimed at seeing whether there is conformity with the tax regulations in force in Indonesia. Based on the evaluation carried out, the process of reporting expatriate annual personal tax returns has been effective in accordance with the regulations in force at the time of writing this report. Apart from evaluation, this report also contains the author's self-reflection while participating in internship activities at KKP AB so that the author can improve himself."

"ABSTRAKRancang bangun adalah salah satu metode penyelesaian proyek yang banyak menerimaperistiwa risiko akibat terintegrasinya berbagai aktivitas mulai dari aktivitas designsampai dengan aktivitas build. Dalam 5 tahun, terdapat 63 dari 72 proyek industridengan kontrak rancang bangun mengalami penyimpangan biaya. Salah satu strategimanajemen risiko adalah memasukan biaya kontingensi dalam estimasi biaya. Penelitianini bertujuan untuk membuat suatu model perhitungan biaya kontingensi berbasis risikodari setiap aktivitas yang terjadi pada 7 proses bisnis kontraktor rancang bangun mulaidari proses bisnis design, procurement, finance, controlling, build, safety dan contractcontrolling. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah simulasi monte carlo.Hasil penelitian ini adalah suatu model persentase biaya kontingensi sebesar 4,46 4,91 dengan tingkat kepercayaan 95 . Dimana didapatkan 7 proses bisnis, 145aktivitas, 31 output dan 10 peristiwa risiko tertinggi yang berpengaruh signifikantterhadap kinerja biaya proyek.

---

ABSTRACT Design build is one method of project completion that accepts many risks due to theintegration of various activities start from design activities until build activities. Within 5years, 63 from 72 industrial projects with design build contract is experiencing costoverrun. One of the risk management strategies due to uncertainty is to include acontingency cost amount in the estimated cost. This study aims to make model calculationof risk based contingency costs from each activity in 7 business process contractor designbuild, start from design, procurement, finance, controlling, build, safety and contractcontrolling. The method used in this research is monte carlo simulation. The result of thisresearch is a contingency cost percentage model of 4.46 4.91 with 95 confidencelevel. Which has 7 business processes, 145 activities, 31 outputs and 10 highest riskevents that have a significant effect on project cost performance."

"Tulisan ini membahas mengenai dua kasus tumpahan minyak yang terjadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang dianalisis menggunakan konsep green victimology. Konsep green victimology mampu memberikan penjelasan komprehensif terkait pengalaman korban kejahatan lingkungan. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus pada berbagai data. Data yang digunakan adalah data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber berupa artikel jurnal, sumber berita, dan video wawancara. Hasil analisis menggunakan konsep green victimology pada data-data yang telah diperoleh dari kasus tumpahan minyak di Kabupaten Karawang, Jawa Barat tahun 2019 dan 2021 menunjukkan telah terjadi kejahatan lingkungan yang mengakibatkan masyarakat pesisir mengalami viktimisasi berulang. Analisis ini juga dilengkapi dengan konsep pendukung state-corporate crime guna menganalisis peran PT Pertamina dan negara dalam menghasilkan kejahatan lingkungan. Melalui analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa negara masih abai terhadap perlindungan kejahatan lingkungan dan lebih mengutamakan kepentingan ekonominya dengan PT Pertamina, di mana sanksi yang seharusnya diberlakukan tidak diterapkan serta pemenuhan hak-hak masyarakat pesisir masih terabaikan.

---

This article discusses two oil spill cases that occurred in Karawang Regency, West Java which were analyzed using the concept of green victimology. The concept of green victimology is able to provide a comprehensive explanation regarding the experiences of environmental crime victims. This writing uses a qualitative approach in the form of case studies on various data. The data used is secondary data obtained from various sources in the form of journal articles, news sources, and video interviews. The results of the analysis using the concept of green victimology on the data that has been obtained from the oil spill case in Karawang Regency, West Java in 2019 and 2021 prove that environmental crimes have occurred which have resulted in coastal communities experiencing repeated victimization. This analysis is also equipped with a supporting concept of state-corporate crime to analyze the role of PT Pertamina and the state in producing environmental crime. Through the analysis that has been carried out, it can be concluded that the state is still neglecting the protection of environmental crimes and prioritize its economic interests with PT Pertamina instead, where the sanctions that should be enforced are not implemented and the fulfillment of the rights of coastal communities is still neglected."