Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemberian kredit atau masalah perkreditan merupakan masalah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari hari. Pemberian kredit pada dasarnya dapat diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu memalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang kreditur di satu pihak dan penerima pinjaman debitur di lain pihak. Mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian yang diadakan oleh para pihak harus diketahui terlebih dahulu apakah perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka pihak tersebut melakukan wanprestasi, wanprestasi ini dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan atau karena kealpaan dari tidak terpenuhinya prestasi tersebut Pada kedudukan yang bersifat umum, maka secara otomatis para pihak berkewajiban untuk menjamin prestasi-prestasi yang dijanjikan, hal ini berlaku tanpa melalui perjanjian khusus sehingga terhadap pemegang jaminan diberikan hak yang sama untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil tersebut. Salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi dalam perjanjian seperti halnya keterlambatan pelunasan pembayaran kewajiban oleh debitur kepada kreditur dimana dalam penerapan eksekusi terhadap jaminan seringkali tidak sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian mengenai kewajiban pembayaran jatuh tempo dimana tanpa memperhatikan ketentuan jatuh tempo tersebut kreditur telah melakukan eksekusi secara sepihak. Mengenai hal tersebut kreditur yang melakukan eksekusi jaminan telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum. Karena klausul dalam perjanjian kredit yang disepakati telah jelas tidak seimbang sehingga menguntungkan salah satu pihak tanpa melihat klausul yang ada dalam perjanjian..Kata Kuci :Perjanjian Kredit, Klausul Baku, Fidusia, Perlindungan Konsumen,

---

ABSTRACTThe extension of credit or credit problem is a problem that is often encountered in daily life. Lending basically be given to anyone who has the ability to do so memalui debts agreement between the creditor creditors on the one hand and the borrower debtor on the other. Regarding the validity of an agreement held by the parties should be known in advance whether such agreements already fulfill the conditions laid down by the statutory provisions. If one of the parties to the agreement does not do what he promised then that party in default, default can occur because of the element of intent or negligence of non fulfillment of these achievements At the position of a general nature, then automatically the parties are obliged to ensure achievements promised, this applies without special agreement so that the holder of the guarantee was given the same rights to take repayment of its receivables from these results. One of the legal issues that often occur in the agreement as well as delay in payment of obligations by the debtor to the creditor where the implementation of the execution of guarantees are often inconsistent with what is in the agreement regarding payment obligations maturing where regardless of the provisions of the maturity of the creditors have exercised unilaterally. Regarding the execution creditor has a real guarantee of doing an unlawful act. Because of a clause in the loan agreement that was agreed was clearly disproportionate and thus benefit one party without seeing a clause contained in the agreement. Keywords Credit Agreement, Clause Baku, Fiduciary, Consumer Protection "

"Penelitian ini mengkritisi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam film yang berjudul ‘Shoumtu Al Qushur’. Film ini berasal dari Tunisia dan dirilis pada tahun 1994 yang disutradai oleh Moufida Tlatli. Film yang mengangkat isu kesetaraan gender di dunia Tunisia, secara khusus pada generasi para putri kesultanan yang hidup di masa penjajahan Prancis.’ Shoumtu Al Qushur’ dinobatkan sebagai film berpengaruh di Arab Saudi dan berhasil meraih penghargaan dalam Cannes Film Festival 1994. Sumber data penelitian ini adalah film yang berjudul ‘Shoumtu Al Qushur’. Pada film ini memuat berbagai macam diskriminasi serta perbudakan secara sosial maupun seksual. Tujuan dari penelitian ini untuk mengangkat isu kesetaraan gender yang terdapat di dalamnya. Metode yang digunakan adalah metode semiotika Roland Barthes. Hasil penelitian yang didapat bahwa perempuan di kerajaan Tunisia pada dekade 1960an mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat bahkan banyak yang menjadi korban seksualitas dari para pejabat.

---

This study criticizes the social values contained in the film entitled ‘Shoumtu Al Qushur’. This film originates from Tunisia and was released in 1994 which was directed by Moufida Tlatli. The film raises the issue of gender equality in the world of Tunisia, specifically for the generation of imperial princesses who lived during the French colonial period. ‘Shoumtu Al Qushur’ was named an influential film in Saudi Arabia and won an award at the 1994 Cannes Film Festival. The data source for this research is a film entitled ‘Shoumtu Al Qushur’. This film contains various kinds of social and sexual discrimination and slavery. The purpose of this research is to raise the issue of gender equality in it. The method used is Rolan Barthes semiotic method. The results of the research found that women in the Tunisian kingdom in 1960s received dishonorable treatment and even many of them became victims of sexuality from officials."

"Skripsi ini membahas sistem manajemen yang saat ini berjalan untuk pengembangan industri kreatif di Indonesia dalam sub sektor kuliner. Penelitian ini disusun dengan desain studi kasus dengan mengadaptasi model Lazuardi & Triady (2015). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan yang berbeda dalam mengembangkan industri kreatif melalui pendekatan sistem dinamis. Industri kuliner sendiri adalah industri yang sangat menjanjikan di Indonesia dan telah menjadi penyumbang nomor satu dalam banyak aspek untuk Industri Kreatif. Hasil analisis ini adalah pemerintah harus menerapkan kebijakan Pengembangan Pendidikan dibandingkan dengan kebijakan Pendanaan Langsung untuk UMKM dalam industri kuliner.

---

This research discusses the existing management system for the development of creative industries in Indonesia in the culinary subsector. This study was compiled by case study design by adapting the Lazuardi & Triady model (2015). The purpose of this study is to provide different views in developing the creative industry through the system dynamics approach. The culinary industry itself is a really promising industry in Indonesia and have become the number one contributor in many aspects for Creative Industry. The results of the analysis is government should implement Education Development policy instead of Direct Funding policy for MSMEs in culinary industry."

"

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan wewenang pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah mengharuskan pemda DKI Jakarta untuk melakukan penagihan hutang pajak PBB-P2 yang menumpuk pada masa kelola pemerintah pusat. Pemda DKI Jakarta berupaya melakukan optimalisasi penerimaan serta memperkecil hutang pajak yang ada dengan membuka program kebijakan pengampunan pajak. Kebijakan pengampunan pajak PBB-P2 dilaksanakan setiap tahun oleh pemda DKI Jakarta. Penelitian ini dimaksudkan untuk   membahas kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 yang dilakukan berulangkali oleh pemda DKI Jakarta dan melakukan analisis dampak kebijakan pengampuanan  pajak daerah PBB-P2 terhadap penerimaan dan kepatuhan.  Metode yang dilakukan dalam penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap implementor kebijakan pengampunan pajak PBB-P2, akademisi, wajib pajak, serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan oleh pemda DKI Jakarta terbukti telah berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah PBB-P2 dalam jangka pendek namun setiap kali kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 dibuka kembali, penerimaan serta kepatuhan pajak wajib pajak terhadap kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 semakin menurun bergantung terhadap durasi serta fasilitas yang diberikan.  Penurunan kepatuhan pajak juga terjadi pada turunnya kepatuhan wajib pajak terhadap sistem pemungutan PBB-P2 secara umum. Sehingga dalam jangka panjang juga menyebabkan turunnya penerimaan dan kepatuhan wajib pajak.

 

---

In order to maximize tax revenue, the central government of Indonesia has decided to give the authority to collect Property Tax to regional governments. The delegation of authority to the regional government has forced regional government of Jakarta to collect property tax debt that has accumulated during the administration of the central government. To optimize revenue and reduce existing property tax debt, the regional government of Jakarta carried out property tax amnesty policy program. But the tax amnesty policy is implemented annually by the regional government of Jakarta. This research is intended to discuss regional tax amnesty policy which has been repeatedly carried out by the regional government of Jakarta and to analyze the impact of the regional tax control policy on revenue and compliance. The method used in this study uses a qualitative approach through in-depth interviews with the implementers of the property tax amnesty, academics, taxpayers, and literature studies. The results of this study indicate that the property tax amnesty policy carried out by the regional government of Jakarta has proven to increase property tax revenue in the short term but each time property tax amnesty has reopened, the taxpayer's compliance to regional property tax amnesty policy decreases depending on the duration and facilities provided in the regional property tax amnesty program. The decline in tax compliance also occurred in the decrease taxpayer compliance to property tax collection system in general. So not only increasing revenue and compliance in the short term, the regional property tax amnesty policy which is carried out repeatedly also causes a decrease the revenue and taxpayer compliance in the long term. In response to this impact, the regional government of Jakarta make an efforts to enforce the law and update property tax documentation.

"

"Ice Slurry merupakan hasil rekayasa sistem pendingin pada evaporator dengan memanfaatkan air laut sebagai media freezing point depressing additive. Teknologi ice slurry sangat berperan penting dalam proses penangkapan ikan di laut lepas, karena kualitas ikan yang di dinginkan oleh ice slurry jauh lebih baik di bandingkan oleh media pendingin lainya. Hal tersebut disebabkan karena ikan didinginkan langsung oleh air laut yang suhu kristal es dapat mencapai dan seluruh badan ikan dapat terselubungi penuh dengan es. Penggunan propane sebagai media refrigerant dapat meningkatkan waktu terbentuknya ice slurry dan propane merupakan refrigerant yang ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang prototipe ice slurry dan menganalisis perfroma sistem dengan membandingkan kualitas es antara penggunaan refrigerant R-22 dan propane. Parameter kualitas es pada penelitian ini adalah banyaknya es yang terbentuk terhadap lamanya waktu sistem bekerja dan ketahanan scraper dalam melakukan pengikisan es didalam evaporator. Sehingga semakin cepat ice slurry terbentuk dan scraper dapat terus beroperasi, maka semakin baik sistem rancangan. Variasi antara putaran scraper dan pompa merupakan variabel penentu kualitas es. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pembentukan ice slurry dengan refrigerant propane lebih baik dibandingkan R-22 yang ditinjau bedasarkan waktu penurunan suhu air laut, kestabilan tekanan kerja dan perfoma scraper.

---

Ice Slurry is engineered cooling system on the evaporator with the use of seawater as a medium freezing point depressing additive. Ice slurry technology plays an important role in the process of fishing on the high seas, because the quality of the fish is cooled by ice slurry is much better compared to other cooling media. This is because the fish is cooled directly by seawater temperature ice crystals can reach -10 ℃ and whole body fish can be enveloped filled with ice. The use of propane as a refrigerant media can also increase the time the formation of ice slurry and propane is an environmentally friendly refrigerant.

The Purpose of this research is to create a prototype of ice slurry and analyze perfrom of system by comparing the quality of the ice between the use of refrigerant R-22 and propane. Ice quality parameters in this study is the number of ice that forms on the length of time the system works and ablitity of scraper scorns of ice in evaporator. So the faster the ice slurry is formed and scraper can keep operated, the better the system design. Variations between rounds scraper and pump are variables determine the quality of the ice. The results of this study indicate that the formation of ice slurry with refrigerant propane better than R-22, which are reviewed by temperature of sea water, the stability of working pressure and performence of scraper."

"ABSTRAKN-acetyl-L-cysteine-sodium hydroxide NALC-NaOH dan Modified Petroff merupakan dua metode dekontaminasi yang cukup sering digunakan untuk kultur TB. Pada penelitian berdesain cross sectional ini, dilakukan perbandingan proporsi kultur terkontaminasi dan hasil kultur positif antara kelompok sampel yang diproses dengan NALC-NaOH dan Modified Petroff. Analisis bivariat menunjukan bahwa proporsi kultur terkontaminasi pada sampel yang diproses dengan teknik NALC-NaOH 38,2 secara signifikan p=0,034 lebih tinggi dibanding dengan teknik Modified Petroff 18,2 . Akan tetapi, tidak terdapat perbedaan yang signifikan p=1,000 antara proporsi hasil kultur positif pada kelompok sampel yang diproses dengan teknik NALC-NaOH 73,5 dan Modified Petroff 73,3 . Hasil yang diperoleh pada penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang sebelumnya telah membandingkan antara teknik NALC-NaOH dan Modified Petroff.

---

ABSTRACTN acetyl L cysteine sodium hydroxide NALC NaOH and Modified Petroff are two decontamination methods that are widely used for TB culture. This cross sectional study compares the proportion of contaminated culture and positive culture result between samples treated with NALC NaOH and Modified Petroff. Bivariate analysis of the data showed that the proportion of contaminated culture was significantly p 0,034 higher in samples treated with NALC NaOH 38,2 than in those treated with Modified Petroff 18,2 . However, significant difference in the proportion of positive culture result between samples treated with NALC NaOH 73,5 and Modified Petroff 73,3 was not shown p 1,000 . The result of this study differs from that of previous study that compared NALC NaOH and Modified Petroff."

"Dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan bandwidth global, mendorong kebutuhan akan kecepatan internet yang terus meningkat. Penelitian ini berfokus pada perancangan jaringan FTTx dengan konfigurasi TWDM-PON yang memiliki data rate asimetris 64 Gbps downstream dan 50 Gbps upstream untuk aplikasi di daerah industri. Desain TWDM-PON ini menggunakan protokol data rate asimetris dengan rasio splitter 1:64, empat kanal spektrum berbeda, dan jarak minimal 40 km. Studi ini menganalisis pengaruh berbagai variabel pada kualitas transmisi jaringan optik pasif. Rangkaian dirancang atas dasar standar ITU G.989.1 yang diimprovisasi pada tingkat data rate dan disimulasikan menggunakan aplikasi Optisystem. Hasil simulasi dibandingkan dan divalidasi dengan literatur terkait. Pengolahan data meliputi pencatatan, pemetaan, dan analisis data dengan fokus pada faktor Q maksimum. Jenis modulasi adalah variabel penting dalam PON, dan target spesifikasi faktor Q minimum tercapai, dengan beberapa percobaan melebihi angka 25.

---

In the last five years, there has been a significant increase in global bandwidth usage, driving the need for continuously increasing internet speeds. This research focuses on designing an FTTx network with a TWDM-PON configuration featuring an asymmetric data rate of 64 Gbps downstream and 50 Gbps upstream for industrial area applications. This TWDM-PON design employs an asymmetric data rate protocol with a 1:64 splitter ratio, four different spectral channels, and a minimum distance of 40 km. The study analyzes the impact of various variabels on the transmission quality of the passive optical network. The network design designed based on ITU G.989.1 standard and simulated using Optisystem application. Simulation results are compared and validated with related literature. Data processing includes recording, mapping, and analyzing data with a focus on the maximum Q-Factor. Modulation is a critical variabel in PON, and the target specification of the minimum Q-Factor is achieved, with some experiments exceeding a Q-Factor of 25."

"TES (Thermal Energy Storage) merupakan salah satu teknologi energi yang menjadi banyak perhatian peneliti untuk di kembangan. Ice slurry memiliki banyak kelebihan diantara TES lainnya dimana Ice slurry memiliki densitas penyimpanan energi yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan investigasi aliran ice slurry dengan variasi freezing point depression (glycol, ethanol dan sodium chloride). Fluida dasar disamakan konsentrasinya sebesar 20%. Uji coba reologi dilakukan pada pipa bulat 12.7 mm dengan panjang 1.4 meter yang dimulai dari aliran laminar hingga aliran turbulen. Hasil eksperimen menujukan Fluida ice slurry sangat di pengaruhi oleh waktu operasional mesin bawah. semakin tinggi fraksi es maka semakin tinggi pressure drop yang dihasilkan. Ice slurry sodium chloride memilki pressure drop dan koefisien geek tertinggi dibandingkan dengan ice slurry ethanol dan glycol. Sifat fluida ice slurry akan berubah mengikuti dengan perubahannya fraksi es. Pada fraksi es 10 -  12 %, fluida ice slurry cenderung menyerupai fluida Newtonian. Pada fraksi lebih dari 15% sifat fluida ice slurry menunjukkan fluida non-Newtonian. Model Herschel-Bulkley model pada ice slurry sodium chloride dapat memprediksi shear stress dengan baik, dengan AD dan MD sebesar -0.69% dan 8.79%. persamaan Poiseuille tidak dapat memprediksi dengan baik hampir dari kelurahan data ice slurry pada kondisi laminar. Akan tetapi untuk persamaan Blasius hampir dapat memprediksi sepenuhnya koefisien gesek eksperimen ice slurry. Model viskositas tidak dapat memprediksi dengan baik ketika fraksi es diatas 20%.

---

TES (Thermal Energy Storage) is one of the energy technologies that has become a concern for many researchers to develop, recently. Ice slurry has many advantages among other TES where Ice slurry has a high energy storage density. The purpose of this study is to investigate the flow of ice slurry with a variety of freezing point depression (glycol, ethanol and sodium chloride). Base fluid is equated with initial concentration of  20%. The rheology test was carried out on a 12.7 mm circular pipe with a length of 1.4 meters starting from laminar flow to turbulent flow. The experimental results show that ice slurry fluid is greatly influenced by the downtime of operation. the higher the ice fraction, the higher the pressure drop produced. Sodium chloride ice slurry has the highest pressure drop and friction coefficient compared to ethanol and glycol ice slurry. The characteristic of the ice slurry fluid will change with increasing ice mass fraction. at the ice mass fraction of 10-12%, the ice slurry fluid tends to resemble Newtonian fluid. In ice mass fraction of more than 15% the properties of the ice slurry fluid indicate a non-Newtonian fluid. The Herschel-Bulkley model on ice sodium chloride slurry can predict shear stress well, with AD and MD at -0.69% and 8.79%. the Poiseuille equation cannot predict well from the ice slurry data in laminar conditions. However, for the Blasius equation it can almost fully predict the experimental friction coefficient of ice slurry. The viscosity model cannot predict well when the ice fraction is above 20%."

"Penulis dalam jurnal ini ingin membahas mengenai sejarah dinamika minoritas Muslim Patani di Muangthai. Minoritas Muslim Patani merupakan golongan minoritas keagamaan dan etnik yang terletak di Muangtahai Selatan, Thailand. Mereka merupakan golongan etnik minoritas yang telah lama mengalami diskriminasi oleh pemerintahan Thailand karena adanya perbedaan agama, bahasa, dan budaya yang mengakibatkan terisolasi dari birokrasi pemerintah Thailand. Hal-hal yang ingin penulis bahas dalam jurnal ini yaitu sejarah kaum Muslim di Muangthai Selatan, awal mula Islam di Patani, pemberontakan kaum Muslim Patani, perjuangan Muslim Patani untuk mendapatkan Kemerdekaan, peran kaum ulama Muangthai, Patani dibawah kekuasaan monarki absolut, haji Sulong 'Bapak Gerakan Kemerdekaan Patani'. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan dan menguraikan mengenai proses perjuangan kaum Muslim untuk mempetahakan kelangsungan hidup mereka setelah secara resmi dimasukan kedalam negara Thailand sebagai pembaharuan administratif pada tahun 1902. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penulisan kualitatif melalui studi pustaka.

---

The authors in this journal want to discuss the history of Patani Muslim minority in Muangthai. The Muslim Patani minority is a religious and ethnic minority group located in South Muangthai, Thailand. They are minority ethnic group that has long been disciminated againts by the Thailand government due to religious, linguistic, and cultural differences that have resulted in isolation from the Thailand government bureaucracy. Things that the authors want to discuss in this journal is Muslim history in South Thailand, the beginning of Islam in Patani, Patani Muslim rebellion, Patani Muslim struggle for independence, the role of the Muangthai clerics, Patani under absolute monarchy, and Haji Sulong 'The Father of the Patani Independence Movement'. The purpose of this journal is to explain and describe the process of the Muslim struggle to know their survival after officially incorporated into the Thailand state as an administrative reform in the 1902. The method used the writing in this journal is the method of qualitative writing through literature study. "

"Sebagai suatu upaya terakhir untuk melunasi utang-utang tersebut, maka dilakukan mekanisme permohonan kepailitan yang mensyaratkan adanya keadaan sederhana yang dalam hal ini terdapat 2 (dua) kreditor dan terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Akan tetapi, dalam permohonan pailit PT Sri Melamin Rejeki pada Pengadilan Niaga ditolak yang disebabkan unsur pembuktian sederhana tersebut tidak terpenuhi serta terdapat klausula arbitrase yang mengharuskan para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terlebih dahulu. Akan tetapi, pembuktian sederhana yang dikonstruksikan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai syarat untuk melakukan permohonan pailit telah dapat dibuktikan oleh Kreditor yang dalam hal ini PT Pupuk Indonesia Holding Company dan PT Pupuk Sriwidjaya Palembang. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menghasilkan data yang bersifat deksriptif analitis. Dengan demikian, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan kepailitan dapat lebih cermat dan mempertimbangkan terkait dengan asas kepastian hukum guna memberikan rasa keadilan bagi para pihak.

---

As a last resort to pay off these debts, a bankruptcy petition mechanism is carried out which requires a simple situation in this case there are 2 (two) creditors and there are debts that are due and collectible. However, PT Sri Melamin Rejeki's bankruptcy petition at the Commercial Court was rejected due to the element of simple proof that was not fulfilled and there was an arbitration clause that required the parties to resolve their problems at the Indonesian National Arbitration Board (BANI) first. However, simple proof constructed in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations as a condition for filing a bankruptcy petition has been proven by the Creditor, in this case PT Pupuk Indonesia Holding Company and PT Pupuk Sriwidjaya Palembang. In this research, the author uses normative juridical research methods that produce analytical descriptive data. Thus, the Panel of Judges in examining and adjudicating bankruptcy applications can be more careful and consider related to the principle of legal certainty in order to provide a sense of justice for the parties."