Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan prima perpajakan merupakan sasaran perbaikan kualitas pelayanan perpajakan oleh karena kualitas pelayanan perpajakan merupakan masalah yang sangat perlu untuk mendapatkan perhatian yang serius.Atas dasar itu maka ide dalam tesis ini secara teoritis ditujukan untuk perbaikan kualitas pelayanan ke arah pelayanan prima perpajakan sehingga harapan Wajib Pajak dapat terpenuhi. Untuk itu telah dibahas dalam tinjauan pustaka, berbagai konsep strategi pelayanan dan berbagai faktor pendukungnya. Adapun variabel pelayanan dimaksud meliputi variabel harga diri, variabel pemenuhan harapan secara berlebrlnan, variabel pembenahan, variabel visi, variabel perbaikan, variabel perhatian/penyayang, dan terakhir variabel pemberdayaan.Untuk memperkuat analisis tesis ini, telah dilakukan penelitian lapangan dengan menyebarkan daftar kuesioner menggunakan metode sampling secara purposive baik terhadap Wajib Pajak maupun pegawai pajak.Dari hasil penelitian di lapangan diperoleh temuan yang pada garis besarnya adalah para pegawai pajak dalam memberikan pelayanan perpajakan telah didasari oleh rasa bangga atas pekerjaannya walaupun fasilitas fisik lingkungan kerjanya masih belum memadai, ternyata menurut Wajib Pajak kualitas pelayanan perpajakan pada umunmya "biases" dengan kata lain tidak jelek tetapi juga belum dapat dikatakan baik. Untuk itu Kantor Pelayanan Pajak terbuka terhadap keluhan Wajib Pajak, namun penanganannya masih sangat lambat dan kualitasnya masih belum memuaskan karena belum adanya bagian yang khusus menangani masalah keluhan Wajib Pajak. Sedangkan usaha perbaikan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak lebih dititikberatkan pada visi kurang menekankan pada perbaikan dari segi struktural dan operasional Dari segi penerapan teknologi maju masih belum sepenuhnya dilakukan di samping itu pengetahuan pegawai pajak tentang pelayanan perpajakan masih kurang.Atas dasar temuan-temuan tersebut disarankan usul perbaikan pelayanan antara lain perbaikan fasilitas fisik lingkungan kerja, penanganan keluhan Wajib Pajak yang lebih responsif, penerapan teknologi maju dari berbagai jenis pelayanan perpajakan, penyebarluasan informasi sistem dan prosedur untuk mempermudah pemahaman Wajib Pajak dan peningkatan pengetahuan para pegawai pajak khususnya pelayanan perpajakan."

"Penelitian-penelitian yang dilakukan Bordo (1998), Kydland dan Wynne (2002), Rolnick & Weber (1998) membuktikan secara empiris bahwa sistem uang fiat menyebabkan ketidakstabilan dalam perekonomian. Kemudian, para dinaris, diantaranya Meera (2002) dan Ibrahim (2006) mengajukan dinar emas sebagai sistem moneter alternatif yang terhindar dari kelemahan-kelemahan sistem fiat. Dalam studi ini, dilakukan kajian empiris apakah penawaran uang merupakan akar permasalahan yang menyebabkan ketidakstabilan atau pertumbuhannya mengakomodir ekspansi dalam aktivitas ekonomi riil di negara muslim Indonesia.Penelitian ini melakukan dua pendekatan dalam analisanya.. Pendekatan pertama dilakukan dengan mengadopsi model kuantitatif Vector Autoreggression (VAR) dengan impulse response function dan variance decomposition. Melalui metode ini ditemukan bahwa dalam periode 1983 hingga 2007 terjadi instabilitas perekonomian di Indonesia. Hal tersebut terlihat pada terjadinya sustainable inflation, instabilitas pada output, dan fenomena asset price bubble. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dalam pembahasan gold dinar sebagai sistem moneter alternatif.

---

Researches done by Bordo (1998), Kydland and Wynne (2002), Rolnick & Weber (1998) showed empirically that fiat monetary system caused instability in the economy. Moreover, the Dinarist, among them is Meera (2002) and Ibrahim (2006), suggested Gold Dinar as an alternative for monetary system which is free from fiat monetary system?s weaknesses. This research conducts an empirical study for Indonesia, as what has been done by Ibrahim (2006) in Malaysia.The research has two approaches in its analysis. First, it adopts quantitative model of Vector Autoreggression (VAR) with impulse response function and variance decomposition. By this method, the research finds instability in Indonesian?s economy during period of 1983 to 2007. These findings are shown through the events of sustainable inflation, output instability, and asset price bubble phenomenon. Second, the research uses literature study in discussing the Gold Dinar as an alternative for monetary system."

"Skripsi ini berisi tentang bentuk, hiasan, dan keletakan relung-relung candi Hindu dan Buddha di Jawa Tengah pada abad ke-8--10. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk, hiasan, dan keletakan relung-relung candi Hindu dan Buddha dan melihat persamaan dan perbedaannya, serta diharapkan dari penelitian ini menambah pengetahuan mengenai perbedaan fisik yang terdapat di candi Hindu dan Buddha. Dalam penelitian ini dilakukan pengidentifikasian relung-relung yang terdapat di candi Hindu dan Buddha di Jawa Tengah pads abad ke-8-10, balk itu berupa data lapangan maupun studi kepustakaaii. Hasr1 penelitian lapangan dan kepustakaan ini kemudian diklasifikasikan secara umum (bentuk, bingkai relung, dan hiasan), dan diklasifikasikan lagi berdasarkan kronologi relatif yang telah dilakukan oleh peneliti.-peneliti sebelumnya. Pada tahap pengolahan data, hasil klasifikasi tersebut dianalisis dengan cara perbandingan terhadap masing-masing relung Hindu, masing-masing relung Budhha dan perbandingan di antara keduanya untuk mendapatkan hasil akhir. Hasil penelitian menunjukkan dari 28 jenis relung Hindu dan enam belas jenis relung Buddha terdapat tujuh bentuk relung, yaitu bentuk empat persegi panjang, empat persegi panjang dengan puncak busur lemah, empat persegi panjang dengan puncak busur tinggi, empat persegi panjang dengan puncak segi tiga, empat persegi panjang dengan puncak seperti puncak huruf M, empat persegi panjang dengan puncak seperti puncak huruf M ganda, dan empat persegi panjang dengan puncak lengkung kurawal. Diketahtu bentuk yang dominan dari relung Hindu adalah bentuk empat persegi panjang, sedangkan untuk bentuk relung Buddha adalah empat persegi panjang dengan puncak busur lemah dan empat persegi panjang dengan puncak seperti puncak huruf M. Untuk hiasan relung, umumnya pada candi Hindu dan Buddha sama, yaitu hiasan kola-makara dengan lidah api atau pilaster. Keletakan yang paling umum pada relung Hindu adalah tiga relung utama yang masing-masing berada pada dinding luar bagian utara, selatan, dan timur atau barat sesuai dengan arah hadap candi dan dua relung penjaga yang masing-masing terletak di kanan-kiri pintu masuk, sedangkan pada relung Buddha setiap candi memiliki keletakan yang berbeda-beda dan umumnya berada di dalam bilik. Sehingga dapat dikatakan untuk membedakan relung Hindu dan Buddha tidak dapat dilihat dari bentuk dan hiasannya, tetapi dapat dilihat dari keletakan relung-relung tersebut."

"Persediaan adalah salah satu modal kerja bagi perusahaan. Penilaian persediaan yang tepat dalam laporan keuangan menjadi penting artinya dalam menilai kemampuan perusahaan menghasilkan barang/jasa untuk memperoleh pendapatan. Berdasarkan observasi penulis pada laporan keuangan PT Aneka Tambang Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia nilai persediaan mendominasi total aktiva lancar, karenanya skripsi ini mencoba memberikan gambaran dan dampak sistem penilaian persediaan pada laporan keuangan perusahaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah melakukan wawancara dengan Bagian Akuntansi Biaya dan Umum di UPPLM dan membaca beberapa literatur yang berhubungan. Prosedur pencatatan persediaan dari bahan baku menjadi barang jadi menggunakan harga standar yang ditetapkan oleh Kepala UPPLM dan berlaku untuk 1 tahun. Penilaian persediaan akhir menggunakan harga jual pada saat tanggal neraca. Selisih yang timbul antara harga standar dan harga jual pada tanggal neraca diakui sebagai Selisih Harga Logam Mulia. Kesulitan yang dihadapi adalah pengelompokkan yang tidak jelas antara biaya produksi dan biaya operasi. Biaya tenaga kerja dan biaya produksi tidak langsung dikelompokkan ke dalam biaya operasi, keadaan ini mengakibatkan kerancuan dalam menghitung efektifitas operasi UPPLM. Dari segi perpajakan lonjakan laba rug! akibat selisih harga logam mulia, yang sebenarnya bukan laba akibat anus kas real, akan mempengaruhi arus kas yang sebenarnya pada UPPLM."

"Tesis ini membahas tingkat pemenuhan harapan pejabat BI terhadap kualitas pelayanan MCU DPK YKKBI dan karakteristik yang mempengaruhinya. Penelitian bersifat survei observasional, pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional. Hasil Penelitian terhadap 97 responden, didapatkan frekuensi pemenuhan harapan tertinggi surat pemanggilan MCU 89,74%, terendah kenyamanan ruang tunggu 72,4%, untuk aspek sumber kualitas Gummesson didapatkan kualitas desain tertinggi 84,65%, terendah kualitas teknik 76,82%. Variabel karakteristik yang signifikant umur (p-value 0,003), pendidikan (p-value 0,014) satuan kerja (p-value 0,09), lama bekerja (p-value 0,011) pengetahuan MCU DPK(p-value 0,001). Dari persamaan model regresi didapatkan satuan kerja, lama bekerja dan pengetahuan pejabat dapat mempengaruhi tingkat pemenuhan harapan pejabat BI terhadap layanan MCU DPK YKKBI.

---

The thesis discusses level of fulfillment expectation of BI officers towards the service quality of the MCU of DPK YKKBI and the influencing characteristics. Research is based on an observational survey, with a quantitative approach involving a cross sectional design. The result from 97 respondents found that for fulfillment expectation, the highest frequency was MCU invitation letter at 89.74%, the lowest was waiting area comfort. For Gummesson quality source aspect, the highest was design quality at 84.65%, the lowest was technical quality at 76.82%. Significant variable characteristics were age (p-value 0.003), education (p-value 0.014), workforce (p-value 0.09), length of work (p-value 0.011), and DPK knowledge of MCU (p-value 0.001). The regression model equation result was that workforce, length of work and officer`s knowledge skills could influence the level of fulfillment expectation of BI officers towards the MCU quality of DPK YKKBI."

"Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya ketika membuat akta autentik dituntut untuk lebih cermat dan melaksanakan prinsip kehati-hatian, mengingat sering terjadinya permasalahan hukum terkait akta autentik yaitu terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan identitas dan dokumen palsu dalam pembuatan akta autentik yang mengakibatkan Notaris mendapat masalah hukum atas akta yang dibuatnya. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana pembuktian materil dalam pembuatan akta perjanjian kredit dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit yang dibuat dengan menggunakan surat palsu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 952/PID.B/2019/PN.JKT.BRT. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pembuktian kebenaran materil merupakan tugas dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk mencari kebenaran materil dalam persidangan. Dalam hukum acara pidana, untuk membuktikan mengenai kebenaran apakah para pihak melakukan pemalsuan identitas dan dokumen dalam pembuatan akta autentik harus melalui proses pembuktian yaitu dengan sistem pembuktian secara negatif sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan tanggung jawab Notaris terhadap akta perjanjian kredit yang dibuat dengan menggunakan surat palsu tidak dapat dibebankan kepada Notaris karena pada dasarnya Notaris hanya bertanggung jawab dalam hal kebenaran formil dalam pembuatan akta autentik. Notaris dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila telah lalai dalam melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

---

Notary in carrying out their duty and position when making an authentic deed is obligated to be thorough and fulfil the prudential principle. It happens because there's often legal issues regarding the authentic deed one of it is when a party commits a crime in the form of giving a fake identification details and using a forged documents in the course of making an authentic deed that causes the Notary to receive legal issues regarding the authentic deed that they made. This research raises the issue about the process of material evidentiary in the making of credit agreement deed and regarding the responsibility that Notary have regarding the making of a credit agreement that was made using a fake identification details and forged documents be based on the decision of the West Jakarta District Court No.952/PID.B/2019/PN.JKT.BRT. To answer the issues that occurs in this case, this research uses the normative judicial approach and also qualitative data that used in this research consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. This research also uses descriptive typology with qualitative approach in the terms of writing. The result of this research is material evidentiary is the Police's and Prosecutor's duty to find the material truth in the course of trial. The criminal procedure law stated that to find the truth wether a party is committing a crime in the form of identity and document forgery in the making of authentic deed must go through evidentiary process which is the negative evidentiary system that based on article 183 of the Criminal Procedure Law and a legitimate evidence that is stated in article 184 Criminal Procedure Law and also the criminal liability can't be burdened to the Notary. It is because a Notary can only be held responsible in scope of the formal truth in the course of making authentic deed. Notary can only be imposed to a criminal liability if the Notary have been negligent in carrying out his duty as a public official in context of making an authentic deed as stated in Law Number 30 of 2004 concerning Notary (UUJN)."