Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada pelaksanan manajemen pengawasan Orang Asing diKantor Imigrasi kelas I Tanjung Priok. Hal ini dilakukan berkaitan denganwilayah kerja Kantor Imigrasi tersebut yang hampir di dominasi oleh lautan diwilayah kepulauan seribu. Minimnya sarana dan prasarana guna menunjangkegiatan pengawasan serta minimnya jumlah personil pengawasan orang asingmengakhibatkan pelaksanaan pengawasan orang asing tidak dapat berjalan denganefektif dan efesien. Banyaknya pulau pulau di wilayah kepulauan seribu yangmempunyai potensi pariwisata yang dikunjungi oleh wisatawan manca negaraserta wilayah pengeboran minyak lepas pantai yang mempekerjakan tenaga kerjaasing dan juga lokasi wilayah perairan laut yang strategis sering kali dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atas meningkatnyaperlintasan imigran gelap yang tertangkap pada saat hendak menuju ke negaraAustralia. Hal ini membutuhkan pola manajemen pelaksanaan pengawasan orangasing yang mencakup atas beberapa aspek diantaranya yakni tata laksana, sumberdaya manusia, sarana prasarana serta budaya kerja untuk dapat mencapai tujuanorganisasi yang efektif.

---

ABSTRACTThis study focuses on the conduct of applied management monitoring foreignersat 1st class Tanjung Priok Immigration office. This was done in relation to thatparticular Immigration Office region which was almost dominated by the seasurrounding the Thousand Island region. The lack of facilities and infrastructure tosupport the monitoring activities as well as the minimum number of personnelmonitoring the implementation of the supervising foreigners can not be doneeffectively and efficiently. Many islands in the region of the Thousand Island thathave the potential of tourism visited by foreign tourists as well as offshore oildrilling areas that employ foreign workers and also the location of strategic seaareas often utilised by irresponsible persons for the increasing number in illegalimmigrant crossings caught on their way to Australia. This requiresimplementation of management practises that includes surveillance on foreignerson several aspects such as governance, human resources, infrastructure and workculture to achieve effective organizational goals."

"Sejak diberlakukannya UU No. 22/1999 dan UU No. 2511999 pada tanggal 1 Januari 2001, telah terjadi perubahan dan penyesuaian dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi, termasuk perubahan dan penyesuaian dalam pengelolaan administrasi Pajak Daerah. Secara khusus pengelolaan administrasi Pajak Daerah ini diatur dalam UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan membahas: Penyelenggaraan Administrasi Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kebupaten Bekasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori otonomi daerah dari Rondinelli dan Cheema; teori keuangan pemerintah daerah dari Devas, Domai dan Halim; teori pajak daerah dari Mardiasmo, Mc.Master, Davey, Bird dan Jantscher; dan teori administrasi pajak daerah dari Atmosudirjo, Nurmantu, dan Mc.Master.Penelitian menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis pada data primer kualitatif yang diperoleh dengan Teknik Wawancara dari tiga orang Informan Penelitian serta data sekunder yang diperoleh melalui kajian buku dan dokumen serta observasi lapangan.Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka didapat kesimpulan sebagai berikut :Identifikasi wajib pajak di wilayah Kabupaten Bekasi dilakukan dengan Cara pendaftaran dan pendataan. Dari data identifikasi wajib pajak di ketahui bahwa di wilayah Kabupaten Bekasi terdapat 2764 wajib pajak yang terdiri dari wajib pajak perseorangan dan wajib pajak badan-badan usaha.Penetapan besarnya jumlah pajak untuk masing-masing jenis Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku, dan secara teknis besamya jumlah pajak untuk masing-masing jenis pajak ditetapkan berdasarkan ketentuan teknis yang mengacu pada jenis, sifat, klasifikasi dan lokasi serta analisis ekonomi masing-masing obyek pajak.Pembayaran pajak dilakukan dengan mengisi SPTPD secara jelas, benar dan lengkap. SPTPD harus disampaikan kepada Kepala Daerah, yang secara teknis kepada Dispenda, selambat-lambatnya 5 hari pada awal bulan. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hai sejak SKPD diterima, maka kepada para wajib pajak itu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.Evaluasi terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah sampai 31 Desember 2002 diketahui terjadi 364 kasus penunggakaan pajak. Adanya kasus penunggakan pajak ini membuktikan bahwa pelaksanaan administrasi Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi belum optimal.Faktor-faktor yang paling panting dan menjadi dukungan dalam pelaksanaan sistem administrasi Pajak Daerah di Kabupaten Bekasi adalah faktor Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan Daerah Kabupaten Bekasi, faktor kualitas sumber daya aparatur Dinas Pendapatan Daerah; dan faktor sebagai Daerah perindustrian, perdagangan dan permukiman.Faktor-faktor yang paling penting dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem administrasi Pajak Daerah di Kabupaten Bekasi adalah faktor budaya organisasi yang bercirikan lemahnya rasionalisasi, unjuk kerja seadanya dan perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme; faktor masih belum kuatnya kesadaran para wajib pajak dalam mengejawantahkan arti dan fungsi penting Pajak Daerah bagi pembangunan dan perekonomian Daerah; dan faktor situasi perekonomian nasional dan perekonomian Daerah yang belum cerah.Saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak yang diteliti adalah sebagai berikut:Berdasarkan data perbandingan jumlah wajib pajak dan potensi pajak serta target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada Tabun Anggaran 2002, sebaiknya identifikasi wajib pajak lebih diintensifkan melalui kegiatan survey dan pendataan yang diperluas ke seluruh obyek pajak, terutama obyek pajak hotel, obyek pajak restoran dan obyek pajak pemanfaatan air, karena ketiga obyek pajak ini sangat potensial.Sejalan dengan identifikasi wajib pajak tersebut, sebaiknya diadakan kegiatan kampanye perpajakan dan sosialisasi kebijakan perpajakan Daerah secara intensif dan berkesinambungan, agar kesadaran dan kepatuhan pars wajib pajak di Kabupaten Bekasi semakin menguat.Sebaiknya diadakan evaluasi terhadap penerapan prosedur dan tata cara perpajakan Daerah, agar dari basil evaluasi tersebut dapat diterapkan prosedur dan sistem perpajakan yang lebih praktis, mullah dimengerti oleh para wajib pajak dan berlaku secara transparan."

"Saudi Arabia memiliki tempat yang sangat signifikan di dunia Arab dan Islam. Ini disebabkan statusnya sebagai negara terbesar di Semenanjung Jazirah Arab. Juga merupakan negara di dunia yang memiliki cadangan minyak terbesar sekitar 25% cadangan minyak dunia. Saudi Arabia berperan aktif dalam upayanya menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel, Peran Saudi Arabia dalam mewujudkan penyelesaian masalah Palestina merupakan tuntutan tugas dan misi politik luar negeri Saudi Arabia yang dirumuskan tahun 1943. Saudi Arabia hingga kini tetap pada pendiriannya menganggap penyelesaian masalah Palestina merupakan togas dan misi politik luar negerinya yang dianggap perlu mendapat perhatian yang serius dan prioritas tinggi (urgent concern and top priority). Di antara upaya Saudi Arabia untuk menyelesaikan konflik, terdapat dua inisiatif perdamaian yang ditawarkan pada tahun 1982 dan 2002. Inisiatif perdamaian ini menawarkan sebuah solusi perdamaian yang berlandaskan pads Resolusi PBB. Yang memberikan pengakuan kepada Israel untuk tetap eksis dan menawarkan normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab dengan imbalan Israel menerima dan melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB No 242 dan 338 yang meminta untuk mengakliiri pendudukan pada garis batas 1967. Saudi meyakini bahwa usahanya membantu menyelesaikan masalah Palestina merupakan tugas dan tanggung jawab bangsa Arab dan umat Muslim. Di sate sisi Saudi Arabia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Amerika Serikat, dimana Israel merupakan anak emas Amerika Serikat di Timur Tengah. Isu Palestina telah menjadi duri dalam hubungan Saudi Arabia dan Amerika Serikat sejak Perang Dunia II. Selama ini Saudi Arabia berpandangan kedekatannya dengan Amerika Serikat dapat mempengaruhi sikap Amerika Serikat dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel untuk menjadi penengah yang lebih adil. Namun upaya mempengaruhi sikap Amerika Serikat dalam masalah Palestina tidak efektif, dikarenakan sikap politiknya yang selalu menguntungkan Israel.

---

Saudi Arabia has a significant place in the Arab's world and Islam. It's caused by status Arab as the biggest country in Arabic peninsula, and the biggest oil's resource, more about 25 % oil's resource in the world. Saudi Arabia has effectively role to finish conflict between Palestine and Israel.

Saudi Arabia's role in finishing conflict Palestine and Israel is his effort and his mission of foreign policy since 1943. Saudi Arabia said that until now the Palestine's problem is an urgent concern and top priority.

Two initiatively peaces offered a peace solving based on United Nations resolutions in 1982 and 2002. This resolution give legality to Israel to exist and offer normalization of relation with Arabic's countries by fee Israel accept that resolution number 242 and 338 which asked to end occupy in the limited line 1967.

Saudi Arabia sure that his effort can finish Palestine's problem as his responsibility of Arabic and all of Moslem. In the other side, Saudi Arabia has relation closely with United States which Israel as his close partner. The Palestine's problem has difficult to Arabs' Saudi and united state's relations since second's war of the world. Arab said that closely with America is as mediator between Palestine and Israel, but his attitude not effectively because always give lucky to Israel."

"Skripsi ini merupakan hasil dari sebuah riset Sistem Informasi yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi komputer di kalangan asisten dosen Universitas Indonesia (UI). Sejumlah 123 asisten dosen ikut berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah model adopsi teknologi yang diadaptasi pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, tepat digunakan untuk mengetahui pola adopsi teknologi komputer di kalangan asisten dosen UI. Adapun model adopsi teknologi yang digunakan adalah model UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) yang merupakan unifikasi dari model-model adopsi teknologi sebelumnya. Selain menguji teori, penelitian ini juga dilakukan untuk menguji variabel-variabel pada model UTAUT, yang berpengaruh pada penggunaan teknologi komputer oleh para asisten dosen. Analisis data dilakukan dengan dua buah pendekatan Structural Equation Modeling (SEM), yaitu SEM berbasis covariance dan Partial Least Square (PLS). Kedua pendekatan SEM tersebut digunakan karena model adopsi teknologi yang digunakan dalam riset ini, disimpulkan tidak fit dengan data yang ada. Oleh karena itu, dilakukan modifikasi model untuk dapat melakukan uji hipotesis. Penggunaan kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk memperkuat kesimpulan yang diperoleh. Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa adopsi teknologi komputer oleh asisten dosen UI, dipengaruhi oleh performance expectancy, experience, dan effort expectancy yang mereka miliki.

---

This study is an Information System research which discusses factors that influence University of Indonesia?s (UI?s) teaching assistants adoption of computer technology in their work. 123 teaching assistant sparticipated in this research. The purpose of this study is to examine whether the technology adoption model, adapted in previous research, is fit to understand the teaching assistants? pattern of adopting computer technology. The technology adoption model used is the UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) model, a unification of previous technology adoption models that have been developed. In spite of examining the theory, this research also examines what variables on the UTAUT model influence teaching assistants adoption of computer technology."

"Fabrikasi film polielektrolit terhadap permukaan padatan dengan menggunakan metode adsorpsi layer by layer adalah teknik yang menjanjikan untuk memodifikasi permukaan. Sifat penting Polyelectrolyte Bilayer Modified Zeolite (PEB-MZ) adalah bahwa PEB-MZ memiliki kelebihan muatan positif dan negatif. Kelebihan muatan ini memungkinkan adsorpsi berbagai macam senyawa dengan interaksi elektrostatik. Penelitian ini memberikan usulan model untuk mengatasi masalah limbah surfaktan dengan metode adsorpsi surfaktan pada adsorben Polyelectrolyte Bilayer Modified Zeolite (PEB-MZ) PAH/PSS. Pembuatan PEB-MZ PAH/PSS dibuat dengan membuat Polymer Modified Zeolite (PMZ) PAH terlebih dahulu pada kondisi optimum hasil penelitian sebelumnya, kemudian melapisi PSS dengan memvariasikan konsentrasi PSS, pH dan kuat ion. Kondisi optimum PEB-MZ PAH/PSS didapat pada konsentrasi PSS 5,0x10-5 M, pH 3 dan konsentrasi kuat ion pada 0.06 M,% PSS yang diadsorpsi sebesar 45.45%. PEB-MZ PAH/PSS diaplikasikan untuk mengadsorpsi HDTMA-Br dan SDS. Hasil HDTMA-Br 2,0x10-2 M yang diadsorpsi PEB-MZ PAH/PSS sebesar 93.5% dan SDS 3,5x10-2 M yang diadsorpsi pada PEB-MZ PAH/PSS sebesar 32%. Hasil karakterisasi spektrum FTIR PEB-MZ PAH/PSS terlihat adanya puncak serapan pada í = 714,3 cm-1 yang menunjukkan vibrasi regang S-O dari PSS. Hasil karakterisasi spektrum FTIR HDTMA-Br yang teradsorpsi pada PEB-MZ PAH/PSS terlihat adanya puncak serapan pada í = 2923,29 dan 2851,64 cm-1 yang menunjukkan vibrasi regang alifatik sp3 CH dari HDTMA-Br dan pada í = 1473,27 cm-1 yang menunjukkan vibrasi N-H bending dari HDTMA-Br."

"Sistem Self Assesment menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan serta seringkalinya peraturan perpajakan tersebut mengalami perubahan, sehingga membuat Wajib Pajak menjadi bingung dan lebih memilih menggunakan bantuan pihak ketiga yang mengerti akan peraturan perpajakan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan yaitu pihak konsultan pajak. Persaingan bisnis konsultan pajak yang pesat, membuat konsultan pajak tersebut perlu menjaga pengguna jasanya agak tidak pindah ke konsultan pajak lain. Diantaranya dengan cara menjalankan kewajiban perpajakan kliennya dengan menggunakan perencanaan pajak agar dapat terhindar dari sanksi pajak. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang dilakukan Kantor Konsultan Pajak X dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan klien dalam rangka penghindaran sanksi pajak, apakah sudah memenuhi peraturan perundangundangan perpajakan, dapat meminimalkan sanksi atau tidak, serta apakah ada resiko yang muncul dari dijalankannya perencanaan pajak tersebut.Berdasarkan penelitian didapatkan hasil penelitian bahwa perencanaan pajak dari Kantor Konsultan Pajak X tidak semuanya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan efektif dalam meminimalisir atau menghindari sanksi pajak. Namun ada juga perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga dinilai tidak efektif dan menimbulkan resiko jika perencanaan pajak tersebut dilakukan.The Self Assesment system demanded the Taxpayers to calculate, remit and lodge his individual tax obligation. However, the lack of knowledge in regards of tax regulation as well as excessively tax regulation altered , has made confused the Taxpayers who finally chose to asked the third party who understood comprehensively in regards of tax regulation to help carrying out his tax obligation idest Tax Consultant. The vast competition within the Tax Consultant business, has made the Tax Consultant needs to persuade its clients so that they will not move to the other Tax Consultant. One of the persuasion is by performing tax planning in working the clients tax obligation to avoid tax penalty. This research utilized the qualitative research descriptive with the aim to know whether the tax planning that was done by the Tax Consultant X in working the clients tax obligation to avoid the tax penalty has fulfilled the tax regulation, could minimise sanctions or not, also for knowing whether the tax planning taken had any risk might emerged.

Based on the research, the results obtained that not all the tax planning done by the Tax Consultant X are in accordance with the Tax regulation provisions and effective in minimizing or avoiding tax sanctions. However there are also tax planning done by the Tax Consultant X which are not in accordance with the Tax regulation provisions applied in Indonesia which considered ineffective and may caused the risk if the tax planning carried out."

"Skripsi ini membahas gambaran proses penanganan keluhan pasien terhadap pelayanan staf front office yang kurang ramah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menggambarkan proses penanganan keluhan dimulai dengan melakukan klarifikasi kejadian kepada pasien dan petugas. Selanjutnya menganalisis kronologis kejadian, menentukan tindakan koreksi, melakukan tindakan koreksi dan verifikasi pelaksanaan tindakan koreksi. Disarankan bahwa perlu analisis mendalam untuk mencari akar masalah pelayanan kurang ramah; memperjelas langkah penanganan keluhan dalam prosedur; melakukan penilaian kebutuhan pelatihan untuk staf counter; melakukan kajian-kajian terhadap permasalahan yang berhubungan dengan unit kerja counter dengan menggunakan siklus pemecahan masalah; evaluasi keefektifan tindakan koreksi dan pencegahan; memotivasi staf counter.

---

This research describes about process of handling patient complaint caused by lack of staff hospitality service given by front office staff. This is a descriptive research with qualitative approximation by depth interview and document study. The result shown that the process begin with clarify the complaint neither to patient nor staff. And then analyze the chronological complaint, look for the corrective action, do the corrective action and verify the accomplishment of corrective action. It suggests find the lack of staff hospitality root cause; clear the handling complaint process in the procedure; do training need assessment; discuss problem and problem solving cycle related unit; evaluate the effectiveness of the corrective action; motivate staff."

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap faktor kapabilitas dan faktor hasil implementasi manajemen risiko berdasarkan pendekatan Risk Management Assessment Framework yang diterbitkan oleh HM Treasury. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPN di wilayah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pemenuhan unsur-unsur pembentuk faktor kapabilitas dan faktor hasil secara memadai. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan perlunya pengembangan terhadap peran strategis seksi teknis terhadap implementasi manajemen risiko, pengembangan terhadap strategi komunikasi risiko bersama stakeholders, serta pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung keseluruhan proses manajemen risiko.

---

This research is a case study that aims to analyze the implementation of risk management in State Treasury Office at Region of DKI Jakarta Province. The analysis is conducted by evaluating the capability and result factors which criterias is adopted from Risk Management Assessment Framework model issued by HM Treasury.

The result shows that implementation of risk management in State Treasury Office at Region of DKI Jakarta Province has fulfill the factors of capability and result. However, the research also find several factors that must be improved in risk management implementation which are improvement in strategic role of technical division, the strategy of risk management communication and partnership, and also human resources competency. "

"Skripsi ini membahas tentang kurang terakomodasikannya konsep-konsep dan subjek-subjek bidang ekonomi Islam dalam sarana pengawasan istilah konvensional sehingga menyulitkan pengguna dalam mencari literatur yang diperlukannya. Tesaurus Ekonomi Islam sebagai sarana pengawasan istilah terkendali pascakoordinasi diharapkan mampu memudahkan pengguna dalam mencari literatur bidang subjek Ekonomi Islam, mengingat istilah dalam tesaurus dibentuk sedemikian rupa sehingga susunan entrinya mampu memperlihatkan hubungan kesetaraan, hirarkis dan asosiatif. Tesaurus juga membatasi cakupannya pada suatu subjek spesifik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini berupa model/ prototipe thesaurus Ekonomi Islam dengan menggunakam pendekatan literary warrant yang berarti istilah-istilah yang digunakan berasal dari istilah yang hidup dalam literatur.

---

This thesis discusses the lack accomodation for concepts and subjects of Islamic economics in terms of conventional means of oversight made it difficult for the user in finding the ecessary literature. Thesaurus of Islamic economics as a mean of post-coordinated control term monitoring is expected to facilitate users in searching the literature of Islamic conomics subject areas, considering the term in the thesaurus is formed in such a way that the composition of entry could show the equivalence relationship, hierarchical and associative. Thesaurus also limits its scope to a specific subject. This study is a descriptive qualitative research design. The result is a model/ prototype of thesaurus of Islamic economics using the approach of literary warrant which means the terms used come from a life term in the literature."

"Proses pemekeran Provinsi Cirebon dimulai sejak tahun 2009, ketika Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) dideklarasikan. Sampai tahun 2019, P3C belum mampu membentuk koalisi elite politik lokal untuk mengusulkan pemekaran Provinsi Cirebon, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah menyebutkan bahwa cakupan wilayah pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon (ciyaumajakuning). Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa tidak terbentuknya koalisi elite politik lokal di ciayumajakuning dikarenakan adanya perbedaan isu di antara kelompok elite politik lokal yang menyetujui (elite politik di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon) dengan elite politik lokal yang menolak (elite politik di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan) mengenai isu pemanfaatan sumber daya ekonomi, pembangunan daerah, kepentingan politik, etnisitas dan sejarah politik eks-karesidenan Cirebon. Selain itu, lemahnya koalisi elite politik lokal yang hanya didukung oleh tiga wilayah dan perilaku koruptif para elite yang menyetujui usulan pemekaran Provinsi Cirebon baik di tingkat bawah maupun tingkat atas, berakibat pada tidak terbentuknya pemekaran Provinsi Cirebon selama tahun 2009-2019.

---

The proliferation process of the Cirebon Province began in 2009, when the Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) was declared. Until 2019, the P3C had not been able to form a coalition of local political elites to propose the proliferation of the Cirebon Province, as stated in Article 8 of Government Regulation No. 78 of 2007 concerning the procedures for forming, abolishing and merging regions, stating that the area of the formation of provinces was at least 5 (five) district / city. This study uses a qualitative approach with case study research methods in the areas of Cirebon Regency, Majalengka Regency, Indramayu Regency, Kuningan Regency and Cirebon City (ciyaumajakuning). Data collection techniques carried out by interviews, observation and documentation, data analysis techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results show that there was no coalition of local political elites in the Ciayumajakuning area due to differences in issues between local political elite groups that agreed (political elites in Cirebon Regency, Indramayu Regency and Cirebon City) with local political elite groups that refused (political elites in Majalengka Regency and Regency Kuningan) concerning the issue of utilizing economic resources, regional development, political interests, ethnicity and the political history of the ex-residency of Cirebon. In addition, the weak coalition of the local political elite which was only supported by three regions and the corrupt behavior of the elite who agreed to the proposed proliferation of the Cirebon Province both at the lower and upper levels, resulted in the absence of the proliferation of Cirebon Province during 2009-2019."