Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan reformasi administrasi, menguraikan strategi implementasi dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan reformasi, dan mengusulkan rekomendasi untuk menjawab tantangan strategi implementasi dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan refomasi administrasi di Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan metode pengumpulan data secara kualitatif. Hasilnya menunjukan implementasi reformasi administrasi di Setjen KESDM sudah berjalan sesuai dengan Perpres 81 Tahun 2010, faktor isi kebijakan merupakan faktor causa prima atau cenderung berpengaruh dibandingkan dengan faktor konteks kebijakan, serta strategi implementasi yang belum dapat terlaksana yaitu strategi content, process, dan outcome serta hanya strategi context yang sudah terlaksana. Ada dua rekomendasi yang diusulkan yaitu intensifkan dan masifkan pelaksanaan dari forum bersama melalui internalisasi dan edukasi dalam memberikan pemahaman program reformasi birokrasi ke arah yang lebih substansial dan kultural. Kedua, ciptakan urgensitas yang tepat bahwa reformasi birokrasi harus yang menjadi agenda dan prioritas utama oleh seluruh entitas organisasi, masifkan secara berkala monitioring dan evaluasi (monev) sebagai upaya pemberian feed back positif dan alternatif solusi yang konstruktif, fasilitasi wadah ruang diskusi publik dalam pembentukan visi yang dapat dijadikan guidance melalui peran sentral Biro Ortala. Selain itu terdapat rekomendasi yang berkaitan dengan implikasi teoritis berupa pengembangan konsep strategi implementasi dari Okumus disertai perubahan alur kerangka kerja dan penambahan indikator penilaian dari Grindle.

---

The focus of this research is to analyze the implementation of administrative reform policy, to explain its strategy of implementation and influence factors, as well as to propose recommendations in dealing with the influencing factors faced by The Secretariat General of Ministry of Energy and Mineral Resources. Post-positivism with qualitative design method is used for this research. The results show that the implementation of administrative reform in the above mentioned institution has been undergone as stated in the government regulation No 81 Year 2010. The contents of the policy become the influence factor or "causa prima" factor and tend to be more influential compared to the contexts of the policy, which have not actually been well-implemented in terms of strategy of implementation it`s the content, process and outcome strategies, but the context strategies that has been implemented. Therefore, two proposed recommendations emerge. First, intensively and massively implementing the joint forum via internalization and education for the sake of giving better understanding towards the more substantial and cultural bureaucracy reform program. Second, creating the right urgency for every organization entity so that bureaucracy reform become their main agenda and priority. It is also undeniably urgent to periodically and intensively monitor and evaluate to give positive feedbacks and alternate constructive solutions by optimizing the main role of Organization Governance Bureau in facilitating public discussion forum in creating its visions. In addition, there is a recommendation related to the theoretical implications of developing the concept of Okumus strategy along with some changes to the work flow and the addition of assessment indicators adapted from Grindle."

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai implementasi kebijakan pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam. Penelitian ini bertujuan menggambarkan implementasi kebijakan pengendalian penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari dimensi isi kebijakan terpenuhinya kepentingan pemerintahan daerah, masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung, tercapainya perubahan yang diharapkan, dan terpenuhinya sumberdaya-sumberdaya yang mendorong kebijakan secara efektif. Selain itu dari dimensi konteks implementasinya peran gubernur beserta perangkat daerahnya (walikota, camat, dan lurah) ikut mendorong, implementasi kebijakan secara efektif. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasi kebijakan ini, yaitu dari dimensi isi kebijakan komitmen dari pelaksana elemen kedinasan masih kurang dan kesadaran masyarakat untuk mau lebih peduli akan pentingnya kesehatan terutama dalam pengendalian penyakit DBD belum mempunyai kesadaran yang sama. Sedangkan, dari dimensi konteks implementasinya kerjasama dengan pihak swasta masih kurang, masih kurangnya promosi dan sosialisasi diberikan kepada masyarakat, minimnya edukasi yang diberikan kepada Jumantik, dan penerapan sanksi yang belum dilaksanakan.

---

This study aims to discuss the policy implementation of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Disease Control Policy in Jakarta. This research uses a positivist approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews. This study describes the implementation of policies aimed at controlling the Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) disease in the Province of Jakarta. The result is that policy implementation is going well. It can be seen from the dimensions of policy contents, including the fulfillment of the interests of local government, the public can experience the benefits directly, the achievement of expected changes, and compliance resources that promote effective policies. Apart from the dimensions of policy contexts, the governor's role of the region (the mayor, sub district, and village heads) contributed to the implementation of effective policies. However, there are still some shortcomings in the implementation of this policy, which can be seen in the dimensions of policy contents, including the lack of commitment of policy implementer, and lack of public awareness. Meanwhile, in the dimension of policy contexts, can be seen in the lack of private sector cooperation, lack of promotion and socialization provided to the community, lack of education given to the Jumantik (experts observers larvae), and the application of sanctions that have not been implemented."

"Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan konsep Manajemen Talenta (MT) sektor publik dan faktor yang memengaruhi tantangan dan strategi. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif dengan mengombinasikan penelitian kepustakaan dan menelaah data sekunder sebagai metode pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini ialah teridentifikasi empat hal yang berperan sebagai faktor yang memengaruhi, tantangan atau hambatan, serta strategi yang dapat digunakan dalam penerapan manajemen talenta sektor publik, yaitu (1) budaya, (2) SDM atau perilaku, (3) manajerial atau struktur, dan (4) lingkungan. Faktor budaya menjadikan manajemen talenta sebagai proses yang berkelanjutan. Faktor SDM, yaitu kapabilitas yang cakap dan semangat yang kuat dalam mengelola MT dan pengukuran kinerja program/kegiatan. Faktor manajerial, berupa komitmen pimpinan, organisasi, dan pegiat yang dibutuhkan dalam penerapan MT dengan konsisten. Faktor lingkungan berwujud dukungan regulasi, anggaran, dan politis dalam skala nasional."