Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Raden Gitawati Purwana
Keabsahan Pembuatan Perjanjian Perkawinan yang Mengatur Akibat Hukum Perceraian di Hadapan Notaris Tanpa Diikuti Pengesahan oleh Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62/PDT/2022/PT DKI) = The Legality in Making a Postnuptial Agreement that Stipulates the Legal Consequences of a Divorce Attested by a Notary without being Followed by the Ratification from the Civil Registry Office (Study of the Verdict of the High Court for the Special Capit
" Semestinya perjanjian perkawinan memuat harta benda perkawinan saja. Namun, dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta No. 62/PDT/2022/PT DKI, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak mengatur mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian. Sementara itu, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015 terdapat frasa “disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris” dan frasa “harta perkawinan atau perjanjian lainnya” yang selanjutnya menimbulkan ketidakpastian. Untuk itu, penelitian ini mengangkat permasalahan terkait keabsahan perjanjian perkawinan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raden Gitawati Purwana
Analisis Batasan dan Praktik Pembuatan Perjanjian Perkawinan di Hadapan Notaris yang Mengatur Selain Harta Benda Perkawinan = Analysis of The Limitation and The Practice of Nuptial Agreement Attested by a Notary who Regulating Other than Those Marital Property
" Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya. Namun, mengenai maksud perjanjian lainnya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam putusan ini. Permasalahan timbul karena tidak adanya batasan yang jelas terkait isi yang dapat dituangkan ke dalam perjanjian perkawinan dan adanya kekeliruan menafsirkan perjanjian perkawinan yang menyebabkan esensi perkawinan itu hilang. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library