Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep konstruksi berkelanjutan menjadi penting untuk diterapkan seiring dengan bertambahnya kebutuhan bangunan. Masalah dalam penelitian ini kegiatan konstruksi di Indonesia paling dominan dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, selain itu DKI Jakarta menjadi episentrum kasus COVID-19. Penerapan konstruksi berkelanjutan semakin kompleks dengan terjadinya pandemi COVID-19. Tujuan penelitian adalah menganalisis dampak pandemi COVID-19 pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial di perusahaan konstruksi (PT X) di DKI Jakarta, serta merancang strategi konstruksi berkelanjutan pada kondisi pandemi COVID-19. Metode analisis yang digunakan statistik deskriptif, uji korelasi, dan analisis SWOT kuantitatif. Hasil penelitian ini peningkatan penggunaan air di proyek bertentangan dengan kriteria konstruksi berkelanjutan. Dampak pada aspek ekonomi penurunan pendapatan usaha, terdapat hubungan penundaan proyek dan gangguan produktivitas kerja. Dampak negatif pada aspek sosial, peningkatan risiko keselamatan dan kesehatan kerja, namun dampak positif meningkatkan kepedulian pekerja kebiasaan pola hidup bersih dan sehat, dan peningkatan penggunaan teknologi. Strategi menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang. Kesimpulan penelitian ini, pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan penggunaan air, penurunan pendapatan usaha, dan peningkatan risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Strategi yang terpilih yaitu strategi kekuatan-peluang, teknologi dan inovasi berperan penting dalam upaya penerapan konstruksi berkelanjutan.

---

Implementation sustainable construction is essential along with demand for buildings. DKI Jakarta is the province with the highest construction value in Indonesia, but also the epicenter of the COVID-19 cases. The challenges to implement sustainable construction are more complex with the COVID-19 pandemic. Objective this research to analyze the impact of the COVID-19 pandemic on environmental, economic, and social aspects in construction company (PT X), in addition to developing sustainable construction strategies during the COVID-19 pandemic. Methods are descriptive statistics, correlation tests, and quantitative SWOT analysis. Result of this research shows an increase in water consumption in the project during pandemic, which is contrary to sustainable construction criteria. The impact on economic aspect is a decrease in business income, there is a relationship between project delays and disruption of work productivity. Negative impacts on social aspects, increased occupational health and safety risks, but positive impact increase workers’ awareness of clean and healthy lifestyles. The strategy uses internal strengths to take advantage of opportunities. Conclusion this research, the COVID-19 has an impact on increasing water consumption, decreasing business income, and increasing occupational health and safety risks. The selected strategy of sustainable construction during the COVID-19 pandemic is strengths-opportunities strategy, technologies and innovation has important role for sustainable construction."

"Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) merupakan kondisi dimana bayi lahir dengan berat <2500 gram. BBLR merupakan penyebab utama tingginya kematian neonatal dan faktor peningkatan resiko terjadinya komplikasi jangka pendek dan jangka panjang pada bayi. Berbagai macam faktor resiko diketahui memiliki asosiasi terhadap kejadian BBLR, diantaranya adalah anemia atau kondisi dimana kadar hemoglobin tubuh <11 gr/dL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara anemia dengan kejadian berat badan lahir rendah di Kabupaten Tegal. Metode penelitian ini menggunakan desain case-control dengan data rekam medis ibu beserta bayi yang dilahirkan di RSUD dr Soeselo pada tahun 2021 sebanyak 114 sampel (57 kasus, 57 kontrol). Analisis bivariat yang digunakan adalah uji chi-square dengan batas nilai kemaknaan 95%. Dari 114 ibu melahirkan di RSUD dr Soeselo, didapatkan mayoritas ibu berusia 20-35 tahun, memiliki riwayat melahirkan 2-3 kali, memiliki status gizi berlebih dan 54 ibu mengalami anemia. Analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara anemia dengan kejadian BBLR (p value=0.024, OR=2.357, 95%CI =1.111-5.002). Usia ibu, riwayat paritas dan status gizi ibu berdasarkan indeks massa tubuh tidak memiliki hubungan dengan kejadian berat badan lahir rendah. Sedangkan anemia memiliki hubungan dengan kejadian berat badan lahir rendah.

---

Low birth weight (LBW) is a term to describe newborns with birth weight <2,500 g. It is a risk factor for morbidity and mortality in infants. LBW can increase the risk of short-term and long-term disease complications in infants. Several studies have suggested that maternal anemia (haemoglobin concentration <11 g/dL within the red blood cells) was associated with low birth weight newborns. This study is to determine the association between maternal anemia and low-birth-weight in the district of Tegal. This is a case-control study using 114 samples (57 cases and 57 controls) collected from clinical record data of mothers who delivered their infants at RSUD dr Soeselo Kabupaten Tegal in 2021. The association of anemia and LBW was analyzed using chi square test (degree of convidence 95%). From 114 samples that were studied (in which the majority of them were mothers aged 20-35 years old, mothers who had 2-3 parturitions, and mothers who is overweight and obese), 54 cases of anemia were found. Bivariate analysis showed that anemia has significant association with the case of low-birth-weight newborns (p value=0.024, OR=2.357, 95%CI =1.111-5.002). Maternal anemia was associated with low birth weight. Mother’s age at childbirth, number of parturitions and nutritional status based on body mass index have no association with the case of low birth weight newborns."

"Kesenjangan hukum terjadi pada saat pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta, diketahui bahwa dalam pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta terdapat tanah sultan ground yang termasuk rencana pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Negara Indonesia menginginkan tanah sultan ground dapat berpindah hak kepemilikannya, yang semula berada pada wilayah Yogyakarta menjadi milik Negara Indonesia. Dalam hal ini, Negara Indonesia berlandaskan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum. Pasal tersebut berisikan kewajiban bagi pihak yang berhak atas tanah yang akan digunakan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dengan pemberian ganti rugi. Sementara, sultan ground merupakan sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Negara kepada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta mendapatkan hak keistimewaan, terdapat pada Pasal 6 Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta yang berisikan kewenangan keistimewaan mencakup kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dalam kewenangan istimewa mengenai pertanahan, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kepemilikan terhadap Sultan Ground. Sehingga pihak Yogyakarta tidak berkenan untuk memindahkan hak kepemilikan Sultan Ground kepada negara dalam rangka untuk melindungi kearifan lokal Yogyakarta. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan terjadinya kesenjangan hukum dalam rangka pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta serta mengenai penyelesaian masalah berkaitan dengan kendala normatif dalam kesenjangan hukum yang terjadi dalam rangka pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai kesenjangan hukum yang terjadi dalam pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta, dan menganalisis penyelesaian masalah terkait dengan kendala normatif dalam kesenjangan hukum yang terjadi dalam pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Dalam pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta, ditemukan kesenjangan hukum antara Negara dengan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Alternatif penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan dalam kasus kesenjangan hukum ini adalah penggunaan sistem sewa menyewa atau penggunaan sistem bagi hasil.

---

Legal gaps occurred during the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. It was known that during the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road there was sultan ground land which included the Bawen-Yogyakarta Toll Road construction plan. The Indonesian state wants the sultan's ground land to be able to transfer its ownership rights, which were originally in the Yogyakarta region, to become the property of the State of Indonesia. In this case, the State of Indonesia is based on Article 5 of Law Number 02 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for the Public Interest. The article contains obligations for parties entitled to land to be used in the acquisition of land for public use with compensation. Meanwhile, sultan ground is a privilege granted by the State to the territory of the Special Region of Yogyakarta based on Law Number 13 of 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta. Yogyakarta gets privileges, contained in Article 6 of the Yogyakarta Special Law, which includes special authority covering culture, land, and spatial planning. In the special authority regarding land, the territory of the Special Region of Yogyakarta has ownership of the Sultan Ground. So that Yogyakarta is not willing to transfer the ownership rights of Sultan Ground to the state in order to protect Yogyakarta's local wisdom. The problems to be discussed in this study are related to the occurrence of legal gaps in the framework of the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road and regarding the resolution of problems related to normative constraints in the legal gaps that occur in the context of the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. The research method used in this study is doctrinal research method. This study aims to analyze the legal gap that occurs in the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road and analyze the resolution of problems related to normative constraints in the legal gap that occurs in the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. In the acquisition of land for the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road, a legal gap was found between the State and the Special Region of Yogyakarta. An alternative solution that can be made in the case of this legal gap is the use of a lease system or the use of a profit-sharing system. Keywords: Legal gaps, Land acquisition, and Development in the public interest."