Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Dengan besarnya peran industri ban dalam memanfaatkan sumber daya alam karetIndonesia, perlu adanya perhatian terhadap proses implementasi kebijakanfasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal pada industri ban. Fokus daripenelitian ini adalah untuk menganalisis proses implementasi serta permasalahanyang terjadi dan upaya yang telah dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatankualitatif, jenis deskriptif dan teknik pengumpulan data studi kepustakaan danstudi lapangan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkanbahwa implementasi kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanamanmodal pada industri ban berjalan cukup baik, dan dalam pelaksanaannya terdapatpermasalahan penafsiran oleh DJP serta keterbatasan akses informasi olehKemenperin. Upaya yang dilakukan yaitu koordinasi yang lebih baik danmembuat aturan yang lebih ketat.

---

ABSTRACT Considering tire industries? involvement in utilizing latex natural resources inIndonesia, it is important to concern about the implementation process of incometax facilities due to capital investment among tire industries. The focus of thisresearch is to analyze implementation process, occurred problems, and efforts thatare done. This research use qualitative approach, descriptive, with literature-studyand field-research (in-depth interview) as data collection technique. The resultsindicate that the implementation of income tax facilities to capital investment fortire industries has been executed well, yet in the implementation there is stillmisinterpretation-issue by Directorate General Taxes and obstructions inaccessing information to Ministry of Industry. Some efforts are done, such asbetter coordination and more binding regulations."

"Fasilitas perpajakan untuk alat angkutan tertentu yang diterbitkan pada tahun 2015 yang telah dicabut dan digantikan dengan PP 50/2019 pada dasarnya mengubah fasilitas PPN dari dibebaskan menjadi tidak dipungut. Studi ini mengevaluasi implementasi kebijakan fasilitas PPN Tidak Dipungut atas impor, penyerahan barang dan jasa pada Perusahaan Pelayaran Nasional (PT. X) dengan kriteria evaluasi William Dunn. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dari PT. X. Teknik analisis menggunakan teknik analisis deskriptif, isi, dan tematik. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan fasilitas sudah efisien dengan mekanisme daring, PT. X maupun pemerintah juga responsif dengan perkembangan zaman, dan fasilitas ini sudah tepat untuk meningkatkan daya saing PT. X. Efektivitas penggunaan fasilitas sudah baik untuk transaksi jasa dan impor/penyerahan kapal, namun tidak untuk impor/penyerahan suku cadang, sehingga belum memenuhi kriteria kecukupan. Dan dari sisi kesamaan tidak terpenuhi, karena tidak semua jenis kapal dapat memanfaatkan fasilitas.

---

The tax facility for specific means of transportation issued in 2015, revoked and replaced by PP 50/2019, changes the VAT facility from exempted to not-collected. Based on William Dunn's evaluation criteria, this study evaluates the implementation of the Free VAT facility policy on imports and delivery of goods and services at the National Shipping Company (PT. X). The research approach used is qualitative with case studies. Data collection techniques used are interviews and documentation from PT. X. The analysis technique uses descriptive, content, and thematic analysis techniques. The results showed that the use of the facility was efficient with the online mechanism, PT. X and the government are also responsive to the times, and this facility is appropriate to increase the competitiveness of PT. X. The effectiveness of the use of the facility is suitable for service transactions and ship import/delivery, but not for the import/delivery of spare parts, so it does not meet the adequacy criteria. And in terms of similarity is not fulfilled because not all types of ships can take advantage of the facilities.

"