Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam negara berbentuk civil law, hakim merupakan corong undang- undang. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim berpedoman pada ketentuan undang-undang pidana (baik materil maupun formil). Disisi lain, Indonesia mengenal mekanisme pengujian undang-undang terhadap konstitusi yang memberikan kepada Mahkamah Konstitusi suatu wewenang menghapus ketentuan undang-undang, baik ayat, pasal atau keseluruhan undang-undang. Ketika hakim yang memutus perkara pidana namun tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang tersebut tentu akan membawa masalah. Skripsi ini membahas masalah tersebut dan mencoba melakukan analisa akibat-akibat hukum yang timbul karenanya. Penulis meneliti putusan pemidanaan pada tingkat kasasi yang tanpa mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi , menjatuhkan pidana yang telah dihapus oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini juga menjelaskan proses berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi sebagai undang-undang yang baru sehingga hakim menjadi corong dari putusan Makamah Konstitusi itu.

---

In the form of civil law countries, the judge is the mouthpiece of the law. Therefore in a criminal verdict, the judge makes a decision based on the criminal law (both material and formal). On the other side, Indonesia know the mechanism of judicial review of the constitution which gives the Constitutional Court an authority to delete a provision of law, verse, chapter or eve the entire act. When the judges who are deciding on criminal case ignore the judgement of the Constitutional Court will certainly bring problems.

This research discusses these problems and try to analyze the legal consequences that may be arise from it. The author investigate the Supreme Court decision , without considering the judgement of the Constitutional Court, imprison convict whereas that kind of punishment has been removed by the Constitutional Court. The study also describes the process of enactment of the Constitutional Court as the new law so that judges become the mouthpiece of the Constitutional Court judgement."

"Tulisan ini membahas mengenai perlunya berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat mengikuti setiap perkembangan dunia usaha khususnya dengan hadirnya teknologi yang mempertemukan konsumen dengan pelaku usaha dalam ruang perdagangan elektronik atau dikenal juga dengan istilah e-commerce. Pelaku Usaha yang memiliki e-commerce sering menggunakan Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi sebagai perjanjian baku yang mengatur hubungan hukumnya dengan konsumen karena belum ada regulasi yang spesifik mengatur hubungan hukum kontraktual antara keduanya. Disisi lain, perjanjian baku yang berisi klausula baku ternyata ditemukan adanya pencantuman klausula baku yang berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan, salah satunya klausula yang memberikan hak kepada Pelaku Usaha PMSE untuk membaharui Syarat dan Ketentuan secara sepihak. Lebih lanjut, Pelaku Usaha PMSE juga mengakui telah melakukan pembaharuan Syarat dan Ketentuan tersebut dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan keinginan konsumen untuk mencapai posisi yang lebih setara dengan pelaku usaha semakin jauh dari kenyataan. Selain itu, tulisan ini juga menganalisis apakah aturan mengenai klausula baku sudah cukup komprehensif, baik mengenai rumusan ketentuan, unsur pasal, sanksi, penerapannya terhadap perilaku Pelaku Usaha PMSE serta perbandingan pengaturannya dibeberapa negara.  Tulisan ini menekankan bahwa hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, baik melalui langkah-langkah hukum yang tersedia di pengadilan, maupun lewat campur tangan negara melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

---

This article discusses the need for various of law protections for consumers so that any consumer protection systems or methods stay relevant with any developments in the business world, especially with the existence of technology that brings consumers and entrepreneurs into an electronic commerce space or also known as e-commerce. Entrepreneurs who own an e-commerce platform often use the Terms and Conditions as a standard contract that regulates their legal relationship with consumers because there are no specific regulations governing the contractual legal relationship between them. On the other hand, a standard contract containing standard clause, where that kind of clause have possibility to violate the statutory provisions, one of which was a clause that gave PMSE Entrepreneurs the right to unilaterally update or change the Terms and Conditions. Furthermore, PMSE Entrepreneurs in Indonesia also acknowledge that they have updated that kind of Terms and Conditions from time to time. This causes consumers' desire to achieve a more equal position with Entrepreneurs to be increasingly far from reality. On the other hand, this paper also analyzes whether the regulations regarding standard clauses are comprehensive enough, both regarding the formulation, elements of articles, sanctions, their application to PMSE Entrepreneurs and comparisons of regulations in regarding to Enterpreneur’s right to unilaterally change or update the contract in several countries. This article emphasizes that the law must be present to provide protection to consumers, through any available legal action existed in court, as well as the role of The State through Consumer Dispute Settlement Agencies and Ministry of Communication and Information."