Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi proses penilaian tata kelola perusahaan yang dilakukan pada PT Euphoria berdasarkan standar Australian Securities Exchange Corporate Governance Council (ASX CGC) Principles 4 th Edition dan refleksi diri dari kegiatan magang yang dilakukan di KAP Vante. PT Euphoria merupakan perusahaan yang terdaftar dalam Australian Securities Exchange (ASX) Listing sehingga diwajibkan untuk melakukan pengungkapan praktik tata kelola perusahaan berdasarkan ketentuan dari ASX dalam laporan tahunan. Proses penilaian tata kelola perusahaan PT Euphoria dievaluasi dengan menggunakan ASX Listing Rule 4.10.3 dan ASX CGC Principles 4th Edition. Refleksi diri yang di bahas dalam laporan ini di dasarkan padapengalaman aktivitas magang yang diperoleh selama kegiatan magang. Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa proses penilaian yang dilakukan oleh KAP Vante pada PT Euphoria telah sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian, berdasarkan hasil refleksi diri dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan magang yang dilaksanakan di KAP Vante membantu dalam meningkatkan soft skill dan hard skill.

---

This report discusses the evaluation of the corporate governance assessment process conducted at PT Euphoria based on the Australian Securities Exchange Corporate Governance Council (ASX CGC) Principles 4th Edition and self-reflection of the apprenticeship activities carried out at Vante`s Public Accountant Firm. PT Euphoria is a company registered on the Australian Securities Exchange (ASX) Listing, so it is required to disclose corporate governance practices based on the provisions of ASX in the annual report. The process of evaluating PT Euphoria`s corporate governance was evaluated using ASX Listing Rule 4.10.3 and ASX CGC Principles 4th Edition. The self-reflection discussed in this report is based on the experience of the apprenticeship activities obtained during the apprenticeship activities. Based on the evaluation results it is known that the appraisal process carried out by KAP Vante at PT Euphoria complies with applicable standards. Then, based on the results of self-reflection, it can be concluded that the apprenticeship activities carried out at Vante`s Public Accountant Firm help in increasing soft skills and hard skills."

"ABSTRACTTesis ini membahas tentang batasan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (?RUPS?) sehubungan dengan situasi dimana suatu RUPS tidak terselenggara sebagaimana disyaratkan ketentuan UUPT No. 40/2007, hal mana mempengaruhi keabsahan keputusan RUPS tersebut. Kewenangan RUPS untuk memulihkan perbuatan hukum yang dikategorikan ultra vires dengan cara meratifikasi atau membatalkan perbuatan hukum tersebut belum diatur secara jelas dalam UUPT No. 40/2007, kecuali ketentuan sehubungan dengan RUPS yang pertama kali diadakan oleh Perseroan sejak Perseroan disahkan menjadi badan hukum. Tidak adanya aturan yang jelas dalam pemulihan perbuatan ultra vires oleh RUPS dapat mempengaruhi kepastian hukum atas keabsahan keputusan RUPS dan ini akhirnya dapat berdampak terhadap kepentingan Perseroan dan pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dengan Perseroan.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the limits of the authority of the General Meeting of Shareholders (?GMS?) in connection with the convening of a GMS which was not carried out in accordance with the provisions of Company Law No. 40/2007, which matter affects the validity of the GMS? decision. The GMS?s authority to remedy a legal act which is categorized as ultra vires by way of ratification or cancellation of the legal act has not been fully regulated yet in the Company Law No. 40/2007 except for some provisions in relation to the first GMS held by the Company after the Company has obtained the status of a separate legal entity. The absence of clear provisions on the remedy of ultra vires acts by the GMS may affect the validity of the GMS? decision, this could ultimately also affect the Company?s interests and third parties who have a legal relationship with the Company."

"Virus dengue merupakan penyebab demam berdarah dengue dan bersifat endemik di Indonesia. Kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah dengue yang dulu terjadi setiap 5 tahun berubah menjadi setiap tahun sejak 1998. Strain virulen virus dengue yang berdaya infektivitas tinggi diduga merupakan pengubah pola KLB. Virulensi diduga dikendalikan oleh gen E.Penelitian bertujuan untuk karakterisasi genetik gen E terhadap 4 sampel virus dengue serta mengetahui penggolongan filogenetik virus dengue asal Jakarta dan Bandung di antara genotipe yang telah ada. Keempat sampel adalah isolat dengue serotipe 1, 2, 3, dan 4 (DEN-1,-2,-3, dan -4) dari penderita demam berdarah dengue yang dikoleksi oleh Viral Diseases Program US NAMRU-2 pada tahun 2003-2005.Metode penelitian adalah amplifikasi segmen struktural genom menggunakan teknik RT-PCR, sequencing gen E, alignment gen E sampel terhadap strain virus yang telah diketahui (ClustalX 1.83 dan MegAlign), serta analisis filogenetik berdasarkan metode neighbor-joining (ClustalX 1.83). Hasil RT-PCR pada DEN-1 berukuran 1.605 dan 1.449 pb (pasangan basa), pada DEN-2 berukuran 1.282 dan 1.505 pb, pada DEN-3 berukuran 1.541 dan 865 pb, serta pada DEN-4 berukuran 1.664 dan 1.339 pb. Hasil sequencing gen E DEN-1,-2,-4 berukuran 1.485 pb, sedangkan gen E DEN-3 berukuran 1.479 pb.Hasil tersebut menunjukkan tidak adanya delesi maupun insersi pada gen E keempat sampel. Terhadap prototype, gen E sampel DEN-1 mengalami substitusi histidin􀃆tirosin pada asam amino ke-437, sampel DEN-2 mengalami substitusi asam aspartat􀃆asam glutamat pada asam amino ke-329, sampel DEN-3 mengalami substitusi serin􀃆fenilalanin pada asam amino ke-124, dan sampel DEN-4 tidak mengalami substitusi yang spesifik. Sampel DEN-1 dan DEN-4 termasuk genotipe II, sampel DEN-2 anggota genotipe IV, sampel DEN-3 anggota genotipe I."

"Pariwisata merupakan salah satu sektor perekonomian yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan negara. Beragamnya jenis objek wisata di Jawa Barat telah membuat provinsi ini ditetapkan sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia. Di Jawa Barat, Kabupaten dan Kota Sukabumi yang terbanyak memiliki objek wisata alam.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat daya tarik objek wisata mata air panas menggunakan metode analisis spasial dan deskriptif.Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat daya tarik searah dengan kelengkapan fasilitas, karakteristik fisik yang memadai dan jumlah pengunjungnya. Hal ini ditunjukan dengan: bila fasilitas di lokasi tersebut lengkap, dengan suhu mata air panas kurang dari 45°C, kemiringan lereng kurang dari 40%, dan banyak dikunjungi wisatawan, maka tingkat daya tarik objek wisata tersebut tinggi seperti yang terdapat di objek wisata mata air panas di Cisolok.

---

Tourism is one of economic sectors which could be reliable as a country's income. Various types of tourism resort in West Java had turned this province into one of tourist destinations in Indonesia. Here, in West java, Sukabumi Regency (Kabupaten Sukabumi) and Sukabumi City (Kota Sukabumi) are the two places which has the biggest total numbers of natural tourist resorts.

This research purpose is to know the attraction levels of hot springs as a tourism resort using spatial and descriptive analysis methods.

The result shows the attraction levels had the same agreements with adequate physical characteristics, full supports of non physical characteristics, and also numbers of visitors. Which means, if it has fully supports with facilities, has less than 45°C temperature on its hot spring, less than 40% slope area, and has great numbers of visitors, it must have a highest attraction level among others, as in hot spring tourism resort in Cisolok."

"Kebudayaan Jawa selalu berkaitan dengan religi atau kepercayaan masyarakat Jawa terhadap Tuhan. Tradisi tata cara riasan wajah dan sanggul pengantin Jawa keraton Surakarta sebagai salah satu aspek kebudayaan Jawa, memiliki banyak makna-makna filosofis yang di dalamnya terkandung alam pikir manusia Jawa. Alam pikir manusia Jawa melalui tradisi tata cara riasan wajah dan sanggul pengantin Jawa keraton Surakarta senantiasa berkaitan dengan konsep ketuhanan dan mencari slamet atau keselamatan.

---

Javanese culture always related with beliefs of Javanese society towards God. As one of Javanese Culture aspect, The tradition of make-up and hair do for the bride of Keraton Surakarta has so many philosophy which contains philosophys about the thoughts of Javanese people itself. The thoughts of Javanese people forms how their traditional manners of bride make up and hair do, is related to the concept of god and safety."

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah melahirkan MajelisPengawas Notaris, dalam pemebentukannya dilakukan oleh Menteri. Majelis PengawasNotaris menjalankan fungsi semi yudisial (semi peradilan) sebagai peradilan profesinotaris yaitu menyelenggarakan sidang, memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas dugaanpelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dan atau kode etik notaris, Majelis PengawasNotaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris yang dibentuk ditingkatKota/Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris yang dibentuk ditingkatPropinsi dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) Notaris yang dibentuk ditngkat Pusat atau IbuKota Negara. Pembentukan secara berjenjang ini dimaksudkan agar adanya suatupemeriksaan adanya dugaan pelanggaran kode etik atau UUJN dimulai dari tingkat bawahatau daerah, bagi para pihak yang keberatan dengan keputusan Majelis Pengawas tersebutdapat mengajukan banding ke Majelis Pengawas yang lebih tinggi. Sesuai denganpermasalahan dan tujuan penelitian maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis,maksudnya adalah penelitian untuk mendapatkan gambaran atau data teliti tentangKewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam mengadili sendiri. daripendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tata CaraPemeriksaan diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 dan hukumAcara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum. selanjutnya PutusanNomor Nomor 04/B/Mj.PPN /2012 dan Putusan Nomor 07/B/Mj.PPN/V/2013 terhadapupaya hukum banding atas 1 (satu) putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa BaratNomor 03/Pts/MPWN.Prov.Jabar/2012 tanggal 20 Januari 2012. Kedua Putusan yangdiambil oleh Majelis Pemeriksa Pusat dengan susunan Majelis yang berbeda mengandungcacat prosedur atau cacat formil.

---

ABSTRACTLaw No. 30 of 2004 concerning Notary, Notary Supervisory Council has established, theformation was made by the Minister. Notary Supervisory execute Council semi- judicialfunction ( semi- judicial ) as a court notary profession is conducting the trial, check andimpose sanctions for alleged violations of the notary office and the implementation of acode of ethics or a notary, Notary Supervisory Council were composed by the RegionalSupervisory Council (MPD) that established by Notary the City/District, RegionalSupervisory Council (MPW) that established by Notary Provincial and Central SupervisoryCouncil (MPP) that established in the State Capital Notary. Staging development wereintended that the existence of an examination of the alleged violations of the code or UUJNstarting from the bottom or regional level, for the parties objected to the decision of theSupervisory Council may be appealed to a higher Supervisory Council. In accordance withthe problems and research objectives, the purpose of this research is descriptive analyzed,which mean this research were conducted to get the data overview from these research ordetailed data about the authority of the Supervisory Council meticulous Notary Center inprosecuting its own. These research were approached by normative juridical methodapproach. The Inspection Procedures is set in Notary Law and Regulation of the Ministryof Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 year 2004and civil law that applicable in general of court. Furthermore, from the decree number04/B/Mj.PPN/2012 and decree number 07/B/Mj.PPN/V/2013 concerning about legalappeal upon 1 (one) supervisory council in Notary region on west java decree number03/pts/MPWN.Prov.Jabar/2012 on date January 20th 2012. Both decrees that already beentaken by state supervisory council is not according to the procedure because thecomposition of the council is different."