Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengertian tindak pidana Jabatan dipero1eh melalui dua bidang ilmu pengetahuan hukum yaitu bidang hukum administrasi dan bidang hukum pidana Tindak pidana Jabatan adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman o1eh undang-undang yang dilakukan oleh orang yang menjalankan suatu tugas tertentu dari tugas-tugas administrasi Pengaturan tindak pidana Jabatan dalam K U H P hanya meliputi beberapa perbuatan saja yaitu penyuapan, penipuan, penggelapan, kesusilaan dan beberapa perbuatan yang dirumuskan secara tegas dalam pasa1 552 sampal dengan 559 Juga dirumuskan dalam hukum pidana khusus seperti yang terdapat dalam tindak pidana korupsi, subversi dan tindak pidana ekonomi Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri dalam tugasnya, maka kepadanya dapat diberlakukan dua ketentuan hukum yaitu hukum pidana dan hukum administrasi Berlakunya dua ketentuan hukum tersebut juga akan menimbulkan masa1ah, yaitu masa1ah kewenangan mengadili dan masa1ah penerapan sanksi Masa1ah kewenangan mengadili disebabkan belum adanya peradilan administrasi sebagaimana yang diperintahkan da1am pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang secara abslut membedakan kewenangan peradilan administrasi dengan ketiga peradilan lainnya Namun untuk menghindari kekosongan atau kevacuuman hukum, oleh Mahkamah Agung telah dikeluarkan beberapa putusan yang dijadikan yurisprudensi yang memberikan kewenangan peradilan yang dilakukan pejabat atau pegawai negeri Masalah penerapan sanksi disebabkan adanya dua ketentuan hukum yaitu pengaturan mengenai hukum pidana dan hukum administrasi Namun bila penerapan kedua sanksi ini konsisten hal tersebut tidak menimbu1kan masalah Didalam menanggulangi masa1ah tersebut diberbagai Instansi telah diusahakan suatu bentuk peradilan semu, dimana keputusan yang diambil dalam bentuk saran tidak mengikat kepada Pimpinan Instansi."

"Peran IT Strategic Plan menjadi semakin vital karena semakin tergantungnya organisasi terhadap TI untuk mendukung seluruh kebutuhan bisnisnya. Organisasi dapat menciptakan ataupun menangkap peluang-peluang bisnis yang ada, investasi terhadap Teknologi Informasi dapat sejalan dengan tujuan organisasi, serta kemudahan dalam proses integrasi merupakan beberapa alasan mengapa organisasi memerlukan IT Strategic Plan. Dengan memiliki IT Strategic Plan, organisasi dapat menentukan prioritasi investasi pada TI dengan justifikasi yang lebih akurat. Tantangan selanjutnya setelah memiliki IT Strategic Plan adalah tahapan implementasinya. Penelitian ini ditujukan untuk memetakan sejauh mana kesiapan organisasi dalam menyongsong implementasi IT Strategic Plan. Selain itu, dilakukan juga proses identifikasi faktor pendukung, dan faktor penghambat dalam implementasi IT Strategic Plan. Identifikasi dilakukan mengacu kepada COBIT 4.1 sebagai best practices.

---

The role of IT Strategic Plan becomes more vital as organizations highly dependent in IT to support all of the business needs. Organizations may create and capture business opportunities, creating IT-business alignment, and integration issues are the reason why some organizations need IT Strategic Plan. With an IT Strategic Plan, the organization can determine investment in IT with a more accurate justification. The next challenge after develop IT Strategic Plan is the implementation phase. This reaserch is designed to measure IT maturity level in an organisation in order to implement IT Strategic Plan. It is also identify enabler and inhibitor factor for implementing IT Strategic Plan. This research is based on COBIT 4.1 as a framework to measure IT Process Maturity."

"The utilization of bricks made of styrofoam is expectedly able to be a soundproof for noise control and as a preventive action to reduce the steadily increasing prevalence of hearing loss. This study aimed to assess the use of sound absorption material in which styrofoam was utilized to reduce the noise exposure. In this study, fine aggregates (sand and styrofoam) were made with a mixture of cement with a composition of 1:4 and 1:6, also the addition of polystyrene waste with a percentage of 0%, 20%, 40%, 60%, and 80%. Determination of acoustical property of the mixture was done by testing the sound absorption coefficient using Four Microphones Impedance Tube (ISO 140-3). The results showed that the highest value of absorption coefficient was at a frequency of 800 Hz with an additional 80% styrofoam for the composition of 1:4 at 0.4100 dB and at a frequency of 800 Hz with an additional 40% styrofoam for the composition of 1:6 at 0.5870 dB."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata kelola kolaboratif pada pelaksanaan program NTB Zero Waste. Program NTB Zero Waste merupakan salah satu program unggulan Pemprov NTB yang memiliki tujuan untuk mewujudkan NTB sebagai daerah yang bebas sampah pada tahun 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah collaborative givernance regime (CGR) oleh Emerson & Nabatchi (2015). Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam ke 10 narasumber dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi berdasarkan teori CGR, hanya terdapat 6 sub-dimensi dari 13 sub-dimensi yang terpenuhi yakni; (3) kegagalan sebelumnya untuk mengatasi masalah; (6) tingkat konflik dan kepercayaan; (7) kepemimpinan; (8) konsekuensi dari insentif; (9) saling ketergantungan; dan (11) keterlibatan prinsip. Terdapat 7 kriteria yang belum terpenuhi yakni seperti 4 kriteria (1) kondisi sumber daya; (2) kebijakan dan kerangka hukum; (4) dinamika politik/hubungan kekuasaan; (5) keterhubungan jaringan; yang terdapat dalam dimensi system context. Selain itu, pada dimensi drivers terdapat 1 kriteria yang belum terpenuhi yakni (10) ketidakpastian. Kemudian, pada dimensi collaborative dynamics, kriteria yang belum terpenuhi yakni (12) motivasi bersama, dan (13) kapasitas dalam melakukan aksi bersama. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi dalam proses pengelolaan sampah regional pada program NTB Zero Waste di Kota Mataram belum memenuhi tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah.

---

This study aims to describe collaborative governance in the implementation of the Zero Waste program. The NTB Zero Waste program is one of the flagship programs of the NTB Provincial Government which has the goal of realizing NTB as a waste-free area by 2023. The theory used in this research is the collaborative givernance regime (CGR) by Emerson & Nabatchi (2015). This research approach is post-positivist with in-depth interview data collection techniques with 10 informants and literature study. The results showed that the collaboration process based on the CGR theory, there were only 6 sub-dimensions of the 13 sub-dimensions that were fulfilled, namely; (3) prior failure to address the issues; (6) level of conflict and trust; (7) leadership; (8) consequences incentives; (9) interdependence; and (11) principle engagement. There are 7 criteria that have not been met, such as 4 criteria (1) condition of resources; (2) policy and legal framework; (4) political dynamics/power relations; (5) network connectivity; contained in the system context dimension. In addition, in the drivers dimension there is 1 criterion that has not been met, namely (10) uncertainty. Then, in the collaborative dynamics dimension, the criteria that have not been met are (12) shared motivation, and (13) capacity for joint action. Based on this, the conclusion is that collaboration in the regional waste management process at NTB Zero Waste in Mataram City has not fulfilled collaborative governance in waste management."