Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemetaan hubungan antara pers dan kekuasaan presiden di negeri ini dalam rekaman sejarah selalu menggambarkan pola hubungan yang bersifat vertikal, yaitu dominasi kekuasaan presiden terhadap pers nasional. Dalam kajian mikro, pola hubungan seperti ini tergambarkan secara nyata di dalarn isi pemberitaan pers Indonesia. Pers pada Saat memberitakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kekuasaan presiden, tidak lebih hanya sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan pemerintah kepada khalayak pembacanya. Apa yang menjadi agenda kekuasaan presiden, dengan sendirinya menjadi agenda pemberitaan pers.Perubahan kekuasaan negara, dari kepemimpinan Presiden Soeharto kepada Presiden BJ Habibie (23 Mei 1998) kemudian kepada Presiden Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999), pada kenyataannya juga berimplikasi pada perubahan pola hubungan antara pers dan kekuasaan presiden. Jika di era kepemimpinan Presiden Soeharto, pers ccnderung berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, maka di era kepemimpinan Presiden BJ Habibie berubah drastis menjadi institusi yang bebas menyuarakan kepentingannya masing-masing. Kondisi demikian berlanjut di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid.Dengan menggunakan analisis teks terhadap seluruh pemberitaan pidato kenegaraan presiden antara tahun 1994 hingga tahun 2000 pada surat kabar Kompas. Suara Karya, Media Indonesia, dan Republika, penelitian ini membuktikan terjadinya perubahan pola hubungan antara pers dan kekuasaan presiden.Di era kepemimpinan Presiden Soeharto, pidato kenegaraan presiden diberitakan oleh keempat surat kabar dengan porsi terbanyak dan menempati posisi halaman yang paling penting pada setiap surat kabar. Dari sisi isi pemberitaan, keempat surat kabar yang diteliti cenderung seragam, memberitakan isi pidato kenegaraan sesuai dengan apa yang diucapkan Presiden Soeharto. Dalam memilih nara sumber yang dimaksudkan untuk menanggapi isi pidato kenegaraan, keempat surat kabar cenderung memilih para tokoh berlatar belakang hubungan politik yang erat dengan Presiden. Strategi pemilihan nara sumber seperti ini dengan sendirinya menghasilkan isi komentar yang cenderung mendukung segenap persoalan yang diucapkan Presiden di dalam pidatonya.Pola pengemasan isi berita yang seperti itu semakin diperkuat pula oleh pola penyikapan langsung masing-masing surat kabar sebagaimana yang tertuang di dalam isi editorial keempat surat kabar. Di era kepemimpinan Presiden Soeharto, editorial keempat surat kabar cenderung menghindar dari penilaian kristis mereka terhadap kekuasaan Presiden, dan memilih mendukung segenap kebijakan Presiden. Sekalipun beberapa kesempatan untuk mengkritik kebijakan Presiden coba dilakukan oleh beberapa surat kabar, namun isi kritik lebih bersifat penyampaian usulan perbaikan dari kondisi yang dirasakan pers kurang memadai.Di era kepemimpinan Presiden BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid, pidato kenegaraan berubah menjadi arena penilaian terhadap kinerja yang dicapai oleh Presiden. Di era ini terdapat kebebasan pada masing-masing surat kabar dalam menentukan porsi, penempatan berita, pemilihan nara Sumber, penentuan isi pemberitaan maupun pola-pola penyikapan terhadap kekuasaan presiden. Tidak hanya itu, penampilan presiden di dalam membacakan isi pidato kenegaraan pun menjadi bahan penilaian pers nasional. Masing-masing surat kabar sesuai dengan kepentingannya menunjukkan pola penyikapan terhadap kekuasaan presiden. Oleh karena itu, di era ini terlihat dengan jelas pers yang mendukung kekuasaan Presiden BJ Habibie, pers yang menentang kekuasaannya, ataupun pers yang mendukung kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid dan yang menentang kekuasaannya.Selain perubahan di dalam isi pemberilaan dan kebijakan editorial, perubahan juga terjadi di dalam proses produksi berita dan mekanisme kontrol pemberitaan. Apabila di era kepemimpinan Presiden Soeharto, faktor eksternal media seperti kekuatan nara sumber dan pemerintah sangat berperan di dalam proses pembentukan berita, maka peran tersebut luruh di era kepemimpinan Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid. Peran tersebut tergantikan oleh makin dominannya faktor internal media, yaitu lapisan struktural menengah ke atas sebagai penentu produksi berita."

"

Abstrak

Penelitian ini menguji signifikansi  dari kritik kapitalisme industri yang digagas para pemikir ekonomi politik dalam kasus transformasi kapital industri media cetak di Indonesia kurun waktu dua dasa warsa (1998-2018) terakhir. Fokus kajian ini terkait dengan bagaimana struktur teknokapitalisme mendeterminasi sekaligus melahirkan  berbagai kontradiksi industrial. Perspektif dan model analisis ekonomi politik berlandaskan pada konsepsi teori surplus nilai Marx (1867/1992), Kellner (1989), Knoche (1999; 2015), Suarez-Villa (2009, 2015), dan Fuchs (2014, 2016) menjadi landasan. Analisis  kualitatif yang dilakukan secara berjenjang (multy level analysis) menjadi kerangka pijakan. Kajian bercorak instrumental case study ini dilakukan pada Grup korporasi surat kabar berskala nasional (Jawa Pos, Kompas Gramedia), grup media lokal (Kedaulatan Rakyat, Waspada, Suara Merdeka, Pikiran Rakyat, Pos Kota, Bali Post, dan Analisa), dan grup media cetak khusus (Tempo Inti Media dan Femina). Hasil kajian menunjukkan kontinuitas format kapitalisme dalam praktik transformasi industri media cetak di Indonesia melahirkan berbagai kontradiksi. Dalam liberalisasi ekonomi dan politik serta arus perubahan teknologi yang menjaminkan kebebasan,  justru struktur pasar oligopolistik terbentuk. Keterancaman penciptaan surplus nilai dan akumulasi kapital berlangsung. Dekapasitasi kendali kapital, alienasi dan resistensi pekerja media, hingga disorientasi fungsi ekonomi dan sosial menyertai langkah transformasi kapital industri media cetak.

---

Abstract

The study is to verify the significance of criticisms of industrial capitalism as it was presented by  political economy scholars  in response to cases of print  media capital transformation (1998-2018).  The focus of this study related to the structures of technocapitalism have determined and created industrial contradictions. The political economy analysis model which are based on Marxs Theory of Surplus values, Kellner (1989), Knoche (1999;2015), Suarez-Villa (2009, 2015) and Fuchs (20014, 2016) are the premises of  this study. Qualitative multilevel Analysis has also become  the framework of  the study. This instrumental case study is related to the cases of  media corporation such as Jawa Pos, Kompas Gramedia, and local media group newspapers (Kedaulatan Rakyat, Waspada, Suara Merdeka, Pikiran Rakyat, Pos Kota, Bali Post, dan Analisa), and other print media groups (Tempo Inti Media dan Femina) which are in ongoing industrial transformation. The results of the study show that the continuity of capitalism format in the print media transformation practices in Indonesia have sparked contradiction. In the context of economic liberalization and politics as well as technology changes which guarantee freedom, even these have created oligopolistic   market structures.  There have been challenges to the creation of surplus value and the accumulation of capital. Incapacity of capital control, alienation and resistance among media workers as well as economic function disorientation have become part of the transformation of capital.

"